KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU, -
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali, SE, menyoroti buruknya kondisi kelistrikan di Kecamatan Merbau. Ia menyebut mesin Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Melibur yang ada saat ini sudah tidak layak pakai, harus diganti.
Hal itu disampaikannya Khalid Ali SE saat dirinya menghadiri acara Pengukuhan Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung (FPMPTB) di Aula Kantor Camat Merbau, Rabu, 29 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Khalid Ali mengucapkan selamat kepada Ketua FPMPTB, Syufri, SE, beserta seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
“Semoga dengan dikukuhkannya forum ini dapat menjadi wadah yang mempererat persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat pesisir, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan Kecamatan Merbau dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Ketua DPRD Kepulauan Meranti itu.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari anggota DPRD lainnya yang tidak bisa hadir karena tengah mempersiapkan penyambutan kunjungan Kapolda Riau ke Kabupaten Kepulauan Meranti, tuturnya lagi.
Di sela acara, Khalid Ali menyinggung keluhan masyarakat terkait pelayanan PLN di Merbau yang sering mati, puluhan kali dalam satu hari.
“Saya menilai semua mesin pembangkit untuk mensuplai daya ke PLN itu sudah tidak layak pakai lagi. Harusnya mesin yang layak dipakai itu umurnya sekitar 8 tahun, sementara mesin ini sudah dipakai dari tahun 2014 sampai sekarang,” tegasnya, ini sangat perlu diganti, bebernya mengarah kepada Ketua PLTG Melibur Acong.
Ia mengibaratkan kondisi mesin tersebut seperti orang tua yang sering sakit-sakitan, perlu obat.
“Seperti kita sudah tua yang sering sakit-sakit batuk. Hari ini dikasih obat dan sehat, besok sakit lagi,” katanya.
Karena itu, Khalid Ali menegaskan agar seluruh mesin pembangkit PLN di Kecamatan Merbau diganti baru agar masyarakat bisa hidup tenang.
Selain itu, ia juga menyampaikan perkembangan pembangunan Jembatan Suak Nipah. Berdasarkan kesepakatan, pembiayaan jembatan akan ditanggung bersama oleh PT. Imbang Tata Alam (ITA), PT. RAPP, dan Pemkab Meranti. Namun saat ini kendalanya masih berada di Pemkab, ujarnya menjelaskan.
“Dari hasil kesepakatan kemarin, pembangunan jembatan itu akan dibiayai oleh tiga unsur. Namun yang menjadi kendala sekarang ini adalah di Pemkab kita,” harapan kita agar jambatan secepatnya dapat dibangun sesuai harapan kita bersama, pungkas Khalid Ali.****
LIPUTAN : ALI SANIP
EDITOR : REDAKSI