Gawat Ni : JTM Lepas Jatuh Ke Tanah di Merbau, Warga Soroti Kelalaian Perawatan - Beruntung Tak Timpa Penduduk.

KabarPesisirNews.Com          

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,    -

Dugaan Insiden lepas dan jatuhnya konstruksi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di Bumi Asri  Desa lukit Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, pada Sabtu (19/9/2026), menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, selain menyebabkan 6 (Enam) Desa padam total, insiden tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan nyawa warga.

Diketahui, seperti diinfokan sebelumnya di grup Whatsap, 6 desa yakni Desa Pelantai, Sei Anak Kamal, Meranti Bunting, Sei Tengah, Tanjung Kulim, dan Lukit terpaksa dipadamkan akibat konstruksi JTM yang lepas jatuh ke tanah.

Kejadian tersebut memicu pertanyaan besar di kalangan warga terkait pemeliharaan dan kelayakan konstruksi jaringan listrik milik PLN ULP Selatpanjang SUB Teluk Belitung, Kecamatan Merbau.

"Kalau jatuhnya pas ada masyarakat yang lewat di bawahnya, atau di kebun, dampaknya tidak bisa dibayangkan. Ini menyangkut nyawa. JTM itu kan tegangan tinggi," ujar salah seorang warga Merbau yang minta jati dirinya dirahasiakan saat dikonfirmasi.

Warga menilai lepasnya konstruksi JTM hingga jatuh ke tanah bukan kejadian sepele dan patut diduga adanya kelalaian dalam perawatan rutin. Apalagi konstruksi tersebut berada di area terbuka yang seharusnya dilakukan pengecekan berkala.

Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Video yang beredar menunjukkan posisi tiang dan besi penyangga sudah ambruk ke tanah di antara semak-semak.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selat Panjang, Rony melalui sambungan telfon pribadi miliknya Sabtu (19/9/2020) mengatakan, kami belum mendapatkan info secara rinci penyebab jatuhnya JTM tersebut, akan tetapi biasanya  ini kan daerah kepulauan mungkin karena baut-bautnya, ada yang berkarat biasanya, akan tetapi kami belum mendapatkan informasi utuh dari lapangan apakah penyebabnya karena pohon atau apa penyebabnya kami belum dapat info, jawab Rony

Dan terkait pemeliharaan rutin biasanya kami melakukan seperti kasat mata seperti penebasan pohon-pohon, tiang miring atau kasat mata lainnya baru kita lakukan pemeliharaan, tapi kalau untuk pemeliharaan tiang per tiang kami tidak pernah terkecuali kita udah nampak tanda-tandanya baru kita melakukan pemeliharaan karena jaringan kita panjang, tutup Rony 

Masyarakat berharap PLN tidak hanya melakukan penormalan listrik secara bertahap, namun juga melakukan audit dan pengecekan total terhadap seluruh konstruksi JTM di wilayah Merbau untuk mencegah kejadian serupa yang bisa membahayakan bahkan bisa merenggut nyawa."****

PENULIS         :        ALI SANIP

EDITOR           :        REDAKSI

Wabup Muzamil Buka Raker LAMR Meranti, Perkuat Adat dan Budaya Melayu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     — 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 di Balai Adat LAMR Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Sabtu (19/9/2026).

Mengusung tema “Adat Terjaga, Negeri Bermarwah, Kepulauan Meranti Unggul”, Raker tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun arah kebijakan dan program kerja LAMR ke depan.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Drs. H. Taufik Ikram Jamil, M.Hum., Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, organisasi kepemudaan, insan pers serta pengurus LAMR kecamatan dan desa.

Ketua Panitia Pelaksana Raker LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Susanto Sudarmo, S.E., mengatakan Raker tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan kelembagaan, menyatukan persepsi dan merumuskan langkah strategis LAMR.

Menurutnya, tantangan dalam menjaga dan mewariskan adat serta budaya Melayu semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, perubahan zaman dan dinamika sosial masyarakat.

“Melalui Rapat Kerja ini kita berharap lahir program-program yang konkret, realistis dan menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya dalam upaya memperkuat kelembagaan adat, melestarikan budaya Melayu, membina generasi muda, serta memperkuat peran LAMR di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persiapan Raker telah dilakukan sejak pembentukan panitia pada 22 Agustus 2026. Persiapan kemudian dilanjutkan melalui rapat progres pada 2 dan 9 September hingga pelaksanaan pembukaan Raker pada Sabtu, 19 September 2026.

Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan LAMR.

Ia menyebut dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program pelestarian adat dan budaya Melayu di daerah.

“Sebagai Lembaga Adat, kami sangat berbesar hati bahwa para pemimpin di Kepulauan Meranti masih menghargai adat dan budaya Melayu,” katanya.

Afrizal mengatakan agenda LAMR tidak berhenti pada pelaksanaan Raker. Sejumlah kegiatan budaya juga disiapkan, antara lain zikir bersama, Festival Senandung Melayu, sembang budaya, tata adab pantun buka pintu serta majelis tepung tawar bagi tamu kehormatan.

Menurutnya, setiap kegiatan budaya harus tetap memperhatikan tata cara dan nilai-nilai adat agar pelestarian budaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menilai Raker LAMR Kepulauan Meranti memiliki posisi penting dalam menentukan arah organisasi.

Ia menjelaskan, Raker berada satu tingkat di bawah musyawarah daerah dalam struktur organisasi LAMR sehingga forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas dan menetapkan program organisasi.

Taufik juga menekankan pentingnya penguatan adat dan budaya Melayu dengan tetap memperhatikan keragaman tradisi yang berkembang di berbagai daerah.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak sebatas kesenian dan seremoni adat, tetapi juga mencakup pemajuan kebudayaan, pendidikan, bahasa, karya sastra serta penguatan hak-hak masyarakat adat.

Salah satu kekayaan budaya yang mendapat perhatian adalah Syair Ikan Terubuk, karya sastra Melayu yang berkembang di wilayah Pulau Padang, Kepulauan Meranti.

Ia menilai kekayaan sastra lokal tersebut memiliki nilai penting untuk terus dikaji, dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya Melayu.

“Orang Melayu itu sangat dekat dengan keilmuan. Karya-karya seperti ini perlu terus diangkat dan dilestarikan,” katanya.

Taufik juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat pendidikan budaya Melayu. Menurutnya, pengenalan budaya melalui dunia pendidikan penting untuk memastikan generasi muda memahami identitas dan warisan budaya daerahnya.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan pelaksanaan Raker LAMR 2026 merupakan kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menilai tema yang diangkat menggambarkan semangat bersama untuk menjaga identitas budaya Melayu sekaligus mendorong kemajuan daerah.

“Semoga hubungan antara Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap langgeng dan harmonis, seperti aur dengan tebing yang selalu berjalan seiring,” ujar Muzamil.

Menurutnya, rangkaian kegiatan Raker seperti zikir akbar dan doa bersama, Festival Senandung Melayu, sembang budaya, tata adab pantun buka pintu hingga majelis tepung tawar dapat menjadi sarana memperkuat silaturahmi antara masyarakat adat, pemerintah, Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat.

“Jalinan silaturahmi ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk saling mengerti, memahami dan bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.

Muzamil berharap Raker mampu menghasilkan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran LAMR dalam pembangunan daerah, khususnya pada bidang kebudayaan.

Ia juga meminta seluruh pengurus LAMR terus berkontribusi dalam menjaga adat dan budaya Melayu.

“Jaga adat, lestarikan budaya. Lindungi tuah, jaga marwah. Jangan abaikan adat dan lembaga,” tegasnya.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Muzamil, akan terus memberikan dukungan terhadap aktivitas LAMR yang berkaitan dengan pelestarian adat, budaya dan kearifan lokal.

Ia menilai geliat kegiatan adat dan kebudayaan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya semangat pemajuan kebudayaan di Kepulauan Meranti.

“Artinya, terjadi gairah pemajuan kebudayaan dan adat-istiadat serta penjagaan kearifan lokal yang luar biasa di Kepulauan Meranti ini dalam rangka menuju Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera,” ujarnya.

Raker LAMR Kepulauan Meranti Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh unsur adat dalam menyusun program yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memastikan nilai-nilai Melayu tetap hidup, berkembang dan diwariskan kepada generasi mendatang."****

LIPUTAN       :      NUR

EDITOR          :      REDAKSI

RESTORATIVE JUSTICE PERKARA YAHYA AKHIRNYA TERLAKSANA DI POLRESTA PEKANBARU

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     -

Jumat, 18 September 2026.

Perkara yang melibatkan klien kami, Saudara Yahya, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena telah adanya perdamaian antara para pihak namun proses restorative justice (RJ) belum dapat dilaksanakan, akhirnya menemukan titik penyelesaian.

Alhamdulillah, pada Jumat, 18 September 2026, bertempat di Ruang Gelar Polresta Pekanbaru, telah dilaksanakan proses restorative justice yang dihadiri oleh pihak pelapor, klien kami Saudara Yahya selaku tersangka, serta jajaran penyidik Polresta Pekanbaru, di antaranya Kanit Judisiala, Kasubnit, dan penyidik pembantu.

Setelah seluruh persyaratan yang diperlukan untuk proses restorative justice disampaikan dan dipenuhi, proses RJ akhirnya dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kuasa hukum Saudara Yahya, Mirwansyah, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Pekanbaru dan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru beserta jajaran yang telah memfasilitasi pertemuan dan penyelesaian perkara antara pelapor dengan klien kami.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru, Bapak Kasat Reskrim beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ruang dan memfasilitasi pelapor bersama klien kami untuk menyelesaikan perkara ini melalui restorative justice.”

Menurut Mirwansyah, restorative justice harus dipandang sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang substantif, khususnya terhadap perkara-perkara yang berdasarkan ketentuan hukum dan kebijakan penegakan hukum memang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

“Ketika suatu perkara memenuhi kualifikasi untuk dapat diselesaikan melalui restorative justice, maka ruang untuk perdamaian dan pemulihan harus diberikan seluas-luasnya kepada para pihak. Tentu dengan tetap memperhatikan persyaratan, kesediaan para pihak, serta kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Mirwansyah.

Ia menegaskan, pembahasan mengenai apakah suatu perkara merupakan delik biasa atau delik aduan tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice. Yang menjadi perhatian adalah apakah perkara tersebut memenuhi kualifikasi dan persyaratan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk ditempuh melalui mekanisme RJ.

“Jadi, bagi kami, persoalannya bukan lagi semata-mata memperdebatkan delik biasa atau delik aduan. Yang harus dilihat adalah apakah tindak pidana tersebut masuk dalam kualifikasi yang memungkinkan dilakukan restorative justice dan apakah seluruh persyaratannya terpenuhi,” katanya.

Mirwansyah juga menilai bahwa paradigma penegakan hukum tidak semestinya selalu berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan. Dalam perkara tertentu, penyelesaian yang mengedepankan perdamaian, pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan para pihak dapat menjadi bagian dari keadilan.

“Penjara bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum. Ketika pelapor telah memberikan maaf, para pihak telah berdamai, dan perkara tersebut secara hukum memenuhi kualifikasi untuk dilakukan restorative justice, maka ruang penyelesaian tersebut patut diberikan dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan RJ dalam perkara Yahya juga menunjukkan pentingnya kemauan para pihak dan keterbukaan aparat penegak hukum dalam mencari penyelesaian yang sesuai dengan hukum.

“Keadilan pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai seseorang dihukum atau tidak dihukum. Keadilan juga berbicara mengenai apakah para pihak telah mendapatkan penyelesaian yang mereka kehendaki, apakah kerugian atau persoalan telah dipulihkan, dan apakah proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum,” lanjut Mirwansyah.

MS Law Firm berharap penyelesaian perkara Yahya melalui restorative justice dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi profesional antara advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

“Kami percaya aparat penegak hukum, baik polisi, advokat, jaksa maupun hakim, memiliki peran masing-masing dalam memastikan hukum berjalan dengan baik. Ketika hukum memberikan ruang untuk penyelesaian secara restoratif dan para pihak memiliki kesadaran serta kemauan untuk berdamai, maka ruang tersebut harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab,” ujar Mirwansyah.

“KEADILAN BUKAN SEMATA-MATA TENTANG PEMIDANAAN. KETIKA PERDAMAIAN TELAH TERCAPAI DAN HUKUM MEMBERIKAN RUANG UNTUK RESTORATIVE JUSTICE, MAKA KEADILAN HARUS DIBERIKAN RUANG UNTUK MENEMUKAN JALANNYA.”

Mirwansyah, S.H., M.H.

MS LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

LIPUTAN        :     SULMADRI

EDITOR           :     REDAKSI

26 Masjid Jadi Sasaran Jumat Keliling, Polres Meranti Perkuat Pesan Kamtibmas

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     - 

Jajaran Polres Kepulauan Meranti bersama empat polsek menggelar Jumat Keliling secara serentak di 26 masjid, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang melibatkan 1.525 jemaah tersebut diisi dengan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta imbauan menjaga kerukunan menjelang Pilkades serentak Oktober 2026.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Masjid Al Istiqomah, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Di hadapan 120 jemaah, Kapolres mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla dan menjaga keamanan lingkungan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak memerun atau membakar sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran," ujar Gede Adi.

Selain jajaran Polres, kegiatan serupa digelar di sejumlah masjid oleh polsek jajaran. Polsek Rangsang Barat melaksanakan Jumat Keliling di lima masjid dengan jumlah 510 jemaah. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi, S.I.P.

Selanjutnya, Polsek Merbau menggelar kegiatan di delapan masjid dengan total 350 jemaah. Polsek Tebing Tinggi Barat menyambangi enam masjid dengan jumlah 290 jemaah. Kegiatan di wilayah tersebut dipimpin Kapolsek Tebing Tinggi Barat IPDA Dominikus Turnip, S.E.

Sementara itu, Polsek Rangsang melaksanakan Jumat Keliling di enam masjid dengan jumlah 255 jemaah. Kegiatan dipimpin Kapolsek Rangsang AKP Aguslan, S.H.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan dalam Pilkades sebagai pemicu konflik.

"Mari kita laksanakan Pilkades serentak dengan damai, jujur, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan. Hindari penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, provokasi, serta tindakan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat," pesannya.

Di Masjid Al Istiqomah Desa Insit, kegiatan turut diisi dengan pembagian ratusan paket makanan dan minuman melalui program Jumat Berkah, penyerahan sarana kontak dan tali asih kepada pengurus masjid, serta makan bersama warga."****

SUMBER      :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR         :. REDAKSI

Ardiansyah Ditunjuk Plt Kepala BPKAD Bengkalis, Muhammad Rafi Beri Apresiasi

KabarPesisirNews.Com

BENGKALIS RIAU,    — 

Penunjukan Ardiansyah, ST., MT., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari Muhammad Rafi, Ketua Devisi Investigasi LSM KPK Bengkalis.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPKAD setelah pejabat sebelumnya, Dr. H. Aready, SE., M.Si., mendapat amanah baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin membenarkan penunjukan Ardiansyah sebagai Plt Kepala BPKAD pada 14 September 2026.

Secara resmi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mencantumkan Ardiansyah, ST., MT. sebagai Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis pada laman resmi BPKAD.

Sementara itu, Ardiansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Nama Ardiansyah, ST., MT. tercantum dalam daftar pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Muhammad Rafi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ardiansyah. Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan tanggung jawab tambahan yang membutuhkan integritas, ketelitian, serta komitmen terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

«“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Ardiansyah, ST., MT. untuk menjalankan tugas sebagai Plt Kepala BPKAD Bengkalis. Tugas ini tentu bukan ringan karena menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujar Muhammad Rafi.»

Muhammad Rafi berharap selama menjalankan tugas sebagai Plt, Ardiansyah dapat menjaga transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan maupun aset milik daerah.

“Harapan kami, amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat serta tetap mengedepankan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Ia juga menilai koordinasi antarlembaga pemerintahan menjadi penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama dalam masa transisi pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penunjukan Ardiansyah sebagai berikut Plt Kepala BPKAD sendiri bersifat sementara sembari menunggu proses pengisian jabatan definitif melalui mekanisme asesmen sesuai ketentuan yang berlaku."****

LIPUTAN BENGKALIS   :   RED/M.RAFI

EDITOR                            :   REDAKSI

Mabes TNI Kunjungi Polres Inhil, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,     – 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melalui Tim Penyuluh Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melakukan kunjungan ke Mapolres Indragiri Hilir dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Aula Rekonfu Mako Polres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tembilahan.

Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI dipimpin Brigjen TNI Mar. Agus Gunawan, S.H., M.H., bersama Kolonel Laut Indra Joko, M.Han., Kolonel Mar. Victor Penpada, S.E., Kolonel AU Yotam Djalim, S.E., Mayor Arh. Eddy Siswanto, Mayor Cba. Witno Hadi, serta Mayor Inf. Usman.

Kunjungan tersebut disambut langsung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Maitertika, S.H., M.H., sejumlah pejabat utama Polres Inhil, serta Pasi Ops Kodim Kapten Arh. Agus Purwanto.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI melaksanakan koordinasi terkait langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Koordinasi juga diarahkan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri dan instansi terkait, khususnya dalam menghadapi potensi Karhutla serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla, mengingat penanganannya membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama seluruh pihak.

Pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi. Sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pihak terkait harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani secara cepat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi Kabupaten Indragiri Hilir yang aman dan kondusif sekaligus meminimalisir dampak Karhutla terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Kita harus mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan dan respons cepat. Dengan sinergi yang kuat, setiap potensi Karhutla dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya."****

LIPUTAN INHIL       :      SANDI

EDITOR                     :      REDAKSI

Revitalisasi SDN 10 Selatpanjang Timur Terus Berjalan, Sinergi Pemkab Meranti Perkuat Fasilitas Pendidikan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,      — 

Upaya memperkuat kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti terus dilakukan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Salah satunya terlihat di SD Negeri 10 Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, yang saat ini tengah melaksanakan pekerjaan revitalisasi untuk menghadirkan fasilitas sekolah yang lebih layak, aman dan nyaman bagi peserta didik.

Pantauan awak media di lokasi, Kamis pagi, 17 September 2026, menunjukkan aktivitas pembangunan tengah berlangsung sebagai bagian dari proses peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Program tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat sektor pendidikan, di bawah kepemimpinan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saat ini dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Raja Yusran, bersama jajaran teknis, termasuk Bidang Sarana dan Prasarana.

Sinergi lintas unsur tersebut menjadi penting karena pembangunan pendidikan tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga proses perencanaan, pengawalan, pelaksanaan dan pengawasan agar program yang direalisasikan benar-benar memberikan manfaat bagi satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, revitalisasi sekolah tidak semata-mata berbicara mengenai pembenahan fisik bangunan. Lebih jauh, peningkatan sarana pendidikan merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik sekaligus mendukung tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikbud Kepulauan Meranti, Feni Utami, ST., MH, menegaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Menurutnya, pembangunan maupun revitalisasi fasilitas sekolah diharapkan dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku, sehingga hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat secara optimal dan mampu menunjang kebutuhan sekolah dalam jangka panjang.

Sementara itu, Kepala SDN 10 Selatpanjang Timur, Rosidah Sag., menyambut baik perhatian pemerintah terhadap peningkatan fasilitas sekolah yang dipimpinnya.

Ia berharap dengan semakin baiknya sarana dan prasarana sekolah, proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang lebih nyaman. Kondisi tersebut diharapkan turut meningkatkan semangat siswa sekaligus memberikan dukungan yang lebih baik bagi para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

Hal senada disampaikan Indra Haryono, S.ST., Panitia P2SP SDN 10 Selatpanjang Timur. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Presiden Prabowo Subianto atas terealisasinya program revitalisasi tersebut.

“Kami dari Panitia P2SP SDN 10 Selatpanjang Timur menyampaikan rasa terima kasih, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan, terkhusus kepada Kementerian Dikdasmen, serta kepada Presiden Prabowo Subianto atas terealisasinya program revitalisasi sekolah ini,” ujar Indra.

Menurut Indra, terealisasinya program tersebut menjadi langkah penting bagi sekolah. Ia berharap program revitalisasi tidak berhenti pada sekolah yang saat ini mendapatkan bantuan, tetapi dapat terus diperluas sehingga sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan pembenahan juga memperoleh kesempatan serupa.

“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan program ini dengan perjuangan yang luar biasa hingga akhirnya sampai kepada proses pembangunan seperti yang kita saksikan saat ini,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah dapat terus mendorong program peningkatan sarana pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami berharap ke depan mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang mungkin saat ini belum mendapatkan program revitalisasi agar bisa mendapatkannya di tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.

Bagi dunia pendidikan, peningkatan fasilitas bukan sekadar persoalan fisik bangunan. Infrastruktur sekolah yang layak merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung aktivitas siswa dan guru.

Karena itu, revitalisasi SDN 10 Selatpanjang Timur sekaligus memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan melalui perangkat teknis hingga hadir dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh satuan pendidikan.

Dengan sinergi antara Bupati H. Asmar, Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Plt. Kadisdikbud Raja Yusran, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah serta seluruh unsur terkait, program peningkatan sarana pendidikan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari pantauan di lapangan, proses revitalisasi SDN 10 Selatpanjang Timur masih berlangsung. Harapannya, pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga nantinya mampu menghadirkan ruang belajar yang lebih aman, nyaman dan layak bagi generasi penerus di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN       :    MISWAN

EDITOR          :    REDAKSI

Percepat Pemerataan Listrik Desa, Sekda Meranti Pimpin Rapat Sinkronisasi dan Penyiapan Lahan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,      — 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Desa (Lisdes), penyiapan lahan, serta percepatan penyelesaian perizinan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, memimpin rapat sinkronisasi usulan lokasi Lisdes di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (18/9/2026) pagi.

Rapat tersebut membahas sejumlah kebutuhan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, mulai dari pemetaan desa yang belum teraliri listrik secara optimal hingga kesiapan lahan dan dokumen perizinan.

Dalam arahannya, Sudandri menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PT PLN (Persero) agar perluasan jaringan listrik dapat segera direalisasikan.

"Melalui sinkronisasi ini, kendala di lapangan terutama terkait status lahan untuk infrastruktur kelistrikan dan dokumen perizinan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Menurutnya, akses listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas bersama. Pemkab Meranti, kata Sudandri, berkomitmen memfasilitasi penyiapan lahan yang bebas konflik sekaligus mengawal proses perizinan agar pembangunan jaringan listrik dapat segera dilaksanakan.

"Semoga rapat ini bisa menjadi wadah koordinasi bagi para camat untuk memetakan secara detail wilayah desa yang belum teraliri listrik secara optimal," katanya.

Ia juga meminta jajaran kecamatan dan desa proaktif membantu penyelesaian administrasi serta melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat terkait penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Kita juga meminta seluruh jajaran kecamatan dan desa bersikap proaktif dalam membantu penyelesaian administrasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat terkait hibah atau pinjam pakai lahan untuk tapak tiang maupun gardu listrik," harapnya.

Sementara itu, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selatpanjang, Roni Saputra, menjelaskan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat penerima.

"Meteran beserta instalasi tidak dibebankan kepada penerima. Ini berbeda dengan pemasangan listrik reguler, di mana biaya instalasi menjadi tanggung jawab pemilik rumah," jelas Roni.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, kecamatan, dan desa, Pemkab Meranti berharap perluasan jaringan listrik dapat berjalan sesuai target. Pemerataan akses listrik diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Randolph W.H., Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Ira Selda Fitri, serta para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI

Pemkab Meranti Dorong Pengelolaan Lahan Hutan dan Penguatan Pertahanan Pulau Rangsang

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,      — 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menerima kunjungan Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). Pertemuan membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan kawasan hutan, serta penguatan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang.

Asmar mengatakan kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan menyulitkan mobilisasi personel dan peralatan saat terjadi karhutla karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut," kata Asmar.

Ia menegaskan, pemerintah daerah kini memprioritaskan pencegahan, bukan hanya pemadaman. Menurutnya, sebagian lahan yang berstatus kawasan hutan belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga berpotensi terbengkalai dan rawan terbakar saat musim kering.

"Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya," ujarnya.

Asmar mencontohkan program peremajaan kelapa seluas sekitar 3.500 hektare. Namun, hanya 2.000 hektare yang dapat dikelola, sedangkan 1.500 hektare lainnya berada di kawasan hutan.

"Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan," katanya.

Selain karhutla, Pemkab Meranti mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri dan menjadi jalur lalu lintas kapal. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan TNI, Polri dan instansi terkait.

"Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya," jelas Asmar.

Sementara itu, Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan Mabes TNI telah meninjau sejumlah pos di Merbau dan wilayah Meranti serta berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat.

"Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan," ujar Imam.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga mencegah kebakaran. Karakteristik lahan gambut, kata dia, memungkinkan api bertahan di dalam tanah dan kembali muncul jika tidak ditangani secara menyeluruh.

Imam mendorong deteksi dini, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Ia juga mengapresiasi latihan pemadaman yang dilakukan rutin oleh jajaran terkait.

"Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP," katanya.

Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Terkait pertahanan, Imam menyebut kebutuhan penguatan unsur darat, laut dan udara harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Setelah bertugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti. Asmar berharap sinergi yang terbangun terus mendukung pencegahan karhutla dan penguatan keamanan wilayah."****

LIPUTAN        :      NUR

EDITOR           :      REDAKSI

Polsek KSKP Tembilahan Tanam Cabai Rawit, Lahan Kosong di Pekan Arba Disulap Jadi Produktif

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,     -

Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan tak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jajaran kepolisian ini juga turun langsung mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan di sekitar permukiman warga untuk ditanami cabai rawit.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Dipimpin Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna B. Simarmata, S.H., sejumlah personel bersama masyarakat setempat mengolah lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal menjadi lahan produktif.

Gerakan menanam cabai rawit ini merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita pemerintah.

Tak sekadar melakukan penanaman, jajaran Polsek KSKP Tembilahan juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong di lingkungan masing-masing.

Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna B. Simarmata mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kepolisian juga memiliki peran untuk mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kami hadir di tengah masyarakat Pekan Arba bukan hanya untuk menjaga kondusivitas kamtibmas, tetapi juga menjadi motor penggerak ketahanan pangan. Ini adalah wujud dukungan penuh Polsek KSKP Tembilahan terhadap program Asta Cita Presiden RI menuju swasembada pangan," ujar Parna.

Menurutnya, cabai rawit dipilih karena menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat dan memiliki nilai ekonomis. Masa panennya yang relatif cepat juga membuat tanaman ini dinilai cocok dikembangkan dengan memanfaatkan lahan di sekitar permukiman.

Melalui kebun percontohan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa pekarangan maupun lahan kosong bisa diolah menjadi sumber pangan yang produktif.

Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri, penanaman cabai juga diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga serta mendukung upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan di tingkat lokal.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan serta penanaman dan perawatan cabai.

Warga Kelurahan Pekan Arba menyambut positif kegiatan yang digagas Polsek KSKP Tembilahan tersebut. Mereka berharap gerakan pemanfaatan lahan produktif dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui langkah sederhana dari Pekan Arba ini, Polsek KSKP Tembilahan berharap semangat ketahanan pangan dapat tumbuh dari lingkungan keluarga dan berkembang menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat."****

LIPUTAN INHIL      :     SANDI

EDITOR                    :     REDAKSI

SDN 24 Selatpanjang Kota Gelar Sosialisasi Pendidikan Inklusif, Dorong Sekolah Ramah bagi Semua Anak

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   - 

SD Negeri 24 Selatpanjang Kota menggelar kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Warga Sekolah untuk memahami sikap inklusif, toleransi dan kesetaraan gender, termasuk pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di aula SD Negeri 24 Selatpanjang Kota tersebut diikuti para siswa, guru dan tenaga kependidikan, serta sebagian wali murid.

Dimana kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah meningkatkan pemahaman warga sekolah agar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik.

Kepala SD Negeri 24 Selatpanjang Kota, Masni, S.Pd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu dan nilai akademik, tetapi juga tempat bagi anak-anak belajar berinteraksi, menghargai perbedaan, bekerja sama dan menghormati sesama.

Menurutnya, setiap anak harus merasa diterima dan dihargai tanpa membedakan suku, agama, kondisi fisik, kemampuan maupun latar belakang lainnya.

“Nilai inklusif dan toleransi tidak hanya menjadi materi dalam kegiatan sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah,” demikian inti sambutan Masni.

Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah berbagai bentuk tindakan yang dapat membuat peserta didik merasa dikucilkan, direndahkan maupun tidak aman, termasuk ejekan, perundungan dan diskriminasi.

Masni berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat peran guru dan tenaga kependidikan dalam menciptakan proses pembelajaran serta lingkungan sekolah yang ramah bagi seluruh anak.

“Harapannya, SD Negeri 24 Selatpanjang Kota tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga mendidik anak-anak menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, peduli kepada sesama dan mampu memberikan rasa aman bagi orang di sekitarnya,” Ujarnya.

Disamping itu, dirinya juga sempat membeberkan bahwa SD Negeri 24 Selatpanjang Kota juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 'Tahfidz', dimana program ini untuk  melatih dan membimbing anak membaca dan menghafalal alquran.

Kegiatan sosialisasi tersebut mengangkat materi mengenai sikap inklusif, toleransi dan kesetaraan gender, dengan cakupan pendidikan inklusif/disabilitas. Dalam kegiatan itu juga terdapat keterlibatan tenaga profesional psikologi, Basirah, S.Psi., M.Psi.

Kehadirannya turut memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran dan ramah bagi semua anak. Materi yang disampaikan juga diharapkan dapat membantu siswa, guru dan wali murid memahami cara menyikapi perbedaan serta memberikan dukungan yang tepat kepada anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.

Melalui sosialisasi ini, warga sekolah diharapkan semakin memahami pentingnya membangun budaya sekolah yang mengedepankan saling menghormati, menghargai, melindungi dan memberikan rasa aman, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dan berkembang tanpa diskriminasi."****

LIPUTAN     :     REDAKSI

EDITOR        :     REDAKSI