Wabup Muzamil Ajak Masyarakat Doakan Perjuangan Percepatan Pembangunan Jembatan Selat Akar pada HUT ke-14 Tasik Putri Puyu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu yang berlangsung di halaman Kantor Camat Tasik Putri Puyu, Jumat (24/7/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, anggota DPRD, Camat Tasik Putri Puyu beserta jajaran, Camat Pulau Merbau, Kapolsek, Danramil, para kepala desa, ketua BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat.

Mengawali amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan salam dari Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, yang tidak dapat menghadiri peringatan HUT ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu karena sedang menjalankan tugas di Jakarta untuk memperjuangkan percepatan pembangunan Jembatan Selat Akar.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil mengucapkan selamat Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu. Menurutnya, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.

"Empat belas tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Berbagai dinamika, tantangan, dan capaian telah mewarnai perjalanan Kecamatan Tasik Putri Puyu hingga hari ini. Berkat kerja keras pemerintah, dukungan masyarakat, serta sinergi semua pihak, berbagai kemajuan telah berhasil diwujudkan," ujar Muzamil.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat terus mengalami perkembangan. Namun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama untuk mewujudkan Tasik Putri Puyu yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Karena itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Muzamil juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan Bupati Asmar agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memperjuangkan percepatan pembangunan Jembatan Selat Akar, yang menjadi salah satu kebutuhan strategis bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun hendaknya disampaikan secara santun serta dibarengi dengan semangat bersama membangun daerah.

"Tidak ada pemimpin yang menginginkan masyarakatnya hidup susah. Semua pemimpin ingin daerahnya maju dan masyarakatnya sejahtera. Karena itu kami memohon doa, dukungan, dan kerja sama seluruh masyarakat agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik," katanya.

Muzamil menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru berusia 18 tahun dan Kecamatan Tasik Putri Puyu yang memasuki usia ke-14 masih tergolong daerah yang muda. Oleh sebab itu, diperlukan kesabaran, kebersamaan, serta komitmen seluruh pihak untuk terus melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Menutup amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan HUT ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu sebagai momentum mempererat persatuan dan memperkuat semangat membangun demi mewujudkan daerah yang semakin maju.

"Pemimpin boleh berganti, tetapi pembangunan harus terus berlanjut. Mari kita jaga kekompakan, kebersamaan, saling mendukung dan saling mendoakan agar Tasik Putri Puyu semakin maju, lestari, dan sejahtera," tutup Muzamil."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

DPC IKADIN Pekanbaru Dipercaya Jadi Pelaksana PKPA Bersama FH Unri, Cetak Advokat Profesional Berintegritas

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   -

Pendidikan profesi advokat di Provinsi Riau memasuki tahap baru. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Fakultas Hukum Universitas Riau (FH UNRI), dan DPC PERADI Pekanbaru menjalin kerja sama strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Kerja sama tersebut ditandai dengan perjanjian antara DPN PERADI dan Fakultas Hukum Universitas Riau yang memberikan persetujuan kepada FH UNRI sebagai mitra penyelenggara PKPA.

Sebagai tindak lanjut, DPC PERADI Pekanbaru bersama FH UNRI kemudian menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan PKPA di Pekanbaru. Dalam kerja sama tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan PKPA dilakukan sesuai ketentuan organisasi advokat dan regulasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, DPC IKADIN Pekanbaru dipercaya sebagai pelaksana atau organizing committee PKPA berdasarkan koordinasi dan persetujuan DPN PERADI selaku regulator penyelenggaraan PKPA.

Peran DPC IKADIN Pekanbaru meliputi aspek teknis pelaksanaan kegiatan, koordinasi kepanitiaan, pelayanan peserta, serta memastikan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat berjalan secara profesional, berkualitas, dan berintegritas.

Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari implementasi ketentuan yang menempatkan DPN PERADI sebagai pihak yang memberikan persetujuan sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKPA berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan PERADI terkait penyelenggaraan PKPA.

Ketua Carateker DPC PERADI Pekanbaru, Iwat Endri, S.H., M.H., mengatakan keterlibatan IKADIN dalam pelaksanaan PKPA menjadi bentuk kontribusi organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.Kamis (23/07/2026).

“PKPA bukan sekadar memenuhi syarat administratif untuk menjadi advokat. PKPA adalah proses pembentukan karakter, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral calon advokat sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum,” ujar Iwat.

Sementara itu, Sekretaris DPC IKADIN Pekanbaru, Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A., menyebut kolaborasi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pendidikan profesi yang berkualitas.

Menurutnya, keterlibatan Fakultas Hukum Universitas Riau memberikan penguatan dari sisi akademik, sedangkan DPC IKADIN Pekanbaru mendukung agar proses penyelenggaraan berjalan sesuai standar organisasi profesi dan aturan yang berlaku.

“Sinergi antara dunia akademik dan organisasi profesi sangat penting untuk memastikan calon advokat tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menjalankan praktik profesi secara beretika,” katanya.

Dalam pelaksanaan PKPA, peserta nantinya akan mendapatkan materi dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, advokat senior, praktisi hukum, hakim, jaksa, hingga narasumber kompeten lainnya.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia profesi advokat, termasuk aspek hukum acara, etika profesi, keterampilan praktik, serta tanggung jawab advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum.

Melalui kolaborasi antara DPN PERADI sebagai regulator, DPC PERADI Pekanbaru sebagai penyelenggara berdasarkan kerja sama, Fakultas Hukum Universitas Riau sebagai mitra akademik, serta DPC IKADIN Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan, diharapkan lahir advokat-advokat yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mencetak advokat yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika profesi dan integritas kuat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional."****

LIPUTAN       :    SANDI 

EDITOR          :    REDAKSI 

Bupati Rohil Apresiasi Polda Riau Ungkap Perusakan Mangrove, Imbau Masyarakat Tak Lagi Merusak Hutan

KabarPesisirNews.Com

ROKAN HILIR RIAU,    -

Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam mengapresiasi langkah tegas Polda Riau yang berhasil mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

Ia berharap pengungkapan tersebut menjadi peringatan keras agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas serupa.

Apresiasi itu disampaikan Bistamam saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir, Jumat 24 Juli 2026.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, hingga Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroqi, juga datang langsung ke lokasi perusakan mangrove di Rohil.

“Ini berkat kolaborasi antara Polda Riau, Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga hutan ini. Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Riau dalam mengungkap kasus ini,” kata Bistamam.

Menurutnya, hutan mangrove merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan di luar peruntukannya. 

Keberadaan mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman abrasi, gelombang besar, hingga tsunami.

“Hutan mangrove ini menjaga masyarakat pesisir dari dampak gelombang laut. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai jenis satwa yang hidup, berkembang biak, dan berlindung di dalamnya,” ujarnya.

Bistamam menegaskan penggunaan kawasan mangrove secara ilegal merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merusak keseimbangan ekosistem.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuka atau merambah kawasan mangrove demi kepentingan pribadi.

“Jangan sampai ke depannya bertambah lagi. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya dua tersangka ini dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan perusakan hutan mangrove,” tegasnya.

Bistamam juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan beserta jajaran yang telah datang langsung ke lokasi meski harus menempuh perjalanan panjang.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Riau beserta jajaran yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di Rokan Hilir demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang,” pungkasnya.

Dalam perkara tersebut, Polda Riau menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA.

Keduanya diduga menggunakan alat berat jenis excavator untuk membuka lahan di kawasan mangrove.

Salah satu lokasi perambahan berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan luas lahan yang dipetakan mencapai 115,21 hektare, sementara perkara lainnya berada di Kecamatan Kubu dengan luas sekitar 3 hektare.

Polisi turut mengamankan dua unit excavator yang diduga digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan tersebut."****

SUMBER      :     BID HUMAS POLDA RIAU 

EDITOR        :     REDAKSI 

Warga Karimun Geruduk Kantor PLN, Bupati Disorot Saat Blackout

KabarPesisirNews.Com

KARIMUN KEPRI,     -

Kemarahan warga Karimun memuncak. Pemadaman listrik menyeluruh sejak *Senin, 20 Juli 2026* membuat masyarakat gerah dan berbondong-bondong mendatangi Kantor PLN Karimun dini hari. Aparat kepolisian terpaksa turun tangan meredam amarah warga.

Di tengah krisis, keberadaan *Bupati Karimun Iskandarsyah* justru dipertanyakan.  

*Kadiskominfo Karimun Aribowo Hadibroto* akhirnya buka suara. Ia membenarkan Bupati sedang *Dinas Luar* ke Jakarta untuk menghadiri presentasi _Management Talenta_ di BKN.  

“Agenda itu tidak bisa diwakilkan. Tapi Bapak Bupati tetap komunikasi dan mendesak PLN agar segera pulihkan mesin,” tegas Aribowo. Ia juga meminta warga tidak mudah termakan informasi liar.

Klarifikasi itu diperkuat *Khaidir Dato’, Panglima Sulung LMB Kepri Karimun*.kepada media ini  Kamis 23/7/2026, Khaidir menyebut, pada *20 Juli 2026* ia dan rekan rekan mendampingi Habib Rizieq Shihab makan bersama pada sore hari di rumah dinas Bupati. Usai acara makan bersama, Bupati berpamitan berangkat dalam rangka dinas, itu yang saya ketahui imbuh Khaidir.

Namun untuk pemadam total oleh PLN, LMB tidak tinggal diam. Khaidir menuding PLN tidak profesional.  

“Blackout seperti ini bukti lemahnya kontrol mesin. PLN harus rutin perawatan, jangan tunggu warga marah baru bergerak,” tutupnya."****

EDITOR        :     REDAKSI 

Oknum Guru SMPN Diduga Melakukan Sodomi, Kadis Dinas Pendidikan Menjembatani Perdamaian

KabarPesisirNews.Com

PELALAWAN RIAU,   -

Seharusnya guru itu merupakan seorang teladan, yang harus ditiru oleh masyarakat. Guru itu seorang pendidik bagi generasi penerus bangsa.

Namun guru SMPN ini, mencoreng dunia pendidikan dan membuat malu bagi citra pendidikan. Pelaku sodomi ini, merupakan kejahatan seksual, apalagi dilakukan anak di bawah umur.

Kejadian sodomi yang dilakukan oleh guru SMPN berinisial HN (50) korban merupakan salah seorang murid korban. Kejadian tersebut terjadi 9- Mei-2026, tempat nya di rumah pelaku HN.

Hal itu sangat disayangkan, kenapa peristiwa kejahatan seksual anak di bawa umur ini, dilakukan perdamaian oleh pihak kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pelalawan.

Dampak kejadian sodomi anak yang dibawa umur, merupakan trauma yang berkepanjangan, rasa takut, depresi hingga gangguan mental jangka panjang. Secara fisik menyebabkan luka,rasa sakit,  menyebabkan resiko penyakit menular seksual.

Dalam peristiwa sodomi anak dibawa umur, seharusnya itu tidak bisa dilakukan perdamaian. Sekalipun dilakukan perdamaian, hukum tetap berjalan.

Menurut Pasal 23 undang-undang 12 tahun 2022, harus dilakukan proses hukum, dilarang diselesaikan diluar proses peradilan. Kenapa kepala dinas pendidikan Leonardo begitu berani melakukan perdamaian ini? "Ada apa dengan Leonardo ini"?

Ketika awak media ini melakukan konfirmasi, Rabu 22-7-2026, dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Leonardo, lewat wa, Leonardo tidak membalas wa awak media ini, sampai berita ini dinaikkan."****

LIPUTAN PELALAWAN    :    DAVIDSON

EDITOR                               :    REDAKSI 

Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Selatpanjang Selatan Cek Pertanian Warga

KabarPesisirNews.Com

KEPULALAN MERANTI RIAU,   – 

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Selatpanjang Selatan melaksanakan pengecekan terhadap lahan Pertanian Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik warga di Jalan Ibrahim RT 04 RW 02, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada masyarakat.

Pengecekan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Selatpanjang Selatan Briptu Syafrianto bersama pemilik lahan, Mujito. Lahan pertanian yang diperiksa memiliki luas sekitar 30 x 20 meter.

Hasil pengecekan menunjukkan kondisi tanaman di lahan tersebut tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Berbagai jenis tanaman palawija dan sayuran yang dibudidayakan antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, terung, dan mentimun.

Selain memantau kondisi tanaman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan koordinasi antara petani dengan petugas pendamping. Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi kepada pemilik lahan agar terus mengembangkan usaha pertanian palawija sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.

Kapolsek Tebing Tinggi berharap sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian dapat terus terjalin sehingga mampu memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN      :     ALD

EDITOR         :     REDAKSI 

Pemkab Kepulauan Meranti Gandeng ATR/BPN Benahi Persoalan Pertanahan, Bidik Peningkatan PAD dan Percepat Sertifikasi Tanah

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penataan aset, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, bersama Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Dat Janwarta Ginting, SH, MH, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (23/7/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah H. Sudandri, SH, para Asisten Sekda, Staf Ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta jajaran ATR/BPN Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam rapat itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penataan kawasan Hak Pengelolaan (HPL), sinkronisasi data pertanahan, percepatan sertifikasi tanah, hingga optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor pertanahan dan perpajakan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Dat Janwarta Ginting, mengatakan kawasan HPL di Kepulauan Meranti masih mencakup sekitar 23 persen dari total wilayah. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar apabila dikelola secara terukur dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia juga memaparkan kondisi terkini data pertanahan di Kepulauan Meranti. Hingga saat ini tercatat sebanyak 109.996 bidang tanah telah terpetakan, sementara 26.329 bidang telah bersertifikat. Di sisi lain, masih terdapat 3.547 bidang bersertifikat yang belum terpetakan (KW456), dengan cakupan foto udara mencapai 74.753 hektare.

Selain itu, terdapat 936 bidang tanah bersertifikat yang berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi.

Dat menjelaskan, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah daerah bersama ATR/BPN akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan pemerintah desa guna melakukan verifikasi lapangan terhadap status dan legalitas tanah.

"Mudah-mudahan tim dari pemerintah daerah dapat bersama-sama dengan ATR/BPN turun ke lapangan, dengan melibatkan perangkat desa. Dengan demikian, proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan lebih baik," kata Dat.

Selain itu, rapat juga membahas percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu upaya yang didorong ialah pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku agar semakin banyak masyarakat memiliki sertifikat tanah.

Pembahasan turut mencakup dukungan terhadap program pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam program tersebut, legalitas dan status tanah menjadi syarat utama agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dat menegaskan ATR/BPN berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi tanah, penyediaan data pertanahan yang akurat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa akurasi data pertanahan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Setiap jengkal tanah yang memiliki objek pajak harus dapat didata dengan baik. Ini penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah," ujar Muzamil.

Menurut Muzamil, sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT), serta penyelesaian administrasi pertanahan seperti balik nama, pemecahan sertifikat, dan hak tanggungan menjadi langkah penting dalam memperkuat basis data perpajakan daerah.

Ia juga mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN agar data objek pajak semakin akurat dan mampu mendongkrak PAD secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB). Menurutnya, pelepasan kawasan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dapat membuka peluang peningkatan penerimaan dari BPHTB sekaligus memperluas basis objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Menutup rapat, Muzamil menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti dan ATR/BPN menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

"Persoalan pertanahan harus diselesaikan secara bersama-sama, terukur, dan sesuai aturan. Dengan koordinasi yang baik, kita berharap penataan pertanahan, sertifikasi aset daerah, peningkatan PAD, serta kepastian hukum bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan," pungkasnya."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

KONI Meranti Perkuat Koordinasi, Sekda Ajak Bersama Majukan Prestasi Olahraga Daerah

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   - 

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat koordinasi menjelang persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar pertemuan dan rapat koordinasi (rakor) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (23/7/2026) siang.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayat Abdurrahman, SE, didampingi jajaran pengurus harian, para ketua bidang, serta anggota KONI. 

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi terkait arah pembinaan olahraga serta penguatan organisasi dalam menghadapi agenda olahraga terbesar di tingkat Provinsi Riau.

Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti Drs. Irmansyah, M.Si, Asisten I Tengku Arifin, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Febriyadi, S.Si., Apt, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Suardi, M.Pd beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam rakor tersebut, pengurus KONI memaparkan perkembangan organisasi, kesiapan kepengurusan, serta langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk mempersiapkan atlet dan cabang olahraga yang akan diproyeksikan mengikuti Porprov Riau 2027. 

Selain itu, dibahas pula pentingnya memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan agar proses pembinaan atlet dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.

Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayat Abdurrahman, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara KONI dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan prestasi olahraga daerah.

"Melalui pertemuan ini kami menyampaikan perkembangan kepengurusan KONI sekaligus memaparkan kesiapan awal menghadapi Porprov Riau 2027. 

Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah terus terjalin sehingga seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lebih optimal," ujar Hidayat.

Ia menambahkan, pembinaan atlet tidak hanya menjadi tanggung jawab KONI, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. 

Dengan kerja sama yang solid, KONI optimistis Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menyiapkan kontingen yang lebih kompetitif pada Porprov mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, menyambut baik kunjungan jajaran pengurus KONI. Menurutnya, koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam memajukan dunia olahraga di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia berharap kepengurusan KONI dapat terus menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan atlet secara berjenjang agar mampu melahirkan prestasi yang membanggakan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyambut baik silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan pengurus KONI. Pemerintah tentu berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga pembinaan olahraga dapat berjalan secara berkesinambungan dan atlet-atlet Meranti semakin siap menghadapi Porprov Riau 2027," kata Sudandri.

Menurutnya, keberhasilan kontingen Kepulauan Meranti pada Porprov tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga dipengaruhi oleh kekompakan organisasi, kualitas pembinaan, serta kolaborasi seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap kemajuan olahraga daerah.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mempererat koordinasi antara KONI dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui sinergi yang semakin kuat, diharapkan pembinaan olahraga di Kota Sagu semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Meranti pada Porprov Riau 2027."****

LIPUTAN       :     ALD

EDITOR          :     REDAKSI 

Pemcam Merbau Fasilitasi Audiensi Kades Bagan Melibur Dengan Pihak Perusahaan PT. ITA. Camat Sarankan Agar Janji Ditepati

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

Pemerintah Kecamatan Merbau memfasilitasi Audiensi atau pertemuan  Kepala Desa Bagan Melibur Isnadi Esman S.Pd. NL.P dengan pihak perusahaan PT. Imbang Tata Alam (ITA), terkait pengaspalan jalan perusahaan area permukiman masyarakat Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Riau.

Audiensi yang difasilitasi pemerintah Kecamatan Merbau kali ini mengambil tempat di Aula Kantor Camat Merbau pada Kamis (23/7/2026), dihadiri kedua belah pihak, yakni Kades Bagan Melibur, Isnadi Isman S.Pd, NL.P didampingi sejumlah tokoh masyarakat tempatan, sementara dari pihak perusahaan PT. ITA, dihadiri langsung Deputi Area Manejar Hadi Purnawan didampingi beberapa orang staf tenaga kerja PT. Imbang Tata Alam (ITA).

Semulanya, pihak perusahaan PT.Imbang Tata Alam (ITA) berjanji dan komitment mengaspal jalan secara bertahap mulai dari Pos Scurity area juliat 9 (Sembilan) sampai Pedas Plant, sesuai keinginan masyarakat saat berunjuk rasa di Pos Scurity juliat sembilan beberapa bulan Desember 2025 lalu.

Kepala Desa Bagan Melibur Isnadi Esman S.Pd.NL.P yang bersosok pemakai kaca mata itu didampingi sejumlah perangkat desa, dan tokoh masyarakat tempatan tiba di Kantor Camat Merbau sekira pukul 10.20 Wib siang. 

Kegiatan Audiensi Ini di Sambut Langsung Oleh Camat Merbau Hj.Wan Jumiati SE.MSi didampingi Sekcam Idrus SE, Kasi PMD Syafrizal SE, Kasi Trantib Rino SE. Tidak kalah pentingnya juga saat audiensi dihadiri Kapolsek Merbau IPTU Ahmad Fauzi Menara S.Pd, Danramil 06/Merbau Kapten Arh Rickman Sinaga, Deputi Area Manejar Hadi Purnawan, didampingi Ardhita Canggih Kurniawan, dan beberapa staf tenaga kerja PT. Imbang Tata Alam.

Dalam Audiensi ini Kepala Desa Bagan Melibur Isnadi Esman S.Pd NL.P bersama Basiran SE.MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Merbau. Kami minta kepastian atau komitment pihak perusahaan PT. ITA menepati janjinya terkait pengaspalan jalan perusahaan area pemukiman masyarakat Desa Bagan Melibur.

Dalam Notulen rapat yang disepakati dan ditandai bersama, hasil audensi  sesuai dengan kesepakatan  untuk pengaspalan jalan menuju ke Msj 28 akan di realisasikan,  sementara untuk  pembangunan jalan pelabuhan, manajemen menunggu pasti status lahan, apakah itu masuk ke lahan hutan mangrove atau tidak, untuk itu pemerintah Kecamatan Merbau dan perusahaan akan melibatkan dinas pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Tanggapan dari Deputi Area manejar Hadi Purnawan menjelaskan bahwa,  terkait perizinan lahan itu memang butuh proses, mari kita sabar menunggu, ucapnya.

Untuk itu mari kita bersama sama memastikan kalau lahan tersebut tidak bermasalah dengan pihak manapun,  jadi jika sudah dipastikan kalau lahan tersebut aman , kami dari pihak perusahaan siap untuk membantu membangun jalan tersebut, kata Hadi Purnawan .

PT. Imbang Tata Alam (ITA) berjanji untuk pengaspalan jalan secara bertahap akan dilaksanakan Minggu pertama bulan September 2026 mendatang.

Sementara, jawaban dari warga desa Bagan Melibur mengatakan bahwa jalan pelabuhan tersebut bukan lahan yang baru di buka, namun jalan yang di bangun orang Pemda kabupaten Bengkalis pada tahun 1982 yang silam,

Sementara Camat Merbau Hj.Wan Jumiati SE.MSi mengingatkan kepada pihak perusahaan PT. ITA dapat menjawab hal ini dan menepati janji, katanya, janji itu merupakan utang bagi kita. Kami berharap PT.ITA komitment dengan janjinya, imbuh Wan Jumiati."**** 

LIPUTAN        :       ALI SANIP 

EDITOR           :      REDAKSI

DPP PKB Lantik H. Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kepulauan Meranti Periode 2026–2031

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA ,   –

 AKBP (Purn) H. Asmar resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan berlangsung di kawasan bersejarah Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional DPP PKB yang melantik sebanyak 514 Ketua DPC PKB dari seluruh Indonesia. Prosesi diawali dengan pembacaan petikan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan seluruh pengurus.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, secara resmi melantik seluruh pengurus DPC PKB se-Indonesia.

"Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik," ujar Cak Imin saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031, AKBP (Purn) H. Asmar dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC. Ia akan didampingi oleh H. Idris, M.Si sebagai Sekretaris dan Masnur, SH, MM sebagai Bendahara.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi perjalanan politik AKBP (Purn) H. Asmar. Sosok yang dikenal sebagai mantan perwira menengah Polri sekaligus Bupati Kepulauan Meranti itu kini mendapat kepercayaan untuk memimpin roda organisasi PKB di daerahnya.

Dengan pengalaman panjang di bidang pemerintahan, keamanan, dan pelayanan publik, Asmar diharapkan mampu memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus membangun sinergi antara kader, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa proses penetapan 514 Ketua DPC tersebut dilakukan melalui tahapan seleksi yang sangat ketat.

Menurutnya, terdapat 1.816 kandidat yang mengikuti proses penjaringan sebelum akhirnya terpilih 514 Ketua DPC PKB se-Indonesia.

"1.816 kandidat itu dibawa ke forum Musyawarah Cabang dan ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kompetensi baik yang bersifat profesional dengan melibatkan pihak ketiga, para psikolog baik di lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga psikologi profesional. Dan alhamdulillah dari 1.816 lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia," jelas Abdul Halim.

Ia menambahkan, proses penentuan ketua dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat guna menjaga soliditas organisasi dan menghindari perpecahan yang berpotensi muncul akibat sistem pemungutan suara (voting).

Secara keseluruhan, DPP PKB telah menerbitkan Surat Keputusan terhadap 19.675 personel pengurus DPC PKB di seluruh Indonesia. Dalam prosesi pelantikan di Kota Tua Jakarta, kehadiran mereka diwakili oleh 2.570 pengurus, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari berbagai daerah.

Abdul Halim juga menegaskan bahwa kepemimpinan seluruh pengurus DPC akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja organisasi.

Mulai Kamis (23/7/2026), seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC diwajibkan menandatangani kontrak komitmen serta kontrak kinerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan DPP PKB.

"Jika dalam satu tahun kepemimpinannya dianggap layak untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kepemimpinannya. Jika tidak layak, akan dilakukan evaluasi," tegasnya.

Dengan dilantiknya AKBP (Purn) H. Asmar sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan kepengurusan baru mampu memperkuat mesin partai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperluas peran PKB dalam mendukung pembangunan daerah dan menyongsong agenda politik nasional maupun daerah di masa mendatang."****

EDITOR        :      REDAKSI 

Polres Indragiri Hilir Pererat Sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Inhil pada Hari Bakti Adhyaksa ke-66

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN RIAU,     – 

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-66 Tahun 2026, Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Rabu (22/7/2026) pukul 16.00 WIB. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai wujud penguatan sinergitas antar aparat penegak hukum di Kabupaten Indragiri Hilir.

Rombongan Polres Indragiri Hilir dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., dan disambut oleh Kajari Indragiri Hilir, Sugito, S.H. Turut hadir Wakapolres Indragiri Hilir Kompol Maitertika, S.H., M.H., Kabag Ops AKP Dr. Irwanto, S.M., M.H., Kasat Intelkam AKP Jamaludin, S.H., Kasat Samapta AKP Agus Susanto, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Ricki Marzuki, S.H., serta para perwira Polres Indragiri Hilir.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyerahkan tumpeng kepada Kajari Indragiri Hilir sebagai simbol penghormatan dan ucapan selamat memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-66.

Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa, khususnya Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Ia berharap momentum Hari Bakti Adhyaksa menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengapresiasi sinergitas dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik antara Polres Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung berbagai program pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga hubungan harmonis ini terus terjaga dan semakin solid demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Kapolres.

Sementara itu, Kajari Indragiri Hilir, Sugito, S.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi tersebut merupakan bukti nyata soliditas dan kebersamaan antara Polri dan Kejaksaan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, baik dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, maupun dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Kajari.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama di ruang Kajari Indragiri Hilir serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.

 Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen Polres Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam menjaga sinergitas demi memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat."****

LIPUTAN INHIL       :     SANDI 

EDITOR                     :     REDAKSI