HUTAMA KARYA KEBUT AKSES LUBUK ALUNG, KONEKTIVITAS TOL PADANG–SICINCIN AKAN SEMAKIN TERINTEGRASI

KabarPesisirNews.Com

SUMATRA BARAT,     -

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus melanjutkan pembangunan Akses Lubuk Alung pada Ruas Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang. Setelah ruas utama Sicincin–Padang saat ini beroperasi 100%, perusahaan berfokus mempercepat penyelesaian Akses Lubuk Alung sepanjang 2,4 km guna meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, serta kemudahan mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Hingga saat ini, progres pembangunan Akses Lubuk Alung telah mencapai 24,06%.

Adapun sejumlah pekerjaan yang tengah dilaksanakan meliputi pekerjaan timbunan, pekerjaan bored pile Abutment 1 Jembatan Irigasi, pekerjaan slab overpass interchange, pekerjaan box culvert, serta pekerjaan lean concrete di beberapa titik lokasi proyek jalan tol. Seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengutamakan mutu konstruksi, ketepatan pelaksanaan, serta penerapan standar keselamatan kerja di seluruh area proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plt. _Executive Vice President_ (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa Hutama Karya terus memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan aspek kualitas dan keselamatan konstruksi. Menurutnya, penyelesaian akses ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung optimalisasi manfaat Ruas Tol Padang–Sicincin bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen menyelesaikan pembangunan Akses Lubuk Alung secara optimal dengan memperhatikan mutu pekerjaan serta penerapan aspek kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh area proyek. Seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar konstruksi dan melalui pengawasan yang ketat agar nantinya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Hamdani.

Keberadaan Akses Lubuk Alung nantinya akan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol yang hendak menuju kawasan Lubuk Alung dan sekitarnya. Selain itu, akses ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui tersedianya akses langsung antara Tol Padang–Sicincin dan pusat aktivitas di Lubuk Alung. Dengan demikian, pergerakan masyarakat dari dan menuju Kota Padang, Bukittinggi, hingga Pariaman diharapkan menjadi lebih mudah, efisien, dan terintegrasi.

”Akses Lubuk Alung juga diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk memperlancar mobilitas harian, distribusi barang, serta akses menuju kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan destinasi lainnya di wilayah sekitar. Kehadiran akses ini menjadi bagian dari upaya Hutama Karya dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang tidak hanya menghubungkan antardaerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan wilayah yang dilalui,” tutup Hamdani.

Secara keseluruhan, pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang menjadi bagian penting dari pengembangan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu tempuh perjalanan, mendukung distribusi logistik, mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra."****

LIPUTAN         :     RED

EDITOR            :     REDAKSI 

PD IWO Kepulauan Meranti Silaturahmi ke BPKAD, Perkuat Kemitraan Informasi Keuangan Daerah

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (19/5/2026).

Agenda ini menjadi ajang perkenalan pengurus IWO Meranti periode 2025–2030 sekaligus memperkuat kemitraan dengan Dinas BPKAD dalam penyebaran informasi keuangan daerah kepada publik.

Kepala BPKAD, Fajar Triasmoko ST.MT menyambut hangat rombongan IWO Meranti. Ia menilai media online memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi keuangan daerah kepada masyarakat.

“Kami terbuka untuk bersinergi dengan rekan-rekan IWO. Masukan dan kritik membangun dari media penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fajar Triasmoko.ST.MT

Kunjungan tersebut dipimpin Dewan Etik PD IWO Meranti, Karim. Ia memperkenalkan satu per satu jajaran pengurus kepada pihak BPKAD. Turut hadir Ketua PD IWO Meranti Rahmat Arifin, Sekretaris Harfilin, Ketua Bidang Konstruksi Asril, serta Dewan kehormatan Drs. Amir Hasan.

Karim menyampaikan apresiasi atas sambutan Kepala BPKAD. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat berlanjut pada kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.

“IWO Meranti siap menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi dari BPKAD ke masyarakat, agar masyarakat lebih memahami situasi keuangan daerah,” kata Karim.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan."****

SUMBER    :   RILIS RESMI PD IWO KEP.MERANTI

EDITOR      :   REDAKSI 

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Polsek Tebingtinggi Barat Turun melakukan pembinaan kepada Masyarakat

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Dalam upaya mendukung program pemerintah di bidang pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional,Polsek Tebing Tinggi Barat Polres Kep. Meranti melakukan pembinaan serta monitoring langsung di lahan pertanian milik melakukan masyarakat Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat.

Kehadiran para personel di tengah petani ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan nyata Polri terhadap sektor pertanian, sekaligus memastikan kegiatan yang dimulai dari penanaman, perawatan dan memanen berjalan lancar serta memberikan hasil yang maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tebingtinggi Barat Ipda D.Turnip, SE  menyampaikan melalui para personel kepada para petani bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk melakukan pembinaan, tetapi juga untuk memberikan semangat dan membantu meringankan beban petani.

"Kejadiran Polri disini sebagai wujud nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan, pertanian adalah tulang punggung perekonomian, dan kami berkomitmen untuk terus mendampingi serta memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas pertanian di wilayah hukum kami," ujarnya.

Sementara itu, Masyarakat pemilik lahan an. BORI mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Kapolsek Tebing Tinggi Barat beserta jajarannya. kehadiran aparat memberikan rasa aman dan semangat baru bagi para petani untuk terus bekerja keras serta memberikan terobosan dalam bidang pertanian.

Selanjutnya, Kapolsek Tebing Tinggi Barat berharap dengan adanya kolaborasi antara Kepolisian dan petani diharapkan produksi pangan dapat terus meningkat.

"Dengan adanya sinergi antara kepolisian dan petani, produksi pangan dapat terus meningkat, ketersediaan bahan pangan terjaga, serta kesejahteraan petani di wilayah hukum Polsek Tebing Tinggi Barat semakin baik ke depannya," terangnya."****

LIPUTAN           :     MP

EDITOR              :     REDAKSI 

Kapolsek Ujungbatu Serahkan Bantuan Racun Hama untuk Dukung Ketahanan Pangan

KabarPesisirNews.com

ROKAN HULU RIAU,   – 

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Kapolsek Ujungbatu Polres Rokan Hulu, Kompol

Jusup Purba bersama personel Bhabinkamtibmas memberikan bantuan berupa racun hama kepada petani jagung di Desa Ngaso, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (19/5/2026).

Bantuan tersebut diberikan kepada Pak Manurung yang tengah mengelola lahan tanaman jagung sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian masyarakat. Kegiatan itu dilakukan langsung di area perkebunan jagung milik petani.

Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra SIK MSi melalui Kapolsek Ujungbatu Kompol Jusup Purba SH MH menyampaikan bahwa pemberian racun hama bertujuan membantu petani mencegah serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jagung sehingga hasil panen dapat lebih maksimal.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan dukungan nyata kepada masyarakat petani agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang memuaskan,” ujar Kompol Jusup Purba.

Ia menambahkan, keterlibatan pihak kepolisian dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Selain memberikan bantuan, jajaran Polsek Ujungbatu juga mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan produktif guna meningkatkan hasil pertanian dan mendukung swasembada pangan di daerah.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya para petani yang berharap perhatian terhadap sektor pertanian terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan."****

LIPUTAN ROHUL       :     AC

EDITOR                       :     REDAKSI 

Menanti Geliat Swakelola PUPR: Kunci Menuntaskan Mimpi Meranti Tanpa Jalan Berlubang

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Ada sebuah program yang dirindukan warga Meranti. Namanya swakelola dari Dinas PUPR.

Program ini tidak muluk-muluk. Sasarannya jelas: jalan lingkungan. Jalan kecil di depan rumah warga, di gang-gang sempit, yang sering luput dari proyek besar. Jalan yang kalau rusak, yang repot ya warga itu sendiri.

Dulu, sebelum ada swakelola, nasib jalan lingkungan bergantung pada dua hal: diusulkan RT saat Musrenbang atau dapat jatah dari pokir DPRD. Hasilnya? Tidak semua terakomodir. Banyak yang tercecer.

Lalu datanglah program swakelola PUPR. Anggarannya mungkin tidak sebesar proyek jalan kabupaten, tapi daya jangkaunya luar biasa. Hampir semua jalan lingkungan yang dikeluhkan warga, perlahan diperbaiki.

"Hasilnya langsung terasa. Yang becek jadi kering. Yang berlubang jadi rata. Masyarakat senang karena cepat," tutur Hamzah tokoh masyarakat Selatpanjang.

Kini, setelah program itu berhenti, pertanyaan yang sama menggema Kapan swakelola jalan lagi?

Harapan warga sederhana. Mereka ingin Meranti benar-benar menjadi kota yang tertata. Kota di mana setiap jengkal jalan lingkungannya mulus, tanpa lubang yang membahayakan. Sebuah cerminan wajah kota sagu yang rapi dan nyaman.

Bola kini ada di tangan Dinas PUPR Kepulauan Meranti. Melanjutkan program swakelola bukan sekadar membangun jalan. Tapi membangun kepercayaan, bahwa pemerintah hadir sampai ke depan pintu rumah warganya."****

EDITOR           :        REDAKSI 

Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Tebingtinggi Cek P2B Kolam Lele di Desa Banglas Barat

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,- 

Aparat dari Kepolisian Polsek Tebingtinggi melakukan Pengecekan ketahanan pangan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada kolam ikan lele milik warga di Jalan Perumbi Gang Karya RT 04 RW 01, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selasa, (19/05/2026).

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH melalui Kapolsek Tebingtebing AKP J.A.Lubis SH MH mengatakan kalau kegiatan pengecekan dilakukan oleh Kanit Binmas Polsek Tebing Tinggi AIPTU Djoko Susilo bersama Bhabinkamtibmas Desa Banglas Barat Brigadir Rozi Permanda.

Turut hadir pemilik kolam, Saudara Wawan. Kolam ikan lele yang dilakukan pengecekan memiliki luas sekitar 5 x 15 meter.

"Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui kondisi kolam dan kesehatan ikan lele dalam keadaan baik. Selain itu, kebersihan kolam serta ketersediaan pakan ikan juga terpantau mencukupi,"katanya.

Dijelaskan Kapolsek kalau dalam pengecekan tersebut, jumlah ikan lele yang dipelihara diperkirakan mencapai sekitar 5.000 ekor dengan perkembangan pertumbuhan yang cukup baik.

"Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan koordinasi antara pemilik kolam dengan pihak pendamping maupun petugas terkait,"bebernya.

Selain melakukan pengecekan, petugas turut memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan usaha budidaya ikan lele sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi keluarga."****

LIPUTAN           :     ALD

EDITOR              :    REDAKSI 

Polsek Rangsang Tanam Jagung Pipil di Desa Tanjung Samak

KabarPesisirNewsi.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — 

Polsek Rangsang bersama Pemerintah Desa Tanjung Samak dan pemilik lahan, Wasis, melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil pada Ahad (17/05/2026).

Kegiatan berlangsung di Jalan Roesman, Dusun III, Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH yang diwakili Kapolsek Rangsang AKP Gunawan SH, Sekretaris Desa Tanjung Samak Ahmad Afandi S.IP, Bhabinkamtibmas Desa Dwi Tunggal Brigadir Josman Siboro, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Samak Brigadir Yoki Prasetya, Kepala Dusun Rio, serta pemilik lahan Wasis.

Kapolsek Rangsang AKP Gunawan SH mengatakan kegiatan penanaman jagung pipil ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung program swasembada pangan nasional.

"Polri juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pelaksanaan program penanaman dengan melibatkan anggota kepolisian bersama masyarakat setempat," katanya.

Adapun lahan yang digunakan untuk penanaman jagung pipil memiliki luas sekitar 0,5 hektare.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB dan berlangsung dalam situasi aman serta kondusif.

Kapolsek Rangsang menambahkan, para Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Rangsang terus memantau perkembangan pertanian warga sebagai bentuk dukungan terhadap sektor ketahanan pangan masyarakat."****

LIPUTAN          :      ALD

EDITOR             :      REDAKSI 

DPRD Siak Akan Bentuk tim Khusus Polemik HGB Balai Kayang, LAM Tolak Penguasaan Tanah Kesultanan

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,   -

Polemik penggunaan lahan di kawasan Balai Kayang, Kabupaten Siak, kembali mencuat.

DPRD Kabupaten Siak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Siak, masyarakat, tokoh adat, serta pihak perusahaan terkait persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan di kawasan tersebut, Senin (18/5/2026).

RDP yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Siak itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo bersama Wakil Ketua I DPRD Siak H.Syarif, Dan Wakil Ketua II Laiskar Jaya.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota DPRD kabupaten Siak, Sabar Sinaga, Salman Alfarisi, Retno Guntoro, Nia Sari Sihotang, Dona Sri Utami, Sudarman dan perwakilan MKA LAM Kabupaten Siak, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Siak, Martin, Camat Siak, Kadis PU, Kabag Adwil, dan Lurah Kampung Rempak dan Kampung Dalam.

Dalam hearing itu, masyarakat mempertanyakan perpanjangan HGB PT Ikadaya pada tahun 2025 yang dinilai mengabaikan sejarah dan hak masyarakat adat atas tanah Balai Kayang.

Berkaitan dengan sejarah lahan, Tatang Saprani menyebut sekitar 150 hektare lahan perkebunan di kawasan tersebut merupakan milik masyarakat.

Mereka menjelaskan, lahan itu sebelumnya berstatus HGU PT Balai Kayang yang mulai beroperasi sekitar tahun 1971 dan dibagi dalam beberapa blok, yakni blok A, B, dan C.

"Setelah HGU habis, lahan dijual ke Surya Dumai sekitar 25 sampai 30 tahun, lalu berpindah lagi ke PT Ikadaya pada tahun 1995 dan berubah menjadi HGB," ungkap mereka. Selain itu, sebagian kawasan juga telah dibangun perumahan seluas sekitar tiga hektare.

Persoalan lahan Balai Kayang sendiri disebut telah berlangsung sejak 2011 saat masih dikelola PT Ikadaya.

Bahkan konflik tersebut pernah dibahas dalam hearing DPRD pada 24 Mei 2014 terkait Surat Keputusan Bupati mengenai HGU PT Balai Kayang.

Ketua MKA LAM Kabupaten Siak, Tengku Amarudin, dengan tegas menolak penguasaan lahan Balai Kayang melalui skema HGB maupun HGU.

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan tanah Kesultanan Siak yang memiliki nilai sejarah besar bagi masyarakat Melayu Siak.

"Tanah Balai Kayang ini tanah sultan dan punya sejarah panjang. Kami dari LAM tidak mengizinkan satu jengkal pun tanah ini diambil dengan alasan HGB, HGU, dan lainnya," tegas Tengku Amarudin dalam forum hearing.

Ia juga meminta lurah, penghulu Kampung Dalam dan Kampung Rempak, serta Badan Pertanahan Nasional agar berhati-hati dalam menerbitkan surat-menyurat maupun izin pengelolaan lahan di kawasan tersebut.

"Kami memohon kepada dewan dan pemerintah agar tidak memberikan izin kepada pihak mana pun untuk menggarap lahan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat adat kecewa karena meski persoalan ini pernah dibahas sebelumnya, HGB PT Ikadaya justru kembali diperpanjang pada tahun 2025.

"Ini seperti penghianatan. Seharusnya tanah itu dibiarkan saja, bukan malah diperpanjang lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Wilayah Azrafli menjelaskan kawasan Balai Kayang memiliki beberapa titik Hak Pengelolaan Lahan (HPL), di antaranya Balai Kayang 1 di wilayah Sutomo, Balai Kayang 2 di sekitar RSUD, dan Balai Kayang 3 ke arah DPRD.

Ia menegaskan bahwa dokumen hak atas tanah tersebut diakui secara hukum dan diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyelesaian dengan mempertimbangkan hak masyarakat serta aspek sejarah kawasan.

"Langkah selanjutnya, kami akan mengajukan keberatan atas HGB PT Ikadaya. Negara memang tidak memiliki tanah, tetapi negara menguasai tanah sehingga dapat mengatur hak atas tanah tersebut," jelasnya.

Dalam forum itu, Sabar Sinaga turut menyampaikan bahwa konflik lahan bermula dari pembabatan hutan yang kemudian diakui oleh PT Ikadaya. Namun masyarakat tetap meyakini lahan tersebut merupakan bagian dari tanah Kesultanan Siak.

RDP tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa secara administrasi negara, kawasan Balai Kayang memang tercatat sebagai lahan HGU dan HGB.

Namun di sisi lain, kawasan itu juga memiliki nilai sejarah, adat, dan sosial yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Siak dan Kesultanan Siak sehingga penyelesaiannya diminta tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun sejarah daerah.

Selanjutnya pihak DPRD Siak akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut, tim akan diketuai oleh Kabag Adwil Siak.

"Kita akan membentuk tim untuk konflik tersebut, dan akan dibentuk tim khusus apabila sampai deadline belum mendapat titik terang terkait permasalahan tersebut yang akan mulai bekerja, tim tersebut Diketuai Kabag adwil Azrafli dan segera melakukan langkah langkah berkaitan dengan pembahasan hari ini," ungkap Sujarwo menutup rapat tersebut."****

LIPUTAN SIAK         :     RUSTAM

EDITOR                     :     REDAKSI

Bupati Asmar Minta DPR RI Turun Tangan Carikan Solusi Terkait Penutupan Panglong Arang di Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, meminta DPR RI turun tangan membantu mencarikan solusi atas persoalan penutupan panglong arang yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Permintaan itu disampaikan Bupati Asmar saat menerima silaturahmi sekaligus audiensi bersama Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyet Bustami, di Ruang Rapat Dinas PUPR, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menyampaikan bahwa penutupan sejumlah panglong arang telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang hingga distribusi dan perdagangan kini kehilangan mata pencaharian.

"Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang, hingga aktivitas distribusi dan perdagangan, kini kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, kata Asmar, Pemkab Kepulauan Meranti telah bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan kepada warga terdampak, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai bekerja sama dengan Bulog.

“Namun kami menyadari, bantuan tersebut tentu hanya bersifat sementara. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan,” terangnya.

Menurut Asmar, pemerintah daerah memahami bahwa langkah penertiban dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan kawasan mangrove dan kehutanan.  Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

“Oleh sebab itu, kami berharap melalui audiensi ini dapat terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga lahir solusi yang bijaksana, manusiawi, dan berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Asmar menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

“Kami mohon dukungan dari Ibu Iyet Bustami selaku wakil masyarakat Riau di DPR RI untuk membantu memperjuangkan regulasi dan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk mendorong tata kelola mangrove yang berkelanjutan, pembinaan usaha rakyat, serta alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menyebut perizinan panglong arang memang menjadi kewenangan kementerian. Namun demikian, menurutnya, solusi tetap harus dicari agar keseimbangan antara aspek hukum, lingkungan dan ekonomi masyarakat tetap terjaga.

“Untuk itu kami berharap, selaku wakil masyarakat Riau di DPR RI Ibu Iyet Bustami bisa membantu mencari solusi agar keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Iyet Bustami mengatakan kehadirannya di Kepulauan Meranti bertujuan untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di tengah masyarakat terkait penutupan panglong arang.

“Ya, barangkali ini mungkin bisa menjadi satu informasi yang akurat, yang bisa nanti saya sampaikan ke pusat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 dan langkah yang dilakukan aparat penegak hukum sudah tepat. Namun demikian, menurutnya, kondisi sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian.

“Insyallah, sambil menunggu data, saya akan berkoordinasi dengan rekan Komisi IV DPR RI untuk melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya untuk mencari solusi agar masyarakat kita bisa bekerja kembali,” ungkapnya.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur, sekaligus menyerahkan 100 paket sembako kepada para pekerja terdampak."****

SUMBER    :    PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR      :    REDAKSI 

Anggota DPRD Siak Kecewa PT TKWL Mangkir Hearing Terkait persoalan FPKMS

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,     - 

Ketidakhadiran perusahaan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) untuk kedua kalinya pada undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Siak terkait persoalan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan (FPKMS), memicu kemarahan dan kekecewaan  anggota DPRD Siak, Sabar Sinaga.

Demi kepentingan masyarakat, Sabar mempertanyakan keseriusan PT TKWL dalam menyelesaikan persoalan FPKMS yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sekitar wilayah perusahaan.

Dalam forum hearing yang digelar di Kantor DPRD Siak, Senin (18/5/2026), Sabar Sinaga meluapkan kekesalannya secara langsung saat menghubungi Humas PT TKWL, Cecep, melalui sambungan telepon di tengah rapat.

Dengan penuh kekesalan dan kekecewaanya, Sabar Sinaga angkat bicara  secara tegas, politisi tersebut menyindir keras sikap perusahaan yang dinilai tidak menghargai lembaga DPRD maupun masyarakat yang hadir dalam forum tersebut.

"Kalau pimpinan kalian tidak bisa hadir, suruh saja tukang sapu kalian datang mewakili di sini," kesal Sabar, politisi Demokrat itu.

Menurutnya, pada undangan hearing pertama, pihak perusahaan meminta penjadwalan ulang tanpa alasan yang jelas. Namun pada hearing kedua, PT TKWL kembali tidak menghadiri undangan resmi DPRD Siak.

"Kalau seperti ini, PT TKWL tidak menghargai DPRD Siak. Kami mengundang perusahaan untuk mencari solusi bersama, bukan mencari-cari kesalahan," ujarnya.

Meski kecewa, forum hearing masih memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk hadir hingga pukul 14.00 WIB agar persoalan yang dibahas dapat diselesaikan melalui dialog bersama.

Hearing membahas fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar wilayah perusahaan tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari warga, Penghulu Buatan Besar, Camat Siak, Sekcam Bungaraya, Kepala Dinas DKPPP, Kepala BPN, Kepala Dinas Pertanian, Adwil, hingga unsur DPRD Siak.

Ketidakhadiran PT TKWL dalam forum resmi itu pun menuai sorotan publik, karena dinilai menunjukkan kurangnya itikad baik perusahaan dalam merespons dan menampung aspirasi masyarakat."****

LIPUTAN SIAK       :      RUSTAM 

EDITOR                   :      REDAKSI

DLH Rohul Tindak Dugaan Pencemaran Sungai Muara Kuku, PT Era Sawita Diminta Benahi Pengelolaan Limbah

Kabarpesisirnews.com

ROKAN HULU RIAU,    -

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran Sungai Muara Kuku yang dikeluhkan masyarakat. Langkah penanganan dilakukan melalui pengambilan sampel air, verifikasi lapangan, hingga pemanggilan pihak perusahaan terkait.

        Plt Kadis DLH Rohul Muzaynul Arifin  menyampaikan bahwa pengambilan sampel air telah dilakukan di beberapa titik guna memastikan sumber dan tingkat pencemaran yang terjadi di aliran sungai tersebut.

      “Tim DLH sudah turun langsung ke lapangan pada Rabu lalu untuk melakukan verifikasi kondisi di lokasi,” ungkapnya, Senin (18/5/2026).

       Sebagai tindak lanjut, pada Senin ini pihak DLH memanggil manajemen PT Era Sawita untuk melakukan ekspose terkait rencana perbaikan sistem pengelolaan air limbah perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

      Selain itu, tim DLH kembali turun ke lapangan pada Kamis dan melakukan penutupan terhadap aliran air limbah yang diduga menjadi penyebab utama pencemaran Sungai Muara Kuku.

         Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya penghentian sementara terhadap sumber pencemaran sebelum perbaikan menyeluruh dilakukan.

DLH Rokan Hulu juga berencana mempertemukan masyarakat terdampak, pihak PT Era Sawita, serta pemerintah setempat, termasuk Camat Kepenuhan dan Kepala Desa Kepenuhan Barat, dalam forum mediasi.

         Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret, baik dalam pemulihan lingkungan maupun perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran.

        Pemda Rohul menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan lingkungan tersebut secara transparan dan memastikan pengelolaan limbah perusahaan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

          Sebelumnya PKS PT Era Sawitra Diduga kuat cemari Sungai muara kuku, Meski ribuan biota air mati lemas, mulai dari ikan-ikan kecil, ikan besar (seperti baung, patin, dan nila), udang sungai, ikan hias hingga

mikroorganisme pengurai lainnya mati terkapar di sepanjang aliran sungai Muara kuku namun Managemen PT Era Sawita terkesan tutup mata dan tak Peduli, Peristiwa yang menimpa warga Desa Kepenuhan Barat dan Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, hingga kini belum ada Penyelesaian.

PT Era Sawita Diduga Kebal hukum dan tidak taat aturan meski pernah di jatuhkan sanksi paksaan dari pemkab Rohul ke manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Era Sawita, atas dugaan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di aula rapat Kantor Dinas LH Rohul, Selasa (13/8/2019) lalu dan saat ini terjadi lagi Peristiwa yang ke empat kalinya kembali menimpa warga di dua Desa, Rabu (12/5/2026).

Pimpinan Ponpes Nizhammuddin H.Zulkifli Said meminta kepada Pemkab Rohul dan Dinas terkait agar segera menindak tegas Mangement PT Era Sawita karena dampak pencemaran pertama, kedua, ketiga dan ke empat kali ini mengakibatkan ribuan biota air seperti ikan, ular dan biawak mati semuanya bahkan masyarakat saat ini tidak bisa lagi mengambil ikan, karena ikan di Sungai Muara Kuku sudah tidak ada lagi dan yang kena dampak langsung adalah kita, karena sekitar dua ratus santriwan dan Santriwati kita di Ponpes terdampak langsung dengan air yang berbau busuk akibat ikan mati sehingga untuk mengambil wudhu saja sudah kesulitan ” Kata Haji Zulkifly Said Kepada Sejumlah Wartawan, Minggu (17/5/2026) Sore."****

LIPUTAN ROHUL      :     AC

EDITOR                       :    REDAKSI