Pengadaan Bantuan Sapi Desa Silikuan Hulu TA 2023-2024 Bermasalah, Diduga Jadi Ajang Konflik Kepentingan dan Jual Beli Aset Pemerintah

KabarPesisirNews.Com

PELALAWAN RIAU,    -

Realisasi program bantuan sapi dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024 kini tengah menjadi sorotan tajam. Program yang menelan anggaran total ratusan juta rupiah tersebut diduga sarat akan konflik kepentingan serta penyimpangan di lapangan.

Polemik bermula dari proses pengadaan yang dikelola langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Silikuan Hulu, Nyoto, bersama istrinya yang berinisial FD. Penunjukan ini menuai kritik karena posisi Ketua BPD yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa, justru merangkap sebagai pelaksana proyek anggaran desa.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (5/11/2026), Nyoto membenarkan keterlibatan dirinya dalam mengelola pengadaan sapi bantuan pemerintah tersebut. "Kalau bisa warga sendiri, mengapa harus orang lain pak," ujarnya membela diri.

Aset Negara Diperjualbelikan

Tak hanya masalah di hulu terkait proses pengadaan, program ketahanan pangan ini juga karut-marut di hilir. Sejumlah warga yang tercatat sebagai penerima manfaat dilaporkan telah menjual sapi bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Padahal, hewan ternak tersebut merupakan aset program pemerintah yang dilarang keras untuk dipindahtangankan atau dijual secara sepihak.

Berdasarkan data dokumen yang dihimpun, total anggaran program ketahanan pangan untuk pengadaan sapi ini mencapai Rp 333.480.000,00, dengan rincian pencairan sebagai berikut:

• 27 September 2023: Pembelian sapi ketahanan pangan senilai Rp 172.200.000,00 (Bukti pembayaran/Kwitansi No. 00171/KWT/01.2008/2023).

• Juni 2024: Pencairan tahap kedua senilai Rp 67.200.000,00.

• November 2024: Pencairan tahap ketiga senilai Rp 94.080.000,00.

Hingga rilis ini dikeluarkan, pihak Pemerintah Desa Silikuan Hulu belum memberikan penjelasan ataupun klarifikasi resmi. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Silikuan Hulu, Hendrik, belum dapat dimintai keterangan karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota untuk menghadiri kegiatan dinas di Pekanbaru.

Warga dan tokoh masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Pelalawan serta aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan maladministrasi dan penyelewengan anggaran ketahanan pangan ini demi menjaga transparansi pengelolaan dana desa.

Padahal ada Dasar hukum utama yang mengatur tentang keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, serta larangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia meliputi hirarki peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Secara spesifik, berikut adalah rincian dasar hukum BPD berdasarkan aturan-aturan di atas:

1.  Kedudukan BPD

Berdasarkan UU Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Kedudukan BPD adalah sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa), bukan merupakan bawahan Kepala Desa

2. Fungsi Utama BPD

Merujuk pada Pasal 55 UU Desa dan Pasal 31 Permendagri No. 110/2016, BPD memiliki 3 (tiga) fungsi utama:

• Fungsi Legislasi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama Kepala Desa.

• Fungsi Aspirasi: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

• Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan anggaran desa

3. Larangan Keras bagi Anggota BPD

Untuk menjamin independensi fungsi pengawasan dan menghindari benturan kepentingan (seperti pada kasus pengadaan bantuan di Desa Silikuan Hulu), aturan hukum menetapkan larangan yang sangat ketat bagi anggota BPD.

Berdasarkan Pasal 64 UU Desa jo. Pasal 26 & 27 Permendagri No. 110/2016, anggota BPD dilarang keras untuk:

1. Menjadi Pelaksana Proyek Desa: Anggota BPD dilarang terlibat langsung sebagai kontraktor, pelaksana kegiatan, maupun supplier pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes (Dana Desa/Alokasi Dana Desa). Keterlibatan ini merusak murni-nya fungsi pengawasan BPD.

2. Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

3. Merangkap Jabatan: Tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR/DPD/DPRD, atau pengurus partai politik.

4. Menerima Imbalan Tidak Sah: Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan BPD.

4. Sanksi Pelanggaran Hukum

Jika terbukti melanggar larangan-larangan di atas (termasuk terbukti menjadi pelaksana proyek desa atau terlibat konflik kepentingan KKN), dasar hukumnya menyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.

Selain pelanggaran tupoksi oleh Ketua BPD, tindakan warga yang memperjualbelikan sapi bantuan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum serius terkait pengelolaan aset negara/desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1  Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta aturan pengelolaan dana bantuan sosial/hibah, berikut ketentuan hukum yang dilanggar:

• Status Aset Terikat: Sapi yang dibeli menggunakan dana desa (APBDes) merupakan kekayaan/aset desa yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan pemanfaatan kelompok. 

Aset ini dilarang keras untuk dipindahtangankan, digadaikan, atau dijual secara sepihak demi keuntungan pribadi.

• Indikasi Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan: Tindakan menjual barang bantuan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai peruntukan yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara/desa (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

• Sanksi Penerima Manfaat: Warga yang terbukti menjual sapi bantuan wajib dikenai sanksi administratif berupa pengembalian senilai aset yang dijual, dicoret dari daftar penerima bantuan di masa depan, hingga tuntutan pidana jika ditemukan unsur kesengajaan memperkaya diri sendiri dari fasilitas negara.

Kasus di Desa Silikuan Hulu ini menjadi potret pelanggaran ganda: dari hulu berupa pelanggaran wewenang (KKN) oleh oknum BPD, dan di hilir berupa penggelapan aset negara oleh oknum masyarakat."****

LIPUTAN        :      TIM/DAVIDSON

EDITOR           :      REDAKSI 

Sempat Tertunda Kabut Asap, Bulan Bahasa SD Negeri 01 Teluk Belitung Tetap Semarak Hingga Penutupan.

KabarPesisirNews.com

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,    -

Semangat cinta bahasa dan literasi tampak begitu semarak di SD Negeri 01 Teluk Belitung. Sekolah dasar yang terletak di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau ini menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, yang puncaknya dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan bazar sekolah.

Bulan Bahasa diperingati setiap bulan Oktober untuk mengenang Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Peringatan ini bertujuan menumbuhkan minat baca, keberanian berbicara, serta rasa cinta terhadap bahasa di kalangan pelajar sejak dini.

Kegiatan Bulan Bahasa di SD Negeri 01 Teluk Belitung ini dilaksanakan sejak tanggal 4 November dan akan berakhir pada Sabtu 7 November 2026 hari ini. Kegiatan ini resmi di tutup dan sekaligus dibuka bazar secara langsung oleh Kepala SD Negeri 01 Teluk Belitung,Wan Sendek,S.Pd.

Adapun delapan perlombaan yang digelar dalam rangkaian Bulan Bahasa tahun ini meliputi hafalan teks Pancasila, membaca puisi, hafalan teks Sumpah Pemuda, storytelling, hafalan teks Undang-Undang Dasar, solo song, pantomim, serta cerdas cermat.

Seluruh rangkaian perlombaan ini diikuti dengan antusias dan penuh semangat oleh siswa-siswi, didampingi oleh dewan guru yang turut menjadi juri dan pendamping di setiap cabang lomba.

Dalam sambutannya pada hari keempat kegiatan Bulan Bahasa ini, Wan Sendek,S.Pd menjelaskan bahwa kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober kemarin. Namun tertunda karena beberapa kendala, salah satunya kabut asap, pihak sekolah telah berdiskusi dengan para guru dan sepakat untuk dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 7 November."Ujarnya 

Wan Sendek,S.Pd juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para wali murid yang telah bekerja sama untuk kelancaran acara ini. Menurutnya, jika tidak ada kerja sama maka acara ini tidak akan berjalan lancar.

"Alhamdulillah berkat kerja sama antara sekolah dan wali murid, anak-anak kita sekarang menjadi bisa membaca puisi, bisa membaca teks Undang-Undang tanpa teks, dan berani tampil di berbagai kegiatan seperti tari, menyanyi, membaca puisi dan lain sebagainya. Ini bukti anak-anak kita berani dan percaya diri," ujar Wan Sendek,S.Pd.

Dalam kesempatan itu, WAN Sendek,S.Pd juga menyampaikan bahwa kegiatan Bulan Bahasa ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di SD Negeri 01 Teluk Belitung. Menurutnya, kegiatan ini terbukti mampu menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri siswa, serta mempererat kerja sama antara sekolah, guru, dan wali murid."Pungkasnya 

Pantauan di lapangan, para siswa tampak begitu percaya diri menampilkan yang terbaik di setiap cabang lomba yang diikuti. Suasana sekolah pun tampak hidup dengan sorak-sorai dukungan dari teman-teman, guru, dan para wali murid yang hadir menyaksikan penutupan Bulan Bahasa sekaligus pembukaan bazar tersebut."****

LIPUTAN      :       ALI SANIP

EDITOR         :       REDAKSI

Sekda Kepulauan Meranti Bersama Camat Pulau Merbau Sambangi Keluarga Tarmizi, Berikan Dukungan dan Doa untuk Kesembuhan Sang Anak

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Semangat kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan kembali tercermin melalui kegiatan silaturahmi dalam edisi khusus Jumat Barokah, Jumat (6/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, SH, didampingi Camat Pulau Merbau, Hermansyah, SH, menyempatkan diri mengunjungi kediaman keluarga Tarmizi di Jalan Sungai Niur, Desa Banglas Barat, Selatpanjang, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap keluarga Tarmizi, warga asal Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, yang tengah menghadapi ujian kesehatan. Anak dari keluarga tersebut, yang kini berusia 9 tahun, telah mengalami sakit selama kurang lebih tiga tahun dan harus menjalani pengobatan secara rutin setiap bulan ke Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kepulauan Meranti  Dan  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) turut memberikan bantuan secara pribadi sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada keluarga pasien.

Suasana silaturahmi berlangsung penuh kehangatan. Kehadiran para pejabat tersebut diharapkan dapat memberikan kekuatan serta semangat bagi keluarga dalam menjalani proses pengobatan yang tidak mudah.

Hermansyah, SH, menyampaikan bahwa perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan merupakan bagian penting dari nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Ia berharap keluarga Tarmizi senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, serta kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Secara khusus, ia juga menyampaikan doa agar sang anak segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.

"Semoga ananda diberikan kesembuhan, dimudahkan seluruh proses pengobatannya, serta diberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada kedua orang tua, tetaplah tabah dan jangan pernah berhenti berharap serta berdoa. Semoga setiap ikhtiar yang dilakukan menjadi jalan menuju kesembuhan," ungkap Hermansyah.

Diketahui, pada sore hari yang sama, keluarga Tarmizi juga bertolak menuju Pekanbaru untuk kembali menjalani pengobatan rutin bagi sang anak.

Momentum Jumat Barokah ini menjadi pengingat bahwa kepedulian tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Kehadiran, perhatian, doa, serta uluran tangan yang tulus dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan.

Semoga Allah SWT mengangkat penyakit ananda, memberikan kesembuhan yang sempurna, melapangkan segala urusan keluarga, serta membalas setiap niat baik dan kepedulian dengan keberkahan"****

EDITOR        :     REDAKSI 

Hadiri Pengukuhan Kepala Ojk Riau, Ini Harapan Pemkab Meranti

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan literasi dan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., pada acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Riau yang baru, Moh. Fredly Nasution, di Kantor OJK Provinsi Riau, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Atan Ibrahim didampingi Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, S.IP., MPA. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan penguatan koordinasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan di Provinsi Riau.

Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, menyampaikan ucapan selamat kepada Moh. Fredly Nasution atas amanah baru yang diemban sebagai Kepala OJK Provinsi Riau. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat peran OJK dalam mendorong perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Menurut Atan, keberadaan OJK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pengawasan lembaga jasa keuangan, serta perlindungan konsumen.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Moh. Fredly Nasution. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta membawa kemajuan bagi sektor jasa keuangan di Provinsi Riau," ujar Atan.

Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membutuhkan dukungan akses keuangan yang semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat.

Karena itu, Pemkab Meranti berharap sinergi dengan OJK dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam membuka peluang pembiayaan yang produktif bagi pelaku UMKM, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, serta mendorong pemanfaatan produk dan jasa keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Atan juga menilai edukasi keuangan menjadi hal penting untuk diperkuat, mengingat perkembangan teknologi digital turut menghadirkan berbagai risiko, seperti penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan data pribadi.

"Kami berharap OJK terus memperkuat edukasi dan perlindungan masyarakat hingga menjangkau kabupaten dan wilayah kepulauan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik agar terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal," tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Moh. Fredly Nasution yang kini mengemban amanah sebagai Kepala OJK Provinsi Riau. Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Triyoga Laksito, atas dedikasi dan pengabdiannya selama kurang lebih dua tahun.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan selamat datang kepada Kepala OJK yang baru, Bapak Fredly. Juga terima kasih kepada Triyoga Laksito, Kepala OJK yang lama, yang sudah memberikan dedikasi kurang lebih dua tahunnya,” ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan di lingkungan OJK diharapkan dapat menghadirkan semangat dan inovasi baru dalam mendorong perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Riau.

Ia berharap kepemimpinan Moh. Fredly Nasution mampu memperkuat kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan sehingga akses keuangan semakin luas serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala OJK harus punya gebrakan yang seru. Saya harap OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan terus meningkatkan sinergi, sehingga akses keuangan semakin luas dan mampu mendorong ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Riau,” katanya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan perlindungan masyarakat, terutama dalam menghadapi maraknya praktik penipuan digital yang dapat merugikan konsumen sektor jasa keuangan.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Fredly, kerja sama yang sudah terbangun bisa lebih baik lagi. Semoga OJK semakin aktif memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap praktik penipuan digital,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penguatan kerja sama dengan OJK guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Riau yang baru dikukuhkan, Moh. Fredly Nasution, menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting yang harus terus didorong melalui kerja sama lintas sektor.

Fredly menyebutkan, target inklusi keuangan nasional pada 2026 sebesar 93 persen dan diharapkan meningkat hingga 98 persen pada 2045.

Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan industri jasa keuangan.

“Seperti yang diharapkan, kita akan membangun sinergi agar target inklusi dan literasi keuangan tercapai. Targetnya 93 persen pada 2026 dan pada 2045 mencapai 98 persen, itu akan terus kita dorong agar bisa tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semakin luas masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan formal secara tepat, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, OJK Riau akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program kolaboratif.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, berharap Kepala OJK Provinsi Riau yang baru dapat melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan perlindungan masyarakat sebagai konsumen sektor jasa keuangan.

“Banyak harapan dan hal-hal yang harus dilanjutkan dari jejak terdahulu. Amanahnya tentu semakin besar, semoga terlaksana dengan baik dan bisa melindungi masyarakat,” kata Agusman.

Agusman juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor keuangan di Provinsi Riau.

”Mari sama-sama mendukung sektor keuangan, khususnya di Riau, sehingga ekonomi tumbuh berkelanjutan,” ajaknya.

Ia berharap penguatan sektor jasa keuangan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui momentum pengukuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap hubungan koordinasi dan kerja sama dengan OJK Provinsi Riau semakin erat. Penguatan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN       :    NUR

EDITOR          :    REDAKSI 

Kapolda Riau di Masjid Al-Muttaqin: Polisi Jangan Ditakuti, Harus Jadi Pelindung Masyarakat

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,      - 

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memperkuat kerukunan, serta membangun hubungan harmonis dengan Polri. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda Riau saat melaksanakan kegiatan Sholat Jumat Keliling di Masjid Paripurna Al-Muttaqin, Jalan Indra Pahlawan Nomor 1, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.55 WIB itu menjadi momentum bagi Kapolda untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K., M.M., Dir Lantas Polda Riau Kombes Pol Gathut Bowo Supriyono, S.H., S.I.K., M.Si., Kabid TIK Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, S.I.K., S.H., M.H., Wadir Pamobvit AKBP Deddy Herman, S.I.K., M.K.P., Waka SPN Polda Riau AKBP Kurnia Setyawan, Kapolsek Lima Puluh AKP Ardi Surya Kusuma, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan dan pengurus masjid.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Arman Achdiat menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan semata-mata untuk menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga membangun kedekatan, kepercayaan, dan hubungan kemanusiaan.

Ia mengatakan, slogan “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui tindakan nyata oleh seluruh personel. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan menjadi institusi yang ditakuti ataupun menciptakan jarak dengan masyarakat.

“Polisi harus selalu hadir bersama masyarakat. Seragam dan jabatan hanyalah sebuah status, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan amanah dan memberikan manfaat bagi orang lain,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan bahwa pendekatan humanis, pencegahan, dan edukasi harus menjadi langkah utama dalam menjaga keamanan. Meski demikian, apabila pelanggaran hukum tetap dilakukan setelah berbagai imbauan diberikan, Polri akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks di media sosial yang berpotensi memicu perpecahan. Menurutnya, menjaga kerukunan dan keamanan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan tempat tinggal.

“Jadilah polisi bagi diri kita sendiri. Artinya, kita mampu mengendalikan diri, menjaga perilaku, menaati aturan, serta mencegah diri sendiri dan keluarga agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menjadi perhatian serius Polda Riau. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi narkoba karena dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga dan generasi muda.

Ia juga menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Personel yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan, termasuk pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila memenuhi ketentuan.

Di sisi lain, Kapolda mengingatkan seluruh personel Polri agar menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, tidak ada anggota Polri yang sempurna sehingga sikap terbuka terhadap kritik menjadi bagian penting dalam membangun institusi yang lebih baik dan dipercaya masyarakat.

Suasana silaturahmi berlangsung hangat ketika Kapolda menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi masjid-masjid di berbagai wilayah Riau, termasuk masjid-masjid di lingkungan masyarakat yang selama ini belum banyak mendapat kunjungan pejabat.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyerahkan bantuan Al-Qur'an kepada pengurus Masjid Al-Muttaqin. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para jemaah untuk mendukung kegiatan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, serta pembinaan keagamaan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memakmurkan masjid, tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial.

Melalui kegiatan Sholat Jumat Keliling tersebut, Kapolda berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin dekat dan harmonis. Menurutnya, keamanan dan kedamaian tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian semata, melainkan harus dibangun melalui kebersamaan, kepercayaan, dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

“Polisi adalah pejuang kemanusiaan sekaligus pembangun peradaban. Kita merupakan penjaga kehidupan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam suasana aman, nyaman, tenteram, dan damai,” tutupnya."****

SUMBER     :    BID HUMAS POLDA RIAU

EDITOR        :    REDAKSI 

Wabup Muzamil Dorong Wilayah 3T Jadi Prioritas Program MBG, Soroti Tantangan Daerah Kepulauan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU ,     – 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi geografis daerah kepulauan seperti Meranti membutuhkan kebijakan dan pola pelayanan khusus agar program tersebut berjalan merata dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Muzamil saat mengikuti Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P.

Dalam forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., tersebut, Muzamil mengungkapkan sejumlah tantangan pelaksanaan MBG di Meranti, mulai dari keterbatasan infrastruktur, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan bahan pangan, hingga tenaga profesional.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Percepatan program, kata dia, tidak seharusnya hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga memastikan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan.

“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.

Ia juga meminta pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang koordinasi khusus dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas berbagai kendala di lapangan sebelum memperluas operasional SPPG.

Menurut Muzamil, kualitas pelayanan dan pemenuhan standar harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar kuantitas. Evaluasi juga diperlukan agar tidak terjadi persoalan berulang yang berujung pada penghentian operasional SPPG.

“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Muzamil menyoroti distribusi bahan pangan menuju Meranti yang berpotensi memengaruhi kualitas komoditas mudah rusak, seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging. Karena itu, ia mendorong kajian pola pengadaan yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan serta optimalisasi bahan pangan lokal.

Ia turut meminta agar rencana penerapan sistem pelayanan prasmanan atau buffet dikaji secara matang, terutama di sekolah dengan jumlah peserta didik besar. Pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan, hingga pengembalian peralatan harus dipastikan tidak mengganggu waktu istirahat dan kegiatan belajar siswa.

Muzamil menegaskan, wilayah 3T, khususnya pulau-pulau terluar, perlu mendapatkan prioritas pemerataan layanan MBG. Anak-anak di wilayah tersebut dinilai sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi melalui program nasional itu.

“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.

Ia juga mendukung penerapan sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, sepanjang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pihak berwenang. Pengawasan, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, KPPG, dan perangkat teknis terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan MBG. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, dan evaluasi SPPG agar memiliki standar pelaksanaan yang terukur di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, S.P., M.A.P., turut memaparkan kebijakan terbaru BGN, termasuk rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru. Ia juga menjelaskan ketentuan teknis mengenai higiene sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, serta operasional SPPG.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan 87 SPPG untuk Provinsi Riau, dengan arah pengembangan antara lain menyasar wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Menanggapi hal itu, Muzamil berharap kebijakan pengembangan tersebut turut mengakomodasi kebutuhan daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti.

“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya."****

LIPUTAN       :      NUR

EDITOR          :      REDAKSI 

Wadirut PLN dan EVP Umum 'Kompak' Resmikan Kantor PLN UP3 Sukoharjo, Tahukah Dirut

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     -

Mengutip dari akun  instagram Pemkab Sukoharjo, diketahui bahwa Wakil Dirut PLN Yusuf Didi Setiarto pada Sabtu, 31 Oktober 2026 lalu, hadir ke Sukoharjo, Jawa Tengah yang merupakan kampung halamannya, untuk meresmikan kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo yang baru baru saja selesai dikerjakan.

Sekilas memang tidak ada yang aneh dari kegiatan seremonial tersebut. Karena memang sama dengan kegiatan peresmian lainnya. Namun dibalik itu, ternyata banyak hal menarik yang perlu ditelisik secara mendetail. 

Masalah peresmian kantor tersebut mulai disorot oleh pegawai PLN di jajaran UID Jawa Tengah, karena tidak hadirnya Dirut PLN yang baru, Suroso Isnandar dan tentunya soal hubungan Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto dengan EVP Umum PLN Pusat Khairullah yang semakin akrab dalam sejumlah urusan proyek.

"Ya kan harapannya Dirut PLN baru yang menggantikan Darmawan Prasodjo hadir langsung menemui kami pegawai PLN di Jawa Tengah ini. Tapi yang hadir justru Pak Wadirut dan EVP Umum Khairullah," keluh sumber di PLN UID Jateng.

Padahal, kata sumber tersebut, pada saat bersamaan informasinya Dirut juga sedang berada di Jateng.

"Tapi memang begitu, acara ini dibuat diam-diam saja. Bahkan saat peresmian di Sukoharjo itu awalnya pimpinan PLN minta tidak mengundang pihak lain, tapi ternyata pihaknya Pemkab ngundang Forkopimda dan diposting juga di Instagram mereka. Ya sudah jadi bocor ke publik," imbuhnya 

Kasak kusuk terdengar, memang setelah Darmawan Prasodjo tersingkir dari kursi Dirut PLN,  Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto tampak 'patah sayap'. Tapi dia masih berupaya membangun kerajaan baru di PLN dengan menggalang pejabat PLN yang mendapatkan jabatan basah karena jasanya. Apalagi kabarnya ia masih merasa pimpinan mengingat Suroso Isnandar sebagai mantan Direktur Manajemen Proyek dan EBT, merupakan bawahannya.

Bukti lain masih banyaknya pengikuti sang Wadirut adalah, dengan turut hadirnya General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Bramantyo Anggun Pambudi yang lebih patuh kepadanya.

Padahal seperti diketahui, Suroso merupakan sosok Dirut yang ditunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam RUPSLB yang berlangsung 14 Oktober 2026 lalu.

Terkait hal ini, EVP Umum PLN Pusat Khairullah yang coba dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya 081141311***, Kamis (5/11/2026). Namun yang bersangkutan tak merespons. Begitu juga GM PLN UID Jawa Tengah Bramantyo Anggun Pambudi yang dikonfirmasi melalui pesan singkat ke WhatsApp pribadinya 081131185***. Namun juga tak membalas konfirmasi. Keduanya seolah sengaja melakukan gerakan tutup mulut.

*Proyek Kantor PLN UP3 Sukoharjo Senilai Rp24 M Diduga PL ke PT SPP dan Tanpa Kontrak*

Dan ternyata tak sebatas itu saja, masalah peresmian kantor PLN UP3 Sukoharjo ini semakin menarik perhatian, karena ternyata proyek pembangunan bernilai sekitar Rp24 miliar itu, ternyata diduga juga dikerjakan PT Sinergi Properti Pratama (SPP) anak usaha Dana Pensiun, lewat skema Penunjukan Langsung (PL).

Lalu, berhembus pula isu yang cukup mencengangkan. Sumber di lingkungan PLN Pusat menyebutkan, ternyata proyek yang dikerjakan PT SPP itu hingga saat ini belum memiliki kontrak pekerjaan.

Disebut-sebut, proyek bernilai fantastis itu lolos tanpa aturan berkat kekompakan dan kolaborasi Wadirut PLN dan EVP Umum PLN Pusat.

Namun terkait kabar yang rentan KKN ini, belum ada keterangan resmi dari PLN Pusat, termasuk dari EVP Umum PLN Khairullah yang memilih terus bungkam."****

LIPUTAN      :    RED

EDITOR         :    REDAKSI 

JUMAT KELILING, KAPOLRES KEPULAUAN MERANTI SAMPAIKAN SEJUMLAH PROGRAM UNTUK MASYARAKAT

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling bersama jamaah Masjid Sabilunnajah, Jalan Pelajar, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus serta seluruh jamaah Masjid Sabilunnajah yang telah menyambut baik kehadiran jajaran Polres Kepulauan Meranti dalam kegiatan Jumat Keliling.

Pada kegiatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan sejumlah program yang akan dikembangkan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salah satu program yang direncanakan adalah penyediaan akses internet gratis melalui kerja sama dengan 10 komunitas yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memperoleh akses informasi, pendidikan, serta mengembangkan kemampuan di bidang teknologi.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan rencana penyediaan perangkat komunikasi radio handy talky (HT) untuk mendukung kecepatan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan anggota Polri, khususnya jajaran Polres Kepulauan Meranti, dalam mengantisipasi serta menangani potensi kerawanan di wilayah.

Tidak hanya berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolres turut menaruh perhatian terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan keterampilan generasi muda.

Ke depan, Polres Kepulauan Meranti berencana mendorong berbagai kegiatan pelatihan keterampilan agar generasi muda memiliki kemampuan dan bekal untuk memasuki dunia kerja. Perhatian juga diberikan kepada penyandang disabilitas melalui upaya penyaluran tenaga kerja sesuai dengan kemampuan, keahlian, serta kompetensi yang dimiliki.

Kapolres berharap generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang pemrograman komputer (programming) dan teknologi informasi (IT) dapat terus dikembangkan potensinya sehingga mampu bersaing dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga menyampaikan program pembinaan dan pelatihan persiapan penerimaan anggota Polri untuk tahun anggaran 2027. Polres Kepulauan Meranti telah menyiapkan program pelatihan bagi putra-putri daerah yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri, khususnya Bintara Polri.

Pelatihan tersebut akan diberikan dengan materi pembelajaran yang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga para peserta dapat mempersiapkan diri sejak dini.

Selanjutnya, Kapolres turut menyampaikan perhatian terhadap keberadaan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta program-program pemerintah yang sedang berjalan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong sinergi dan kepedulian bersama agar berbagai program pemerintah dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Kapolres Kepulauan Meranti berharap komunikasi, silaturahmi, dan kerja sama antara Polri dengan masyarakat semakin erat.

Kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program yang berorientasi pada keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera."****

SUMBER       :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR         :    REDAKSI 

Registrasi Perlinsos Digital Capai 59,2 Persen, Meranti Tempati Posisi Kelima dari 22 Daerah

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Kabupaten Kepulauan Meranti mencatatkan capaian 59,2 persen dalam registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Capaian tersebut menempatkan Meranti pada posisi kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di atas 50 persen berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempercepat transformasi digital sistem perlindungan sosial, terutama untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Pemkab Kepulauan Meranti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital Nasional yang diikuti melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (6/11/2026) pagi.

Rakor tingkat nasional tersebut dipimpin langsung Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, serta diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan jajaran kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Pemkab Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah, Sudandri Jauzah, didampingi Kepala Dinsos P3APPKB H. Rokhaizal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asroruddin, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Rahayu Dwi Ningsing, serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang, Tabrani.

Sudandri mengatakan, agenda utama rakor berfokus pada langkah-langkah strategis percepatan integrasi dan registrasi perlindungan sosial berbasis digital di seluruh daerah.

"Langkah digitalisasi ini dinilai krusial guna memperkuat akurasi data penerima bantuan kemanusiaan serta memastikan program perlindungan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan transparan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa," ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat melalui penguatan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Alhamdulillah, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti berada di posisi kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan KK terdaftar di atas 50 persen, yakni 59,2 persen berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kemensos per 6 November 2026," terangnya.

Menurut Sudandri, percepatan registrasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Mulai dari perencanaan oleh Bappedalitbang, pemutakhiran data kependudukan oleh Disdukcapil, pengawalan tata kelola desa oleh Dinas PMD, hingga pelaksanaan program oleh Dinsos P3APPKB.

Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen terus mendukung percepatan transformasi digital sistem perlindungan sosial melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat memperluas cakupan registrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Kapolres Meranti Pimpin Sertijab Kabag Ops, AKP Abdan Gantikan Kompol Wan Mantazakka

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     - 

Polres Kepulauan Meranti menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops), Jumat (6/11) pagi.

Dalam upacara tersebut, AKP Abdan, S.E., M.H. resmi menggantikan Kompol Wan Mantazakka, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti.

Sertijab dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Lapangan Apel Mapolres, Jalan Raya Gogok Darussalam, Tebing Tinggi Barat, sekitar pukul 07.30 WIB.

Mutasi ini menjadi momen perpisahan bagi Kompol Wan Mantazakka. Ia selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Kasilaka Subditgakkum Ditlantas Polda Riau. Sementara penggantinya, AKP Abdan, sebelumnya bertugas di Roops Polda Riau.

Hadir dalam upacara itu Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, perwira, personel, hingga pengurus Bhayangkari.

Prosesi berjalan khidmat. Diawali laporan komandan upacara dan penghormatan pasukan, dilanjutkan pembacaan Keputusan Kapolda Riau, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara sertijab, sumpah jabatan, dan pakta integritas.

Dalam amanatnya, Kapolres mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijaga.

"Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Saya berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri, meningkatkan koordinasi, dan bekerja profesional demi mendukung tugas Polres Kepulauan Meranti," kata AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Menurutnya, Kabag Ops memegang peran kunci dalam mengoordinasikan perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan operasional. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus mampu menjaga kekompakan dan memastikan semua agenda berjalan sesuai rencana.

Usai upacara, Kapolres bersama jajaran menyalami dan memberi ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru, lalu dilanjutkan foto bersama."****

SUMBER      :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI 

Polsek Merbau Gelar Jumat Keliling Di Empat Masjid, Himbau Warga Jaga Kamtibmas Dan Cegah Karhutla.

KabarPesisirNews.Com

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,     -

Upaya Polsek Merbau dalam menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus digencarkan melalui Jumat keliling disetiap Masjid pada jum'at (06/11/2026). Kegiatan Jum'at Keliling dengan menyambangi para jemaah Shalat Jumat di wilayah hukumnya.

Kegiatan yang merupakan program rutin Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat ini tidak hanya diisi dengan silaturahmi, namun juga menyampaikan pesan-pesan penting melalui pengeras suara, terkait keamanan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pelaksanaan Jum'at Keliling kali ini melibatkan empat personel Polsek Merbau, yakni Bhabinkamtibmas Desa Lukit Bripka Iwan KS, Bhabinkamtibmas Desa Bagan Melibur Brigadir Muchlisin Maulana, Ka SPKT II Polsek Merbau Bripka Erianto, dan Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Padang Brigadir Andre Jonanda.

Keempat personel tersebut menyebar ke empat masjid berbeda. Di dua kecamatan, di kecamatan Merbau kegiatan dilaksanakan di Masjid Attaqwa Hulu Asam, Masjid Al Ikhsan, dan Masjid Baitul Naim. Sementara di Kecamatan Tasik Putri Puyu, kegiatan dilaksanakan di Masjid Asshobirin.

Dalam setiap kesempatan, personel Polsek Merbau menyampaikan tiga poin utama himbauan kepada para jemaah.

Poin pertama, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang selama ini sudah kondusif di Merbau. Warga juga diminta untuk mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling atau ronda malam di setiap RT/RW sebagai bentuk deteksi dini terhadap tindak kejahatan.

Poin kedua, jemaah diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkungan mereka. Polri menyediakan layanan Call Center 110 yang dapat dihubungi selama 24 jam apabila masyarakat membutuhkan bantuan cepat dari kepolisian.

Poin ketiga yang menjadi fokus utama adalah pencegahan Karhutla. Mengingat wilayah Merbau dan Kepulauan Meranti memiliki lahan gambut yang sangat rawan kebakaran, personel mengingatkan dengan tegas agar masyarakat tidak melakukan kegiatan memerun ataupun membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu warga juga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kebun dan hutan.

"Kegiatan Jumat Keliling ini adalah wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat. Kami tidak hanya menunggu laporan, tapi kami yang jemput bola datang ke masjid, bersilaturahmi, dan menyampaikan pesan langsung," ujar salah satu personel di sela kegiatan.

Kapolsek Merbau melalui personelnya iya berharap kegiatan jumat keliling ini dapat mempererat silaturrahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus mengingatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah Karhutla secara bersama-sama ataupun secara mandiri di wilayah Kecamatan Merbau dan sekitarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan Jumat Keliling berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan hangat serta respon positif dari para jemaah di keempat masjid tersebut."****

LIPUTAN        :      ALI SANIP

EDITOR           :      REDAKSI