BERSEMPENA HARI PAHLAWAN, PPJS ORI RIAU ADAKAN PELATIHAN UMKM KHUSUS BERBASIS KEARIFAN LOKAL

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

PPJS ORI Provinsi Riau kembali menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui Pelatihan UMKM khusus berbasis kearifan lokal Daerah Kepulauan Meranti di Kantor Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang, Selasa, 10 November 2026.

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Daerah Penghasil Sagu terbesar Nomor 2 di Indonesia dan kelapa. Sehingga perlu dilakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan. Demikian laporan Sekretaris PPJS ORI Riau Selamat SM,S.P saat diwawancara awak media.

Limbah sagu yang kaya nutri karbohidrat berupa Repu sangat cocok untuk tenak sapi, kuda, kerbau, dan ternak unggas. Kulit batang sagu yang juga menjadi limbah sangat cocok dibuat sebagai bahan dasar obat nyamuk bakar.

Sedangkan buah kelapa sangat cocok dibuat berbagai produk dengan kualitas ekspor, diantaranya Sabut kelapa bisa dibuat media hydroponik, tepung tempurung kelapa sebagai bahan dasar tinta, daging kelapa untuk minyak VCO, air kelapa untuk Nata dr Coco, dan ampas kelapa untuk makanan ternak unggas dan ikan, ujar dr H Misri.

Kepala perwakilan rumah BUMN Meranti Putri Maysora,S.Pd sangat berterima kasih dengan PPJS ORI Riau dan Koperasi Hangtuah, karena telah bersedia menjadi mitra rumah BUMN Meranti untuk pembinaan kelompok UMKM.

Belasan peserta yang mengikuti pelatihan UMKM khusus berbasis kearifan lokal Daerah Meranti ini diikuti oleh perwakilan beberapa kelompok UMKM Binaan rumah BUMN Meranti. Kami berharap pelatihan ini terus berlanjut dengan prakteknya, ujar ibu Sora.

Erick Suryadi Ketua DPD ORI Riau sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PPJS ORI Riau di bawah kepemimpinan dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes beserta pengurus lain. Saya ucapkan selamat hari Pahlawan 2026, bersempena dengan Pelatihan UMKM Khusus berbasis kearifan lokal ini, ujar ketua Erick."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Cegah Kecelakaan Akibat Muatan Berlebih, Hutama Karya Perkuat Pengawasan Truk ODOL

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     – 

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keselamatan pengguna jalan melalui pengendalian kendaraan _Over Dimension Over Loading (ODOL)_ di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Upaya ini dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan barang yang melintas memenuhi ketentuan berat dan muatan yang diizinkan, sekaligus mendukung agenda Asta Cita pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kendaraan angkutan barang yang terbukti membawa muatan melebihi ketentuan dapat dilarang melanjutkan perjalanan, termasuk diarahkan untuk putar balik melalui jalur yang telah ditentukan oleh petugas. Kebijakan ini merupakan langkah pencegahan untuk melindungi keselamatan pengemudi kendaraan angkutan barang itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya, mengingat kelebihan muatan dapat meningkatkan risiko gangguan pengereman, kehilangan kendali, hingga kecelakaan lalu lintas.

_Executive Vice President_ (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa setiap kendaraan angkutan barang memiliki batas maksimal muatan yang berbeda, bergantung pada jenis dan kemampuan kendaraannya. Oleh karena itu, pengemudi dan perusahaan angkutan barang perlu memastikan muatan telah sesuai ketentuan sebelum memulai perjalanan.

"Setiap truk memiliki batas muatan yang harus dipatuhi. Ketika muatannya berlebihan, kendaraan menjadi lebih sulit dikendalikan dan risiko kecelakaan pun meningkat. Karena itu, apabila kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan diarahkan untuk kembali oleh petugas, langkah tersebut bukan untuk mempersulit perjalanan, melainkan untuk melindungi keselamatan pengemudi dan seluruh pengguna jalan tol," ujar Hamdani.

Pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam Pasal 70 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam materi sosialisasi yang menjadi rujukan, disebutkan bahwa kendaraan dengan berat muatan melebihi 5% dari batas yang diizinkan dapat dilarang melanjutkan perjalanan. Adapun arahan putar balik merupakan tindak lanjut operasional yang dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kondisi lalu lintas, dan kewenangan petugas di lapangan.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Hutama Karya turut memanfaatkan teknologi _Weigh in Motion_ (WIM), yaitu sistem yang dapat memperkirakan berat kendaraan saat melintas tanpa harus berhenti. Melalui alat yang terpasang pada jalan, sistem ini membantu mendeteksi berat keseluruhan kendaraan dan beban pada setiap sumbu roda. Apabila ditemukan kendaraan yang terdeteksi membawa muatan berlebih, petugas dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian berat kendaraan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pemanfaatan teknologi, Hutama Karya juga melakukan pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan barang serta koordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penanganan ODOL secara terukur, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lebih lanjut, kendaraan dengan muatan berlebih tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Beban kendaraan yang melampaui ketentuan dapat memberikan tekanan berlebih pada infrastruktur sehingga berdampak terhadap kenyamanan perjalanan dan kebutuhan pemeliharaan jalan tol. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan muatan menjadi tanggung jawab bersama, baik pengemudi, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, maupun pemilik barang.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, Hutama Karya juga memperkuat edukasi mengenai ODOL melalui kanal komunikasi perusahaan secara berkala. Edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai batas muatan kendaraan, alasan kendaraan dapat diarahkan untuk putar balik, cara petugas memeriksa berat kendaraan melalui teknologi WIM, serta berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat kelebihan muatan. Melalui pendekatan yang mudah dipahami, Hutama Karya berharap masyarakat, khususnya pelaku angkutan barang, semakin memahami pentingnya mematuhi ketentuan sebelum memasuki jalan tol.

Hutama Karya mengimbau seluruh pengemudi angkutan barang untuk memastikan berat muatan sesuai dengan batas yang diizinkan sebelum berangkat, memeriksa kondisi kendaraan, serta mengikuti arahan petugas apabila dilakukan pemeriksaan di lapangan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan perjalanan yang aman tanpa mengesampingkan kelancaran distribusi logistik.

"Keselamatan harus dimulai sebelum perjalanan berlangsung. Kami mengajak seluruh pengemudi untuk memastikan muatan kendaraannya sesuai aturan. Apabila diarahkan oleh petugas, kami berharap pengemudi dapat mengikuti arahan tersebut demi keselamatan bersama. Melalui kampanye SETUJU (Selamat Sampai Tujuan), Hutama Karya akan terus mengedepankan keselamatan sebagai prioritas layanan, sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati dan dukungan terhadap Asta Cita dalam mewujudkan konektivitas nasional yang aman dan berkelanjutan," tutup Hamdani."****

LIPUTAN       :       RED

EDITOR          :       REDAKSI 

Selamatkan 50 Ribu Jiwa, Polda Riau Musnahkan Sabu Senilai Rp19,8 Miliar

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     - 

Komitmen Polda Riau dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba. Sebanyak 10.062,73 gram atau lebih dari 10 kilogram sabu dan 600 pcs etomidate dimusnahkan di halaman Mapolda Riau, Selasa (10/11).

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan delapan orang tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan memiliki nilai ekonomis lebih dari Rp19,8 miliar. Selain itu, pengungkapan ini diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 50 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., dan dihadiri Kakanwil Direktorat Bea dan Cukai, sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, perwakilan Ditresnarkoba, BNN, Kejaksaan Tinggi Riau, penasihat hukum, serta instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Simson menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan perintah Kapolri untuk memerangi peredaran narkotika.

Menurutnya, pemberantasan narkoba menjadi salah satu program prioritas Kapolri, termasuk dalam program Quick Wins kedua pada pelaksanaan 100 hari kerja Kapolri.

"Acara kita hari ini adalah pemusnahan barang bukti hasil operasi yang dilakukan oleh Polda Riau dan jajarannya sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dan petunjuk atau perintah dari Kapolri, sekaligus salah satu program prioritas atau program andalan Kapolri yang kedua, yaitu memerangi narkoba," ujar Simson.

Ia menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari dua laporan polisi (LP) pengungkapan dan tiga LP pemusnahan dengan total delapan tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 10.062,73 gram dan 600 pcs etomidate.

Simson menegaskan, keberhasilan pengungkapan kasus hingga pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti keseriusan Polda Riau bersama jajaran dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Bumi Lancang Kuning.

Dia mengingatkan, upaya mewujudkan Provinsi Riau bersih dari narkoba tidak boleh hanya menjadi slogan atau sebatas pernyataan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang konsisten, serta langkah pemberantasan yang berkelanjutan.

"Ini menunjukkan bahwa Polda Riau, dalam hal ini Ditresnarkoba beserta jajaran, mau menunjukkan komitmen dan keseriusan bahwa khususnya Polda Riau atau Provinsi Riau ini bersih narkoba itu tidak berhenti di slogan atau tidak berhenti sebatas kata-kata," tegasnya.

Lebih lanjut, Simson menyampaikan bahwa pemberantasan narkotika bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian. Dukungan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah sekaligus memutus jaringan peredaran barang terlarang tersebut.

Karena itu, ia mengapresiasi sinergi jajaran Kejaksaan, Bea dan Cukai, serta seluruh personel Polda Riau yang telah berperan dalam upaya pengungkapan kasus narkotika. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Keterlibatan aktif dan peran aktif dari masyarakat sangat penting. Masyarakat sudah mau menunjukkan bahwa memerangi narkoba ini juga menjadi bagian atau tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

Simson berharap sinergi antara kepolisian, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat semakin kuat. Dengan kerja sama tersebut, upaya mewujudkan Provinsi Riau yang bersih dari narkoba dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Ia optimistis, melalui komitmen dan langkah nyata seluruh pihak, cita-cita menjadikan Riau bebas dari narkotika bukan sekadar harapan, melainkan dapat diwujudkan demi melindungi generasi muda dan masa depan masyarakat."****

SUMBER      :    BID HUMAS POLDA RIAU 

EDITOR        :    REDAKSI 

SMAN 1 Merbau Gelar Bulan Bahasa dan Sastra 2026, Tampilkan Pencak Silat Hingga Vokal Solo Melayu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Halaman SMAN 1 Merbau, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, mendadak semarak dan penuh warna pada Selasa 10/11/2026.

Keluarga Besar SMAN 1 Merbau menggelar peringatan Hari Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 dengan berbagai kegiatan yang memukau. Mulai dari persembahan tarian daerah, atraksi pencak silat, lomba vokal solo Melayu dan Pop, tari kreasi daerah, hingga stand bazar yang ramai dikunjungi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Merbau yang diwakili Sekretaris Kecamatan Merbau Idrus, S.E., Kapolsek Merbau yang diwakili Bhabinkamtibmas, Ketua LAM Kecamatan Merbau, Kepala Puskesmas Teluk Belitung, Lurah Teluk Belitung, Ketua LPMK Teluk Belitung, Ketua Komite SMAN 1 Merbau Khairul Mizwan, Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, MTs, dan SDN se-Kecamatan Merbau, Ketua RW, serta tamu undangan lainnya.

Kepala SMAN 1 Merbau, Sholikin, S.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Bulan Bahasa dan Sastra ini seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Namun karena kendala asap, kegiatan terpaksa digelar pada bulan November ini.

"Kegiatan ini wajib kita laksanakan karena ini merupakan panggung besar bagi anak-anak kita. Disinilah mereka bisa menunjukkan bakat dan potensi yang mereka miliki," ujar Sholikin.

Atas nama keluarga besar SMAN 1 Merbau, ia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mensupport dan mendukung kegiatan ini hingga terselenggara dengan megah.

"Kepada seluruh Kepala Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Merbau, inilah saatnya kita melihat dan menguji bakat serta potensi anak-anak kita," lanjutnya.

Dengan mengusung tema "Berteman Mengenali Esensi Bahasa, Sastra dan Budaya Nusantara di Tengah Percepatan Digital dan Krisis Refleksi", Sholikin berharap ada dukungan penuh dari seluruh unsur untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra.

Sebagai anak bangsa, lanjutnya, kita wajib mensyukuri dan berterima kasih kepada para pendahulu atas perjuangannya, sehingga kita semua bisa merasakan yang namanya kemerdekaan.

"Kami dari sekolah juga meluangkan waktu dengan program Kamis Ceria, agar anak-anak kita bisa menyalurkan minat dan bakatnya secara bebas dan bahagia," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Merbau Idrus, S.E., dalam sambutannya juga membenarkan bahwa peringatan Bulan Bahasa ini seharusnya dilaksanakan di bulan Oktober, namun ada beberapa hal yang membuat harus dilaksanakan di bulan November ini.

"Bulan Bahasa ini bukan hanya tentang bahasa dan sastra kita saja, namun di sini kita juga memupuk etika dan perilaku kita sebagai generasi bangsa," ujar Idrus.

Atas nama Pemerintah Kecamatan Merbau, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMAN 1 Merbau yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat megah dan meriah.

"Krisis refleksi ini harus kita perhatikan bersama. Kepada anak-anak kami, saya berpesan agar terus mengembangkan Bahasa Indonesia, jangan sampai Bahasa Indonesia ini hilang di wilayah kita," ucap Idrus seraya membuka secara resmi Hari Bulan Bahasa dan peresmian Stand Bazar SMAN 1 Merbau.

Acara pun berlangsung meriah, penuh semangat, dan menjadi bukti nyata bahwa di tengah gempuran digital, semangat berbahasa, bersastra, dan berbudaya di SMAN 1 Merbau tetap menyala."****

PENULIS         :        ALI SANIP

EDITOR           :        REDAKSI

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Asmar Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Pembangunan dan Kepedulian Sosial

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, pembangunan, dan peningkatan kepedulian sosial.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat sebagai momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bunga Bangsa, Jalan Perjuangan, Desa Alah Air.

Dalam amanatnya, Asmar menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus terus hidup melalui tindakan nyata.

Menurutnya, jika dahulu perjuangan dilakukan melalui perlawanan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asmar juga mengingatkan pentingnya menjadikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya amanat Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga amanat tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, memperluas akses pendidikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta memperkuat perlindungan dan jaminan sosial.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan sebagai bagian penting pembangunan.

Dalam konteks itu, pendidikan menjadi salah satu kunci utama kemajuan bangsa. Pemerintah perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah Program Sekolah Rakyat, bersama berbagai program pendidikan lainnya untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Asmar menilai pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Generasi mendatang tidak hanya perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, kepedulian, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda.

Ia secara khusus menekankan pentingnya kesetiakawanan sosial sebagai wujud nyata semangat kepahlawanan masa kini.

Kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membantu warga yang membutuhkan, berbagi pengetahuan, memberikan kesempatan kepada sesama, serta hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

"Untuk memberikan manfaat kepada sesama, seseorang tidak harus menunggu memiliki kemampuan atau materi yang besar. Waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan perhatian juga merupakan bentuk pengabdian yang sangat berarti," demikian pesan dalam amanat tersebut.

Asmar juga mengingatkan bahwa setiap orang dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing, baik melalui pekerjaan, pengabdian, karya, maupun kepedulian terhadap lingkungan.

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan. Ketekunan, kerja keras, dan ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab merupakan bagian dari kontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Mengakhiri amanatnya, Asmar mengajak masyarakat Kepulauan Meranti menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan bekerja lebih sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

"Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial," demikian pesan yang disampaikan dalam amanat upacara.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kepulauan Meranti diharapkan tidak berhenti pada upacara dan ziarah, tetapi menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang berkualitas, dan kepedulian terhadap sesama."****

LIPUTAN         :     NUR

EDITOR            :     REDAKSI 

Pemerintah Desa Alah Air Bersama Elemen Masyarakat Gelar Upacara dan Ziarah Peringati Hari Pahlawan 2026

KabarPesisirNews.Com

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026, Pemerintah Desa Alah Air bersama lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat menggelar upacara penghormatan dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional di Jalan Perjuangan, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Bertindak sebagai pembina upacara, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muawanah, Kyai Nurdin, S.Pd.I. Sementara itu, komandan upacara dan petugas Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dipercayakan kepada siswa-siswi SMAS Al-Ma'arif NU.

Upacara berlangsung khidmat dengan diiringi lagu-lagu kebangsaan dan perjuangan yang dibawakan oleh tim paduan suara PPS Wustho Al-Muawanah. Pembacaan doa dipimpin oleh Kyai Dalhar.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penghormatan sebelum memasuki area utama makam pahlawan yang dipandu oleh Bhabinkamtibmas Desa Alah Air Muchtar Rosidi dan Desa Alah Air Timur. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti tahlil dan doa bersama yang dipimpin Kyai Mardiyo, M.Pd.I., serta doa arwah oleh Kyai M. Irham.

Sebagai penutup, dilaksanakan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Bhabinkamtibmas, Sekretaris Desa Alah Air Muhammad Anas, Ketua LPMD Desa Alah Air Rahmat Arifin, Kyai Muhammad Shodiq, M.Pd.I., para kyai, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta yang hadir.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini turut melibatkan berbagai lembaga pendidikan, di antaranya MIS Al-Istiqomah, SMAS Al-Ma'arif NU, PPS Wustho Al-Muawanah, SDN 22 Alah Air, SDS Muhammadiyah Alah Air, MTs Al-Istiqomah, dan PPS Zumrotul Muttaqin Indit.

Selain itu, hadir pula perwakilan Pemerintah Desa Alah Air, LPMD Desa Alah Air, Kepala Madrasah MTs Al-Aqobah Gogok Darussalam, Rais Syuriah dan Pengurus PCNU Kabupaten Kepulauan Meranti, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tebing Tinggi, serta masyarakat dari berbagai desa.

Koordinator kegiatan, Suhadi, S.Pd.I., menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara dan ziarah tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian bersama dalam menjaga nilai-nilai sejarah dan menanamkan semangat kepahlawanan, khususnya kepada generasi muda.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan, dan tetesan darah para pahlawan. Semangat ini harus terus hidup dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kedisiplinan, persatuan, gotong royong, serta semangat menuntut ilmu dan mengabdi kepada masyarakat," ungkap Suhadi.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Desa Alah Air.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 ini, Pemerintah Desa Alah Air mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat kepahlawanan hendaknya diwujudkan melalui persatuan, kepedulian sosial, menjaga kerukunan, meningkatkan pendidikan, serta berpartisipasi aktif dalam membangun desa dan daerah.

Dengan demikian, perjuangan para pahlawan tidak hanya dikenang melalui upacara dan ziarah, tetapi juga diteruskan melalui pengabdian dan karya nyata demi kemajuan Desa Alah Air, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta bangsa dan negara."****

LIPUTAN       :     RED/NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Rapat Paripurna DPRD Rohul Sahkan Empat Ranperda Menjadi Perda, Total Investasi Daerah Capai Rp34 Miliar

KabarPesisirNews.Com

ROKAN HULU RIAU,      -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu akhirnya menggelar rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (16/6/2026), setelah sebelumnya sempat tertunda karena tidak memenuhi kuorum.

l

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Rokan Hulu itu dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, para Wakil Ketua DPRD Mohammad Aidi, Nono Patria Pratama dan Porkot Lubis, anggota DPRD, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Yusmar, Sekretaris DPRD Elbizri, para asisten, staf ahli, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan Pansus Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disampaikan juru bicara pansus, Karneng Dimara Lubis. Pansus menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum daerah agar lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, juru bicara pansus Ayatullah Kumaini menyampaikan laporan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Dalam laporan tersebut disebutkan nilai penyertaan modal yang diusulkan mencapai Rp11,2 miliar.

Menurut Ayatullah, investasi pada sektor perbankan syariah merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penyertaan modal ini diharapkan mampu memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah serta meningkatkan dividen bagi daerah,” ujarnya.

Laporan berikutnya disampaikan Romi Juliandra terkait Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPRD) Rokan Hulu (Perseroda) dengan nilai investasi sebesar Rp15 miliar.

Romi menjelaskan bahwa keberadaan BPR daerah memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Melalui penguatan modal ini, diharapkan pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Sementara itu, Piktoria selaku juru bicara pansus menyampaikan laporan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu Jaya dengan nilai investasi sebesar Rp7,8 miliar.

Menurutnya, tambahan modal tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas usaha perusahaan daerah agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Penyertaan modal ini diharapkan menjadi langkah penguatan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Setelah seluruh laporan pansus dibacakan, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan terhadap keempat Ranperda tersebut. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju sehingga empat Ranperda resmi disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dari empat Ranperda yang disahkan, tiga di antaranya merupakan Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah dengan total nilai investasi mencapai Rp34 miliar.

Bupati Rokan Hulu Anton menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui Ranperda ini. Selanjutnya Ranperda akan diajukan untuk registrasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat,” ujar Anton.

Dengan disahkannya empat Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap penguatan regulasi dan investasi daerah dapat berjalan lebih optimal guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."****

(GALERI FOTO DPRD ROHUL).-

LIPUTAN ROHUL        :     IWANTO 

EDITOR                         :     REDAKSI 

DPRD Rohul Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025, Hj. Sumiartini Pimpin Pengambilan Keputusan

KabarPesisirNews.Com

ROKAN HULU RIAU,     – 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengambilan keputusan, Senin (27/7/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini. Dalam memimpin jalannya rapat, ia didampingi Wakil Ketua DPRD Mohd. Aidi, SH dan Nono Patria Pratama, SE, serta Sekretaris DPRD El Bizri, S.STP., M.Si.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini. Dalam memimpin jalannya rapat, ia didampingi Wakil Ketua DPRD Mohd. Aidi, SH dan Nono Patria Pratama, SE, serta Sekretaris DPRD El Bizri, S.STP., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., Penjabat Sekretaris Daerah H. Yusmar, anggota DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Rapat paripurna ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam agenda tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Laporan Banggar merupakan bagian dari proses evaluasi legislatif terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi DPRD untuk mencermati pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk bagaimana anggaran yang telah disepakati bersama direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Hj. Sumiartini dalam kapasitasnya sebagai pimpinan rapat memimpin seluruh rangkaian agenda paripurna hingga memasuki tahapan pengambilan keputusan. Peran pimpinan DPRD dalam agenda tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pembahasan dan pengambilan keputusan berjalan sesuai mekanisme serta tata tertib persidangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama, DPRD memiliki kesempatan untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Rokan Hulu Anton dalam pidatonya menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Menurut Bupati, sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga menempatkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya evaluasi bersama, diharapkan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.

Pengelolaan APBD yang baik tentunya harus memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Setiap anggaran yang digunakan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan terus memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Agenda paripurna ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

Dengan terlaksananya pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu semakin baik, transparan dan bertanggung jawab."****

(GALERI FOTO DPRD ROHUL).-

LIPUTAN ROHUL       :     IWANTO

EDITOR                        :     REDAKSI 

Karang Taruna Dua Desa Audiensi dengan PT BEP, Dorong Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Wilayah MSTB

KabarPesisirNews.Com

9 November 2026.

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim bersama Karang Taruna Desa Tanjung menggelar audiensi dengan pihak PT Bintang Energi Pertama (BEP), Senin (9/11/2026), bertempat di Desa Tanjung Darul Takzim, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait peluang dan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi warga yang berdomisili di sekitar wilayah Operasional MSTB.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Desa (Sekdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Darul Takzim, serta anggota Karang Taruna dari kedua desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperjuangkan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

*Rian Rasid Dorong Prioritas Putra Daerah dalam Penyerapan Tenaga Kerja*

Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim, Rian Rasid, menyampaikan harapan agar PT Bintang Energi Pertama memberikan perhatian dan prioritas kepada tenaga kerja lokal, baik untuk posisi tenaga kerja terampil (skill) maupun nonterampil (non-skill).

Menurutnya, sejumlah kebutuhan tenaga kerja di lingkungan operasional perusahaan sebaiknya dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung.

"Kami berharap perusahaan dapat membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sebagai masyarakat tempatan, kami tentu menginginkan adanya kesempatan dan ruang untuk ikut berkontribusi melalui pekerjaan di perusahaan," ujar Rian.

Ia juga mengusulkan agar posisi pengemudi water truck dan kendaraan operasional LV (Light Vehicle) dapat mengutamakan putra daerah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung seperti swamper water truck dan petugas pengamanan unit juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat lokal.

*Suryanto: Berikan Ruang dan Kesempatan bagi Masyarakat Lokal*

Senada dengan hal tersebut, Ketua Karang Taruna Desa Tanjung, Suryanto, turut menyampaikan harapannya agar perusahaan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Ia menilai keterlibatan tenaga kerja lokal merupakan salah satu bentuk kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Kami berharap PT BEP dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat lokal. Kehadiran perusahaan di wilayah kami hendaknya juga memberikan manfaat nyata, khususnya dalam membuka peluang pekerjaan bagi putra daerah," ungkap Suryanto.

*PT BEP Sambut Aspirasi Karang Taruna, Akan Teruskan kepada Manajemen*

Menanggapi aspirasi yang disampaikan kedua organisasi kepemudaan tersebut, Koordinator PT Bintang Energi Pertama (BEP), Padil, menyambut baik inisiatif dan langkah Karang Taruna dalam membangun komunikasi dengan pihak perusahaan.

Padil menjelaskan bahwa seluruh usulan dan permohonan yang disampaikan akan diteruskan kepada manajemen perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan. Ia juga menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan penerimaan tenaga kerja berada pada kewenangan manajemen.

"Kami menghargai setiap aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan Karang Taruna. Seluruh permohonan ini akan saya teruskan kepada manajemen perusahaan, karena saya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung," jelas Padil.

Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan perwakilan masyarakat, khususnya Ketua Rian dan Ketua Suryanto, dapat terus terjalin dengan baik.

Menurutnya, hubungan persaudaraan dan kemitraan yang harmonis perlu tetap dikedepankan agar setiap persoalan maupun aspirasi masyarakat dapat dikomunikasikan secara terbuka.

*Aspirasi Akan Dituangkan dalam Berita Acara*

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya diajukan kepada manajemen PT BEP agar dapat dipelajari dan dipertimbangkan.

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung berharap pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi dan kemitraan berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat.

Mereka juga berharap keberadaan aktivitas perusahaan di wilayah operasional MSTB dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan."****

SUMBER         :

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung

EDITOR           :   Redaksi 

Tarif Angkutan Laut Diusulkan Naik, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Batas Penyesuaian

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menanggapi usulan kenaikan tarif angkutan laut dari perusahaan pelayaran PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line), dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Kedua penyedia angkutan laut tersebut mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran. 

Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Penyedia menilai, usulan ini didasarkan pada peningkatan biaya operasional, seperti BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif, mulai dari dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, hingga komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.

Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022. Kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun dalam wilayah kabupaten.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif di tengah meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme penetapan tarif yang berlaku. Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tidak mengalami kenaikan.

Muzamil menambahkan, kondisi daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan penting. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas antarpulau.

Rapat tersebut juga diwarnai sejumlah masukan dari anggota DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Senada dengan itu, Sekretaris, Jani Pasaribu, dan anggota Komisi II, Al Amin, meminta pihak perusahaan memaparkan secara rinci persoalan yang mendasari kenaikan tarif  tersebut. Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, lanjut Al Amin, akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat DPRD.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. 

Turut hadir dalam rapat, Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah, Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tengku Arifin, dan sejumlah pejabat terkait."****

SUMBER     :   DISKOMINFOTIK KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Berprestasi Ungkap Narkoba dan Daftarkan Warga di Perlinsos, Sejumlah Personel Polres Meranti Diganjar Penghargaan.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     - 

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, meminta seluruh personel meningkatkan respons terhadap setiap aduan dan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan, jangan sampai warga yang membutuhkan pelayanan justru tidak mendapatkan tanggapan dari kepolisian.

Pesan itu disampaikan Gede Adi saat memimpin apel gelar pasukan dan kesiapan sarana dan prasarana dalam rangka kesiapsiagaan personel menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, bertempat di Lapangan Apel Polres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (9/11) pagi.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H, PS Kabag Ops AKP Abdan, S.E., M.H., PS Kabag SDM AKP Gunawan, S.H., Kabag Ren AKP Edi Junaidi, S.H., serta PS Kabag Log AKP Herry Juana Putra.

Hadir pula para kepala satuan fungsi (Kasatfung), kepala seksi (Kasi), kapolsek jajaran, serta personel Polres dan polsek jajaran Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Gede mengatakan kesiapsiagaan personel tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga kesiapan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ada delapan Commander Wish Kapolri yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tetapi tidak mendapatkan respons dari kita sehingga menimbulkan keluhan maupun laporan terhadap institusi Polri," tegas Gede.

Ia meminta seluruh personel lebih aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Anggota kepolisian harus mengenali kondisi lingkungan, memahami persoalan yang dihadapi warga, serta mengetahui kebutuhan mereka.

" Berprestasi Ungkap Narkoba dan Daftarkan Warga di Perlinsos, Sejumlah Personel Polres Meranti Diganjar Penghargaan," ucapnya 

Menurut Gede, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak semestinya hanya terlihat ketika terjadi permasalahan. Personel juga harus hadir untuk mendengarkan keluhan dan mengetahui potensi persoalan sejak dini.

"Kita harus mampu menempatkan diri dengan baik di tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, tidak sungkan, dan memiliki kepercayaan untuk menyampaikan informasi terkait situasi kamtibmas kepada anggota Polri," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gede juga menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait aktivitas balap liar dan kebiasaan anak-anak muda yang nongkrong di sepanjang Jalan Pramuka tanpa tujuan jelas. Selain itu, masih ditemukan pengendara yang melawan arus lalu lintas, terutama pada pukul 17.00 hingga 19.00 WIB.

Persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Satlantas dan fungsi terkait. Patroli serta pengaturan lalu lintas diminta ditingkatkan, khususnya pada jam-jam rawan.

Ia meminta personel tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Di sisi lain, Kapolres memberikan apresiasi kepada Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti atas pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti sebanyak 20 kilogram yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika internasional Malaysia-Indonesia.

Ia meminta pengungkapan tersebut tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Pengembangan terhadap jaringan yang terlibat juga harus terus dilakukan.

"Saya berharap agar upaya tersebut terus ditingkatkan, termasuk melakukan pengembangan terhadap jaringan yang terlibat sehingga tidak berhenti hanya pada pengungkapan pelaku di lapangan," katanya.

Apresiasi juga disampaikan kepada personel yang menjalankan tugas sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Polri. Peran tersebut dinilai penting untuk membantu memastikan program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program itu, tiga personel Polres Kepulauan Meranti tercatat paling banyak mendaftarkan masyarakat sebagai agen Perlinsos. Mereka yakni Aipda Ferdinan Marcos dengan 485 orang, Aipda Suharmoko, S.E. sebanyak 366 orang, dan Bripka Iwan Kusuma dengan 283 orang.

Secara keseluruhan, ketiga personel tersebut telah mendaftarkan 1.134 orang sebagai agen Perlinsos. Capaian ini menjadi bagian dari kontribusi personel dalam membantu pendataan masyarakat agar program perlindungan sosial pemerintah dapat menjangkau penerima yang membutuhkan.

Gede mengingatkan seluruh personel agar menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kecepatan merespons kebutuhan warga harus terus ditingkatkan.

"Keberhasilan tugas Polri bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat atas kehadiran kita," tegasnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian oleh Kapolres bersama pejabat utama. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perlengkapan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres juga memberikan penghargaan kepada sejumlah personel Polres Kepulauan Meranti yang berprestasi. Apel berakhir sekitar pukul 08.50 WIB dan ditutup dengan foto bersama."****

SUMBER      :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI