Sumut Krisis Listrik Lagi, Pantaskah Darmawan Prasodjo Dipertahankan Jadi Dirut PLN Pada RUPS 15 Juni Nanti?

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,    -

Sumatera Utara terkini persis seperti era tahun 2017, dilanda krisis listrik. Faktanya, dalam sepekan terakhir, sistem elektrifikasi di sejumlah wilayah khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tidak normal. Bahkan pemadaman secara masif terus terjadi hingga hari ini.

Seperti yang dituturkan Ade, warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Menurutnya, sejak peristiwa ambruknya bslasan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 275 kV pada Kamis (4/6/2026) lalu, sampai saat ini warga Medan terus mengalami pemadaman bergilir.

"Sampai hari ini pemadaman listrik terjadi. Tiap hari minimal 3 jam listrik padam," tuturnya.

Ade juga sangat menyesalkan sejauh ini tindakan nyata kepada masyarakat yang umumnya pelanggan hanya sebatas permintaan maaf. Sedangkan listrik yang menjadi kebutuhan utama, tak kunjung normal.

"Katanya PLN bekerja extra untuk segera memulihkan sistem kelistrikan, tapi sampai sekarang tidak ada jaminan bahwa listrik akan stabil. Sejak tanggal 4 Juni kami merasakan pemadaman, jadi sudah hampir sepekan ini terjadi. Apalagi katanya proses perbaikan jaringan baru selesai tanggal 14 Juni, miris sekali," ujarnya.

"Dampaknya jelas, warga rugi besar. Banyak masyarakat yang mengeluh karena akibat padamannya listrik, peralatan elektronik mereka rusak, bagi peternak ayam ribuan ternaknya mati. Masak cuma minta maaf, harusnya kompensasi yang jelas diberikan PLN," imbuhnya. 

Menimpali hal ini, Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira kembali mengatakan, peristiwa ini membuktikan gagalnya manajemen PT PLN (Persero) dalam menjaga keandalan listrik sehingga berdampak pada tidak nyamannya masyarakat pelanggan.

"Sebagai pelanggan yang membayar tagihan listrik setiap bulannya, tentu kita tidak mau tahu dengan kerusakan itu. Intinya kita mau listrik andal. Kan ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita membayar tagihan, hak kita mendapat listrik andal," ungkap Yudhistira di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dikatakannya juga, listrik sebagai kebutuhan primer, tentu menjadi perangkat vital dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

"Era ini seluruh perangkat di rumah kan menggunakan tenaga listrik. Tapi kalau begini kejadiannya, sudah seperti zaman batu kita. Tidak usahlah PLN menggaungkan menghadirkan listrik andal kalau bolak balik byarpet," kecamnya.

Di sisi lain, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo serius memperhatikan masalah pemadaman listrik hingga blackout yang terus berulang ini, termasuk memperhatikan soal kegagalan Direktur PLN Darmawan Prasodjo dalam mengelola BUMN strategis tersebut.

"Kita berharap presiden Prabowo peka terkait kelistrikan ini. Jangan bicara soal pembangunan pembangkit listrik sampai ribuan Mega Watt kalau pengendali PLN tidak beres bekerja. PLN sangat membutuhkan penyegaran. Salah satunya tentu mencopot Dirut Darmawan Prasodjo yang kami nilai gagal mengelola perusahaan. Semoga pada RUPS 15 Juni nanti, perubahan itu terjadi," tegas Yudhis.

Seperti diketahui, sesuai penegasan COO Danantara, Dony Oskaria, PT PLN (Persero) dijadwalkan akan melaksanakan RUPS pada 15 Juni 2026 mendatang."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Kalapas I Medan Apresiasi Pengawasan Publik, Tapi Jangan Menebar Berita Fitnah

KabarPesisirNews.Com

MEDAN SUMUT,     - 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan Fonika Affandi buka suara terkait maraknya pemberitaan miring di media online dan media sosial terkait adanya pelanggaran berupa praktik peredaran narkoba, maupun aktivitas ilegal lainnya di dalam Lapas.

Secara tegas Fonika mengatakan, bahwa selama masa kepemimpinannya, pihak Lapas secara konsisten melaksanakan razia rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran di dalam lingkungan pemasyarakatan. 

"Kegiatan razia tersebut tidak hanya dilakukan oleh petugas internal, tetapi juga melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Tim Satuan Tugas Kantor Wilayah yang secara berkala melakukan pengawasan dan pemeriksaan," tegasnya di Medan, Sabtu (6/6/2026).

Kalapas juga menjelaskan bahwa warga binaan yang dianggap memiliki potensi risiko tertentu, saya ini berada dalam pengawasan khusus, dengan pembatasan ruang gerak serta pengawasan ketat dalam berbagai aktivitas, termasuk saat menerima kunjungan maupun mengikuti program pembinaan. Selain itu, kamar hunian warga binaan juga secara rutin menjadi sasaran pemeriksaan dan razia gabungan. 

Terkait video maupun pengakuan yang beredar di media sosial, Kalapas menyampaikan apresiasi terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Namun demikian, ia berharap informasi yang mengandung dugaan pelanggaran dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun tindakan melanggar hukum lainnya. Kami tegak lurus menjalankan arahan Presiden serta program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan Lapas yang bersih dari narkoba dan praktik-praktik ilegal,” tandasnya.

Fonika juga menepis berbagai tudingan yang berkembang tanpa didukung fakta dan laporan resmi. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat pengaduan resmi, laporan korban, maupun koordinasi dari aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana penipuan atau pengendalian peredaran narkoba oleh warga binaan yang sedang hangat diperbincangkan dan dikaitkan dengan Lapas.

Selain pelaksanaan pengamanan dan pengawasan, lanjutnya, Lapas juga terus menjalankan berbagai program pembinaan bagi warga binaan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Program tersebut meliputi kegiatan keagamaan, kepramukaan, ketahanan pangan, pelatihan keterampilan kerja, serta berbagai kegiatan pembinaan lainnya yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.

"Saya juga menegaskan bahwa Lapas terbuka terhadap pengawasan publik. Masyarakat, media, maupun berbagai elemen lainnya dipersilakan untuk melihat secara langsung program-program pembinaan yang berjalan serta berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pembinaan warga binaan. Tapi jangan menebar berita fitnah, kami tidak alergi dikritik selama itu fakta, bulan fitnah," ujarnya.

Terkait pemberitaan yang telah terlanjur beredar, Kalapas berharap media juga memberikan ruang yang proporsional terhadap klarifikasi dan hak jawab atas fakta-fakta yang disampaikan, sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap berimbang, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

Berdasarkan catatan, sejumlah berita dan unggahan media sosial yang dinilai tendensius antara lain

1. https://www.kpkpost.online/2026/06/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html?m=1

2. https://www.kpkpost.online/2026/06/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html?m=1

3. https://www.delitimes.site/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

4. https://www.instagram.com/reel/DZJcGEHxGnr/?igsh=MWhvanI3OXRzamgy

5. https://www.instagram.com/p/DZCijc6zNLC/?igsh=MXZrMjliY3VpdmcwNA==

6. https://www.beritasumatera.online/2026/06/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan_01736459139.html

7. https://www.tribunziro.my.id/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

8. https://www.sentralhukum.biz.id/2026/06/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan_087579758.html?m=1

9. https://nusantarajayanews.id/2026/06/muncul-dugaan-video-call-sel-khusus-berfasilitas-ketua-mpr-sumut-desak-pemeriksaan-total/

10. https://youbenews.com/2026/06/01/muncul-dugaan-video-call-sel-khusus-berfasilitas-ketua-mpr-sumut-desak-pemeriksaan-total/

11. https://www.polriwatchnews.com/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

12. https://www.suaramedanonline.my.id/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

13. https://www.tapanulitimes.my.id/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

14. https://www.mitrapolisinews.my.id/2026/05/ketua-gmrh-desak-lapas-kelas-i-medan.html

15. https://vt.tiktok.com/ZSxvMuuyW/

16. https://vt.tiktok.com/ZSx7RQuVv/

17. https://pers.news/2026/05/31/ada-apa-di-lapas-kelas-i-medan-gmrh-soroti-dugaan-wbp-masih-bisa-berkomunikasi-dengan-pihak-luar/

"Sekali lagi saya tegaskan, kami tetap dan selalu berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, serta terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik," pungkas Fonika."****

LIPUTAN         :     RED

EDITOR            :     REDAKSI 

Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     – 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menunda pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan secara serentak mulai 8 Juni 2026 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho membenarkan adanya penundaan tersebut. Menurutnya, saat ini Polri tengah memfokuskan perhatian pada rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang puncak peringatannya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026.

“Kita tunda, Polri konsen Hari Bhayangkara,” ujar Kakorlantas Polri saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 di wilayah Provinsi Riau turut mengalami penyesuaian jadwal sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Korlantas Polri terkait waktu pelaksanaan yang baru.

Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menegaskan bahwa penundaan Operasi Patuh tidak berarti penghentian aktivitas pembinaan maupun penegakan hukum di bidang lalu lintas. Seluruh kegiatan preemtif, preventif, edukatif, serta penegakan hukum tetap berjalan secara berkelanjutan guna menjaga situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Provinsi Riau.

Masyarakat diimbau untuk tidak salah memahami penundaan operasi tersebut. Kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus tetap menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat berlangsungnya operasi kepolisian.

Selain itu, sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun mobile, tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Setiap pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ETLE maupun ditemukan petugas di lapangan tetap dapat ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditlantas Polda Riau juga terus mengintensifkan berbagai kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, pelajar, komunitas kendaraan bermotor, hingga pengguna jalan lainnya sebagai upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Melalui momentum ini, Ditlantas Polda Riau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya tertib berlalu lintas demi mewujudkan jalan raya yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi semua pengguna jalan.

Masyarakat diharapkan selalu:

• Melengkapi surat-surat kendaraan dan identitas diri saat berkendara.

• Menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.

• Menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat.

• Tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

• Mematuhi batas kecepatan, rambu-rambu, dan marka jalan.

• Tidak mengemudikan kendaraan dalam kondisi lelah maupun di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang.

• Mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan karena takut terhadap penindakan.

Ditlantas Polda Riau meyakini bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat, angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sehingga tercipta Kamseltibcarlantas yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Riau.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Tertib berlalu lintas bukan semata karena adanya operasi kepolisian, melainkan bentuk tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Mari bersama-sama mewujudkan budaya tertib berlalu lintas demi Riau yang aman, tertib, dan berkeselamatan.”****

LIPUTAN       :      RED

EDITOR         :      REDAKSI 

Sekda Kepulauan Meranti Sambut Kepulangan 110 Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Harapan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut kepulangan sebanyak 110 jamaah haji asal daerah tersebut yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Senin (8/6/2026) sore.

Penyambutan jamaah haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mewakili pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah daerah menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan syukur atas kembalinya para tamu Allah ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat.

Dalam kesempatan itu, Sudandri Jauzah menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah di Arab Saudi. Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT dan para jamaah menjadi haji yang mabrur," ujarnya.

Acara penyambutan turut dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Polres Kepulauan Meranti, Danramil Tebing Tinggi, serta Danposal Selatpanjang.

Suasana haru dan bahagia terlihat saat keluarga menjemput anggota keluarganya yang baru kembali dari Tanah Suci. Tangis bahagia dan pelukan hangat mewarnai pertemuan para jamaah dengan keluarga yang telah menunggu sejak siang hari.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses keberangkatan hingga pemulangan jamaah haji tahun 2026. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, petugas haji, serta unsur keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan dengan baik.

Dengan tibanya 110 jamaah haji tersebut, rangkaian pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diharapkan dapat membawa keberkahan serta memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat."****

LIPUTAN         :      NUR

EDITOR            :     REDAKSI 

Kegiatan pembinaan kelompok Tani Mantiasa, Polsek Tebing Tinggi Barat wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

KabarPesisirNews.Com

TEBING TINGGI BARAT - 

Polsek Tebing Tinggi Barat Polres Kep. Meranti Polda Riau, melakukan kegiatan lanjutan berupa pembinaan serta monitoring langsung di lahan pertanian kelompok Tani Desa Mantiasa Kec. Tebing Tinggi Barat, Senin (8/6/2026). 

Lahan ini ditanami dengan tanaman Jagung Pipil yang merupakan binaan Polsek Tebing Tinggi Barat milik Kelompok Tani Mantiasa Maju Desa Mantiasa Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti Prov. Riau.

Kapolsek Tebingtinggi Barat Ipda D.Turnip, SE  menyampaikan melalui para personil Bhabinkamtibmas, bahwa Kami hadir memberikan dukungan dan pembinaan kepada kelompok petani guna memastikan bahwa tanaman Jagung Pipil ini dapat mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. 

"Kami akan terus hadir untuk memberi kan binaan kepada kelompok Tani Mantiasa Maju serta terus memberikan dukungan dan semangat kepada mereka. Hal ini adalah bentuk kami sebagai anggota Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan Nasional yang merupakan program bapak Presiden," ujarnya.

Selanjutnya sebagai penutup, Kapolsek Tebing Tinggi Barat berharap dengan adanya kolaborasi antara Kepolisian dan petani diharapkan produksi pangan dapat terus meningkat. 

"Dengan kolaborasi ini kami berharap tanaman Jagung Pipil ini dapat membantu dan mewujudkan ketahanan pangan Nasional, serta dapat memberikan kemakmuran kepada petani," terangnya."****

EDITOR          :       REDAKSI 

Pigai Dorong Sipil Masuk Struktur Polri, PKB Ingatkan: Jangan Tinggalkan Tugas Utama Kementerian HAM

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,    -

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Mafirion meminta Menteri HAM lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

"Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," kata Mafirion di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Mafirion, usulan mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan membutuhkan pembahasan mendalam. Karena itu, usulan tersebut harus dikaji secara matang dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengaturan kelembagaan Polri.

"Sebagai Menteri HAM, tentu ada banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," ujarnya.

Mafirion menilai masih adanya kasus intimidasi, kekerasan, maupun serangan terhadap aktivis dan pembela HAM menunjukkan bahwa ruang berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi masih perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

Karena itu, ia mendorong Kementerian HAM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penegakan HAM berjalan lebih efektif. Selain itu, pendidikan dan literasi HAM perlu diperluas hingga ke tingkat sekolah, kampus, dan masyarakat agar kesadaran terhadap hak-hak warga negara semakin kuat.

"Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sistem penegakan HAM, penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda, serta peningkatan kesadaran HAM di masyarakat jauh lebih mendesak untuk dilakukan," tegasnya.

Mafirion juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan dan usulan yang disampaikan oleh seorang menteri harus dipertimbangkan secara matang karena mencerminkan sikap dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Seorang menteri adalah pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar yang kuat, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta memberikan nilai tambah bagi penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya," pungkas Mafirion."****

LIPUTAN         :      RED/SAD

EDITOR            :      REDAKSI 

Sekda Sudandri Resmikan Gedung Baru KCP Bank Mandiri Selatpanjang

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, meresmikan gedung baru Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Selatpanjang yang berlokasi di Jalan Kartini, Senin (8/6/2026).

Peresmian tersebut menjadi penanda relokasi kantor pelayanan Bank Mandiri ke gedung yang lebih representatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan perbankan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Sudandri menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Mandiri yang terus melakukan pengembangan layanan dan fasilitas demi memberikan kenyamanan kepada nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung baru KCP Bank Mandiri Selatpanjang," ucapnya. 

Relokasi dan peningkatan fasilitas ini, kata Sudandri, merupakan langkah positif dalam memperkuat pelayanan perbankan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kehadiran gedung baru tersebut menunjukkan keseriusan Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih modern, cepat, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Sudandri menilai Bank Mandiri selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, penyaluran bantuan sosial, hingga pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami menyambut baik berbagai upaya sektor perbankan dalam mendorong inklusi keuangan. Kami berharap kehadiran gedung baru ini semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mampu menjawab kebutuhan dunia usaha di daerah,” katanya.

Ia juga berharap sinergi antara Bank Mandiri dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan. Karena itu, kami mengajak Bank Mandiri untuk terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan mendukung sektor-sektor unggulan daerah seperti UMKM, perdagangan, perikanan, dan perkebunan,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan KCP Bank Mandiri Selatpanjang, Andieqa Billysyah, mengatakan relokasi kantor tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan yang tengah dilakukan Bank Mandiri untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada nasabah.

“Relokasi ke gedung baru ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kami melakukan transformasi tampilan cabang dan pelayanan nasabah agar semakin modern dan nyaman,” ujarnya.

Andieqa menjelaskan, Bank Mandiri telah hadir di Selatpanjang sejak 2016 dan dalam waktu dekat akan memasuki usia hampir 10 tahun melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, selama ini Bank Mandiri turut mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial kepada puluhan ribu penerima manfaat di Kepulauan Meranti.

“Kami juga berkomitmen mendukung program-program pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program strategis lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan gedung dan konsep pelayanan yang baru, Bank Mandiri berharap dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih baik sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Harapan kami, dengan relokasi dan tampilan baru ini, Bank Mandiri dapat memberikan pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya."****

SUMBER     :    PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

IPTU Iwan Sahputra: Tanaman Gambas Poktan Tagagiri Tama Jaya Tumbuh Optimal

KabarPesisirNews.Com

PELANGIRAN INHIL RIAU,    -

Upaya mendukung ketahanan pangan terus dilakukan jajaran Polsek Pelangiran. Pada Senin (8/6/2026).

Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran, BRIPKA HP. Siregar, melaksanakan kegiatan pemantauan perkembangan tanaman gambas di kebun sayuran Kelompok Tani (Poktan) Desa Tagagiri Tama Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kapolsek Pelangiran, IPTU Iwan Saputra, SH, MH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan dan monitoring terhadap sektor pertanian masyarakat guna memastikan tanaman yang dibudidayakan berkembang dengan baik.

"Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tanaman gambas yang telah ditanam oleh kelompok tani, sekaligus memastikan perawatan tanaman berjalan sesuai harapan," ujar IPTU Iwan Sahputra.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai itu difokuskan pada pengecekan perkembangan tanaman yang saat ini telah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selain itu, petugas juga memastikan proses pemupukan dilakukan secara rutin guna menunjang kesuburan tanaman.

Dari hasil pemantauan di lapangan, diketahui perkembangan tanaman gambas berada dalam kondisi baik dan pertumbuhannya relatif merata. Tanaman juga mengalami peningkatan pertumbuhan sesuai dengan usia bibit yang telah ditanam.

Selain melakukan pengecekan kondisi tanaman, BRIPKA HP. Siregar turut mengingatkan kelompok tani agar terus melakukan perawatan, khususnya pemberian pupuk secara berkala untuk menjaga kesuburan dan meningkatkan hasil panen di masa mendatang.

Kapolsek Pelangiran menambahkan, kehadiran Polri melalui Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

"Kami berharap tanaman gambas yang dikelola kelompok tani dapat tumbuh optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dokumentasi kegiatan telah dilaporkan kepada Kapolres Indragiri Hilir sebagai bagian dari monitoring program ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Pelangiran."****

LIPUTAN INHIL        :    SAD

EDITOR                      :    REDAKSI 

Pemda Terbatas Dana, Warga Pesisir Meranti Minta Pusat Bangun Tanggul

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,      -

Secara global wilayah pesisir  di Kabupaten Kepulauan Meranti terus tergerus abrasi. dan sejumlah titik pantai lainnya kini dalam kondisi mengkhawatirkan.

Rumah-rumah warga yang berada di tepi pantai, kebanyakan milik nelayan, terancam terdampak bahkan berpotensi runtuh akibat hantaman ombak setiap hari.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Abrasi yang kian parah tidak hanya mengancam tempat tinggal, tapi juga mata pencaharian masyarakat pesisir.

Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, momen ini dinilai tepat untuk aksi nyata. Salah satunya penanaman mangrove masal untuk menjaga ketahanan pantai dari abrasi. Mangrove terbukti efektif menahan gelombang dan melindungi garis pantai.

Pemerintah daerah diharapkan mengambil inisiatif. Jika ada aksi konkret dari Pemda Meranti, diharapkan mendapat respons cepat dari pemerintah pusat.

Dengan begitu, pulau-pulau di Meranti bisa segera mendapat bantuan pembangunan tanggul penahan gelombang. Sebab, Pemkab Meranti saat ini masih terkendala keterbatasan anggaran untuk menangani abrasi .

Masalah abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti kini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat, jangan setelah terjadi bencana baru pemerintah pusat sibuk, untuk itu  agar pemerintah pusat segera menyalurkan dana khusus untuk penyelamatan pulau-pulau terluar di Meranti."****

EDITOR         :       REDAKSI 

Peresmian Kantor Advokat Ikhwan, S.H. & Partners serta DPD LBH CCI Meranti, Siap Berikan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Ikhwan, S.H. & Partners sekaligus sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi diresmikan pada Senin (8/6/2026).

Kantor tersebut beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 88, Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, tepat di samping kantor Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, praktisi hukum, aktivis organisasi sosial, serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW LBH CCI Provinsi Riau Ramlan, S.H., CPLA, Ketua DPD LBH CCI Kabupaten Kepulauan Meranti T.L. Sahanry, Advokat Teguh, S.H., Advokat

Herman, Ketua PD IWO Kepulauan Meranti Rahmat Arifin, Sekretariat PD IWO Kepulauan Meranti Halpilin, Mantan DPRD Kepulauan Meranti Dedi Lubis, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Kabupaten Kepulauan Meranti M. Khalil, Penasehat LBH CCI Kabupaten Kepulauan Meranti Marzuki, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pemilik kantor hukum, Ikhwan, S.H., yang juga menjabat sebagai Penasehat DPW LBH CCI Provinsi Riau, mengatakan bahwa pendirian kantor hukum tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, keberadaan kantor advokat tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

"Kami berharap dengan berdirinya Kantor Advokat Ikhwan, S.H. & Partners di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan, memberikan pendampingan hukum, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ikhwan dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LBH CCI Provinsi Riau, Ramlan, S.H., CPLA, menyampaikan apresiasi kepada para advokat senior dan tamu undangan yang telah menghadiri peresmian kantor hukum dan sekretariat DPD LBH CCI Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Ramlan menegaskan bahwa LBH CCI memiliki komitmen untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan hukum.

Menurutnya, untuk penanganan perkara non-litigasi, pendampingan akan dilakukan oleh LBH CCI. Sedangkan untuk perkara litigasi atau yang berlanjut ke proses persidangan, LBH CCI akan bersinergi dengan Kantor Advokat Ikhwan, S.H. & Partners.

"Sejak awal berdiri, LBH CCI berkomitmen memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan termarginalkan agar mereka tetap mendapatkan akses terhadap keadilan," kata Ramlan.

Ia juga mengajak para sarjana hukum maupun lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk berkolaborasi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Ramlan menilai sinergi antara organisasi bantuan hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para sarjana, LSM, dan insan pers untuk bersinergi demi kepentingan masyarakat luas. Bersama kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tutupnya.

Dengan diresmikannya Kantor Advokat Ikhwan, S.H. & Partners dan sekretariat DPD LBH CCI Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum yang profesional, sehingga dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum secara adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."****

LIPUTAN          :     RED

EDITOR             :     REDAKSI 

Wabup Muzamil Sambut Kepulangan 110 Jemaah Haji Meranti di Batam

KabarPesisirNews.Com

BATAM KEPRI,     – 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyambut langsung kepulangan 110 jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang tiba di Tanah Air dengan selamat usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Penyambutan dilakukan di Asrama Haji Batam, Minggu (7/6/2026) malam. Kehadiran Muzamil menjadi bentuk perhatian dan penghormatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada para tamu Allah yang baru kembali dari Makkah dan Madinah.

Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan selamat.

“Alhamdulillah jemaah kita sudah sampai di Kota Batam dengan selamat. Besok pukul 11.45 WIB mereka akan berangkat dari Pelabuhan Sekupang menuju Meranti,” ujar Muzamil.

Ia juga mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Para jemaah diminta beristirahat dengan cukup sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman.

“Untuk malam ini agar para jemaah dapat beristirahat. Besok pukul 09.00 WIB sudah kembali berkumpul di Aula Asrama Haji untuk menuju Pelabuhan Sekupang. Jaga barang bawaan dan tetap tertib selama perjalanan,” pesannya.

Muzamil turut mengajak masyarakat Kepulauan Meranti mendoakan agar seluruh jemaah dapat tiba di rumah masing-masing dengan selamat.

“Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti, kami mohon doa agar jemaah kita bisa sampai ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa ada kurang satu apa pun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kepulauan Meranti, Syafrizal, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas kepulangan jemaah hingga ke daerah tujuan masing-masing.

Menurutnya, tidak seluruh jemaah akan mengikuti penyambutan resmi di Selatpanjang. Jemaah yang berasal dari Kecamatan Tebingtinggi Timur dan Kecamatan Rangsang akan turun di Pelabuhan Tanjungsamak, sedangkan jemaah lainnya melanjutkan perjalanan hingga Selatpanjang.

“Tahun ini jumlah jemaah haji asal Kepulauan Meranti sebanyak 110 orang, terdiri dari 47 laki-laki dan 63 perempuan,” jelasnya.

Diketahui, jemaah haji asal Kepulauan Meranti berangkat ke Tanah Suci pada 28 April 2026 melalui Embarkasi Batam dan tergabung dalam Kloter BTH-06 bersama jemaah dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai.

Pada penyambutan di Batam tersebut, Wakil Bupati Muzammil didampingi istrinya, Sriyana Muzamil, Anggota DPRD Fauzi, Staf Ahli Suardi, Asisten M. Mahdi, Staf Ahli Febriadi, serta Kabag Kesra Syafrizal."****

SUMBER     :   PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI