Sabtu, 11 Juli 2026

Diduga Dana Bos SMKN1 Bunut Tidak Tepat Sasaran.

Diduga Dana Bos SMKN1 Bunut Tidak Tepat Sasaran.






KabarPesisirNews.Com 
PELALAWAN RIAU,    -
Dana Bos merupakan suatu bantuan pemerintah pusat untuk, sekolah- sekolah yang ada di Indonesia, dan ini merupakan program pemerintah pusat, agar menjadi perhatian kita semua. Demi majukan setiap sekolah di tanah air kita ini.


Namun beda dengan dana bos, yang kami liat dari hasil investigasi, awak media dilapangan. Selasa 7-7-2026, tepatnya kecamatan Bunut, kabupaten Pelalawan Riau.


Dari hasil investigasi dilapangan, diduga banyak nya kejanggalan dalam mengunakan anggaran dana bos tersebut. Banyaknya ruang kelas belajar siswa pada rusak, bahkan plafon pada jebol dan runtuh.


Ada dugaan kami sebagai awak media, bahwa dana sarana dan prasarana sekolah ini, maupun gaji honor guru, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.


Dana bos untuk SMKN1 Bunut ini, sudah dikucurkan pemerintah dalam anggaran tahun 2024-2025. Dalam tahun 2024 ada dua kali:
1. 18-1-2024 sebesar Rp171.200.000 dengan jumlah siswa 214.
2. 9-8-2024 Rp.163.505.758, jumlah siswa 214.


Dalam tahun 2025 juga ada dua kali dana bos diberikan pemerintah kepada SMKN1 Bunut tersebut:
1. 21-1-2026 Rp.221.600.000 jumlah murid 277 
2. 16-9-2025 Rp.221.219.130, jumlah siswa 277.


Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sarana dan prasarana, disekolah tersebut sangat hancur, dan tidak adanya renovasi untuk sarana dan prasarana sekolah tersebut.


Ketika awak media ini melakukan konfirmasi lewat wa, dengan kepsek SMKN1 Bunut,  Muharomadhan. Wa awak media ini tidak di balas oleh Muharomadhan, sampai berita ini naikan."****



  



LIPUTAN PELALAWAN  :  DAVIDSON
EDITOR                             :  REDAKSI
Kelangkaan BBM Lumpuhkan Pelayanan SPBU di Sumut, Pertamina Diminta Bertanggung Jawab

Kelangkaan BBM Lumpuhkan Pelayanan SPBU di Sumut, Pertamina Diminta Bertanggung Jawab








KabarPesisirNews.Com
MEDAN SUMUT,     -
10 -   Juli   -    2026.
Kelangkaan hampir seluruh jenis BBM Pertamina kembali terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.  Situasi tersebut meliputi Kota Medan, Deliserdang, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batu Bara, hingga Tanjung Balai.


Kondisi ini bukan lagi sekadar keterlambatan distribusi, tetapi telah mengganggu pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan operasional ratusan SPBU. Masyarakat kembali dipaksa mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM, sementara banyak SPBU tidak dapat melayani konsumen karena stok belum tiba.


Salah satu kondisi tersebut terlihat pada SPBU 14.201.106 Jalan AH. Nasution, Medan, pada Jumat (10/7/2026) pukul 07.37 WIB. Terlihat papan pemberitahuan Pertalite, Biosolar, Pertamax, dan Pertamina Dex “Dalam Perjalanan”, yang menunjukkan pasokan belum tersedia di SPBU, begitu juga jalan Lintas Langkat - Banda Aceh lumpuh total.


Anto, warga Medan Johor menuturkan, ia sudah mendatangi sejumlah SPBU di Medan, tapi rata-rata pihak pengelola mengaku kehabisan stok atau lagi dalam perjalanan.


"Besar sekali efeknya kalau terjadi kelangkaan seperti ini. Aktivitas masyarakat pun jadi terhambat," keluhnya.


Ia juga menyesalkan sikap Pertamina sebagai perusahaan yang mengurusi penyediaan BBM di tanah air yang terkesan tidak peka dengan kondisi ini.


"Masyarakat sudah diberatkan dengan harga BBM yang tinggi, sekarang dihadapkan lagi dengan kelangkaan. Kan kacau. Sudah hampir 81 tahun kita merdeka, tapi permasalahan klasik seperti ini terus saja berulang," ucapnya. 


Ironisnya, meskipun berbagai pihak telah meminta adanya perbaikan sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, tapi hal itu belum juga terealisasi. 


Selain masyarakat, para pengusaha SPBU turut  mempertanyakan mengapa gangguan distribusi masih terus terjadi tanpa solusi yang mampu mencegah kejadian berulang. 


Pada gangguan distribusi sebelumnya, Pertamina pernah menyampaikan bahwa faktor cuaca menjadi penyebab terhambatnya distribusi.  


Dampak yang ditimbulkan sangat besar:


* Antrean kendaraan mengular hingga keluar area SPBU dan menyebabkan kemacetan panjang.
* Aktivitas masyarakat terganggu karena waktu habis untuk mengantre BBM.
* Pengusaha SPBU mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan penjualan, sementara biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, keamanan, dan biaya lainnya tetap berjalan.
* Banyak Delivery Order (DO) yang belum terealisasi sehingga stok di SPBU kosong berjam-jam bahkan lebih lama.


Para pengusaha SPBU juga meminta Pertamina Patra Niaga menjelaskan secara terbuka penyebab terganggunya distribusi BBM. Berbagai informasi yang beredar di lapangan mengenai keterbatasan armada mobil tangki, perubahan jumlah pengemudi, maupun faktor operasional lainnya perlu dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.


Pengusaha SPBU dan masyarakat mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk:


1. Memulihkan distribusi BBM secepatnya di seluruh Sumatera Utara.
2. Menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan distribusi.
3. Menjamin kejadian serupa tidak terus berulang.
4. Mengevaluasi seluruh rantai distribusi BBM apabila terbukti terdapat kelemahan yang menyebabkan keterlambatan pasokan.


"BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Gangguan distribusi yang berulang tidak hanya merugikan pengusaha SPBU, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat luas. Karena itu, penyelesaian yang cepat, transparan, dan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak," ucap salah seorang pengusaha SPBU di Medan."****






LIPUTAN       :    RED
EDITOR          :    REDAKSI 
Dukung Swasembada Pangan NasionalPolsek Merbau Tanam Cabe Di Bagan Melibur.

Dukung Swasembada Pangan NasionalPolsek Merbau Tanam Cabe Di Bagan Melibur.






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -
Upaya Mendekatakan Diri serta Membantu Swasembada Pangan Nasional Bhanbinkamtibmas Polsek Merbau Polres Kepulauan Meranti melaksanakan Giat Panen Tanaman Cabe Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau.


"Adapun Kegiatan Giat Panen Tanaman Cabe Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dalam rangka Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional," ujar Kapolsek Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara Spd Sabtu (11/7/2026).


Selain itu, Kegiatan ini di pimpin Langsung oleh Kapolsek Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara S.pd bersama Jajaran Polsek Merbau serta Bhanbinkamtibmas, Polsek Merbau yakni di laksanakan oleh Brigadir Muchlisin M Akbar di ikuti Unsur Pemerintah Desa Bagan Melibur dan Masyarakat.


" Tentunya, Giat Panen Tanaman Cabe di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dalam rangka Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional untuk Masyarakat dan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya secara baik," jelas Kapolsek.


Ia berharap, Panen Tanaman Cabe bisa dimamfa'atkan oleh Masyarakat dengan baik dan tentunya ini semuanya, untuk mendukung tugas Kepolisan dalam mendukung Program Polda Riau Polres Kepulauan Meranti dengan baik dan lancar."****







SUMBER       :   HUMAS POLRES KEP. MERANTI
EDITOR         :    REDAKSI 
BHABINKAMTIBMAS DESA SESAP LAKUKAN PENGECEKAN PETERNAKAN KAMBING DUKUNG KETAHANAN PANGAN

BHABINKAMTIBMAS DESA SESAP LAKUKAN PENGECEKAN PETERNAKAN KAMBING DUKUNG KETAHANAN PANGAN




KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Desa Sesap melaksanakan pengecekan terhadap peternakan kambing milik warga di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (11/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.


Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Kapolsek Tebing Tinggi, AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi peternakan masyarakat tetap terjaga sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan.


Pengecekan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sesap, Bripka Ilham Edi Putra, di peternakan kambing milik Andi Priyatin yang berlokasi di Jalan Sei Datu, Desa Sesap. Peternakan tersebut memiliki luas sekitar 6 x 7 meter.


Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui bahwa kondisi peternakan dalam keadaan terawat dengan kebersihan kandang yang baik. Ketersediaan pakan dan obat-obatan untuk ternak juga mencukupi. Selain itu, jumlah kambing yang dipelihara tercatat sebanyak 10 ekor.


Melalui kegiatan tersebut, juga terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemilik peternakan dengan petugas pendamping. Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi kepada pemilik peternakan agar terus mengembangkan usaha peternakannya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.


Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti."****







LIPUTAN        :     ALD
EDITOR           :     REDAKSI 
Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi, Wujud Nyata Kepedulian Polri bagi Masyarakat Batang Tuaka

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi, Wujud Nyata Kepedulian Polri bagi Masyarakat Batang Tuaka





KabarPesisirNews.Com
INDRAGIRI HILIR RIAU,    -
Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II yang berada di Parit Panglima, Dusun Panglima, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), resmi dioperasikan pada Selasa (7/7/2026). Peresmian berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta warga setempat.


Peresmian ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis yang dilakukan secara serentak dalam rangka Program Jembatan Merah Putih Presisi Polda Riau, dilanjutkan pemasangan prasasti dan foto bersama.


Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Batang Tuaka Suhaimi, SH, MH, Kapolsek Batang Tuaka IPTU Andrianto, SH, MH, perwakilan Danramil 012 Batang Tuaka Sertu N. Siagian, Kepala Desa Kuala Sebatu Budi Wibowo, S.Kep, para kepala desa di wilayah sekitar, pendamping P3MD Kecamatan Batang Tuaka, personel Polsek Batang Tuaka, tokoh masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau, tenaga pendidik, serta masyarakat Dusun Panglima.


Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh siswa SD/SMP Satu Atap 021 Panglima, sambutan dari Kepala Desa Kuala Sebatu, tokoh masyarakat, Camat Batang Tuaka, dan Kapolsek Batang Tuaka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi, doa bersama, pemotongan pita, pemasangan prasasti, hingga penutupan.


Kapolsek Batang Tuaka IPTU Andrianto menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II merupakan bentuk nyata sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga.


Jembatan tersebut memiliki panjang 168 meter dengan lebar 2 meter. Pembangunannya diselesaikan dalam waktu 21 hari oleh tim gabungan yang terdiri dari personel Brimob Polda Riau, personel Polsek Batang Tuaka, serta masyarakat sekitar melalui semangat gotong royong.


Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat Dusun Panglima, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas warga yang selama ini terkendala kondisi akses transportasi.


"Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II merupakan wujud nyata kolaborasi Polri bersama berbagai pihak untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi," demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.


Seluruh rangkaian acara berakhir sekitar pukul 13.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif."****







LIPUTAN INHIL      :       SAD
EDITOR                    :       REDAKSI 
Ganyang 'Setan Korup', Aliansi Mahasiswa Sumut Kepung KEJATI Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi Di Daerah Hingga Skandal Jampidsus

Ganyang 'Setan Korup', Aliansi Mahasiswa Sumut Kepung KEJATI Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi Di Daerah Hingga Skandal Jampidsus







KabarPesisirNews.Com
MEDAN SUMUT,      — 
Aliansi Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri dari tiga elemen Cipayung Plus PW KAMMI, DPD IMM, dan DPD GMNI Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (9/7/2026). 


Massa menuntut penegakan hukum yang radikal dan tanpa tebang pilih atas gurita skandal korupsi daerah, sekaligus meminta klarifikasi terbuka terkait dugaan Korupsi Batubara yang menjadi penyebab Blackout di Sumatera dan intervensi militer dalam kasus nasional Jampidsus Kejagung.


Sambil membentangkan spanduk bertuliskan *"Ganyang Setan Korup Berbaju Negara di Sumatera Utara"* para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati Sumut. Mereka menilai moralitas birokrasi dan penegakan hukum di wilayah ini sudah memasuki stadium kronis.


Koordinator Aksi, Rio Samuel Manurung, memaparkan empat kluster pelanggaran hukum dan moralitas publik di Sumatera Utara yang mendesak untuk segera diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa.


Pertama, Skandal Transisi Energi ditubuh PLN.
Dugaan markup anggaran dan manipulasi pengadaan pada proyek Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) UID Sumut.


Kedua, Mafia Anggaran Infrastruktur.
Indikasi manipulasi administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut.


Ketiga, Dugaan Penyelewengan Dana Kebencanaan. 
Alokasi dana penanganan pasca-bencana banjir miliaran rupiah yang justru dilarikan untuk pengadaan fasilitas mewah birokrasi serta dugaan fee proyek di Pemko Padangsidimpuan. 


Keempat, Penindasan Hak Agraria oleh anak BUMN.
Dugaan praktik "Mafia Tanah Gaya Baru" oleh anak usaha BUMN (PT Mitratel dan Telkomsel) di Pertapakan Nanggaraja, Simalungun, yang menguasai lahan warga secara ilegal.


Selain isu kedaerahan, Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dinamika nasional terkait sengkarut kasus Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung. Massa mendesak Kejagung melalui Kejati Sumut untuk memberikan transparansi terkait dugaan korupsi yang Batubara yang oleh jampidsus yang disinyalir jadi penyebab BLACKOUT SUMATERA serta adanya perlindungan ketat dari sekelompok oknum TNI terhadap oknum Kejaksaan yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut.


"Kami meminta klarifikasi terbuka! Hukum di negeri ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer demi melindungi oknum tertentu. Adanya dugaan oknum TNI yang membackup oknum kejaksaan di balik pusaran kasus Jampidsus ini mencederai supremasi sipil. TNI adalah alat pertahanan negara, bukan tameng para koruptor!" tegas Rio Samuel Manurung.


Menyikapi tuntutan tersebut, pimpinan aliansi yang terdiri dari Ketua DPD GMNI Sumut Armando Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, dan Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal penanganan seluruh perkara ini.


Mereka dengan tegas menyatakan "TARUNG PANJANG" dan membawa gelombang massa yang lebih besar ke jalanan jika aspirasi dan desakan penegakan hukum yang objektif ini diabaikan oleh aparat.


"Ketika penegak hukum korupsi hari ini menjadi terduga pelaku korupsi , maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum" pungkasnya."****






LIPUTAN          :      RED
EDITOR             :      REDAKSI 
Diduga Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN1 Pangkalan Lesung Tidak Tepat Sasaran.

Diduga Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN1 Pangkalan Lesung Tidak Tepat Sasaran.





KabarPesisirNews.Com
PELALAWAN RIAU,    -
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau selama dua tahun anggaran terakhir dipertanyakan.


Berdasarkan data resmi yang dihimpun, terdapat sejumlah ketidaksesuaian yang diduga melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana pendidikan nasional.
Data Siswa Tidak Sesuai
Sekolah tercatat memiliki total 485 siswa aktif.


Namun alokasi dana berulang kali dihitung dengan jumlah yang jauh lebih rendah: tahun 2024 hanya untuk 398 siswa, sedangkan tahun 2025 berkisar 455 siswa. Artinya puluhan siswa diduga tidak tercakup dalam hak alokasi dana yang seharusnya diterima setiap peserta didik.


Pola Pengeluaran Tidak Berdasar Prioritas


Pada tahun 2024, pos kegiatan inti pendidikan seperti penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler semuanya bernilai Rp 0. Sebaliknya, anggaran pemeliharaan sarana justru menyerap hingga 61 persen dari total dana yang digunakan.
Kejanggalan berlanjut pada tahun 2025:


Tahap pertama: Pembayaran honor mencapai 36,8 persen, diduga melebihi batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan, sementara pengembangan perpustakaan dan alat multimedia bernilai nol.


Tahap kedua: Total pengeluaran tercatat melebihi dana yang diterima sebesar Rp 12,5 juta. Kegiatan pembelajaran kembali nihil, sementara anggaran perpustakaan mencapai Rp 135 juta dan pengembangan profesi guru mencapai Rp 77 juta tanpa kejelasan rincian penggunaan.


Selama dua tahun berturut-turut, tidak ada alokasi sama sekali untuk kegiatan penunjang lulusan seperti uji kompetensi, praktik kerja, atau persiapan kemampuan bahasa asing.


Masyarakat Minta Audit Resmi


Warga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan instansi pengawas segera turun ke lapangan untuk memeriksa dokumen dan bukti fisik secara menyeluruh. “Kami ingin kepastian: apakah dana ini dikelola sesuai aturan dan benar-benar untuk kepentingan seluruh siswa?” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.


Ketika awak media ini, konfirmasi Jumat 10-7-2026, dengan kepsek SMAN1 Pangkalan Lesung Rifa, wa awak media ini tidak di balas, dan telepon selular tidak diangkat, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepala sekolah SMAN 1 Pangkalan Lesung."****







LIPUTAN PELALAWAN    :   DAVIDSON
EDITOR                               :   REDAKSI
Bupati Asmar Minta OPD Prioritaskan Tindak Lanjut Temuan BPK

Bupati Asmar Minta OPD Prioritaskan Tindak Lanjut Temuan BPK






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2026 . Penegasan itu disampaikan saat menyerahkan surat penegasan kepada seluruh kepala OPD dan camat di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (10/7/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, para asisten, staf ahli, seluruh kepala OPD, camat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam arahannya, Asmar menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi prioritas setiap perangkat daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.


"LHP BPK harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan. Tindak lanjut atas setiap rekomendasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujar Asmar.


Ia menegaskan bahwa setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab menyelesaikan rekomendasi sesuai kewenangannya, sedangkan Inspektorat Daerah berperan sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus pengawas agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.


Menurutnya, surat penegasan yang diserahkan kepada seluruh OPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK diselesaikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.


"Pelajari rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, susun langkah percepatan penyelesaian dengan target waktu yang jelas, serta meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala teknis maupun administratif," tegas Asmar. 


Bupati juga mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang menunda penyelesaian rekomendasi karena progres tindak lanjut akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja.


Untuk memastikan proses berjalan optimal, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah diminta melakukan pengendalian dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah.


Sementara itu, Inspektorat Daerah diinstruksikan terus memberikan pendampingan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian rekomendasi secara berkala. Inspektorat juga diminta mengidentifikasi perangkat daerah yang memerlukan perhatian khusus agar penyelesaian rekomendasi dapat berjalan optimal.


Asmar menilai keberhasilan menindaklanjuti rekomendasi BPK tidak hanya berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


"Yang lebih penting, setiap rekomendasi yang diselesaikan akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.


Menutup arahannya, Asmar mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat koordinasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai prioritas bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang berkualitas."****







LIPUTAN       :      NUR
EDITOR          :      REDAKSI 

Jumat, 10 Juli 2026

Resmikan Mako Baru Polsek Rangsang Barat, Kapolres Meranti Tekankan Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Personel

Resmikan Mako Baru Polsek Rangsang Barat, Kapolres Meranti Tekankan Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Personel






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH, meresmikan Markas Komando (Mako) Polsek Rangsang Barat dalam rangka kunjungan kerja di Kecamatan Rangsang Barat, Jumat (10/7/2026). Peresmian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kepolisian sekaligus meningkatkan kualitas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Rangsang Barat.


Kegiatan yang berlangsung di halaman Mako Polsek Rangsang Barat sejak pukul 09.00 WIB itu dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti, unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa se-Kecamatan Rangsang Barat, serta masyarakat setempat.


Turut hadir Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten (Arh) Efri Hardin Nasution, Camat Rangsang Barat Jefri Iskandar, S.IP., Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi, S.IP., Kapolsek Merbau IPTU Ahmad Fauzi Menara, S.Pd., Ketua LAMR Kecamatan Rangsang Barat H. Suardi, anggota MUI Kecamatan Rangsang Barat H. Tumijan, A.Md., beserta unsur Upika dan para tamu undangan lainnya.


Acara diawali dengan tari persembahan sebagai bentuk penyambutan adat, dilanjutkan doa bersama, sambutan Kapolsek Rangsang Barat dan Camat Rangsang Barat. Puncak kegiatan ditandai dengan sambutan Kapolres Kepulauan Meranti sekaligus peresmian gedung Mako yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.


Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan bahwa keberadaan gedung Mako yang representatif harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Ia menekankan kepada seluruh personel agar menjadikan fasilitas baru tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih profesional, responsif, humanis, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.


"Peresmian Mako ini bukan sekadar menghadirkan bangunan baru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas," tegas Kapolres.


Kapolres juga mengingatkan seluruh personel Polsek Rangsang Barat agar terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjadi modal penting dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan sekaligus menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat secara cepat dan tepat.


Usai prosesi peresmian, seluruh tamu undangan mengikuti sesi foto bersama dan ramah tamah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan internal Kapolres kepada seluruh personel Polsek Rangsang Barat.


Dalam pengarahan tersebut, Kapolres mengevaluasi kondisi personel, sarana dan prasarana, serta memberikan penekanan terhadap disiplin, peningkatan kinerja, dan optimalisasi pelayanan publik. Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi pimpinan untuk melihat secara langsung kondisi satuan kewilayahan serta menyerap berbagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.


Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga sekitar pukul 10.40 WIB dalam suasana tertib, aman, dan lancar. Setelah kegiatan selesai, Kapolres Kepulauan Meranti beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Selatpanjang. Situasi keamanan selama pelaksanaan kegiatan dilaporkan tetap kondusif."****






SUMBER      :     HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR         :     REDAKSI 
Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Tanam Cabai Rawit, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Tanam Cabai Rawit, Dukung Ketahanan Pangan Nasional





KabarPesisirNews.Com
INDRAGIRI HILIR RIAU,      -
Polsek Kawasan Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan, Polres Indragiri Hilir, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.


Komitmen tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan lahan di sekitar permukiman warga Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai lokasi penanaman cabai rawit. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek KSKP Tembilahan, IPDA Parna B. Simarmata, S.H., bersama personel dan masyarakat setempat.


Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada warga agar memanfaatkan pekarangan maupun lahan kosong menjadi area produktif yang dapat menunjang kebutuhan pangan keluarga.


Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna B. Simarmata mengatakan, gerakan menanam cabai rawit merupakan salah satu langkah konkret Polri dalam mendukung program pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pangan di daerah.


"Kami hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, tetapi juga menjadi motor penggerak ketahanan pangan. Ini merupakan bentuk dukungan Polsek KSKP Tembilahan terhadap program Asta Cita Presiden RI menuju swasembada pangan," ujar Parna.


Ia menjelaskan, cabai rawit dipilih karena merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat serta memiliki masa panen yang relatif singkat. Melalui kebun percontohan tersebut, warga diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari pasar.


Menurutnya, pemanfaatan lahan tidur menjadi kebun produktif juga diharapkan dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga serta berkontribusi dalam mengendalikan inflasi, khususnya untuk komoditas pangan.


Inisiatif Polsek KSKP Tembilahan mendapat sambutan positif dari masyarakat Kelurahan Pekan Arba. Warga mengapresiasi keterlibatan langsung jajaran kepolisian dalam mendorong kemandirian pangan dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut serta menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kabupaten Indragiri Hilir."****







LIPUTAN        :     SAD
EDITOR           :     REDAKSI 
PBH PERADI Pekanbaru Soroti Mandeknya Sengketa Eks Karyawan RS Syafira, Desak Disnaker Bertindak Tegas

PBH PERADI Pekanbaru Soroti Mandeknya Sengketa Eks Karyawan RS Syafira, Desak Disnaker Bertindak Tegas






KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU,     - 
Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru segera mengambil langkah tegas dan objektif dalam menangani perselisihan hubungan industrial (PHI) antara mantan pekerja berinisial AYP dengan pihak Rumah Sakit (RS) Syafira.


Desakan tersebut disampaikan PBH PERADI Pekanbaru melalui siaran pers yang diterima media, menyusul belum adanya penyelesaian atas sengketa ketenagakerjaan yang menurut mereka telah berlangsung cukup lama.


PBH PERADI Pekanbaru bertindak sebagai kuasa hukum AYP. Menurut mereka, sejak awal penyelesaian sengketa telah diupayakan melalui mekanisme bipartit atau perundingan antara pekerja dan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun hingga kini, proses tersebut disebut belum membuahkan kesepakatan.


Ketua Tim Penanganan Perkara PBH PERADI Pekanbaru, Erefin Krisna Putra, SH, mengatakan pihaknya tetap menghormati upaya penyelesaian secara musyawarah. Meski demikian, ia menilai proses negosiasi tidak seharusnya terus mengalami penundaan karena menyangkut hak-hak normatif pekerja.


"Kami menghormati apabila pihak Rumah Sakit Syafira menghendaki penyelesaian secara musyawarah. Namun sangat disayangkan apabila dalam praktiknya proses negosiasi justru terus mengalami permintaan pengunduran waktu. Perselisihan ini bukan semata persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak-hak normatif seorang pekerja yang telah menunggu kepastian hukum," kata Erefin dalam keterangannya.Selasa (07/07/2026).


Menurutnya, penundaan yang terus berulang berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum bagi kliennya. Karena itu, PBH PERADI Pekanbaru tetap membuka ruang dialog sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan menghasilkan penyelesaian yang konkret.


Sementara itu, Ketua Bidang Pro Bono PBH PERADI Pekanbaru, Desi Silvia Anggraini, SH, menyebut perkara tersebut kini telah memasuki tahapan penyelesaian melalui Disnaker Kota Pekanbaru. Ia berharap mediator segera menjalankan proses mediasi secara profesional, independen, dan objektif.


"Kami berharap Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat segera menindaklanjuti perkara ini sesuai kewenangannya. Mediator harus menjalankan tugas secara objektif, independen, dan profesional, sekaligus tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja sebagaimana diamanatkan dalam hukum ketenagakerjaan," ujarnya.


PBH PERADI Pekanbaru menilai mekanisme mediasi di Disnaker merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara adil tanpa harus melanjutkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).


Meski demikian, apabila proses mediasi tidak menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi kliennya, PBH PERADI Pekanbaru memastikan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Kami masih mengedepankan penyelesaian secara damai. Namun apabila seluruh mekanisme penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja tidak menghasilkan kepastian hukum bagi klien kami, maka kami akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak AYP," tegas Erefin.


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak RS Syafira terkait pernyataan yang disampaikan PBH PERADI Pekanbaru. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak rumah sakit guna mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak."****







LIPUTAN         :       SAD
EDITOR            :       REDAKSI