Minggu, 04 Oktober 2026

Panggung Kampanye Pilkades Alah air Dibuka, Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti  : Adu Gagasan, Jangan Saling Menjatuhkan

Panggung Kampanye Pilkades Alah air Dibuka, Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti : Adu Gagasan, Jangan Saling Menjatuhkan






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,   -
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memasuki tahapan penyampaian visi dan misi calon. 


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Asroruddin, S.H mengatakan tahapan tersebut berlangsung di 12 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Kampanye akan berlangsung selama 3 hari, yakni mulai Jumat (2/10/2026) hingga Minggu (4/10/2026).


Penyampaian visi dan misi harus menjadi ruang bagi calon untuk menawarkan program terbaik kepada masyarakat. Jangan menyampaikan sesuatu yang merugikan calon kepala desa lainnya. Bersainglah secara sehat, jaga etika dan tetap pelihara suasana desa agar kondusif,” kata Asroruddin
Kepala Dinas PMD


 Asroruddin, S.H menekankan, masyarakat perlu mendapat ruang untuk menilai program yang ditawarkan masing-masing calon. Karena itu, substansi visi dan misi diharapkan lebih banyak berbicara tentang arah pembangunan dan kebutuhan desa ketimbang menyerang kandidat lain.


Silakan adu gagasan dan program untuk kemajuan desa. Yang terpenting, seluruh calon saling menghormati dan bersama-sama menjaga Pilkades tetap aman, tertib dan damai sampai seluruh tahapan selesai,” pungkasnya.


Kegiatan Kampanye Pilkades Alah air
turut dihadiri Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Camat tebing tinggi, Kapolsek tebing tinggi, Sekretaris Kecamatan tebing tinggi, Penjabat Kepala Desa Alah air, Bhabinkamtibmas Alah air, Ketua BPD Desa Alah air, Ketua LPM Desa Alah air Pengawas kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta Panitia Pilkades Desa Alah air, para pendukung calon kepala desa.


Calon Kepala Desa Alah air 
nomor urut 1 Muhammad Yasir, nomor urut 2 Amri dan nomor urut 3 Muhammad ismun."****





LIPUTAN      :     RED
EDITOR         :     REDAKSI 

Sabtu, 03 Oktober 2026

Sinergi Penegasan Batas Wilayah, Wabup Muzamil Kunjungi Pemkab Siak

Sinergi Penegasan Batas Wilayah, Wabup Muzamil Kunjungi Pemkab Siak





KabarPesisirNews.Com
SIAK SRI INDRAPURA RIAU,    -
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Siak dan bertemu dengan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, beserta jajaran, Jumat (2/10/2026).


Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah yang memiliki kedekatan historis dan kewilayahan, tetapi juga membahas tindak lanjut penegasan batas wilayah antara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak.


Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan secara bersama, dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, serta penyamaan persepsi agar pembahasan terkait batas wilayah dapat berjalan secara konstruktif.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Siak atas sambutan dan penerimaan yang sangat baik. Silaturahmi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan sekaligus membahas berbagai kepentingan bersama kedua daerah,” ujar Muzamil.


Menurutnya, hubungan antara Kepulauan Meranti dan Siak memiliki kedekatan historis yang perlu terus dirawat. Karena itu, komunikasi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk membangun kesamaan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan kewilayahan maupun kepentingan pembangunan.


Muzamil berharap hubungan baik kedua daerah dapat terus diperkuat melalui sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, sehingga berbagai agenda bersama dapat ditindaklanjuti secara baik dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sementara itu, Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyambut baik kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara dua daerah yang memiliki ikatan sejarah dan budaya.


“Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti ini adalah serumpun. Walaupun Siak lebih dulu dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, historis kita tetap sama dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, menjaga dan merawat silaturahmi ini sangatlah penting serta menjadi prioritas utama demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ujar Syamsurizal.


Ia menambahkan, kedekatan historis dan budaya tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang baik antarpemerintah daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan mendukung koordinasi dalam menyelesaikan berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama.


Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kedekatan kedua daerah. Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyerahkan plakat resmi Kabupaten Siak kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Sebaliknya, Muzamil menyerahkan plakat Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Syamsurizal.


Keduanya juga saling bertukar oleh-oleh berupa panganan khas daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.


Rangkaian kunjungan ditutup dengan pelaksanaan salat Jumat berjemaah di Masjid Raya Syahabuddin Sultan Syarif Kasim II, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak.


Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai agenda kewilayahan dan pembangunan yang menjadi kepentingan bersama."****






LIPUTAN         :     NUR
EDITOR            :     REDAKSI 
Ngopi Bareng Jurnalis, Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dan Silaturahmi

Ngopi Bareng Jurnalis, Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dan Silaturahmi





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,   -
Suasana akrab dan penuh kehangatan mewarnai kegiatan ngopi bareng Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama sejumlah jurnalis media cetak, online, dan televisi di Kota Selatpanjang, Jumat (2/10/2026) malam.


Pertemuan yang berlangsung di Dikopi, Jalan Merbau, Selatpanjang, itu menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan insan pers di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, Kapolres bersama para jurnalis terlibat dalam berbagai obrolan, mulai dari berbagi informasi, bertukar gagasan hingga membahas beragam cerita seputar kehidupan dan dinamika daerah.


Kegiatan yang dikoordinir Humas Polres Kepulauan Meranti, Bripka Devi Firmansyah, tersebut semula dijadwalkan mulai pukul 19.30 WIB. Namun, agenda harus diundur hingga pukul 21.00 WIB karena Kapolres mendapat undangan rapat daring mendadak bersama Kapolda Riau.


Meski mengalami perubahan jadwal, pertemuan tetap berlangsung hangat dan penuh keakraban. Berbagai minuman dan hidangan menemani obrolan yang terus mengalir hingga sekitar pukul 23.00 WIB.


Momentum kebersamaan itu menjadi gambaran pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan hubungan harmonis antara kepolisian dan insan pers.


Melalui silaturahmi seperti ini, diharapkan koordinasi dan pertukaran informasi dapat terus terjalin dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.


Menutup pertemuan malam itu, Kapolres Kepulauan Meranti bersama para jurnalis mengabadikan kebersamaan melalui foto bersama.


Suasana santai yang terbangun sepanjang kegiatan menjadi penanda eratnya hubungan kekeluargaan antara jajaran Polres Kepulauan Meranti dan insan pers di Selatpanjang."****






LIPUTAN         :     REDAKSI 
EDITOR            :     REDAKSI 
Soroti Lemahnya Pengawasan, Ketua IWO Riau: Bea Cukai Jangan Loyo Jaga Perairan Inhil

Soroti Lemahnya Pengawasan, Ketua IWO Riau: Bea Cukai Jangan Loyo Jaga Perairan Inhil







KabarPesisirNews.Com
TEMBILAHAN RIAU,    -
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, melontarkan kritik keras terhadap pengawasan Bea Cukai Tembilahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).


Muridi menilai pengawasan terhadap jalur perairan Inhil masih lemah dan belum sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah, terutama dengan banyaknya jalur perairan serta titik sandar tidak resmi yang oleh masyarakat kerap disebut sebagai “pelabuhan tikus”.


Penilaian tersebut diperkuat hasil penelusuran dan investigasi lapangan oleh tim Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau yang menemukan sejumlah jalur dan titik sandar tidak resmi di wilayah perairan Inhil. Keberadaan titik-titik tersebut tidak serta-merta membuktikan terjadinya penyelundupan, namun dinilai menunjukkan besarnya tantangan pengawasan.


“Saya melihat ada persoalan serius dalam pengawasan. Inhil memiliki begitu banyak jalur perairan dan pelabuhan tikus. Kalau titik-titik rawan seperti ini tidak diawasi secara ketat dan terus-menerus, jangan heran kalau penyelundup melihat Inhil sebagai pintu yang mudah ditembus,” kata Muridi, Kamis (1/10/2026).


Muridi mengatakan Bea Cukai memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan pengawasan kepabeanan, termasuk patroli serta pemeriksaan sarana pengangkut di laut dan sungai.


Karena itu, ia mempertanyakan apabila masih terdapat jalur-jalur rawan yang dinilai minim pengawasan.


“Kewenangannya ada, petugasnya ada, fungsi intelijen ada, patroli laut ada, bahkan ada Customs Narcotics Team. Lalu mengapa masyarakat masih melihat begitu banyak celah? Jangan sampai kewenangan besar hanya gagah di atas kertas, tetapi pengawasannya loyo di lapangan,” tegas Muridi.


Menurutnya, posisi Inhil di pesisir timur Sumatera serta keberadaan jalur perairan yang terhubung dengan kawasan Selat Malaka harus menjadi alasan untuk meningkatkan kewaspadaan.


Muridi menilai lemahnya pengawasan pada satu titik saja berpotensi dimanfaatkan jaringan penyelundupan untuk memasukkan narkotika maupun barang ilegal.


“Narkoba tidak masuk membawa papan nama. Penyelundup juga tidak akan lewat pintu yang dijaga ketat. Mereka mencari celah, mencari jalur sepi dan mencari titik yang pengawasannya lemah. Karena itu yang harus dijaga justru titik-titik yang selama ini luput dari perhatian,” ujarnya.


Muridi juga mengingatkan keberhasilan penindakan tidak boleh membuat aparat cepat berpuas diri.


Menurutnya, jumlah barang ilegal yang berhasil diamankan hanya menunjukkan apa yang berhasil ditemukan aparat, bukan otomatis menggambarkan keseluruhan barang yang mencoba masuk.


“Jangan hanya bangga mengumumkan berapa kilogram narkoba atau berapa banyak barang ilegal yang berhasil ditangkap. Itu memang patut diapresiasi. Tetapi publik juga punya pertanyaan yang jauh lebih mengusik: berapa yang tidak tertangkap dan berhasil lolos?” katanya.


Muridi menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terdapat narkotika tertentu yang lolos dari pengawasan, melainkan kritik terhadap efektivitas sistem pengawasan yang menurutnya harus mampu memperkecil peluang penyelundupan.


PW-IWO Riau mendesak Bea Cukai Tembilahan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di wilayah Inhil, mulai dari kekuatan personel, armada patroli, frekuensi operasi, intelijen hingga pemetaan jalur-jalur tidak resmi.


Muridi juga meminta patroli tidak hanya terfokus pada pelabuhan resmi.


“Pelabuhan resmi tentu harus diawasi. Tetapi jangan lupa, penyelundup justru akan mencari jalan yang tidak resmi. Pelabuhan tikus, dermaga kecil dan jalur sungai yang jauh dari pengawasan itulah yang harus dikejar, dipetakan dan dipantau,” katanya.


Ia juga meminta Bea Cukai memperkuat koordinasi dengan Polri, BNN, TNI AL serta aparat lainnya.


“Jangan bekerja setelah barang masuk. Jangan bergerak setelah kasus meledak. Jangan menunggu narkoba beredar dan anak-anak kita menjadi korban baru semua sibuk bicara evaluasi. Pengawasan harus hadir sebelum kejahatan terjadi,” tegasnya.


Muridi menantang Bea Cukai Tembilahan menjawab kritik tersebut melalui data dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


PW-IWO Riau meminta informasi mengenai intensitas patroli perairan, jumlah penindakan serta langkah pemetaan titik rawan di wilayah Inhil dapat disampaikan secara transparan sejauh tidak mengganggu kepentingan operasi dan penyelidikan.


“Kalau pengawasan memang sudah maksimal, tunjukkan dengan data. Berapa patroli dilakukan, berapa jalur rawan dipetakan, berapa penindakan dilakukan dan bagaimana pengawasan terhadap pelabuhan tidak resmi. Jawab kritik masyarakat dengan kerja dan fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa semuanya aman,” ujar Muridi.


Jika persoalannya adalah keterbatasan sumber daya, ia meminta Bea Cukai menyampaikannya secara terbuka kepada pemerintah dan memperjuangkan penambahan kekuatan.


“Kalau kapal patroli kurang, perjuangkan. Kalau personel kurang, tambah. Kalau peralatan pengawasan tidak memadai, benahi. Luasnya wilayah jangan menjadi alasan untuk membiarkan celah terbuka,” katanya.


Muridi menegaskan kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh petugas Bea Cukai terlibat, membekingi ataupun sengaja membiarkan penyelundupan. Menurutnya, tuduhan seperti itu harus didasarkan pada bukti.


Namun, ia menegaskan PW-IWO Riau tidak akan diam apabila menemukan persoalan pengawasan yang menyangkut kepentingan masyarakat.


“Kami tidak menuduh siapa pun bermain tanpa bukti. Tetapi kami juga tidak akan diam melihat celah pengawasan. Bea Cukai dibekali kewenangan untuk menjaga pintu masuk negara. Gunakan kewenangan itu sekuat-kuatnya. Jangan beri satu meter pun ruang bagi bandar narkoba dan penyelundup menjadikan perairan Inhil sebagai jalur mereka,” pungkas Muridi.


Hingga berita ini diterbitkan, Bea Cukai Tembilahan belum dimintai tanggapan secara khusus mengenai kritik dan hasil penelusuran lapangan tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bea Cukai Tembilahan maupun pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang."****






LIPUTAN INHIL       :     SANDI 
EDITOR                     :     REDAKSI 
Olahraga Bersama, Kapolres dan Forkopimda Meranti Pererat Silaturahmi dan Sinergitas

Olahraga Bersama, Kapolres dan Forkopimda Meranti Pererat Silaturahmi dan Sinergitas





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,     – 
Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antarinstansi, Polres Kepulauan Meranti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan olahraga bersama, Sabtu (3/10/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.00 WIB tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti.


Olahraga bersama tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komunikasi serta hubungan silaturahmi antara Polres Kepulauan Meranti dengan unsur Forkopimda.


Kebersamaan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan penuh kekeluargaan. Usai berolahraga, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama di halaman Vihara Sejahtera Sakti, Jalan A. Yani, sebagai bagian dari suasana kebersamaan antarunsur pimpinan daerah.


Melalui kegiatan olahraga bersama ini, diharapkan sinergitas dan soliditas Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti semakin kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif."****





SUMBER      :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR        :   REDAKSI 
Kepala Desa Lubuk Emas dan Sekretaris, Lima belas tahun Menjabat Tidak ada Kemajuan.

Kepala Desa Lubuk Emas dan Sekretaris, Lima belas tahun Menjabat Tidak ada Kemajuan.





KabarPesisirNews.Com
PELALAWAN RIAU,     -
Akmal sebagai kepala desa Lubuk Emas lebih kurang satu periode dan Sekertaris Desa, Dedi Beregi selama Lima belas tahun menjabat, tidak ada kemajuan desa lubuk emas.


Hal ini diungkapkan salah seorang masyarakat desa lubuk emas, yang tidak mau disebutkan namanya. Awak media konfirmasi lewat hp, tepatnya Sabtu 3-10-2026.

Masyarakat tersebut mengungkap kan kekecewaan melihat pemerintahan desa lubuk emas. Hampir Lima belas tahun Dedi Beregi, menjabat sebagai sekertaris desa tidak ada pembangunan yang mereka kerjakan.


Adapun bangunan seminisasi, sumur bor, dan bantuan sapi, mau kolam ikan, ternak ayam, yang ada di kebun sekertaris desa kami, kami tidak tau kemana hasilnya. Kami menduga ternak ayam yang ada di kebun Dedi Beregi itu hasilnya tidak masuk kas desa kami.


Sementara dana desa terus di kucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Namun pembangunan didesa kami tidak terwujud atau tidak kelihatan, ujar masyarakat tersebut.


Kami mengharapkan agar terwujud pembangunan didesa kami seperti desa-desa lainnya di kabupaten Pelalawan.


Kantor desa lubuk emas aja seperti maaf "kandang ternak" tidak terawat dan bangunan nya sudah bangunan tua. Kami berterima kasih kepada awak media, yang sudah menyoroti dan memviralkan desa lubuk emas, pada hari Kamis 1-10-26 yang lalu.


Memang kepala desa, sekertaris maupun staf desa tersebut, memang buka kantor di desa kami siang hari, dan kepala desa dan sekretaris desa pun jarang masuk kantor.  


Untuk itu kami masyarakat desa lubuk emas, meminta atau mengharapkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menindak tegas kepala desa, sekretaris desa yang jarang masuk tindak tegas 


Kami tidak tau apa penyebab nya, seperti itu lah kenyataan nya.Dan sudah terbukti ketika awak media datang ke desa kami kantor belum buka tutup masyarakat tersebut."****






LIPUTAN PELALAWAN   :   DAVIDSON
EDITOR                              :   REDAKSI 
“Garapan PT THIP Jebol Patok HGU, Ali: BPN Jangan Jadi Benteng Korporasi!”

“Garapan PT THIP Jebol Patok HGU, Ali: BPN Jangan Jadi Benteng Korporasi!”





KabarPesisirNews.Com
PELALAWAN RIAU,     -
Dugaan skandal penguasaan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Tabung Haji Indonesia Plantations (THIP) di Desa Pulau Muda, Kabupaten Pelalawan, kian memanas. Masyarakat menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau sengaja mengulur waktu dan terkesan menutupi hasil pengukuran serta identifikasi lapangan yang telah dilakukan bersama pada awal September lalu,setelah adanya aksi barulah data digelar didepan pagar kantor BPN Wilayah Provinsi Riau.


Kecurigaan publik saat ini diperkuat oleh adanya kejanggalan fatal: luasan lahan yang digarap nyata oleh perusahaan kelapa sawit tersebut melesat jauh melampaui patok fisik di lapangan. Anehnya, dalam rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), terungkap bahwa database HGU yang tercatat di BPN justru memiliki luasan yang diklaim lebih besar daripada apa yang dibatasi oleh sertifikat HGU akibat dari Permendagri 2018. Namun yang menjadi sorotan adalah lahan yang awalnya di klaim diluar Patok HGU seluas 294, setelah pengukuran bersama dilakukan titik tersebut seluas 1.100Ha. tetapi tetap secara gamblang BPN provinsi Riau mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk kedalam HGU.


Masyarakat menuntut transparansi total tanpa ada yang disembunyikan. Jika BPN Riau terus bungkam dan membiarkan ketidaksesuaian data ini berlarut-larut tanpa menjatuhkan sanksi administratif, maka wajar jika masyarakat berasumsi ada 'main mata' di balik layar antara oknum mafia tanah dan korporasi. Rakyat meminta hak atas tanah mereka dikembalikan dan hasil ukur koordinat dibuka sejelas-jelasnya ke publik. "Kami akan terus melakukan pergerakan untuk tanah yang berada di wilayah kami, pemerintah Pelalawan tolong jangan menontoni masyarakat yang sedang berjuang" tegas Jamal Tokoh masyarakat Pulau Muda.


Terkait Batas & Patok: "Jika patok fisik di lapangan lebih sempit daripada luasan sertifikat HGU, atas dasar dokumen apa perusahaan melakukan okupansi lahan hingga keluar dari batas patok tersebut selama puluhan tahun?"
Terkait Pengawasan: "Mengapa pembukaan dan pemanfaatan kelebihan lahan yang berdurasi hampir 3 dekade ini bisa lolos dari audit dan pemantauan berkala Dinas Perkebunan serta BPN?"
Terkait Legalitas Perpanjangan: "Apakah saat proses perpanjangan atau pembaruan HGU dilakukan pengukuran ulang yang jujur dari patok ke patok, atau sekadar validasi administrasi di atas meja?


Indikasi Pembiaran dan Lemahnya Sistem Pengawasan (Controlling)
Fakta bahwa pengolahan lahan di luar patok berjalan hingga 28 tahun memperlihatkan fungsi pengawasan dan pengukuran kadaster oleh Kanwil BPN Riau tidak berjalan efektif. Pembiaran dalam jangka waktu selama ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya perlindungan (backing) oknum terhadap korporasi. 


Ketua Aliansi Pemuda Desa Kubangan (APDK), Muhammad Ali, menegaskan bahwa rakyat tidak bisa lagi ditipu oleh sekadar permainan angka di atas kertas administrasi. "Faktanya di lapangan, tanaman sawit dan kanal perusahaan sudah menjebol patok batas dan mencaplok tanah negara hingga ribuan hektare! Jika database BPN lebih luas, mengapa patok di lapangan dikecilkan? Apakah ini taktik untuk melegalkan garapan ilegal tersembunyi?"


Saat ini masyarakat tetap komitmen untuk berjuang, tidak menelan bulat-bulat pernyataan BPN provinsi Riau bahwa lahan tersebut masuk pada HGU PT THIP, terlebih diawal 28 tahun yang lalu ada Narasi dari perusahaan kanal salah gali."****






LIPUTAN PELALAWAN   :   DAVIDSON
EDITOR                              :   REDAKSI
Ini Pesan Kabid Pemdes Ardath pada Panggung Kampanye Pilkades Meranti Dibuka

Ini Pesan Kabid Pemdes Ardath pada Panggung Kampanye Pilkades Meranti Dibuka








KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     - 
Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memasuki tahapan penyampaian visi dan misi calon. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turun langsung ke desa-desa untuk memastikan persaingan berlangsung sehat dan tidak berubah menjadi ajang saling menjatuhkan.


Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Ardath, S.I.P., mengatakan tahapan tersebut berlangsung di 12 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Kampanye akan berlangsung selama 3 hari yakni mulai Jumat (2/10/2026) hingga Minggu (4/10/2026).


Pada Jumat (2/10/2026), Ardath memantau langsung penyampaian visi dan misi di dua desa. Pagi hari dia berada di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, kemudian petang harinya bergeser ke Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau.


"Penyampaian visi dan misi harus menjadi ruang bagi calon untuk menawarkan program terbaik kepada masyarakat. Jangan menyampaikan sesuatu yang merugikan calon kepala desa lainnya. Bersainglah secara sehat, jaga etika dan tetap pelihara suasana desa agar kondusif," kata Ardath kepad Wartawan usai kegiatan.


Di Desa Beting, kegiatan turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Rangsang Pesisir, Penjabat Kepala Desa Beting dan Bhabinkamtibmas. Sedangkan di Desa Baran Melintang hadir Camat Pulau Merbau, Kapolsek, Sekretaris Camat Pulau Merbau, Pj Kades, pengawas kecamatan, tokoh masyarakat serta panitia Pilkades desa.


Adapun 12 desa yang menggelar Pilkades serentak tersebut yakni Desa Alah Air di Kecamatan Tebing Tinggi; Desa Insit di Kecamatan Tebing Tinggi Barat; serta Desa Tanjung Medang, Dwi Tunggal dan Wonosari di Kecamatan Rangsang.


Kemudian Desa Bungur dan Beting di Kecamatan Rangsang Pesisir; Desa Tanjung Kulim di Kecamatan Merbau; Desa Baran Melintang dan Pangkalan Balai di Kecamatan Pulau Merbau; serta Desa Kudap dan Mengkopot di Kecamatan Tasik Putri Puyu.


Ardath menekankan, masyarakat perlu mendapat ruang untuk menilai program yang ditawarkan masing-masing calon. Karena itu, substansi visi dan misi diharapkan lebih banyak berbicara tentang arah pembangunan dan kebutuhan desa ketimbang menyerang kandidat lain.


"Silakan adu gagasan dan program untuk kemajuan desa. Yang terpenting, seluruh calon saling menghormati dan bersama-sama menjaga Pilkades tetap aman, tertib dan damai sampai seluruh tahapan selesai," pungkasnya."****






LIPUTAN      :     ALIDO
EDITOR         :     REDAKSI 
Syukuri Sumpah Pemuda, OPSHID Bangun 59 Unit Rumah Gratis

Syukuri Sumpah Pemuda, OPSHID Bangun 59 Unit Rumah Gratis






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,     -
Atas Berkat Rochmat Alloh Yang Maha Kuasa. Dalam rangka mensyukuri Hari Sumpah Pemuda, Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah Front Ketuhanan yang Maha Esa (OPSHID FKYME) membangun rumah gratis untuk Bangsa Indonesia yang memerlukan.


Sebanyak 59 unit rumah telah dibangun, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya berlokasi di wilayah Jakarta Utara. Pembangunan rumah ini berlangsung dari tanggal 21 September 2026 hingga 28 Oktober 2026.


Dengan mengusung semangat Sumpah Pemuda, OPSHID membangun rumah gratis ini secara mandiri. Dimulai dengan survei terhadap rumah-rumah yang akan dibangun, dilanjutkan dengan proses pembongkaran, pembangunan hingga siap huni 100% dengan berpegang teguh pada prinsip gotong royong. 


Tidak ada biaya yang dibebankan kepada penerima, seluruh biaya pembangunan dan konsumsi ditanggung oleh OPSHID. Rumah ini tidak hanya menjadi tempat berteduh, tetapi juga berkaitan spirit penghuninya sebagai langkah awal dalam merekonstruksi ketenteraman dan ketahanan jiwa penerimanya. 


Hal ini sejalan dengan pesan dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya,” ujar Subekan Ketua Panitia Pembangunan kepada awak media pada Jumat (02-10-2026) 


Dengan demikian, pembangunan rumah gratis ini menterjemahkan ajaran Pimpinan OPSHID “Fakta Bicara, bukan Bicara Tanpa Fakta” sebagai wujud ungkapan rasa Syukur yang  membawa nilai Keimanan dan Kemanusiaan. 


"Rumah ini tidak hanya berhenti sebagai bangunan, namun juga sebagai warisan yang harus dijaga oleh penerimanya untuk meneruskan kemanfaatan dan kecintaannya kepada tanah air Indonesia," pungkas Andi Junaidi PJ Opshid Media Jakarta Utara. (Shela Novitasari/Megy)




LIPUTAN    :  SHELA NOVITASARI/MEGY
EDITOR       :  REDAKSI 
POLSEK TEBING TINGGI BARAT LAKUKAN PEMBINAAN PETANI DESA PADANG KAMAL.

POLSEK TEBING TINGGI BARAT LAKUKAN PEMBINAAN PETANI DESA PADANG KAMAL.







KabarPesisirNews.Com
PULAU MERBAU RIAU,    – 
Dalam upaya mendukung program pemerintah menjaga ketersediaan pangan serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Polsek Tebing Tinggi Barat melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan pangan di wilayah hukumnya, Rabu (30/9/2026).


Kegiatan ini dilaksanakan di lahan milik BAPAK KADI berlokasi di Jalan Pelajar Desa Padang Kamal Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti Prov. Riau, dengan luas 1/2 hektar yang ditanami cabe. 


Kapolsek Tebing Tinggi Barat, IPDA D. TURNIP, S.E. menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif membantu memajukan ekonomi warga.


“Kami Polsek Tebing Tinggi Barat terus bersinergi dengan masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan Nasional. Langkah ini kami ambil agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi lahan produktif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan warga sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.


Ia menambahkan, sinergi yang terjalin antara kepolisian dan Masyarakat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah, sesuai arahan pimpinan agar kepolisian tidak hanya hadir saat ada masalah, tetapi juga menjadi mitra yang baik dalam setiap upaya kesejahteraan Masyarakat.


Sementara itu, Pemilik lahan menyambut baik dan sangat mengapresiasi dukungan serta perhatian dari pihak kepolisian. Kerjasama ini dinilai sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga."****





LIPUTAN        :     MANUK 
EDITOR           :     REDAKSI 
LAMR Kepulauan Meranti Ajak Semua Pihak Cegah Perilaku LGBT di Tengah Masyarakat

LAMR Kepulauan Meranti Ajak Semua Pihak Cegah Perilaku LGBT di Tengah Masyarakat





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 
Munculnya pemberitaan mengenai dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan siswi di salah satu sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si.


Afrizal mengimbau seluruh unsur terkait agar tidak memandang persoalan tersebut hanya sebagai masalah sekolah, tetapi sebagai persoalan bersama yang membutuhkan perhatian serius, terukur dan berkelanjutan.


“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai persoalan yang menyangkut perilaku dan pergaulan anak-anak kita hanya ditangani setelah terjadi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, secara bersama-sama dan berkesinambungan,” ujar Afrizal, Jumat (2/10/2026).


Menurutnya, keluarga, sekolah, pemerintah daerah, tokoh agama, termasuk lembaga adat, organisasi masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan dan perlindungan anak harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.


Ia menekankan bahwa anak-anak dan remaja membutuhkan pendampingan, pendidikan karakter, penguatan nilai agama dan budaya, sekaligus ruang komunikasi yang sehat dengan orang tua maupun guru.


“Jangan hanya menyalahkan anak. Kita harus melihat lingkungan pergaulannya, pola pengawasan keluarga, pengaruh media sosial, pendidikan karakter di sekolah dan bagaimana komunikasi antara anak dengan orang tua. Semua itu harus diperkuat,” katanya.


Afrizal juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan langkah preventif yang lebih sistematis di lingkungan pendidikan.


Menurutnya, sekolah perlu memiliki mekanisme pembinaan dan deteksi dini terhadap berbagai persoalan pergaulan remaja, termasuk perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama, adat dan ketentuan yang berlaku.


“Kalau sudah ada indikasi persoalan, jangan dibiarkan berkembang. Sekolah, orang tua dan pihak terkait harus segera berkomunikasi dan mencari jalan keluarnya dengan pendekatan pembinaan, bukan semata-mata pendekatan penghukuman,” tegasnya.


LAMR: Jangan Berjalan Sendiri-sendiri


Afrizal menilai persoalan pembinaan generasi muda tidak mungkin diselesaikan oleh sekolah seorang diri.


Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan, sekolah, Dinas Sosial dan perlindungan anak, Kementerian Agama, aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, tenaga psikologi atau konseling, tokoh agama, tokoh masyarakat serta LAMR.


“Jangan masing-masing berjalan sendiri. Kalau kita ingin menjaga generasi muda Meranti, semua harus duduk bersama. Pemerintah membuat kebijakan, sekolah melakukan pembinaan, orang tua melakukan pengawasan, tokoh agama memberikan penguatan nilai, dan lembaga adat ikut membangun lingkungan sosial yang sehat,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan agar penanganan terhadap pelajar dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan hak serta martabat anak.


“Anak-anak kita harus dibina, bukan dipermalukan. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan pendekatan yang mendidik, melibatkan orang tua dan tenaga profesional bila diperlukan. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan masa depan mereka,” kata Afrizal.

Perkuat Pendidikan Adat, Agama dan Karakter


Sebagai lembaga adat, lanjut Afrizal, LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tanggung jawab moral untuk ikut dan terus berupaya memperkuat nilai-nilai budaya Melayu di tengah generasi muda.


Menurutnya, nilai Melayu yang menjunjung tinggi adab, marwah, sopan santun, tanggung jawab keluarga dan penghormatan terhadap norma masyarakat perlu kembali diperkuat melalui berbagai kegiatan pembinaan generasi muda.


“Kita ingin anak-anak Meranti tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, menghormati orang tua, memahami adat dan memiliki masa depan yang baik. Karena itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai Melayu harus kita hidupkan kembali,” tuturnya.


Ia berharap persoalan yang muncul saat ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelajar.


“Jangan menunggu ada kasus baru kita bergerak. Pencegahan harus dimulai sekarang. Mari kita jaga anak-anak kita bersama-sama,” pungkas Afrizal.


Sebelumnya, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA sederajat Kepulauan Meranti, Poyadi, membenarkan adanya kasus hubungan sesama jenis yang terungkap di salah satu sekolah.


Diungkapkannya, siswi yang bersangkutan telah mendapatkan pembinaan dan pihak sekolah berharap persoalan tersebut mendapat perhatian berbagai pihak.


Sikap tersebut sejalan dengan pentingnya memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembinaan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Meranti."****







SUMBER      :    HUMAS LAMR KEP.MERANTI
EDITOR        :    REDAKSI