Wabup Muzamil Salurkan Zakat Konsumtif Ramadan, 2.015 Mustahik di Meranti Terima Bantuan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUN MERANTI RIAU,  -

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyerahkan penyaluran dana zakat melalui Program Zakat Konsumtif Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang, Kamis (5/3/2026).

Penyaluran zakat yang difasilitasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Wabup Muzamil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Program penyaluran dana zakat konsumtif di bulan suci Ramadan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Muzamil menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membantu mengurangi kesenjangan, mempererat ukhuwah islamiyah, serta membangun solidaritas di tengah masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban para mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan.

“Saya berharap dana zakat yang disalurkan ini dapat membantu para mustahik memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan khusyuk,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memenuhi nisab untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus mendukung berbagai program keumatan, termasuk optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh muzaki yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Baznas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan harta yang kita miliki semakin berkah,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Mustafa, melaporkan bahwa pada Ramadan tahun ini Baznas menyalurkan zakat konsumtif kepada 2.015 mustahik yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.

Total dana yang disalurkan mencapai Rp 604.500.000, dengan masing-masing mustahik menerima bantuan sebesar Rp 300.000.

“Melalui penyaluran ini kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para penerima. Kami juga berharap program ini dapat terus berlanjut setiap tahunnya,” ujarnya."****

(ADV).-

EDITOR          :    REDAKSI 

Bupati Asmar Hadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Pekanbaru, Pemerintah Perkuat Upaya Pencegahan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   -

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (05/03/2026).

Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan kepala daerah dari berbagai provinsi.

Turut hadir perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam amanatnya, Menko Polhukam menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi lingkungan maupun bagi citra Indonesia di mata dunia.

Ia mengingatkan bahwa alam akan memberikan respons sesuai dengan tindakan manusia dalam menjaga maupun merusaknya. Karena itu, semua pihak diminta memiliki tanggung jawab bersama dalam merawat kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Apel ini merupakan bentuk kesiapan kita dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita harus mampu menjaga serta merawat kekayaan alam yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan karhutla karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai langkah mitigasi dan pencegahan terus diperkuat, mulai dari modifikasi cuaca, operasi water bombing, helikopter patroli (heli patrol), pengisian embung-embung air, hingga pengelolaan kanal dan parit untuk menjaga tinggi muka air, khususnya di wilayah lahan gambut.

Dalam kesempatan itu, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mengantisipasi potensi karhutla, terutama menjelang musim kemarau.

Selain itu, perusahaan pemegang konsesi di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan juga diingatkan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta menjalankan kewajiban dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah operasionalnya.

Kehadiran Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam apel nasional tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung langkah pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Indonesia secara umum."****

(Adverorial).-

EDITOR        :    REDAKSI 

Bupati Asmar Hadiri Penyerahan Laporan BPKP di Pekanbaru, Soroti IPM dan Keterbatasan Tenaga Kesehatan di Meranti

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah se-Provinsi Riau serta dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto. Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing.

Dalam pemaparannya, Evenri Sihombing menjelaskan bahwa setiap semester BPKP menyampaikan laporan eksekutif kepada kepala daerah yang berisi ringkasan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun pengawasan yang dilakukan BPKP di Riau memberikan kontribusi pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.

“Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah,” ujar Evenri.

Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari pendampingan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah kabupaten/kota, termasuk koreksi terhadap program-program yang dinilai belum efektif.

Dalam kesempatan itu, BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi dengan angka 82,84. Sementara beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti masih berada di bawah itu, bahkan belum setara SMP,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, BPKP juga menemukan ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya, dari 10 puskesmas yang ada, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.

Selain itu, BPKP juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Dari hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD dinilai dalam kondisi tidak sehat bahkan terancam bangkrut.

“Ini menjadi perhatian serius karena BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun justru banyak yang membebani APBD,” ungkap Evenri.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan eksekutif yang disusun BPKP menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“APBD Provinsi Riau saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun hingga sekarang Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak terhadap beberapa daerah di Riau.

“Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah yang sudah terbatas sumber pendapatannya menjadi semakin berat,” katanya.

Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi juga mendorong perbaikan tata kelola BUMD, peningkatan pengawasan sektor sumber daya alam, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau."****

(Adverorial).-

EDITOR         :    REDAKSI 

LAMR Kepulauan Meranti Laksanakan Kegiatan Syarahan Sastra Budaya di SDS Islam AL-Hikmah Selatpanjang

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)  Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan "Syarahan Sastra Budaya".  Kegiatan ini berlangsung di SDS Islam Al-Hikmah,  Selatpanjang,  Kamis (12/2/2026).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti,  Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si, menyatakan bahwa, kegiatan ini merupakan agenda tetap LAMR Kepulauan Meranti dalam rangka mensosialisasikan kebudayaan Melayu.  

Karena dalam lingkup lembaga pendidikan dasar dan menengah, pihaknya memberi batasan kajian dalam hal sastra budaya saja. Kegiatan ini juga direncanakan akan dilaksanakan di beberapa sekolah pada waktu yang akan datang.

Kepala SDS Islam Al-Hikmah Selatpanjang, Haitiana,  S.Ag., menyambut baik kegiatan yang ditaja oleh LAMR Kepulauan Meranti. 

"Kami menyambut baik,  tawaran dari LAMR Kepulauan Meranti untuk bekerja sama dalam kegiatan ini. 

Alhamdulillah, kegiatan Syarahan Sastra Budaya dapat juga terlaksana di sekolah ini.  Kami yakin, dengan kegiatan ini banyak tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan kepada siswa-siswi  kami. 

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LAMR Kepulauan Meranti," ungkap Haitiana. 

Terlihat hadir dari LAMR Kepulauan Meranti, Datuk  Datuk Misdar Efendi., Datuk Khairan Efendi,  M.Pd.I., Puan Dra.  Latifah S. Kudus,  Puan Dra.Tengku Syarifah Mashanum dan Penyelaras Bidang Humas dan Publikasi LAMR,  Datuk Ucok Alexander,  S.E.turut serta diikuti peninjau dari Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Kepulauan Meranti

Acara ditutup dengan penyerahan tanda mata dari LAMR untuk SDS Islam Al-Hikmah Selatpanjang."****

SUMBER  : HUMAS LAMR KEP.MERANTI

EDITOR    :    REDAKSI 

Peduli Masyarakat Pesisir, Sat Polairud Polres Kepulauan Meranti Gelar Program ‘JALUR’ di Desa Sesap

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN RIAU,   -

Sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir yang sulit terjangkau, Sat Polairud Polres Kepulauan Meranti melaksanakan Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR) di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kanit Gakkum Sat Polairud, IPDA Maycal Jhonson L. Tobing, bersama personel gabungan termasuk Bhabinkamtibmas dan tim medis dari Si Dokkes Polres Kepulauan Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa program ini merupakan instruksi langsung Kapolda Riau untuk menyentuh aspek sosial, kesehatan, hingga pendidikan bagi warga di wilayah perairan yang terisolir.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan perairan, tetapi juga membawa solusi nyata melalui pendekatan humanis. Lewat Program JALUR, kami ingin memastikan masyarakat pesisir merasakan kehadiran negara melalui Polri,” ujar perwakilan Sat Polairud dalam laporannya.

Dalam aksi sosial ini, polisi membagikan paket bantuan pendidikan berupa alat tulis (buku, pena, pensil, dan penghapus) kepada anak-anak nelayan di pesisir Desa Sesap guna mendukung semangat belajar mereka. 

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian ekonomi, disalurkan pula paket sembako berisi beras premium dan telur kepada warga yang membutuhkan.

Tak hanya bantuan materi, aspek kesehatan pun menjadi prioritas. Tim Si Dokkes Polres Kepulauan Meranti memberikan layanan kesehatan gratis berupa pengecekan tensi darah serta pemberian vitamin kepada masyarakat setempat.

Program JALUR ini mencakup berbagai layanan terintegrasi, mulai dari Perpustakaan Terapung, Klinik Terapung, hingga sosialisasi pencegahan tindak pidana di perairan. Kegiatan ini berakhir pada pukul 15.00 WIB dengan situasi yang aman dan kondusif.

Melalui langkah kolaboratif ini, Polres Kepulauan Meranti berharap dapat membangun ikatan emosional yang kuat dengan warga pesisir, sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum perairan Kepulauan Meranti."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

PMII Riau Apresiasi Kapolda Riau Ungkap Perburuan Gajah dan Perdagangan Satwa Dilindungi

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    — 

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Riau, Ghulam Zaky, mengapresiasi langkah tegas Kapolda Riau dalam mengungkap kasus perburuan gajah dan perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di wilayah Riau.

Menurut Zaky, keberhasilan jajaran Polda Riau membongkar praktik ilegal tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak kejahatan lingkungan yang selama ini merugikan ekosistem dan citra daerah.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Riau atas komitmen dan ketegasan dalam menindak pelaku perburuan satwa dilindungi. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bentuk tanggung jawab negara menjaga warisan hayati,” ujar Ghulam

Sebagaimana diberitakan, aparat kepolisian berhasil mengungkap praktik perburuan terhadap gajah Sumatera serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa gading, sisik trenggiling, senjata api rakitan, dan perlengkapan lainnya. Pengungkapan ini memperlihatkan adanya indikasi jaringan terorganisir dengan motif ekonomi.

Ghulam menilai, kejahatan terhadap satwa liar tidak bisa dipandang sebagai kasus kriminal biasa. Ia menyebut praktik tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem, termasuk ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa dilindungi dan stabilitas lingkungan di Riau.

“Perburuan ilegal lahir dari permintaan pasar yang masih tinggi. Karena itu, selain penindakan tegas, perlu ada edukasi publik dan pengawasan kawasan konservasi yang lebih kuat,” katanya.

Ia juga mendorong kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga konservasi, serta masyarakat sipil untuk memperkuat sistem perlindungan satwa liar di Riau.

“Momentum ini harus dijadikan pijakan untuk memperkuat komitmen bersama menjaga alam Riau. Melindungi satwa berarti menjaga keseimbangan kehidupan,” tutupnya."****

LIPUTAN       :      NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Renja 2027: Pemkab Meranti Pangkas Program Seremonial, Fokus Tekan Kemiskinan dan Stunting

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memfokuskan arah pembangunan 2027 pada program yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penguatan ekonomi wilayah kepulauan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin , saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3/2026), di Ballroom Afifa, Selatpanjang.

Dalam forum tersebut, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan yang bersifat administratif dan seremonial. Ia menekankan agar setiap program disusun berbasis data (evidence-based planning), terukur, serta selaras dengan indikator makro pembangunan daerah.

“Setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator makro daerah. Prioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan,” tegasnya.

Forum Renja ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD 2027, sekaligus ruang penyelarasan antara hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program perangkat daerah. Pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan 2027 yakni Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Tema tersebut, menurut Muzamil, mencerminkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak semata mengejar angka, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

"Perlu diingat pentingnya sinergi antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Belanja rutin dan kegiatan yang tidak memiliki dampak terukur harus dievaluasi," kata Muzamil.

Sementara itu, Kepala Bappeda litbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum mempertajam prioritas pembangunan daerah.

“Forum ini bertujuan mengharmonisasikan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program perangkat daerah. Kita mempertajam indikator kinerja serta menyepakati prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta isu-isu strategis lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

Forum Renja 2027 juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tematik, dengan harapan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti."****

(Adverorial).-

EDITOR        :    REDAKSI 

Polda Riau Tangkap Sindikat Pembunuh Gajah Tanpa Kepala

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     -

Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap kasus pembunuhan gajah Sumatera yang ditemukan tewas tanpa kepala di areal konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Sebanyak 15 orang tersangka ditangkap dalam perkara ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen penuh memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem di dalamnya, termasuk satwa liar.

"Perkara yang sedang ditangani oleh Polda Riau adalah salah satu wujud dan bukti konkret komitmen tersebut.," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edizon Isir dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Pekanbaru, Selasa (3/3/2026).

Konferensi pers dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Plt Gubernur Riau SF Haryanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk I Bareskrim Polri Irjen M Zulkarnain, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kajati Riau Sutikno, Anggota Komisi III DPR RI M Rahul, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Suparyanto, pemerhati gajah Rahel Yosi.

Johnny Isir menyampaikan penanganan kasus ini dilakukan secara scientific crime investigation. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), diketahui bahwa gajah Sumatera berusia 40 tahun tersebut mati akibat ditembak oleh pemburu satwa liar.

"Penyidikan scientific crime investigation menggabungkan analisis balistik, GPS schollar dan pemetaan jaringan pelaku. Saat ini telah diamankan 15 tersangka dan 3 orang telah ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian," jelasnya.

Ia menyampaikan pembunuhan gajah tersebut membawa duka dan luka, tidak hanya masyarakat di Provinsi Riau, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia.

"Bapak Kapolri berharap ini menjadi momentum untuk menyatukan rasa, kerangka sikap, termasuk satu tindakan memperkuat kolaborasi, menjaga keberlangsungan perlindungan satwa liar dan tumbuhan liar bagian daripada kerangka keamanan lingkungan secara utuh," tuturnya.

Dari 15 tersangka tersebut, 8 di antaranya diamankan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Sementara 7 tersangka lainnya ditangkap di luar daerah.

Para tersangka memiliki peran yang beragam, di antaranya pemotong kepala gajah, pemilik senjata api (senpi) rakitan, pemberi modal, hingga perantara transaksi gading.

Sementara itu, Polda Riau saat ini menetapkan 3 orang tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), masing-masing berinisial AN, GL, dan RB. Mereka berperan sebagai penembak dan pemotong kepala gajah serta penadah gading.

Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam akun Instagramnya telah mengungkap penangkapan para tersangka.

"Setiap jejak meninggalkan cerita dan setiap cerita meninggalkan bukti," kata Irjen Herry Heryawan.

Gajah Sumatera berusia sekitar 40 tahun itu ditemukan tinggal bangkai di areal konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada Senin (2/2/2026) malam. Gajah liar tersebut ditemukan dengan luka tembak di bagian tengkorak belakang, dengan kondisi sebagian kepala, belalai, dan gading hilang."****

LIPUTAN        :    SAD

EDITOR          :     REDAKSI 

PERKUAT KONEKTIVITAS DI SUMATRA SELATAN, HUTAMA KARYA SIAP FUNGSIONALKAN TOL PALEMBANG-BETUNG SEKSI 1-2.

SUMATRA SELATAN,    – 

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Palembang–Betung guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada periode Lebaran Tahun 2026. Kesiapan ini dilakukan seiring progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung yang hingga saat ini telah mencapai 79,40%, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam rangka memastikan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan layanan pengguna jalan pada segmen yang akan difungsionalkan. Meski berstatus fungsional, Hutama Karya menegaskan bahwa ruas yang dibuka telah melalui tahapan pengecekan dan pemenuhan aspek keselamatan, sehingga siap dilalui oleh pengguna jalan selama periode operasional yang ditetapkan. 

 

“Dalam skema fungsional yang direncanakan, Hutama Karya menyiapkan pembukaan ruas yang masih dalam tahap konstruksi sepanjang kurang lebih 53,2 kilometer, mulai dari STA 42+500 hingga STA 95+700 pada Jalur A dan Jalur B. Pengoperasian fungsional ini ditujukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat selama puncak perjalanan Lebaran 2026,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah. 

 

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Hutama Karya mempersiapkan Barrier Gate Temporary yang akan ditempatkan di STA 41+700 sebagai lokasi tapping bagi pengguna jalan tol yang telah melintasi Jalan Tol Kayuagung–Palembang. Selain itu, Hutama Karya juga menyiapkan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan di STA 71+200 pada sisi Jalur A dan Jalur B, termasuk pemenuhan utilitas pendukung seperti listrik dan air bersih agar layanan dapat berjalan optimal selama periode operasional fungsional. 

 

Untuk memastikan kelancaran operasional, Hutama Karya akan melakukan percepatan penyelesaian konstruksi pada sejumlah titik kritis yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas.

Kesiapan juga diperkuat melalui pemenuhan perangkat transaksi dan integrasi sistem di barrier gate temporary, dukungan petugas untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis, serta penyiagaan kendaraan operasional dan personel yang kompeten untuk mendukung layanan jalan tol dan penanganan kondisi darurat. 

 

Dari sisi pengaturan lalu lintas, Hutama Karya menyiapkan manajemen lalu lintas melalui pengaturan arus kendaraan yang efektif, penempatan petugas di titik-titik kritis, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kepadatan serta menjaga kelancaran perjalanan pada segmen fungsional. Hutama Karya juga memastikan ketersediaan dan keberfungsian perangkat keselamatan jalan, meliputi rambu lalu lintas, marka jalan sementara, penerangan jalan, barrier pengaman, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, informasi yang komprehensif, konsisten, dan real-time kepada masyarakat akan disampaikan terkait kondisi ruas fungsional, pola lalu lintas, akses masuk dan keluar, serta aspek keselamatan pengguna jalan melalui kanal informasi dan pengaturan lapangan yang dikelola perusahaan. 

 

“Fungsional Tol Palembang–Betung merupakan bagian dari upaya kami mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hutama Karya berkomitmen memastikan layanan berjalan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan melalui kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait,” ujar Mardiansyah. 

 

Sebagai bagian dari rangkaian persiapan tersebut, sebelumnya Hutama Karya bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Selatan juga telah melakukan pemantauan kesiapan dukungan jalur dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk memastikan layanan operasional fungsional dapat berjalan optimal selama periode Lebaran 2026. 

 

“Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung agar dapat beroperasi penuh sesuai rencana. Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari yang semula 3-4 jam menjadi hanya 1 jam saja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan dan sekitarnya,” tutupnya. 

 

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total 54,5 kilometer. Proyek ini memiliki dua Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Rengas dan Gerbang Tol Pangkalan Balai, serta mencakup pekerjaan jalan utama, simpang susun, dan struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter."****

LIPUTAN         :     RED

EDITOR           :     REDAKSI   

​​

Sinergi Pemkab dan Swasta, Bupati Asmar Resmikan Jalan Batang Malas–Tenan Sepanjang 1,8 Km

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

H.Asmar, Bupati Kepulauan Meranti, meresmikan jalan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT Imbang Tata Alam (PT ITA) di Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (04/03/2026).

Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten dan staf ahli, kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti, Camat Tebing Tinggi Barat, Kepala Desa Batang Malas, serta pimpinan PT ITA dan kontraktor pelaksana.

Deputi Area Manager PT ITA, Hadi Purnawan, menjelaskan bahwa pembangunan jalan Desa Batang Malas menuju Desa Tenan merupakan wujud sinergi perusahaan dengan pemerintah daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pembangunan dan peningkatan Jalan Gogo Batang Malas ini memiliki panjang 1.840 meter dengan lebar 4 meter. Pekerjaan kami laksanakan selama dua bulan, dimulai pada 25 Desember dan telah dilakukan inspeksi pada 24 Februari 2026,” ujarnya.

Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT Malaka Group. Hadi berharap jalan yang telah dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Batang Malas dan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk melalui berbagai program sosial lainnya seperti Safari Ramadan di tiga kecamatan dan santunan kepada sekitar 360 anak yatim.

Selain itu, PT ITA juga telah menyelesaikan sejumlah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa titik, di antaranya jalur tembus Mengkikip menuju Tanjung Palas, perbaikan jalan di area Kampung Saku Desa Lukit, Kecamatan Merbau, serta akses alternatif yang menghubungkan jalur darat dari Pekanbaru menuju Meranti melalui Pulau Padang.

“Kami berharap seluruh kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan menjadi berkah bagi perusahaan, termasuk dalam mendukung peningkatan produksi minyak pada tahun 2026,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Bupati H.Asmar menyampaikan apresiasi atas kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya merasa bangga dapat menghadiri peresmian jalan ini. Pembangunan jalan ini merupakan upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata H.Asmar.

Menurutnya, dengan diresmikannya jalan sepanjang 1,8 kilometer tersebut, akses transportasi antar desa dan kecamatan akan menjadi lebih cepat dan aman. Ia berharap infrastruktur tersebut mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H.Asmar juga menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam situasi ideal, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan sesuai kemampuan kas daerah.

“Kita mungkin menghadapi tantangan fiskal, tetapi pembangunan tetap berjalan. Kita maksimalkan potensi dan kolaborasi, termasuk melalui dukungan CSR perusahaan,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ke depan, Pemkab Meranti berencana terus memperkuat koordinasi dengan PT ITA dan perusahaan lainnya guna memastikan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan."****

(Adverorial).-

EDITOR            :    REDAKSI 

Dari PMII untuk Lingkungan: Gerakan Santri Hijau Bersama Kapolres Inhu di Ponpes Nurul Hikmah.

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HULU,    -

Semangat kepedulian terhadap lingkungan menggema di halaman Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Selasa (03/03/2026) sore. 

Dalam suasana Ramadhan yang penuh keberkahan, Kapolres Indragiri Hulu Eka Ariandy Putra memimpin langsung kegiatan penanaman pohon dan silaturahmi bersama tokoh agama serta mahasiswa dalam rangka Gerakan Santri Hijau di Kecamatan Rengat Barat.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Talang Jerinjing itu dihadiri Waka Polres Inhu Kompol Lassarus Sinaga, S.H., M.H., para Pejabat Utama Polres Inhu, Kapolsek Rengat Barat Kompol Amriadi, SH, pimpinan Ponpes Nurul Hikmah Natiqul Khoir, SH, serta perwakilan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dipimpin Fadil Irsandi bersama sembilan anggota. Sebanyak 180 santri turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diawali dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian alam. Dalam sambutannya, Ketua PMII Fadil Irsandi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polres Inhu yang menghadirkan konsep Green Policing hingga menyentuh kalangan pesantren dan mahasiswa. 

Ia menegaskan bahwa gerakan menjaga lingkungan bukan hanya isu global, tetapi juga tanggung jawab moral umat beragama.

“Mahasiswa dan santri memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan wujud kecintaan kita terhadap ciptaan Allah SWT. Kami siap bersinergi bersama Polres Inhu dalam mengampanyekan gerakan hijau ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Inhu dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, namun juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis melalui program Green Policing yang dicanangkan Polda Riau.

“Green Policing adalah pendekatan kepolisian terhadap isu lingkungan. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita,” ujar Kapolres sebagaimana disampaikan melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran.SH

Kapolres juga mengajak para santri untuk menanam minimal 25 pohon selama masa hidupnya sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam, khususnya di Riau yang kerap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ia mengingatkan para santri agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas, serta memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu demi masa depan yang gemilang.

Pimpinan Ponpes Nurul Hikmah Natiqul Khoir, SH dalam tausiyahnya turut mengutip hadis dan dalil Al-Qur’an tentang larangan merusak bumi. Ia menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah amanah yang harus dijalankan bersama.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah, mempererat ukhuwah antara kepolisian, mahasiswa, dan para santri. Acara berakhir sekira pukul 19.00 WIB.

Melalui Gerakan Santri Hijau ini, Polres Inhu berharap lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama."****

LIPUTAN       :     RED/NUR

EDITOR          :    REDAKSI