Wabup Siak, Kapolres dan Densus 88 Anti Teror Polri : Perkuat Pencegahan Paham IRET di Dunia Digital

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,      – 

Pemerintah Kabupaten Siak bersama Polres Siak dan Densus 88 Anti Teror Polri memperkuat langkah pencegahan dini terhadap penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) yang kini banyak berkembang di ruang digital.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, meski Siak dalam kondisi aman dan terkendali namun, ia meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tetap waspada dan terus melakukan sosialisasi IRET melalui media sosial.

“Alhamdulillah Siak saat ini dalam kondisi aman dan kondusif, namun upaya pencegahan tetap harus dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi seperti ini,” ujar Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Kamis (7/5/2026).

Syamsurizal menegaskan, Sosialisasi ini, memperkuat langkah pencegahan dini terhadap penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) yang kini banyak berkembang di ruang digital.

Menurutnya, pencegahan ini harus dimulai dari dua hal, yakni “Hubungan kita manusia dengan Allah (hablu minallah) dan hubungan  kita dengan sesama manusia (hablu minannas). karena jika dua hal ini kuat, insyaAllah dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik,” kata dia.

“Kami mengapresiasi peran Densus 88, ini juga menjadi tugas kita bersama agar masyarakat kita waspada terhadap paham IRET ini. Apalagi di era digital baik lewat media sosial maupun video game, jadi kita harus melakukan pencegahan dini mulai dari keluarga, seperti anak kita, lalu sekolah hingga masyarakat,” sambungnya lagi.

Sementara itu, Kasat Intel, Polres Siak yang diwakili Brigpol Omes menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham IRET di wilayah Kabupaten Siak serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Berkaitan dengan itu, kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah. 

Untuk Kabupaten Siak, kegiatan ini sudah masuk di wilayah Perawang hampir 80 persen, mencakup seluruh SMA dan SMP. Di Kecamatan Siak sendiri, kami juga sudah masuk ke beberapa sekolah tingkat SMA dan SMP. InsyaAllah akan terus kami lanjutkan dan kami ratakan agar dapat terselesaikan dengan baik,” terangnya."

Narasumber Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Brigpol Bayu Oktara, menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan pencegahan dengan target zero attack melalui strategi pendekatan tanpa penindakan hukum (non-penal).

“Ideologi teror bisa menyasar siapa saja, tanpa memandang agama, latar belakang pekerjaan maupun pendidikan. Pendekatan kami saat ini adalah pencegahan melalui non-penal, dengan fokus sosialisasi dan pembinaan menuju target zero attack,” jelasnya.

Menurutnya, apabila ditemukan individu yang mulai terpapar paham radikal, maka akan dilakukan pendekatan pembinaan dan pendampingan agar tidak berkembang ke arah yang lebih ekstrem.

“Jika ada yang terindikasi, kami lakukan pendekatan dan pembinaan. Kami coba mediasi, dirangkul, dan arahkan agar mereka bisa kembali ke pemahaman yang benar,” tambah nya.

Ia juga menjelaskan, proses penyebaran paham radikal umumnya terjadi bertahap, dimulai dari intoleransi yaitu sikap tidak menerima perbedaan atau pandangan orang lain, berkembang menjadi radikal, hingga berpotensi aksi teror jika tidak dicegah sejak dini. Kelompok yang kerap menjadi sasaran adalah generasi muda, terutama yang sedang dalam proses pencarian jati diri.

“Pelaku teror menargetkan pemuda yang sedang mencari jati diri. Saat ini penyebaran paham radikal juga banyak melalui media sosial, mereka tidak lagi datang dari rumah ke rumah, tetapi masuk lewat ruang digital,” ucapnya.

Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak yang berperan dalam membantu penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak dalam mendistribusikan pesan pencegahan melalui media sosial agar lebih mudah dipahami masyarakat dan menjangkau lebih luas, jadi kita jangan sampai lengah, kita tidak boleh kalah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat dilakukan aparat semata, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Siak, TNI, Polri, stakeholder, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat semakin kuat dalam mencegah paham radikal demi menjaga Kabupaten Siak tetap aman dan kondusif."****

PENULIS      :     RUSTAM

EDITOR        :     REDAKSI 

Tokoh Pemuda Rantau Kopar Desak Penanganan Serius Pasca Penggerebekan Narkoba di Kecamatan Rantau Kopar.

KabarPesisirNews.Com

ROKAN HILIR RIAU,    -

Tokoh Pemuda Rantau Kopar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Harian Himpunan Pemuda Mahasiswa Melayu Rokan Hilir (HPMM Rohil), M. Ilham Ali, menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya penggerebekan terkait dugaan aktivitas narkoba di Kecamatan Rantau Kopar.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi masyarakat bahwa ancaman peredaran narkoba di wilayah Rantau Kopar sudah sangat meresahkan dan berpotensi merusak masa depan generasi muda.

“Kami menilai persoalan narkoba ini bukan lagi persoalan biasa. Ini adalah ancaman nyata yang harus ditangani secara serius, cepat, dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” ujar M. Ilham Ali dalam keterangannya.

Ia juga mendesak aparat kepolisian agar segera melakukan tindakan tegas terhadap seluruh jaringan narkoba yang diduga beroperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di Kecamatan Rantau Kopar.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap seluruh bandar narkoba di Rokan Hilir, khususnya di Kecamatan Rantau Kopar. Jangan sampai wilayah ini menjadi tempat tumbuh suburnya peredaran narkotika,” tegasnya.

Selain itu, M. Ilham Ali meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kepolisian Sektor Rantau Kopar terkait dugaan adanya oknum yang dinilai tidak serius dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

“Kami meminta Kapolda Riau untuk mencopot Kapolsek Rantau Kopar beserta jajaran yang terbukti terlibat ataupun membekingi aktivitas peredaran narkoba di Kecamatan Rantau Kopar. agar segera dicopot dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ada dugaan keterlibatan oknum aparat, maka harus diusut secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk dorongan agar aparat penegak hukum melakukan pembenahan internal serta memastikan tidak ada pihak yang melindungi jaringan peredaran narkoba di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPH HPMM Rohil juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mengambil langkah-langkah yang melanggar hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Kami memahami keresahan masyarakat terhadap maraknya narkoba. Namun kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mari bersama-sama mengawal persoalan ini secara bijak dan tetap mempercayakan proses penegakan hukum kepada pihak berwenang,” tambahnya.

Ia juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah setempat untuk bersama-sama memperkuat pengawasan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap bahaya narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkotika.

“HPMM Rohil bersama masyarakat akan terus mendukung langkah pemberantasan narkoba demi menyelamatkan generasi muda dan menjaga marwah daerah,” tutupnya."****

LIPUTAN        :     NURHADI 

EDITOR           :    REDAKSI 

Polda Riau Launching Riau Bhayangkara Run 2026, Kapolda Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan dan Perkuat Persatuan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     -

Polda Riau resmi meluncurkan Riau Bhayangkara Run 2026 pada kegiatan Car Free Day di Kota Pekanbaru, Minggu (10/5/2026). Event olahraga tahunan tersebut mengusung tagline *“Run With Purpose, Move Forward With Riau”* akan mencapai puncaknya pada 19 Juli 2026 mendatang di Mapolda Riau.

Kapolda Riau Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. dalam sambutannya menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run menjadi momentum untuk membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat.

Menurut Irjen Herry, masyarakat perlu memperkuat kesadaran bersama menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2026. Berdasarkan informasi BMKG, kata dia, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan *"Super El Nino"* yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.

Tahun ini, Riau Bhayangkara Run (RBR) ke-4 mengusung tema besar untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan masyarakat melalui olahraga sekaligus membangun kepedulian terhadap lingkungan

Selain kampanye peduli lingkungan, kegiatan tersebut juga membawa pesan sosial terkait pentingnya menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba serta mendorong pola hidup sehat melalui olahraga. 

Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A. mengatakan kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial dan kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

“Riau Bhayangkara Run bukan hanya tentang berlari, tetapi bagaimana kita bergerak bersama untuk Riau yang lebih baik,” ujar Daniel.

Riau Bhayangkara Run 2026 akan mempertandingkan tiga kategori, yakni Half Marathon 21 kilometer nasional dan internasional dengan start pukul 05.30 WIB, kategori 10 kilometer pukul 05.45 WIB, serta 5 kilometer pukul 06.00 WIB.

Race Director Muhammad Ksatria Bakti Nagara mengatakan seluruh aspek teknis pelaksanaan telah dipersiapkan sesuai standar event nasional, mulai dari registrasi peserta hingga sistem keselamatan.

Panitia juga menyediakan fasilitas berupa jersey premium, timing chip, nomor peserta (BIB), medali finisher, merchandise sponsor, hingga jaket finisher khusus kategori Half Marathon 21K.

Selain itu, panitia menyiapkan pos kesehatan, ambulans siaga, water station, serta simulasi pengaturan arus peserta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan nyaman.

Ketua Event Organizer, Rissandro Dian Pratama menambahkan pihak penyelenggara juga menyiapkan sejumlah hiburan pendukung yang akan diumumkan melalui media sosial resmi kegiatan.

Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan berlangsung pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui WA ke no 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau."****

SUMBER    :   BID HUMAS POLDA RIAU

EDITOR      :   REDAKSI 

Terkait PT Pelindo dan PT KIMI di Perawang : DPRD Siak Gelar RDP Lintas Komisi

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,    -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak gelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Kharisma Inti Mitra Indonesia (KIMI), di ruang rapat Banggar Gedung Panglima Ghimbam, Jumat (8/5/2026).

Pada rapat ini, menghadirkan Ketua dan Anggota Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pejuang Buruh (AMMPUH) beserta OPD terkait. Diikuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak.

Berdasarkan pantauan , rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi ini dihadiri langsung oleh Kadis PUPR, Ardi Irfandi, Kasatpol PP, Syamsurizal, Kepala DPMPTSP Siak, Suparni, Sekertaris DLHK, Kadishub Siak melalui Kasi Umum KLO Ali Sahbana, tokoh masyarakat serta beberapa awak media yang meliput jalannya rapat.

Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Nia Sari Sihotang SH dan dihadiri pimpinan serta Anggota lintas komisi lainnya. 

Selanjutnya, Wakil Ketua I H Syarif SAg MH, Wakil Ketua II Laiskar Jaya, Ketua Komisi III Ridho Rizki, Anggota Komisi II Soma Imam Suryadi SE, Dona Sri Utami AMd, Anggota Komisi III Sabar Dh Sinaga.

"Kesimpulannya hari ini, kita tentukan setelah turun ke lapangan," kata Sabar DH Sinaga.

Dalam RDP kali ini terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain, kejelasan mengenai legalitas dan perizinan PT KIMI yang beroperasi di wilayah PT Pelindo Regional I Petikemas Perawang.

Termasuk , peninjauan kesesuaian lokasi kerja dengan izin yang di keluarkan, melakukan evaluasi tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Siak. Mengakui hak serikat buruh dan mau memberikan kesempatan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Siak dan bersama mencarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak.

"Kami berharap kepada OPD terkait agar proaktif dalam menyikapi perihal ini," tegas  Nia Sari Sihotang.

Aliansi AMMPUH menaruh harapan kepada seluruh stakeholder yang hadir agar dapat bersama-sama meninjau, meneliti perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sejauh ini.

Menurut AMMPUH, sangat signifikan dapat meningkatkan PAD melalui restribusi dan pajak-pajak lainnya dari kegiatan serta operasional yang dilakukan perusahaan di wilayah Kabupaten Siak.

"Tentunya ini menjadi tanggungjawab kita semua, baik terkait lingkungan terutama pencemaran pada aliran sungai Siak, saya sangat prihatin kalau persoalan sungai ini," jelas Laiskar Jaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Siak menyambut baik dan segera membentuk tim Yustisi yang akan dipimpin oleh Kasatpol PP yang siap langsung turun kelapangan, jika ada laporan terkait aktivitas maupun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut."****

LIPUTAN        :       RUSTAM 

EDITOR          :        REDAKSI

JTTS HIDUPKAN RATUSAN UMKM DI SUMATRA, HUTAMA KARYA PERKUAT PERAN REST AREA SEBAGAI RUANG EKONOMI LOKAL

KabarPesisirNews.Com

SUMATRA,     -

Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tidak hanya berperan sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

 

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa rest area memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, rest area juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antarwilayah di Sumatra.

 

“JTTS tidak hanya kami hadirkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Melalui rest area, pelaku UMKM lokal memiliki ruang untuk memasarkan produk, memperluas jaringan pelanggan, dan ikut tumbuh bersama meningkatnya konektivitas antarwilayah di Sumatra,” ujar Iwan.

 

Saat ini, terdapat lebih dari 460 UMKM yang telah mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS. Kehadiran para pelaku UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya Hutama Karya dalam memastikan manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya melalui peningkatan konektivitas, tetapi juga melalui penciptaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di sekitar wilayah operasional jalan tol.

 

Dalam pengelolaan rest area, Hutama Karya memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan pelaku usaha lokal. Sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2023 yang menetapkan alokasi lahan untuk UMKM paling sedikit 30% dari total luas area komersial, Hutama Karya memberikan ruang lebih besar dengan memprioritaskan sekitar 70% tenant rest area bagi pelaku UMKM, mulai dari kuliner khas daerah, produk lokal, hingga berbagai kebutuhan pengguna jalan.

 

Program pemberdayaan UMKM di rest area JTTS juga menjadi salah satu upaya Hutama Karya dalam membuka akses usaha yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal. Melalui program ini, UMKM mendapatkan kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih besar, memanfaatkan ruang usaha dengan biaya sewa yang lebih terjangkau dibandingkan tarif komersial, serta memperoleh berbagai dukungan pengembangan usaha.

 

Tidak hanya menyediakan fasilitas berjualan, Hutama Karya juga memberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas bisnis para pelaku UMKM. Bekerja sama dengan mitra pembinaaan UMKM dalam pendampingan berbagai kegiatan, mulai dari demo masak produk unggulan, penerapan pembayaran digital melalui QRIS, pendampingan penyusunan laporan keuangan, penyediaan buku menu, hingga pelatihan promosi produk. Sejak 2023, sekitar 170 UMKM telah mengikuti program peningkatan keterampilan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

 

Selain itu, Hutama Karya turut menggandeng pemerintah daerah dalam penyediaan lokasi promosi dan penjualan produk khas daerah tanpa dikenakan biaya. Inisiatif ini menjadi bagian dari pendekatan _community development_ yang dijalankan perusahaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah operasional JTTS.

 

Dari sisi permodalan, Hutama Karya juga berkolaborasi dengan Bank BRI dalam penyaluran dukungan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Melalui berbagai langkah tersebut, Hutama Karya berkomitmen untuk memastikan program pemberdayaan UMKM terus berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan tol, serta mendorong UMKM lokal agar semakin berkembang dan naik kelas.

 

Sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, Plt. _Executive Vice President_ (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Ni Putu Oki Wirastuti beserta jajaran turut meninjau langsung salah satu rest area JTTS, yaitu Rest Area KM 163 Jalur A Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung pada Rabu (6/5). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, kualitas layanan, serta peluang pengembangan tenant UMKM agar keberadaan rest area semakin memberikan manfaat bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

 

Lebih lanjut, dalam mendukung penguatan UMKM lokal, Hutama Karya turut menghadirkan program keringanan biaya sewa tenant di rest area JTTS melalui promo diskon sebesar 50%. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha di lokasi strategis yang berada di sepanjang koridor JTTS.

 

“Melalui program ini, kami ingin memberikan ruang yang lebih terbuka bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Rest area JTTS memiliki potensi ekonomi yang besar karena menjadi titik singgah pengguna jalan, sehingga kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan usaha lokal,” tambah Iwan.

 

Adapun skema promo tersebut berlaku bagi tenant yang melakukan penyewaan dengan minimal masa sewa selama 3 (tiga) bulan, dimana nantinya akan memperoleh masa sewa tambahan menjadi 6 (enam) bulan, begitupun bagi tenant yang menyewa selama 6 (enam) bulan akan mendapatkan masa sewa 1 (satu) tahun dan berlaku dengan kelipatan yang sama. Dengan keringanan ini, pelaku usaha memiliki waktu yang lebih panjang untuk memperkenalkan produk, membangun pelanggan, serta mengoptimalkan peluang bisnis di rest area JTTS.

 

Rest area JTTS juga didukung berbagai fasilitas bagi pengguna jalan, mulai dari toilet bersih, masjid yang nyaman, area parkir luas, hingga area duduk yang memadai. Dengan fasilitas tersebut, rest area tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang potensial bagi UMKM.

 

“Tenant tidak hanya memperoleh biaya sewa yang lebih terjangkau, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh di pasar yang potensial. Hutama Karya akan terus memperkuat peran rest area sebagai ruang ekonomi produktif yang memberi manfaat bagi UMKM, pengguna jalan tol, dan masyarakat sekitar,” tutup Iwan.

 

Sebagai tambahan informasi, saat ini terdapat lebih dari 460 UMKM yang mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS, di antaranya tersebar pada Ruas Sigli–Banda Aceh, Binjai–Langsa, Indrapura–Kisaran, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar, Padang–Sicincin, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Indralaya–Prabumulih, serta Bengkulu–Taba Penanjung.

 

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pengguna jalan diimbau untuk beristirahat di rest area apabila merasa lelah atau mengantuk, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan. Untuk informasi terkini terkait kondisi lalu lintas dan layanan jalan tol Hutama Karya, pengguna jalan dapat memantau media sosial resmi _@HutamaKaryaTollroad_, serta mengakses aplikasi _Mozy_ yang tersedia di _App Store_ maupun _Play Store."****

LIPUTAN         :    RED

EDITOR            :   REDAKSI 

 

  

Kolaborasi Polsek Tualang dan Ponpes Fataha Hijaukan Lingkungan Lewat Green Policing

KabarPesisirNews.Com

PERAWANG SIAK RIAU,   -

Dalam rangka mendukung program Green Policing Polri serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Polsek Tualang melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lingkungan Pondok Pesantren Fataha, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiyono, S.H., M.H., bersama personel Polsek Tualang dan melibatkan pihak KUA Tualang, pengurus pondok pesantren, serta para santri dan santriah Ponpes Fataha.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Panit Binmas Iptu Sugeng Moshari, S.H., Kepala KUA Tualang Andri, S.Ag., M.H., Ps Kasi Humas Aiptu Jonas Hasiholan, S.H., Kasium Aiptu Restu Adi Putra, S.H., M.H., Bhabinkamtibmas Kampung Maredan Barat Aipda Azwan Har, Ketua Ponpes Fataha Ustadz Drs. KH. Chairul Ahyar, serta penceramah Ustadz Rinaldi, S.Ag."****

LIPUTAN SIAK      :    ANGGA 

EDITOR                  :    REDAKSI 

SINERGI HUTAMA KARYA BERSAMA KEJAKSAAN AGUNG, KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH PERCEPAT PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL DI SUMATRA SELATAN

KabarPesisirNews.Com

SUMATRA SELATAN,     -

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku tim pengamanan proyek strategis bersinergi dengan jajaran kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri setempat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan untuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol di Sumatra Selatan pada Rabu (6/5).

 

Rapat koordinasi ini menjadi bentuk sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol yang berada di Provinsi Sumatra Selatan, diantaranya yaitu Ruas Palembang–Betung, Ruas Betung–Tempino–Jambi, serta rencana pembangunan Ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), diharapkan berbagai tantangan pengadaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan proyek berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat konektivitas bagi masyarakat.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Apriadi, Direktur Pengadaan Tanah ATR/BPN Unu Ibnudin, Kasubdit IV.A Kejaksaan Agung Imran Yusuf, Asisten I Pemerintah Kota Palembang Sulaiman, serta jajaran _Project Director_ Hutama Karya, yakni _Project Director_ Betung–Tempino–Jambi Seksi 1A Sarjono, _Project Director_ Betung–Tempino–Jambi Seksi 2B Khrisna Aditya Yudha, _Project Director_ Palembang–Betung Seksi 1–2 Fakhrudin Hariyanto, Project Director Palembang–Betung Seksi Struktur Dinny Suryakencana, Project Director Palembang–Betung Seksi 3 Bambang Hendrarto, serta _Project Director_ ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya Budi Binawan.

 

Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak membahas langkah strategis percepatan penyelesaian lahan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta dukungan terhadap proses administrasi dan legalitas pengadaan tanah agar pembangunan proyek dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

 

Plt _Executive Vice President_ (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada aspek pengadaan lahan.

 

“Melalui koordinasi yang intensif dan kolaboratif, Hutama Karya berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih optimal sehingga pembangunan jalan tol dapat diselesaikan sesuai target dan segera memberikan manfaat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana target operasional ruas Palembang-Betung dan Betung-jambi seksi 1 yang ditetapkan pemerintah adalah akhir tahun 2026, untuk memenuhi target dimaksud pengadaan tanah dapat diselesaikan pada Juni 2026, sehingga pada bulan Juli 2026 kegiatan konstruksi pada lokasi-lokasi tersebut sudah dapat dilakukan,” ujar Hamdani.

 

Saat ini, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung mencapai 81,99% dengan progres pembebasan lahan sebesar 87,45%. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi mencapai 46,14% dengan progres pembebasan lahan sebesar 61,62%. Adapun ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya saat ini masih berada dalam tahap pembebasan lahan.

 

”Kami berharap dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin guna mempercepat penyelesaian proyek jalan tol di Sumatra Selatan sebagai bagian dari pengembangan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Sumatra,” tutup Hamdani."****

LIPUTAN         :    RED

EDITOR            :   REDAKSI 

 

1000 Siswa TK dan PAUD Ikuti Pawai Karnaval Hardiknas 2026 di Selatpanjang

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Sebanyak 1000 siswa TK dan PAUD mengikuti Pawai Karnaval Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digelar di Jalan Merdeka, Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi, Sabtu (9/5/2026).

Pawai yang diikuti anak-anak dari 26 lembaga PAUD se-Kecamatan Tebingtinggi itu dilepas oleh Bupati Kepulauan Meranti, diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Atan Ibrahim.

Dalam sambutannya, Atan Ibrahim menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia–Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kecamatan Tebingtinggi yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan karnaval menjadi salah satu upaya menanamkan rasa cinta tanah air dan membentuk karakter anak sejak usia dini.

“Melalui kegiatan positif ini, kita ingin menumbuhkan kecintaan kepada bangsa dan negara sejak dini, sekaligus membentuk anak-anak menjadi generasi yang hebat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu, keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan PAUD.

Atan juga menekankan pentingnya dukungan orang tua dalam membentuk pendidikan karakter dan etika anak agar lahir generasi penerus yang lebih baik di masa mendatang.

“Kita berharap semua pihak terus mendukung para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, baik formal maupun nonformal, agar mereka dapat menjalankan tugas mulianya dalam mencerdaskan anak bangsa serta mewujudkan generasi Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karnaval PAUD 2026, Hafizah, S.Pd.AUD mengatakan, kegiatan tahun ini mengusung tema “Laskar Cilik Nusantara: Merajut Karya di Hari Pendidikan”.

Menurutnya, tema tersebut menggambarkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang sejak dini didorong untuk kreatif, percaya diri, dan mampu mengekspresikan jati dirinya.

“Merajut karya bermakna bahwa pendidikan bukan hanya soal menghafal, tetapi juga tentang kreativitas, ekspresi, dan keberanian menunjukkan jati diri sejak usia dini,” ungkapnya.

Selain diikuti ribuan peserta didik, kegiatan itu juga melibatkan sekitar 150 guru dan tenaga kependidikan PAUD."****

SUMBER  :    PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR    :    REDAKSI 

Geger! Poldasu Incar Dugaan Korupsi Miliaran Proyek SPKLU di PLN UID Sumut

KabarPesisirNews.Com

MEDAN SUMUT,     - 

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara geger, menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi miliarn rupiah di balik proyek pembangunan sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Kasus ini semakin membuat pejabat PLN di Sumut semakin ketar-ketir, setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus mulai melakukan penyelidikan. Bahkan sejumlah pihak sudah mulai diminta keterangan.

Sumber layak dipercaya di Poldasu menyebutkan, bahwa kasus yang kini menjadi target adalah proyek pembangunan SPKLU di sejumlah PLN UP3, Tahun Anggaran 2024-2025.

"Inikan proyek PLN UID Sumut yang diserahkan ke beberapa UP3 pengerjaannya," ungkap sumber.

Dijelaskan pula bahwa, hal sensitif yang kini menjadi target terkait proyek yang tidak melalui proses lelang secara terbuka. Namun belakangan terendus kecurangan dibalik praktik paket proyek tersebut. 

"Di PLN, harusnya sesuai aturan, untuk proyek dengan pagu dibatas 300 juta, dilelang terbuka. Tapi informasinya proyek ini dipecah-pecah untuk tiap item sehingga paket proyeknya jadi kecil. Misalnya di PLN UP3 Binjai, proyek itu dibuat dalam dua paket, sehingga nilainya jadi kecil. Untuk satu paket seperti pembangunan shelter SPKLU, tidak sampai 200 juta, kemudian sisanya paket untuk penyediaan mesinnya. Kan kalau tidak sampai 300 juta bisa penunjukan langsung atau PL," urai sumber.

"Ini yang menyalahi aturan diizinkan. Kenapa paket proyek miliaran tidak dilelang malah diturunkan ke UP3, padahal inikan program PLN UID Sumut. Di samping itu isunya untuk ahelter SPKLU ini juga tanpa kontrak anggaran," imbuhnya.

Sementara itu, GM PLN UID Sumut Mundhakir yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp,  hanya membaca pesan yang dikirim tanpa respons. 

Begitu juga MSB Komunikasi PLN UID Sumut Darma Saputra yang juga memilih bungkam."****

LIPUTAN       :    RED

EDITOR          :    REDAKSI 

Promosi Digital Pariwisata Digencarkan, Meranti Bidik Status KSPN dan Wisata Mendunia

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat promosi sektor pariwisata melalui media digital. Hal itu ditandai dengan digelarnya kegiatan Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Media Sosial di Ballroom Grand Meranti Hotel, Sabtu (9/5/2026) pagi.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pemasaran tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Bakhri.

Acara berlangsung antusias dengan agenda pemaparan strategi branding digital, diskusi interaktif, hingga penguatan promosi destinasi wisata melalui media sosial.

Dalam sambutannya, Saiful Bakhri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata RI dan Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, yang telah memilih Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Bapak Hendry Munief yang telah hadir di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini,” ujarnya.

Menurut Saiful, promosi berbasis digital memiliki dampak besar terhadap peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan keberhasilan Festival Perang Air yang masuk dalam Karisma Event Nusantara sebagai bukti kuatnya pengaruh promosi digital terhadap sektor pariwisata daerah.

“Festival Perang Air berhasil menarik lebih kurang 21 ribu kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Saiful juga berharap dukungan pemerintah pusat terus mengalir bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah perbatasan, termasuk mendorong Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Kami berharap Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional agar pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata semakin optimal,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Johan Eka Safju, menegaskan transformasi promosi dari metode konvensional menuju digital merupakan langkah penting dalam memperkuat branding pariwisata Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pelaku pariwisata memanfaatkan media sosial sebagai sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata daerah,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menilai sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Pariwisata bukan hanya tentang destinasi, tetapi sektor yang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat mulai dari transportasi, kuliner, penginapan hingga ekonomi kreatif,” ujarnya.

Ia mendorong agar pengembangan pariwisata di Kepulauan Meranti terus diperkuat melalui penyelenggaraan event yang konsisten dan promosi digital yang masif.

“Kita ingin pariwisata di Kepulauan Meranti terus berkembang melalui event-event yang konsisten dan promosi digital yang kuat sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta dari berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari kalangan pemuda, generasi Z, tokoh masyarakat, hingga pelaku pariwisata.

Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan pemaparan strategi pemasaran digital guna memperkuat citra Wonderful Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER       :   PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR         :   REDAKSI 

Sesuai hasil Rapat Internal, PD IWO INHU Resmi Laporkan Bujang Mas Ke Mapolres Inhu

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HULU RIAU,   -

Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau resmi membuat laporan atas pencatutan nama Wartawan sebagai penerima Upeti Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ke Mapolres Indragiri Hulu.

Ketua PD IWO INHU Rudi Walker Purba dan belasan anggota IWO Inhu mendatangi SPKT Polres Inhu pada Sabtu (9/5) sekira pukul 14.00 Wib.

Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan karena sudah mencoreng dan merusak nama baik wartawan yang dilakukan oleh salah seorang pengepul PETI berinisial BM alias Bujang Mas.

"Melalui laporan ini, kami berharap pihak berwajib dapat segera melakukan tindakan hukum tegas dan transparan," ucap Rudi kepada awak media.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, bahwa pencatutan nama Wartawan sebagai penerima Upeti setiap bulan supaya bungkam akan kegiatan ilegal itu (PETI-red) merupakan perbuatan pencorengan nama baik wartawan.

"Bujang Mas harus bertanggungjawab atas segala pernyataannya yang beredar di beberapa media online, yang menyebut nama-nama wartawan secara jelas sebagai penerima upeti," jelasnya.

Salah seorang wartawan bernama Pinten Sitorus juga memberikan pernyataan atas namanya yang juga masuk daftar penerima jatah upeti.

"Saya selama ini tidak ada menerima jatah apapun dari aktivitas PETI di Inhu, kok nama saya masuk dalam daftar. Apa maksudnya ? Saya tidak terima," ucapnya.

Aktivitas PETI yang masih terus beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu harus segera diberantas. "Kepada DPRD Inhu dan APH agar segera membasmi kegiatan ilegal itu, ini tidak boleh dibiarkan," imbuh Pinten.

Beberapa Wartawan mencoba konfirmasi ke Bujang Mas melalui via seluler dan pesan WhatsApp tetap tidak mendapat jawaban.

"Dalang dibalik pencatutan nama-nama wartawan harus segera diungkap dan jika terbukti adanya penyetoran dari Bujang Mas kepada oknum wartawan tertentu itu harus diproses hukum." Pungkas Rudi."****

SUMBER      :    PD IWO INHU

EDITOR        :    REDAKSI