Kapolda Riau Warning Keras Anggota: Terlibat Narkoba Tak Ada Ampun, Pengguna hingga Pengedar Ditindak Tegas

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    - 

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Riau dan jajaran Polres agar tidak terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti menjadi pengguna ataupun pengedar narkoba.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi Jam Pimpinan di Lapangan Apel Mapolda Riau, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama (PJU), serta personel Polda Riau.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga sikap tampang, perilaku, etika berkomunikasi, serta cara berinteraksi dengan pimpinan, sesama anggota dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada sikap arogan dalam lingkungan organisasi. Setiap pimpinan harus menghargai kerja keras bawahannya, sementara seluruh personel wajib menjaga etika dan saling menghormati.

“Lupakan yang lalu, kita lihat ke depan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda meminta jajaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama mengantisipasi banjir dan genangan di wilayah rawan, khususnya Kota Pekanbaru. Personel yang bertugas di lapangan juga diminta mempersiapkan perlengkapan keselamatan dan memastikan kendaraan serta administrasi perorangan dalam kondisi lengkap.

Terkait persoalan narkoba, Kapolda mengaku masih menerima informasi adanya anggota yang terlibat, bahkan menjadi pengedar. Ia menegaskan pengguna narkoba akan dikenakan sanksi demosi selama tiga tahun, sedangkan pengedar akan dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Tidak ada ampun untuk para pengguna maupun pengedar narkoba. Bagaimana kita akan melakukan tindakan terhadap narkoba di masyarakat kalau di internal sendiri masih ada anggota yang bermain dengan barang haram tersebut,” tegasnya.

Kapolda juga menyiapkan pola pembinaan khusus bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Setelah menjalani penempatan khusus (patsus) dan proses penindakan, personel tersebut akan menjalani pembinaan di lingkungan Satbrimob dengan pengawasan melekat dari Provos. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menginstruksikan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik di lingkungan Polda Riau dan Polres jajaran, baik oleh personel maupun masyarakat yang berkunjung. Kabid Propam diminta melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai ketentuan.

Kapolda juga mengingatkan bahwa Polri merupakan pejuang kemanusiaan yang harus hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia meminta seluruh personel mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan.

Tak kalah penting, personel dan keluarganya diminta bijak menggunakan media sosial serta menghindari unggahan maupun komentar yang dapat menimbulkan persoalan, khususnya terkait kebijakan pemerintah.

Menutup arahannya, Kapolda meminta seluruh jajaran menjadikan momentum tersebut sebagai langkah memperbaiki diri, meningkatkan disiplin, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadikan polisi benar-benar dipercaya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkasnya."****

SUMBER     :  BID HUMAS POLDA RIAU

EDITOR       :  REDAKSI 

Jangan Asal Tangkap, DPRD Meranti Soroti Penangkapan Kayu Perumahan oleh Bea Cukai

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Pengamanan kapal pengangkut sekitar 18 ton kayu olahan yang disebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah masyarakat penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian dari DPRD setempat.

Kapal yang mengangkut kayu tersebut diketahui berlayar dari Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat, menuju Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. Kapal itu dikabarkan diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bea Cukai Riau-Kepri pada Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kayu olahan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat penerima manfaat program BSPS Merah Putih, yang merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, meminta agar penanganan persoalan tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat penerima bantuan perumahan.

Kepada wartawan Senin (2/11/2026), Syaifi mengatakan, aparat terkait perlu memberikan solusi agar persoalan pengangkutan kayu tidak menghambat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Seharusnya program ini didukung, jangan asal tangkap saja. Pihak Bea Cukai harus mencari solusi bagaimana kayu untuk pembangunan perumahan dari program Presiden ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai penerima manfaat," ujarnya.

Menurut Syaifi, kayu tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya bukan untuk dibawa ke luar daerah atau kepentingan ekspor, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat setempat.

"Ini program Presiden, tetapi kayunya justru ditangkap. Bahan ini bukan untuk dibawa keluar, melainkan untuk kebutuhan lokal. Kalau semuanya ditangkap, masyarakat yang membutuhkan bahan untuk membangun rumah harus menggunakan apa?" katanya.

Ia juga meminta agar kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun rumah menggunakan material permanen seperti batu dan beton. Karena itu, ketersediaan bahan bangunan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat perlu diperhatikan.

"Harus melihat kondisi masyarakat juga. Apakah semuanya mampu membangun rumah dari batu? Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan seperti itu. Ini untuk membangun rumah melalui bantuan pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, Syaifi meminta Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Bea dan Cukai di wilayah Riau, khususnya dalam menangani pengangkutan material yang menurut keterangan pihak terkait diperuntukkan bagi program bantuan pemerintah.

"Kami meminta Menteri Keuangan RI mengevaluasi kinerja Bea dan Cukai Riau. Ini bahan untuk menyukseskan program Presiden, mengapa justru dipersulit? Kalau memang ingin melakukan penertiban, silakan tertibkan pengangkutan kayu yang dibawa keluar untuk kepentingan ekspor," tegasnya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi persyaratan kelayakan hunian.

Pelaksanaan bantuan perumahan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk regulasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam hal ini, Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 perlu menjadi salah satu rujukan dalam memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, sepanjang substansi dan ruang lingkup pengaturannya memang berkaitan dengan program BSPS yang dimaksud.

Namun, keberadaan program bantuan pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan ketentuan administrasi, legalitas asal-usul kayu, serta dokumen pengangkutan hasil hutan yang berlaku.

Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kelengkapan dokumen kayu, dokumen pengangkutan, dasar hukum pengamanan kapal, serta status hukum muatan yang diamankan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bea Cukai Riau-Kepri mengenai alasan pengamanan kapal beserta muatan sekitar 18 ton kayu olahan tersebut.

Klarifikasi dari pihak Bea Cukai diperlukan untuk mengetahui apakah pengamanan dilakukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, ketentuan kepabeanan, dokumen pengangkutan, atau aspek hukum lainnya.

Penegakan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kepastian hukum dan penyelesaian persoalan secara transparan juga diperlukan agar masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan akibat terhambatnya penyediaan material pembangunan rumah.

Pemerintah daerah, instansi terkait, penyedia material, serta pelaksana program BSPS diharapkan dapat berkoordinasi untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum tetap berjalan, sementara hak masyarakat untuk memperoleh manfaat program bantuan perumahan juga dapat terlindungi."****

LIPUTAN       :      ALDO

EDITOR          :      REDAKSI 

ITS MERANTI SIAP KOLABORASI DENGAN PPJS ORI RIAU MEMPERKUAT KOORDINASI & SOSIALISASI PROGRAM.

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti siap berkolaborasi dengan Pos Perlindungan Jaminan Sosial Organisasi Rakyat Indonesia (PPJS ORI) DPD Riau untuk memperkuat program kerja masing masing.

Hal ini terungkap oleh ketua PPJS ORI DPD Riau dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes sesaat setelah Rakor Nasional secara virtual se-Indonesia, Minggu (01/11/2026). Rapat dipimpin oleh Sekjen ORI Ferri Nurzarli,SE.,SH.

Dr H Misri Hasanto melaporkan beberapa kegiatan PPJS ORI Riau, diantaranya : Donor Darah, Medical Check Up Gratis, Konsultasi Kesehatan Gratis, Pembagian Masker saat kabut asap melanda Riau, membuka Posko Perlindungan Jaminan Sosial, dan Diklat UMKM berskala Nasional.

Yang menariknya PPJS ORI Riau juga melakukan kolaborasi dengan salah satu Perguruan Tinggi ITS Meranti, dimana pemberdayaan masyarakat akan terpadu melalui sosialisasi program. Sehingga hak hak perlindungan jaminan sosial akan terakomodir, termasuk hak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa dan mahasiswa, ujar dr Misri.

Lebih lanjut dr Misri menjelaskan, tugas utama PPJS ORI di Daerah Daerah adalah memberikan informasi & edukasi terkait hak dan kewajiban program jaminan sosial, melayani & menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan, dan mendampingi masyarakat mendapatkan hak jaminan sosial.

Selanjutnya membantu masyarakat dalam hal administrasi & pelayanan jaminan sosial, melakukan advokasi terhadap masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh haknya, membangun koordinasi dengan instansi pemerintah, BPJS, Rumah Sakit, Perusahaan, Serikat Pekerja dan lainnya, serta membuat laporan berkala, ujar ketua dr H Misri.

Erick Suryadi Ketua DPD ORI Riau sangat menyambut baik program yang telah dilaksanakan oleh Ketua PPJS DPD Riau dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes. Memang benar kami telah memulai beberapa program PPJS ORI Riau, namun tentu masih banyak kekurangan yang masih kami benahi, ujar ketua Erick."****

LIPUTAN        :     RED

EDITOR           :     REDAKSI 

Bupati Asmar Pimpin PKB Meranti, Serukan Persatuan dan Kolaborasi Bangun Daerah

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031. Pengukuhan berlangsung di Afifa Ballroom Selatpanjang, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, unsur Forkopimda, jajaran KPU dan Bawaslu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Meranti, serta pimpinan partai politik.

Dalam sambutannya, Asmar mengajak seluruh kader PKB untuk memperkuat peran organisasi dengan hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, memahami persoalan, serta berkontribusi menghadirkan solusi.

“Jadikan PKB sebagai rumah perjuangan yang terbuka, tempat membangun gagasan, memperkuat persaudaraan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Asmar juga menegaskan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan dua amanah yang kini diembannya, yakni sebagai Ketua DPC PKB dan Bupati Kepulauan Meranti. Menurutnya, kedua peran tersebut memiliki tugas dan kewenangan berbeda yang harus dijalankan secara proporsional.

Sebagai pimpinan partai, ia bertanggung jawab membangun organisasi dan menjaga soliditas kader. Sementara sebagai kepala daerah, prioritas utamanya adalah memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun golongan.

“Kedua tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, dengan tetap mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia turut menekankan bahwa pembangunan Kepulauan Meranti membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah. Karena itu, persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus diperkuat.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka ruang komunikasi dan sinergi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi politik, untuk mendukung pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui komunikasi dan kebersamaan yang baik, berbagai program pembangunan dapat kita dorong bersama demi kepentingan masyarakat,” ungkap Muzamil.

Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPC PKB yang baru dikukuhkan dan berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Riau, M. Dunir, mengapresiasi kepengurusan PKB Kepulauan Meranti yang dinilainya telah menunjukkan kinerja dan pengalaman organisasi yang baik.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader menjaga kekompakan serta memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik mendatang.

“Jaga partai, persiapkan diri menghadapi pemilu, dan tetap solid serta kompak untuk memenangkan PKB di Kepulauan Meranti,” pesannya.

Dunir juga menyampaikan penghargaan kepada kepengurusan periode sebelumnya atas kontribusinya dalam membangun organisasi, termasuk mengantarkan kader PKB menjadi Bupati Kepulauan Meranti.

Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan soliditas partai, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN      :     NUR

EDITOR         :     REDAKSI 

Satu Komando dengan DPW Riau, DPC PPP Meranti Tegaskan Dukungan Penataan Kepengurusan DPP

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam satu garis koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau. Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan dukungan terhadap langkah konsolidasi dan penataan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP demi menjaga soliditas serta keberlanjutan organisasi partai.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, S.Psi., menyampaikan bahwa sikap yang diambil jajaran DPC merupakan bentuk tanggung jawab organisatoris dalam menjaga kesatuan langkah dan arah perjuangan partai, sejalan dengan dinamika serta hasil pembahasan dalam forum-forum resmi organisasi, termasuk Mukernas di Makassar dan Rakornas III PPP.

“Kami DPC PPP Kepulauan Meranti satu komando dengan DPW PPP Riau. Kami mendukung langkah konsolidasi dan penataan kepengurusan DPP PPP sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjaga keberlangsungan perjuangan partai,” tegas Noli, Minggu (1/11/2026).

Menurut Noli, dinamika yang berlangsung di tingkat pusat harus disikapi secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan organisasi. Setiap proses evaluasi maupun restrukturisasi kepengurusan harus tetap berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mengikuti mekanisme dan kewenangan organisasi yang berlaku.

Ia menegaskan, dukungan terhadap penataan kepengurusan bukanlah upaya membangun sekat ataupun mempertajam perbedaan di antara kader. Sebaliknya, konsolidasi harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, memperbaiki komunikasi internal, dan memastikan roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami tetap menghormati seluruh kader. Jangan sampai dinamika organisasi berkembang menjadi persoalan personal atau kepentingan kelompok. Kepentingan partai harus ditempatkan di atas kepentingan individu. Yang kita harapkan adalah PPP semakin solid, kuat, dan mampu menjalankan perjuangan politiknya secara konsisten,” ujarnya.

Lebih lanjut, Noli menilai bahwa soliditas organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan dukungan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, koordinasi yang berkesinambungan, serta kedekatan kader dengan masyarakat.

Karena itu, seluruh tingkatan kepengurusan PPP, mulai dari pusat, wilayah hingga cabang, diharapkan dapat menjadikan momentum konsolidasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas kerja-kerja politik serta pengabdian kepada masyarakat.

Ia juga berharap proses penataan kepengurusan DPP PPP dapat berlangsung secara tertib, konstitusional, transparan, dan sesuai ketentuan organisasi, sehingga menghasilkan kepastian kelembagaan serta memperkuat fondasi partai ke depan.

Menatap agenda politik nasional, khususnya Pemilu 2029, Noli menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui persatuan kader, penguatan struktur organisasi, dan perjuangan politik yang benar-benar menyentuh aspirasi rakyat.

“Harapan kita bersama, PPP dapat terus berbenah, memperkuat persatuan, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita ingin PPP mampu memperjuangkan aspirasi umat dan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus berupaya kembali memiliki keterwakilan di DPR RI atau Senayan dengan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 mendatang,” tutupnya.

DPC PPP Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan akan terus menjaga koordinasi dengan DPW PPP Provinsi Riau serta menjalankan tanggung jawab organisasi sesuai mekanisme partai. Bagi PPP, konsolidasi bukan sekadar persoalan penataan kepengurusan, melainkan bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kelembagaan, dan mempersiapkan masa depan perjuangan politik partai."****

EDITOR        :      REDAKSI 

Pengemudi Land Cruiser Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Laka Lantas di KM 10 Perawang

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,     – 

Menindaklanjuti penanganan kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, pihak kepolisian telah mengambil langkah tegas terkait penetapan status hukum pengemudi kendaraan roda empat yang terlibat dalam insiden maut tersebut.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Lantas AKP Siswoyo, SH menerangkan bahwa setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, pengecekan lapangan, serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Satlantas Polres Siak menggelar perkara resmi pada Sabtu malam (31/10/2026). 

"Dari hasil gelar perkara tersebut, pengemudi mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK berinisial DK (49) secara resmi ditetapkan sebagai tersangka", Ucap AKP Siswoyo ,Minggu ( 01/11/2026 )

Pihak kepolisian menjerat DK dengan sangkaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai Pasal 310 ayat (4), ayat (3), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Atas perbuatannya yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun.

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan guna memperlancar proses hukum, tersangka DK saat ini telah resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Polres Siak.

Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan terus berjalan transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus kembali mengingatkan masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya."****

LIPUTAN       :    RED/SANDI 

EDITOR          :    REDAKSI 

Seru hasil akhir Polagan Junior FC vs Stanka FC. Polagan Junior FC unggul 3-1. Di lapangan P3D Dorak Selatpanjang.

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     -

Di Turnamen mini soccer dalam rangka HUT Media Kabarpesisirnews.Com yang Ke 10.Tahun 2026.

Polagan Junior FC vs Stanka. Hari Minggu tgl 01 Oktober 2026 di Partai 4 telah berlangsung dengan perlawanan yang sangat ketat pertandingan di pimpin Wasit 1 Miswan dan wasit 2 Bibi.

Pertandingan Mulai pukul 13.20. Pada babak pertama dan menit menit pertama permainan langsung gas dari kedua belah tiem. Serangan serangan terus silih berganti, pada menit 10 didepan gawang Stanka terjadi pelanggaran hends ball sehingga wasit satu Miswan menghadiahkan tendangan pinalti untuk Polagan yang di eksekusi oleh Farhan dengan nomor punggung 12. Namun hasil tendangan gagal.  

Sehingga skor tetap 0-0

Dengan kegagalan tersebut tiem Stanka FC merasa mampu menggagalkan tendang pinalti, terus melakukan serangan yang instan sehingga di menit ke13 Stanka FC mampu membobol kan gawang Polagan Junior FC yang di jaga Ari, hasil tendangan  Radit nomor punggung 10. Sehingga merubah skor 1-0 untuk tiem Stanka FC.

Dengan ke tertinggal 1-0 Polagan Junior FC tidak mengurangi rasa lelah namun semangat juang yang tinggi untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan kedudukan. 

Dengan semangat juang yang tinggi ahir nya di menit ke 15 Polagan Junior FC mampu menyamakan kedudukan nya 1-1 hasil  tendangan jauh oleh Alif yang berpunggung 16. Sampai akhir pertandingan babak pertama.

Masuk babak kedua kedua tiem terus saling serang untuk saling mengungguli karena babak kedua ini ada kesempatan untuk meraih kemenangan. Bola terus bergulir dan berjibaku didepan gawang Stanka sehingga terjadi pelanggaran dari polagan Junior FC sehingga wasit ,Miswan beri  hadiah kartu kuning kepada ikhsan berpunggung 3.

Pertandingan semangkin sengit serang terus serangan berbalas pada menit 36 tendangan Farhan berpunggung 12 di depan gawang Stanka telah dimanfaatkan oleh Zaki berpunggung 9 dengan sundulan indah sehingga membuahkan gol, berubah lah kedudukan menjadi 2-1 untuk Polagan Junior FC.

Waktu masih tersisa 4 menit masih ada kesempatan bagi Stanka FC untuk menyamakan kedudukan nya. Terus melakukan gempuran hebat sehingga pertahanan lawan menjadi tak terkendali karena serangan yang bertubi, tendangan gawang lawan berkali-kali tapi tidak menghasilkan gol. 

Serang balik yang di lakukan tiem Polagan Junior FC sehingga menghasilkan tendangan sudut yang dilakukan Restu berpunggung 11 melambung tinggi depan gawang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Alif dengan sundul sehingga menghasilkan gol yang kedua bagi Alif. Sehingga berubah skor 3-1 untuk Polagan Junior FC. Hingga babak kedua berakhir."****

LIPUTAN        :    KM

EDITOR           :    REDAKSI 

LKTJ PWI Meranti Diperpanjang, Batas Pengiriman Karya 7 November 2026

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali memperpanjang jadwal pelaksanaan lomba jurnalistik tahun 2026.

Jika sebelumnya batas akhir penyerahan karya ditetapkan pada 30 Oktober 2026, kini wartawan yang ingin berpartisipasi mendapat tambahan waktu hingga 7 November 2026.

Perpanjangan tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih luas kepada wartawan untuk mempersiapkan karya terbaik, khususnya tulisan mendalam yang mengangkat tema pengelolaan aset daerah dan transformasi digital sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

Ketua PWI Kepulauan Meranti, Wira Saputra, melalui Koordinator Kegiatan Dana Asmara, menyampaikan bahwa perubahan jadwal ini perlu diketahui seluruh calon peserta agar dapat memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan panitia.

"Dengan demikian, periode publikasi karya yang dapat diikutsertakan juga diperpanjang, yakni mulai 28 Juli hingga 7 November 2026. Sementara batas akhir penyerahan hasil karya ditetapkan pada 7 November 2026," ujarnya, Ahad (1/11/2026).

Sedikit mengulas, LKTJ tahun ini mengangkat tema "Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Transformasi Digital SP2D Online Menuju Kepulauan Meranti Unggul."

Kompetisi tersebut terbuka bagi wartawan media cetak maupun media online yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tidak dipungut biaya pendaftaran alias gratis.

"Panitia mengutamakan karya jurnalistik berbentuk feature. Karena itu, peserta diharapkan tidak sekadar menyajikan informasi secara langsung, tetapi mampu mengembangkan hasil liputan menjadi tulisan yang menarik, mendalam, kritis, serta memiliki nilai informasi bagi masyarakat," terangnya.

Selain mengikuti kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, karya yang dikirimkan wajib merupakan hasil liputan sendiri, orisinal, dan bukan hasil plagiarisme.

Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaik. Tulisan harus mengangkat tema yang telah ditentukan panitia dengan panjang minimal 1.000 kata.

Karya juga harus sudah dipublikasikan di media masing-masing selama periode lomba. Peserta wajib mengirimkan tulisan dalam bentuk file PDF disertai bukti tayang atau tautan berita secara online seperti yang telah dipublis pada medsos PWI Meranti.

Panitia turut menegaskan bahwa karya yang diikutsertakan belum pernah menjadi juara dalam lomba jurnalistik lainnya. Peserta juga tidak diperbolehkan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses penulisan karya.

Dari sisi penghargaan, PWI Kepulauan Meranti juga menyediakan total hadiah Rp15 juta. Rinciannya, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta.

Selain tiga pemenang utama, terdapat 10 karya nominasi yang masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp500 ribu.

Dewan juri terdiri dari Ketua PWI Riau Raja Isyam, Pengurus PWI Riau Muhammad Amin, serta Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagi wartawan yang ingin berpartisipasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang disediakan panitia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kegiatan Dana Asmara melalui nomor WhatsApp 0822-1491-7550.

Dengan perpanjangan jadwal tersebut, panitia mengajak seluruh wartawan di Kepulauan Meranti untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengirimkan karya jurnalistik terbaiknya.****

LIPUTAN       :      ALDO

EDITOR          :      REDAKSI 

ITS MERANTI BUKA KELAS KONVERSI INFORMATIKA BAGI LULUSAN AMIK (D3), TINGGAL 3 SEMESTER LAGI BISA SARJANA (S1).

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti telah membuka program kelas konversi informatika bagi lulusan AMIK (D3), sehingga untuk meraih gelar Sarjana (S1) tinggal selangkah lagi. Demikian keterangan Rektor ITS Meranti Dr H Mustaqim,SE.,S.IP.,MM saat diwawancara awak media, Minggu (01/11/2026).

Untuk kuliah di ITS Meranti, saat ini kita buka 3 program studi (Prodi), yaitu prodi Informatika, prodi pertanian, dan prodi peternakan. Di samping itu kita juga telah buka kelas konversi informatika bagi lulusan AMIK, sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana dengan menambah kuliah selama 3 semester lagi.

Pendaftaran bagi mahasiswa baru bisa melalui online dan bisa menghubungi kontak person WA 08136405861. Sistem kuliahnya sistem Hybrid (campuran online dan offline), ujar Rektor Mustaqim. Dukungan terhadap program Pendidikan Tinggi ITS Meranti datang dari berbagai pihak.

Dukungan mulai dari Pemda Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Kemenag Kepulauan Meranti, Ketua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Tokoh Masyarakat Meranti.

Penerimaan mahasiswa baru ITS Meranti TA 2026/2027 bisa berasal dari tamatan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Paket C, baik lulusan Negeri maupun swasta. Bahkan bisa kuliah sambil kerja. Artinya waktu kuliah bisa lebih fleksibel.

Selamat SM,S.P Ketua IKA ITS Meranti menerangkan bahwa bulan Oktober 2026 ini, ITS Meranti telah mewisuda 36 orang lulusan dari 3 program studi (prodi). Saat ini kami para Alumni sedang gencar melakukan sosialisasi ke Dinas, Badan, Kantor, Camat, sekolah sekolah dan kelompok kelompok masyarakat."****

EDITOR       :     REDAKSI 

Kayu Meranti untuk Bangun Rumah Layak Huni, Warga Diamankan Bea Cukai, LBH CCI Riau Soroti Keadilan Sosial

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Seorang warga  Kabupaten Kepulauan Meranti berinisial A bersama rekannya dikabarkan diamankan petugas Bea Cukai saat mengangkut kayu olahan jenis meranti menggunakan kapal motor berukuran GT 4

Kayu tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni melalui program bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu, yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga roboh akibat diterpa hujan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CCI Riau, Ramlan, SH, CPLA, mengatakan berdasarkan keterangan yang diterimanya dari pihak warga, kayu yang diangkut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk pembangunan rumah penerima bantuan pemerintah.

"Menurut keterangan warga, kayu tersebut memang diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni, bukan untuk kepentingan perdagangan. Namun, tentu asal-usul kayu dan kelengkapan dokumen pengangkutannya harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ramlan saat dikonfirmasi wartawan.

Sementara itu, kapten kapal berinisial A mengaku hanya menerima ongkos angkut untuk membawa kayu dari Kecamatan tebing tinggi Barat menuju Kecamatan Rangsang Barat 

Menurut keterangannya, kayu tersebut memang akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan pemerintah.

"Kayu yang kami bawa benar-benar untuk kebutuhan pembangunan rumah layak huni. Kami hanya mengangkut dan menerima ongkos angkut," demikian keterangan kapten kapal.

Pihak warga juga menyebutkan bahwa kayu tersebut berasal dari sisa kayu tumbang di kawasan hutan rakyat. Pertimbangan ekonomi menjadi salah satu alasan pemanfaatan kayu tersebut, mengingat harga kayu legal di pasaran disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per meter kubik.

Meski demikian, asal-usul kayu, status kawasan tempat kayu diperoleh, serta kelengkapan dokumen pengangkutan tetap menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh pihak berwenang.

Ramlan menilai, persoalan tersebut tidak hanya perlu dilihat dari aspek penegakan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum memang harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, aparat juga perlu melihat secara utuh latar belakang peristiwa, tujuan penggunaan kayu, peran masing-masing pihak, serta kondisi ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum alam (Natural Law), keadilan tidak semata-mata diukur berdasarkan penerapan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan substantif.

Prinsip lex iniusta non est lex atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum, menjadi salah satu landasan pemikiran dalam filsafat hukum untuk mengingatkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan orientasi keadilannya.

Selain itu, teori living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich menekankan pentingnya memahami hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Artinya, kondisi sosial, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat setempat juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerapan hukum, tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku.

Pemikiran Roscoe Pound mengenai law as a tool of social engineering juga mengingatkan bahwa hukum semestinya menjadi sarana menciptakan ketertiban sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada penerapan pasal, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ramlan berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif dan proporsional. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah kayu tersebut berasal dari sumber yang diperbolehkan, bagaimana status dokumen pengangkutannya, serta apa tujuan sebenarnya dari pengangkutan kayu tersebut.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kondisi sosial, tingkat kesalahan, peran masing-masing pihak, dan tujuan penggunaan kayu juga patut dipertimbangkan sepanjang dimungkinkan oleh hukum.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap mekanisme penyediaan bahan bangunan bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

Jangan sampai masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan tempat tinggal yang layak justru menghadapi persoalan baru akibat ketidakjelasan prosedur penyediaan material pembangunan.

Sebab, program bantuan rumah layak huni pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.

"Harapan kami, persoalan ini dapat dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya melihat kayunya, tetapi lihat juga tujuan dan kondisi masyarakat yang membutuhkan. Kami bukan bermaksud memperjualbelikan kayu, tetapi ingin membantu pembangunan rumah agar keluarga penerima bantuan pemerintah bisa memiliki tempat tinggal yang layak," demikian disampaikan pihak warga.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Bea Cukai terkait kronologi pengamanan, jumlah kayu, asal-usul kayu, kelengkapan dokumen, serta perkembangan penanganan perkara masih perlu dikonfirmasi."****

LIPUTAN         :      RED/MISWAN 

EDITOR            :      REDAKSI 

Kembali Terjadi Penangkapan Kapal Pengangkut Kayu untuk Program BSPS di Meranti, Publik Pertanyakan Perlindungan Hukum Pelaksana Terkait Program Kementerian PKP ini.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — Penangkapan kapal pengangkut kayu yang disebut-sebut diperuntukkan bagi kebutuhan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali terjadi di Provinsi Riau. Kali ini, sebuah kapal bermuatan kayu olahan yang berlayar dari Kampung Balak menuju Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bea Cukai Riau–Kepri pada 29 Oktober 2026.

Kapal bernama KM Lisa 82 GT.6 RIU No. 1119 tersebut dilaporkan mengangkut sekitar 18 ton kayu olahan yang menurut informasi diperuntukkan bagi kebutuhan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Merah Putih.

Dalam peristiwa tersebut, tiga orang yang berada di kapal, termasuk nakhoda, disebut dibawa ke Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai status hukum ketiganya maupun dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penindakan.

Peristiwa ini mengingatkan publik pada kejadian sebelumnya di Desa Dedap, Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait penangkapan kapal pengangkut kayu yang juga disebut diperuntukkan bagi kebutuhan Program BSPS Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus tersebut, dua orang dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang.

Berulangnya penindakan terhadap pengangkutan material yang dikaitkan dengan program bantuan perumahan pemerintah tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai kepastian hukum, mekanisme distribusi material, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Publik Pertanyakan Perlindungan Hukum Pelaksana Program

Program BSPS merupakan salah satu program pemerintah di sektor perumahan yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi standar hunian layak.

Program tersebut dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada para pelaksana, penyedia material, maupun pihak pengangkut yang telah memperoleh penugasan atau rekomendasi dari pengelola program.

Apabila benar pengangkutan kayu tersebut dilakukan berdasarkan dokumen kerja sama, surat penugasan, atau persetujuan pihak terkait, maka seluruh dokumen dan legalitas rantai pasok material perlu diperiksa secara transparan oleh instansi berwenang.

Di sisi lain, status sebagai pelaksana atau penyedia material program pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum mengenai asal-usul, pengolahan, pengangkutan, dan dokumen sah hasil hutan.

Jangan Sampai Program Strategis Terkendala Persoalan Tata Kelola

Masyarakat berharap program bantuan perumahan yang ditujukan bagi kelompok berpenghasilan rendah tidak terganggu akibat persoalan administrasi, distribusi material, maupun dugaan pelanggaran hukum dalam rantai pasok.

Jika persoalan serupa terus berulang tanpa adanya kejelasan mekanisme dan koordinasi antarlembaga, dikhawatirkan pelaksanaan program di lapangan akan mengalami hambatan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat yang sangat membutuhkan bantuan untuk memperoleh rumah layak huni.

Oleh sebab itu, Kementerian PKP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sumatera III, Satker Provinsi Riau, serta aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan secara terbuka.

Kepastian mengenai legalitas material, tanggung jawab penyedia, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang menjalankan penugasan secara sah menjadi hal penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.

Publik pada prinsipnya mendukung pemberantasan pelanggaran hukum. Namun, penegakan hukum juga harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksana program maupun masyarakat penerima bantuan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Bea Cukai Riau–Kepri, Kementerian PKP melalui BP3KP Sumatera III, Satker Provinsi Riau, serta pihak pengelola program BSPS terkait penangkapan tersebut"****

LIPUTAN       :     RED/MISWAN 

EDITOR          :     REDAKSI