Sabtu, 21 November 2026

DWP Kepulauan Meranti Gelar Pertemuan Bulanan dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DWP Kepulauan Meranti Gelar Pertemuan Bulanan dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dwi Nofmiyani Sudandri, membuka kegiatan Pertemuan Bulanan DWP Kepulauan Meranti yang dirangkaikan dengan Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Kantor Bupati, Jumat (20/11/2026).


Dalam sambutannya, Dwi Nofmiyani menyampaikan bahwa pertemuan bulanan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan mempererat kebersamaan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta kualitas diri perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah.


Ia menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Bentuk kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, verbal, seksual, penelantaran, hingga kekerasan melalui media digital.


"Dampak kekerasan tidak hanya melukai fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma mendalam, merusak rasa percaya diri, serta memengaruhi masa depan dan tumbuh kembang anak," ujarnya.


Lebih lanjut, Dwi menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Ia mengingatkan agar rumah tangga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang, bukan tempat tumbuhnya rasa takut.


Sebagai anggota DWP, para peserta diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi perempuan yang berpengetahuan, peduli, serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.


"Saya juga mengajak seluruh anggota DWP untuk tidak bersikap acuh terhadap persoalan kekerasan di sekitar kita. Jangan menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi semata, karena melindungi perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama," tegasnya.


Melalui pelatihan ini, seluruh anggota DWP diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, memahami langkah-langkah pencegahannya, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan akses bantuan apabila menemukan atau mengalami tindakan kekerasan.


Dwi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, narasumber, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Sebelumnya, mewakili panitia pelaksana, Nurbaiti Mashudi menyampaikan bahwa pertemuan bulanan DWP kali ini dilaksanakan oleh gabungan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB), serta Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti.


Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi antaranggota, tetapi juga diisi dengan penyampaian materi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Kegiatan ini turut menghadirkan Yurnalisa, S.I.Kom., Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3APPKB Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai narasumber."****






LIPUTAN       :    NUR
EDITOR          :    REDAKSI 
Mafirion Tegaskan Badan Partai PKB Tak Boleh Jalan Sendiri-sendiri, Harus Solid Bela Rakyat

Mafirion Tegaskan Badan Partai PKB Tak Boleh Jalan Sendiri-sendiri, Harus Solid Bela Rakyat






KabarPesisirNews.Com
BATAM KEPRI,     -
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Pendidikan Kader Perempuan Bangsa (Dikbar) di Batam, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah organisasi dalam memperkuat kapasitas, integritas, dan kepemimpinan kader perempuan agar mampu mengambil peran strategis di dunia politik maupun kehidupan bermasyarakat.


Ketua DPW Perempuan Bangsa Kepri, Hj. Helmiaty Basri, M.AP., mengatakan pendidikan kader bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kepemimpinan perempuan.


"Pendidikan kader ini diharapkan mampu melahirkan perempuan-perempuan yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki kualitas, kompetensi, dan integritas untuk berkontribusi dalam politik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan," ujar Helmiaty dalam sambutannya.


Helmiaty menegaskan, perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam dinamika politik. Perempuan harus memiliki pengetahuan, keberanian, dan kemampuan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.


Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas kader menjadi salah satu kunci penting agar perempuan mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.


"Perempuan harus hadir sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, ikut menentukan arah kebijakan, dan mengambil tanggung jawab dalam pembangunan bangsa," tegasnya.


Kegiatan Dikbar tersebut dibuka secara resmi oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo.


Acara pembukaan turut dihadiri Sekretaris Wilayah DPW PKB Kepri, Aman, M.M., serta sejumlah instruktur dari DPP Perempuan Bangsa, yakni Ummu Sholihah, Mareta Mayangsari, dan Khizanaturrohmah.


Selain itu, hadir pula perwakilan sejumlah badan partai di lingkungan PKB, yakni Panji Bangsa, Garda Bangsa, dan Gerbang Tani. Kehadiran berbagai elemen organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan soliditas antarbadan partai.


Melalui kegiatan ini, Perempuan Bangsa Kepri berupaya meningkatkan pemahaman ideologi dan politik, memperkuat militansi organisasi, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan para kader.


Dikbar juga diharapkan menjadi wadah lahirnya kader-kader perempuan yang memiliki kepedulian sosial, kemampuan berorganisasi, serta komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.


Dalam kesempatan tersebut, Helmiaty juga mengingatkan seluruh kader Perempuan Bangsa agar memahami dan mengimplementasikan gagasan Sosialisme Islam yang diperjuangkan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.


Menurutnya, gagasan tersebut menempatkan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, solidaritas, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta pemerataan kesejahteraan sebagai prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Helmiaty menilai, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan bagi kader Perempuan Bangsa dalam menjalankan aktivitas politik sekaligus pengabdian kepada masyarakat.


Ia menegaskan, pemahaman ideologi tidak boleh berhenti sebatas teori maupun wacana, tetapi harus diterjemahkan melalui program dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.


Kader Perempuan Bangsa, lanjutnya, harus mampu menjadikan politik sebagai sarana pengabdian untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memastikan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.


Menurut Helmiaty, kader perempuan yang tangguh bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan berbicara dan berorganisasi, tetapi juga mampu memahami persoalan masyarakat serta menghadirkan solusi melalui kerja nyata.


Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menekankan pentingnya membangun sinergi dan memperkuat soliditas seluruh badan partai di lingkungan PKB.


Dalam sambutannya, Mafirion menyampaikan pesan Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, agar setiap badan partai memiliki karakter, basis sosial, serta ruang pengabdian masing-masing.


Meski memiliki tugas dan karakter yang berbeda, seluruh badan partai diminta tetap bergerak dalam satu semangat, satu visi, dan satu perjuangan untuk memperkuat organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat.


"Jangan berjalan sendiri-sendiri. Perempuan Bangsa, Panji Bangsa, Garda Bangsa, dan Gerbang Tani harus saling menguatkan, saling mendukung, dan membangun kerja sama," tegas Mafirion.


Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kekompakan dan kemampuan seluruh elemen organisasi dalam menjalankan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


"Kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur kepengurusan, tetapi juga pada soliditas seluruh badan partai dan kemampuan kita hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.


Mafirion juga mengingatkan agar seluruh badan partai tidak hanya aktif ketika menghadapi agenda politik atau momentum pemilihan umum.


Sebaliknya, seluruh elemen organisasi harus hadir secara konsisten di tengah masyarakat, memahami berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan.


Ia menilai, keberadaan badan partai harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial, sekaligus memperkuat hubungan antara organisasi politik dan masyarakat.


Melalui pelaksanaan Dikbar tersebut, Perempuan Bangsa Kepri diharapkan semakin solid dalam membangun kaderisasi, memperkuat kepemimpinan perempuan, serta melahirkan kader-kader berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen pengabdian kepada masyarakat.


Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi Perempuan Bangsa bersama Panji Bangsa, Garda Bangsa, dan Gerbang Tani dalam membangun organisasi yang solid serta memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau."****






LIPUTAN        :     SANDI 
EDITOR           :     REDAKSI 
Imigrasi dan Pemkab Meranti Sepakat Hadirkan Layanan Paspor di Rangsang dan Merbau

Imigrasi dan Pemkab Meranti Sepakat Hadirkan Layanan Paspor di Rangsang dan Merbau

 




KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Jumat (20/11/2026), di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti.


Kesepakatan ditandatangani Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, S.E., M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.


Salah satu bentuk implementasi kerja sama tersebut adalah program Pelita Limau (Layanan Imigrasi Masuk Pulau), yakni pelayanan keimigrasian dengan pola jemput bola untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan paspor tanpa harus selalu datang ke Selatpanjang. Kecamatan Rangsang dan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan pelaksanaan program ini.


Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan Pelita Limau merupakan bentuk kontribusi Imigrasi dalam mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.


Menurutnya, Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, merupakan salah satu lokasi strategis untuk pengembangan pelayanan keimigrasian karena letak geografisnya yang berhadapan dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.


“Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan,” ujarnya.


Ia menjelaskan, pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan dukungan keimigrasian terhadap rencana jalur pelayaran lintas negara atau SBT yang diharapkan dapat menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia.


Apabila rencana tersebut mendapat persetujuan, Tanjung Samak berpotensi menjadi salah satu titik pemeriksaan lalu lintas orang maupun barang. Karena itu, pihak Imigrasi berharap pelayanan keimigrasian di kawasan tersebut dapat dikembangkan secara permanen melalui pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) ke depannya.


Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kantor Imigrasi dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.


Ia menilai, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas gugusan pulau dengan aksesibilitas yang beragam membutuhkan pola pelayanan publik yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.


“Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” tegas Asmar.


Menurutnya, program Pelita Limau merupakan langkah strategis untuk mengurangi kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian. Ia berharap program tersebut dapat memberikan kemudahan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Rangsang dan Merbau, serta secara bertahap diperluas ke wilayah lainnya.


Asmar juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan paspor, tetapi juga mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan perjalanan lintas negara sekaligus mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang, serta berbagai tindak pidana lainnya.


Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan terkait segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi, sosialisasi, dan dukungan operasional sesuai kewenangan masing-masing.


“Setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi,” tegasnya.


Melalui kerja sama ini, Pemkab Kepulauan Meranti berharap akses pelayanan keimigrasian semakin mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan dan perbatasan sekaligus mendukung pengembangan konektivitas lintas negara pada masa mendatang."****





LIPUTAN        :     NUR
EDITOR           :     REDAKSI 
Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Putri Nabila Damayanti, SH Diamanahi Wabendum  3

Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Putri Nabila Damayanti, SH Diamanahi Wabendum 3






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,      - 
Pengurus Pusat Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) resmi dikukuhkan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, serta dilanjutkan dengan Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Diskusi yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Kamis (19-11- 2026) 


Ketua Umum JSM, Ahmad Labib, SHI, MH, menegaskan bahwa JSM memiliki peran strategis dalam membangkitkan potensi saudagar Muhammadiyah sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi organisasi. 


“DNA Muhammadiyah itu adalah lahir dari para saudagar. Saudagar-saudagar ini harus banyak lahir dari Muhammadiyah. Minimal kalau menurut teorinya itu 20 persen harus menjadi entrepreneur dan saudagar,” ulas Ketum JSM


Sementara itu, usai pelaksanaan pengukuhan Putri Nabila Damayanti, SH Selaku Wabendum III Pengurus Pusat JSM menyampaikan Terima Kasih atas amanah yang diberikan, InsyaAllah akan dijalankan dengan baik


"Amanah yang dipercayakan kepada kami, akan kami jalankan dengan baik. Kami optimis, melalui kegiatan yang bertemakan: *"Jaringan Saudagar Muhammadiyah sebagai Pilar Ekonomi Berkemajuan*, dapat membangkitkan kesejahteraan dan koneksi Pengusaha Muda Muhammadiyah se Indonesia, apalagi Peserta kegiatan ini berasal dari jaringan saudagar Muhammadiyah dari berbagai wilayah Indonesia," ungkap Putri Nabila Damayanti, SH yang merupakan lulusan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta. 


"Kami berharap semoga jaringan yang sudah terbentuk, MoU yang sudah terbangun, dapat memberikan spirit bagi kami pengurus yang baru dilantik, namun tetap memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat," tambah Putri Nabila Damayanti, SH 


Dalam agenda tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara JSM dan sejumlah BUMN. Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas kemitraan dan membuka peluang kolaborasi ekonomi.


Selamat Mengemban Tugas dan Amanah kepada Segenap Pengurus Pusat JSM yang sudah dikukuhkan."****


#putrinabiladamayantish
#jaringansaudagarmuhammadiyah





LIPUTAN JAKARTA      :    MEGY
EDITOR                           :    REDAKSI 
DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pembahasan APBD 2027 Lanjut ke Banggar

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pembahasan APBD 2027 Lanjut ke Banggar






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,     - 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Jumat, 20 November 2026.


Rapat paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si., dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H.


Rapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dua agenda pokok dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027. Kedua, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus persetujuan dan pengesahan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.


Rapat paripurna dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Bagian beserta unsur staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta para undangan.


Memasuki agenda pertama, Pimpinan Sidang menyampaikan bahwa sebelumnya DPRD telah melaksanakan Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi telah menyampaikan argumen, tanggapan, saran, serta masukan melalui juru bicaranya masing-masing.


Tahapan jawaban Kepala Daerah itu merupakan amanat Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (3) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam hal prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berasal dari Kepala Daerah, tahapan pembahasannya terdiri atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dan jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.


Dalam rapat tersebut, Bupati Kepulauan Meranti kemudian menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.


Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam sambutannya mengatakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah disambut sebagai tonggak penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di hadapan sidang paripurna, Bupati Asmar menggambarkan betapa kayanya Kepulauan Meranti.


Daerah ini, kata dia, memiliki kekayaan sejarah, adat istiadat, bahasa, tradisi lisan, seni, permainan rakyat, ritual adat, serta kearifan lokal yang tumbuh dan berakar kuat di tengah masyarakat kepulauan dan pesisir.


Warisan budaya itu, tegasnya, bukan sekadar kenangan masa lalu atau pelengkap seremoni.


"Warisan budaya ini bukan sekadar kenangan masa lalu atau pelengkap seremoni, melainkan identitas jati diri sekaligus kompas moral dan sosial masyarakat kita dalam menghadapi perubahan zaman," kata Asmar. 


Karena itu, disahkannya Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah hari itu dinilai sebagai tonggak penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.


Regulasi tersebut hadir untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan yang terukur, serta ruang gerak yang lebih luas bagi pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.


Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).


Bapemperda dinilai telah menindaklanjuti dan menyempurnakan ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah, meskipun ranperda itu telah dibahas sejak tahun 2024.


Pengesahan itu, menurut Bupati, bukanlah garis akhir dari sebuah proses panjang.


 "Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata," ujarnya. 


Setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan menindaklanjutinya dengan sejumlah langkah konkret.


Pertama, penyusunan aturan pelaksana. Kedua, pendataan dan pencatatan objek pemajuan kebudayaan. Ketiga, penguatan peran sanggar dan komunitas budaya. Keempat, integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan dan sektor pariwisata daerah.


Bupati Asmar menegaskan, pemajuan kebudayaan bukan hanya tentang melestarikan peninggalan masa lalu. Pemajuan kebudayaan mencakup upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan agar terus hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.


Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Ia membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, serta generasi muda.


Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, Pemerintah Daerah berharap tersedia landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong pendataan dan pelindungan warisan budaya, mendukung para pelaku budaya, memperluas ruang bagi generasi muda untuk berkarya, serta memperkuat pengenalan kebudayaan daerah.


Selanjutnya, pembahasan Rancangan Perda APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan pada pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


Memasuki agenda terakhir, rapat paripurna dilanjutkan dengan laporan Bapemperda terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.


Sebelum juru bicara Bapemperda menyampaikan laporannya, Pimpinan Dewan mempersilakan Ketua Bapemperda untuk menunjuk juru bicaranya. Setelah itu, juru bicara Bapemperda menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tersebut di hadapan sidang paripurna.


Juru bicara Bapemperda, Rosihan Afrizal menyebutkan, di balik pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, tersimpan perjalanan pembahasan yang cukup panjang. Rancangan itu telah direncanakan sejak tahun 2024, sempat tertunda, berganti judul, hingga akhirnya disempurnakan dan dinyatakan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Oleh karena itu, berdasarkan surat dari Pimpinan DPRD, Bapemperda memandang perlu untuk menelaah kembali dan melanjutkan penyempurnaan rancangan tersebut, agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam perjalanannya, rancangan itu melalui proses pencermatan dan penyempurnaan secara bertahap.


Tahap pertama, pembahasan bersama perangkat daerah teknis, khususnya dinas yang membidangi urusan kebudayaan, untuk memastikan materi pengaturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual kebudayaan daerah.


Tahap kedua, proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, yang memberikan masukan terhadap kesesuaian materi, sistematika, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.


Tahap ketiga, fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Fasilitasi tersebut merupakan koreksi terakhir sebelum Ranperda diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Dengan demikian, hasil fasilitasi menjadi bagian dari rangkaian penyempurnaan akhir, setelah sebelumnya materi Ranperda dibahas dan dicermati bersama DPRD, perangkat daerah teknis, serta melalui proses harmonisasi.


Bapemperda menegaskan, hasil akhir Ranperda itu merupakan akumulasi dari proses pembahasan yang telah berjalan sejak tahun 2024, pertimbangan teknis perangkat daerah, masukan dalam proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, serta koreksi akhir melalui fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.


Seluruh tahapan tersebut saling melengkapi dalam memastikan agar Ranperda memiliki landasan pengaturan yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bapemperda berharap, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pengaturan itu dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Daerah melalui perencanaan kebudayaan, inventarisasi dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan, penguatan kelembagaan, dukungan pendanaan, serta pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.


Dengan demikian, pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.


Menutup laporannya, Bapemperda menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah, perangkat daerah teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan kontribusi dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Ranperda tersebut.


Bapemperda berharap Ranperda itu dapat diterima dan disetujui bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta memberikan manfaat bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Pimpinan Sidang kemudian menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah laporan Bapemperda dapat diteruskan pada pembacaan Rancangan Keputusan Dewan.


Secara aklamasi, seluruh anggota dewan yang hadir menerima dan menyetujui laporan tersebut untuk diteruskan. Palu sidang pun diketuk satu kali sebagai tanda persetujuan.


Pimpinan Sidang kemudian membacakan Rancangan Keputusan Dewan terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sebelum disahkan, Pimpinan Sidang kembali menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah Rancangan Keputusan tersebut setuju untuk disahkan menjadi Keputusan Dewan.


Secara aklamasi, anggota dewan kembali menerima dan menyetujui. Palu kembali diketuk satu kali, menandai pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Setelah pengesahan, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah.


Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.


Jawaban itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. 


Mengawali jawabannya, Bupati Asmar menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, saran, masukan, kritik, serta perhatian konstruktif terhadap Ranperda APBD 2027.


Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nina Surya Fitri, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Syaifi Hasan, Fraksi PKB Plus PSI melalui Drs. Jani Pasaribu, M.M., Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Pradista, Fraksi Gerindra melalui Mulyono, Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Pazrul Amraini, dan Fraksi PPP Demokrat melalui Dyan Desmaningsih. 


Bupati menegaskan, seluruh pandangan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, sekaligus wujud tanggung jawab bersama dalam memastikan APBD disusun secara cermat, realistis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Setiap masukan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Beberapa pokok pandangan yang memiliki substansi serupa dihimpun dalam satu kelompok pembahasan agar penjelasan lebih terarah dan komprehensif, tanpa mengurangi rasa hormat kepada masing-masing fraksi.


Menjawab pandangan Fraksi PPP Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PKB Plus PSI, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, dan Fraksi Gerindra, Pemerintah Daerah sependapat bahwa setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.


Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980 atau Rp1,068 triliun.


Komposisinya terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp874.783.768.550, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp92.921.571.514 atau sekitar 8,70 persen dari total belanja daerah.


Pemerintah Daerah memahami sepenuhnya perhatian fraksi-fraksi terhadap terbatasnya ruang belanja modal, terutama bagi daerah kepulauan yang membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar.


Kebijakan efisiensi dilaksanakan secara selektif dengan mengevaluasi belanja yang belum mendesak, kegiatan yang dapat ditunda, pengadaan yang belum memiliki urgensi memadai, serta biaya operasional yang masih dapat dioptimalkan. Namun, efisiensi ini tidak akan mengurangi pemenuhan pelayanan dasar, kewajiban pemerintah, maupun program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.


Pemerintah Daerah akan menelaah belanja berbasis kinerja dan dampak atau outcome-oriented budgeting, di mana setiap perangkat daerah wajib memastikan kegiatan memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan mekanisme evaluasi agar penganggaran tidak sekadar berorientasi pada besaran serapan.


Terhadap dorongan peningkatan belanja modal, alokasi yang tersedia diarahkan pada infrastruktur yang memiliki urgensi tinggi, manfaat luas, serta mendukung konektivitas dan pelayanan publik dengan mempertimbangkan pemerataan antarwilayah, tingkat kerusakan, jumlah penerima manfaat, kesiapan teknis, dan status kewenangan.


Selain itu, Pemerintah Daerah terus berupaya menjemput sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten, antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi, serta dukungan program Kementerian/Lembaga agar proyek strategis berskala besar tidak seluruhnya membebani fiskal daerah.


Menjawab pandangan Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan mengenai kondisi jalan poros antarkecamatan dan antardesa, jembatan, pelabuhan, drainase, turap sungai, air bersih, serta pemerataan pembangunan, Bupati menegaskan aspirasi tersebut menjadi perhatian utama dalam penajaman prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.


Karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan menjadikan konektivitas antarwilayah sebagai faktor vital penggerak ekonomi. Usulan penanganan jalan poros di setiap kecamatan, rehabilitasi pelabuhan bongkar muat antar-pulau serta akses jalan menuju pelabuhan, seperti Pelabuhan Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak, yang disoroti Fraksi Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan, menjadi bahan inventarisasi dan penajaman prioritas perangkat daerah teknis.


Terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan berat maupun sedang, penanganan akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala dan rutin.


Mengenai penanganan abrasi pantai yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN, karena skala penanganan dan pembiayaannya melampaui kemampuan APBD Kabupaten, Pemerintah Daerah telah menginventarisasi titik-titik terdampak untuk diusulkan penanganannya kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui pembangunan _breakwater_ atau turap penahan abrasi, sembari mendorong penanganan pada titik yang paling mendesak.


Sementara terkait kebutuhan drainase dan pengendalian banjir yang disampaikan Fraksi Golkar, perangkat daerah teknis akan memetakan titik rawan genangan untuk penanganan fisik sekaligus memperkuat pemeliharaan saluran bersama masyarakat.


Pemerintah Daerah juga sependapat dengan Fraksi PPP Demokrat dan Fraksi PKS bahwa pemerataan pembangunan harus menyentuh desa-desa terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses dengan menyelaraskan aspirasi masyarakat desa ke dalam dokumen perencanaan daerah.


Menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan agar Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PT PLN untuk pengadaan mesin pembangkit baru pada setiap rayon/ULP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati menjelaskan meskipun penyediaan dan pengoperasian pembangkit merupakan kewenangan PT PLN, Pemerintah Daerah terus memperkuat koordinasi dan menyampaikan aspirasi secara resmi agar penambahan kapasitas pembangkit dan peremajaan jaringan di wilayah kepulauan menjadi prioritas peningkatan layanan kelistrikan.


Dalam Program Listrik Desa (Lisdes), Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendata seluruh masyarakat yang belum teraliri listrik. Terdapat dua program, yaitu LISDES sebanyak 955 Rumah Tangga, dan Program BPBL sebanyak 1.812 Rumah Tangga sasaran. Dari total keseluruhan 46.880 Rumah Tangga, sebanyak 2.767 yang belum teraliri listrik, atau sekitar 5,9 persen.


Selanjutnya untuk pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), PT PLN menyiapkan sebesar 150 kV yang saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur, di mana tapak menara transmisi diperkirakan 105 menara.


Menanggapi pandangan seluruh fraksi mengenai tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat serta perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah sependapat bahwa penguatan kemandirian fiskal merupakan agenda strategis yang berkelanjutan.


Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980.


Pendapatan itu terdiri atas PAD sebesar Rp185.536.761.562 atau 17,41 persen, serta Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau 82,59 persen.


Untuk mengoptimalkan PAD dengan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp25.616.083.000, Bapenda melaksanakan beberapa langkah konkret.


Pertama, melakukan pemetaan objek pajak baru, mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan besar yang beroperasi di daerah, memperluas pembayaran non-tunai melalui QRIS, mengoperasikan Sistem Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online, serta mengembangkan sistem digital PBB-P2 pada tahun 2027 untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran.


Kedua, melakukan inventarisasi, validasi, penagihan aktif melalui surat teguran maupun penagihan langsung, serta pemutakhiran data PBB-P2 yang saat ini tengah berjalan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat.


Ketiga, memperketat pengawasan PBJT makanan dan minuman, jasa perhotelan, sarang burung walet, serta pajak reklame melalui pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box pada objek pajak restoran dan perhotelan. Khusus pajak sarang burung walet memang mengalami penyesuaian akibat faktor alam dan turunnya harga jual sehingga sebagian pelaku usaha berhenti beroperasi, sedangkan pajak reklame relatif stabil.


Dalam menekan angka piutang pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan serta konsistensi dalam penerimaan target pajak, khususnya bagi wajib pajak skala besar yang menunggak kewajibannya, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), melalui pemberian Surat Kuasa Khusus mendampingi perangkat daerah dalam melakukan penagihan dan penyelesaian sengketa perpajakan baik litigasi maupun non-litigasi.


Seluruh upaya ini dilaksanakan tanpa menaikkan tarif maupun menambah pungutan baru yang memberatkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.


Terkait target dividen BUMD, penetapannya mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), proyeksi laba, serta keputusan RUPS sesuai ketentuan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kinerja BUMD secara ketat agar penyertaan modal daerah benar-benar didasarkan pada kelayakan usaha dan menghasilkan manfaat ekonomi serta dividen bagi PAD.


Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN mengenai defisit RAPBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,6 miliar, penggunaan SiLPA, serta pencegahan risiko tunda bayar, Pemerintah Daerah memastikan proyeksi SiLPA sebesar Rp2,6 miliar dihitung secara realistis dan terukur berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan.


Dalam pelaksanaannya nanti, pengendalian kas, pengujian kesiapan kegiatan sebelum kontrak, serta penjadwalan pembayaran akan diperketat agar belanja daerah selalu selaras dengan kemampuan kas riil dan meminimalkan risiko tunda bayar.


Menjawab pandangan Fraksi PKS, Fraksi PKB Plus PSI, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PAN mengenai alokasi pendidikan sebesar 33,22 persen, Pemerintah Daerah berkomitmen agar pemenuhan mandatory spending tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah, dukungan operasional, peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan tenaga pendidik hingga ke pulau-pulau terluar, serta pencegahan angka putus sekolah berdasarkan pemetaan kondisi ruang kelas rusak ringan, sedang, maupun berat.


Mengenai program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan peserta didik berprestasi, Pemerintah Daerah menjaga keberlanjutannya melalui kriteria yang jelas dan seleksi transparan. Usulan Fraksi PDI Perjuangan terkait program beasiswa penuh atau fully funded bagi anak berprestasi dengan skema pengabdian daerah akan dikaji lebih mendalam dari sisi pembiayaan, bidang prioritas, dan regulasinya.


Demikian pula usulan mengenai dukungan anggaran bagi guru-guru agama di bawah naungan Kementerian Agama akan dicermati secara saksama sesuai ketentuan kewenangan, dasar hukum pemberian hibah/bantuan, serta kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.


Menjawab pandangan Fraksi Golkar mengenai pemerataan dokter umum, dokter gigi, bidan desa, serta penyediaan layanan donor darah di Puskesmas, Dinas Kesehatan terus mengevaluasi distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan fasilitas pelayanan dan kondisi wilayah.


Terkait kebutuhan darah, mengingat pelaksanaan transfusi memerlukan kesiapan tenaga medis, sarana penyimpanan, dan standar keselamatan yang ketat, Dinas Kesehatan bersama RSUD akan mengkaji pola layanan paling efektif, termasuk penguatan jejaring pendonor sukarela dan jadwal kegiatan donor darah jemput bola di tingkat kecamatan.


Mengenai pengelolaan BLUD RSUD dan Puskesmas yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra, Pemerintah Daerah sependapat bahwa fleksibilitas BLUD harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), termasuk menjaga proporsi yang berimbang antara belanja operasional/remunerasi dengan belanja modal.


Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan pendapatan dan efisiensi RSUD menuju kemandirian operasional secara bertahap, namun dukungan APBD tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.


Selanjutnya, menanggapi perhatian Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra mengenai penurunan angka kemiskinan, serta Fraksi PDI Perjuangan mengenai perlindungan sosial dan dukungan bagi kader Posyandu, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu berbasis data tunggal agar tepat sasaran, dengan memadukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor perikanan, perkebunan, pertanian, dan perdagangan.


Menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan mengenai pembangunan sekat kanal di wilayah rawan kebakaran lahan gambut, khususnya Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau, serta pandangan Fraksi PAN mengenai mitigasi bencana dan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.000.000.000, perangkat daerah teknis bersama instansi terkait akan melakukan inventarisasi lokasi dan kajian hidrologis agar penempatan sekat kanal efektif menjaga pembasahan gambut, disertai penguatan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan patroli terpadu lintas sektor.


Tahun ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi dana Bantuan Presiden yang khusus diperuntukkan kepada penanganan bencana dan dana tersebut telah dijabarkan ke dalam DPA OPD dalam Perda Perubahan APBD 2026. Di antaranya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Kesehatan. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan wajib merupakan belanja penunjang pra dan pasca bencana.


Sementara itu, penggunaan BTT sebesar Rp1 miliar dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk merespons keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Apabila terjadi kondisi darurat bencana yang membutuhkan penanganan segera dan melampaui pagu tersedia, mekanisme pergeseran anggaran siap dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kecepatan penanganan dan akuntabilitas.


Menjawab pandangan Fraksi PPP Demokrat mengenai proporsi belanja pegawai sebesar 35,78 persen serta perhatian Fraksi Gerindra terhadap pembayaran gaji PPPK, penataan kebutuhan aparatur terus dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar proporsional dan tidak mengurangi ruang fiskal pembangunan.


Terkait rencana penerimaan CPNS Tahun 2027, BKPSDM akan menyusun usulan formasi sesuai prioritas kebutuhan perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah melalui proses seleksi yang transparan dan objektif.


Adapun pembiayaan gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu disesuaikan dengan ketentuan serta dukungan transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar hak pegawai terpenuhi tanpa mengganggu belanja pelayanan publik.


Menanggapi catatan Fraksi Gerindra mengenai waktu penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Daerah menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi penting untuk meningkatkan disiplin perencanaan dan pengendalian jadwal tahapan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.


Selanjutnya, sejalan dengan pandangan Fraksi PPP Demokrat dan Fraksi PKB Plus PSI, penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat, keterbukaan informasi, serta pelaporan kinerja berkala akan terus ditingkatkan sebagai wujud sinergi checks and balances antara Eksekutif dan Legislatif.


Menutup jawabannya, Bupati Asmar menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang belum terurai secara rinci akan menjadi bahan pendalaman bersama pada tahap pembahasan di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


Ia berharap pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara produktif, terbuka, dan penuh semangat kemitraan. Eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


 "Eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. 


Bupati Asmar kemudian menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya seluruh fraksi, atas dukungan, perhatian, dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Ia berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada semua pihak dalam mengemban amanah membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera."****





SUMBER    :   HUMAS SETWAN KEP.MERANRI
EDITOR      :    REDAKSI 

Jumat, 20 November 2026

Bawa Pesan Kamtibmas kepada 1.760 Jemaah di 26 Masjid, Polres Meranti Gelar Jumat Keliling Serentak

Bawa Pesan Kamtibmas kepada 1.760 Jemaah di 26 Masjid, Polres Meranti Gelar Jumat Keliling Serentak






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Jumat Keliling sekaligus Jumat Berkah secara serentak di 26 masjid yang tersebar di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti, tersebut diikuti lebih 1.760 jemaah salat Jumat. (20/11/2026) Siang.


Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan di Masjid Al-Muttaqin Pelimau, Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.


Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti, antara lain Kabag Ops AKP Abdan, S.E., M.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ipda Dominikus Turnip, S.E., Kasubsiluhkum Ipda Hendiyanto, S.H., Paur Subbagkerma Bag Ops Ipda Martin Alvian, S.Tr.K., M.H., KBO Sat Lantas Ipda Noprizal, S.E., Kepala Desa Alai Selatan Masnor, pengurus masjid, serta tokoh masyarakat setempat.


Pada waktu yang bersamaan, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh jajaran PJU Polres serta lima Polsek jajaran yakni Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, Polsek Rangsang, Polsek Rangsang Barat, dan Polsek Merbau yang didampingi para Bhabinkamtibmas dan Da'i Kamtibmas di wilayah binaan masing-masing.


Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menyampaikan langsung sejumlah pesan penting terkait pemeliharaan keamanan wilayah, pencegahan narkoba, pengawalan bantuan sosial, hingga pembinaan generasi muda.


"Kegiatan Jumat Keliling ini merupakan program Kapolri dengan motto 'Polisi Bersama Masyarakat'. Ini adalah wujud kehadiran Polri untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan komunikasi, dan membangun kedekatan dengan warga demi menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.


Terkait bahaya narkotika, Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan bersama-sama melindungi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut.


"Kami mengimbau masyarakat agar menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba karena dapat merusak generasi muda serta mengganggu keamanan lingkungan. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan dan segera melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar kita," tegasnya.


Selain itu, Kapolres juga menekankan dukungan jajaran kepolisian terhadap Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kementerian Sosial agar penyalurannya berjalan transparan dan tepat sasaran.


"Kami mendukung penuh program Perlindungan Sosial untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Kami mengajak masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun Bhabinkamtibmas terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial supaya tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.


Pada kesempatan tersebut, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita turut memperkenalkan program pembinaan dan pelatihan (Binlat) bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2027.


"Kami memiliki program pembinaan dan pelatihan bagi anak-anak sekolah yang bercita-cita menjadi anggota Polri pada seleksi Tahun Anggaran 2027 mendatang. Melalui program ini, kami memberikan pembekalan fisik, mental, serta pengetahuan akademik agar putra-putri daerah dapat mempersiapkan diri secara matang sejak dini," jelasnya.


Adapun pelaksanaan kegiatan ini mencakup tiga masjid yang dilaksanaan oleh Polres Kepulauan Meranti yakni (Masjid Al-Muttaqin Desa Alai Selatan, Masjid Ar-Rahman Desa Banglas Barat, dan Masjid Babussalam Kelurahan Selatpanjang Timur), empat masjid oleh Polsek Tebing Tinggi, lima masjid oleh Polsek Tebing Tinggi Barat, enam masjid oleh Polsek Rangsang, empat masjid oleh Polsek Rangsang Barat, serta empat masjid oleh Polsek Merbau.


Melalui penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen terus memperkuat kemitraan dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan keamanan serta ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti."****






SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR       :    REDAKSI 
LAM Meranti Dukung Generasi Muda Promosikan UMKM Lewat Konten Kreatif Berbasis AI

LAM Meranti Dukung Generasi Muda Promosikan UMKM Lewat Konten Kreatif Berbasis AI






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,     -
Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam mempromosikan potensi daerah. Melalui kreativitas konten video, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seni budaya, serta potensi lokal Kepulauan Meranti diharapkan semakin dikenal luas hingga ke luar daerah.


Dukungan terhadap gerakan tersebut disampaikan Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, Datok Afirzal Cik, saat menerima kunjungan pengurus Komunitas Seni Creative Mandiri (CSCM), Jumat (20/11/2026).


Afirzal mengapresiasi inisiatif generasi muda yang menggelar kegiatan lomba video kreatif di era digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi AI sebagai sarana promosi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam mendorong anak muda agar lebih produktif, kreatif, sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat.


"tentunya dengan datangnya pengurus Komunitas Seni Creative Mandiri (CSCM) ke Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti untuk meminta tunjuk ajar dalam berkarya dan mengajak generasi muda melakukan kegiatan positif, tentu kami sangat mendukung. Ini patut diapresiasi karena dapat mengarahkan generasi muda menjauhi hal-hal negatif," ujar Afirzal.


Ia menilai, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus dimanfaatkan sebagai ruang pengembangan kreativitas, inovasi, serta promosi berbagai potensi daerah. Generasi muda tidak hanya dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap identitas, budaya, dan daerah asalnya.


Afirzal juga menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam setiap karya digital yang dihasilkan. Menurutnya, kemajuan teknologi hendaknya berjalan seiring dengan pelestarian adat dan budaya, sehingga konten kreatif yang diproduksi tidak kehilangan jati diri masyarakat Melayu.


"Melalui kegiatan positif generasi muda di bidang teknologi digital dan AI, hendaknya tetap ada khazanah Melayu. Misalnya, membuat program promosi menggunakan bahasa Melayu, mengenakan baju Melayu dan tanjak, serta menyertakan pantun Melayu sebagai pembuka maupun penutup video. Ini menjadi cara agar generasi muda tetap mengenal budaya Melayu di tengah perkembangan era digitalisasi," pesannya.


Ia berharap, kreativitas generasi muda dapat menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari produk UMKM, kuliner khas, kerajinan, hingga potensi wisata dan kebudayaan Kepulauan Meranti. Dengan promosi yang menarik dan mengikuti perkembangan teknologi, produk lokal diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan daya saing pelaku usaha.


Sementara itu, Ketua Komunitas Seni Creative Mandiri (CSCM), Tengku Harzuin, yang akrab disapa Bombom, mengatakan komunitas yang bergerak di bidang seni dan kreativitas berbasis teknologi AI tersebut hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, keterampilan, serta menghasilkan karya digital yang positif.


Menurutnya, perkembangan teknologi AI membuka peluang baru bagi pelaku seni dan kreator konten untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif, menarik, serta memiliki nilai promosi. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk daerah dengan pendekatan visual dan narasi yang lebih kreatif.


"Komunitas ini hadir untuk meminta tunjuk ajar Melayu bersama Lembaga Adat, bagaimana digitalisasi bisa maju dan berkembang dalam mempromosikan daerah, UMKM, serta produk-produk hasil daerah agar lebih dikenal di luar daerah. Melalui media digital, terutama dunia AI, kita ingin membuat program nyata yang mampu memperlihatkan perkembangan zaman, khususnya di daerah Melayu Kepulauan Meranti, Riau," ungkap Tengku Harzuin.


Ia menjelaskan, CSCM berupaya mendorong generasi muda agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi kreator yang menghasilkan karya bernilai, baik dari sisi seni, edukasi, promosi, maupun pengembangan ekonomi kreatif.


Pemanfaatan AI dalam pembuatan video kreatif, menurutnya, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkenalkan produk UMKM dengan cara yang lebih efektif. Melalui visualisasi, cerita, musik, narasi, dan konsep promosi yang menarik, produk lokal dapat memiliki ruang lebih besar untuk bersaing di tengah pasar digital.


Tengku Harzuin juga berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga adat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, komunitas seni, serta masyarakat, agar gerakan digitalisasi berbasis kreativitas dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.


"Kami berharap dukungan semua pihak dalam memberikan informasi dan layanan terhadap produk unggulan daerah, sehingga promosi berbasis AI dapat berkembang dengan baik. Khususnya di Kepulauan Meranti, dengan adanya dukungan Lembaga Adat Melayu Riau, digitalisasi di tanah Melayu bisa berkembang lebih baik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya," tambahnya.


Sinergi antara komunitas kreatif dan Lembaga Adat Melayu tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kreativitas digital yang berakar pada budaya lokal. Selain mendorong lahirnya karya-karya inovatif, gerakan ini juga diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih luas bagi UMKM serta memperkenalkan identitas dan potensi Kepulauan Meranti kepada masyarakat nasional maupun dunia.


Melalui kolaborasi antara teknologi, seni, budaya, dan ekonomi kreatif, generasi muda Kepulauan Meranti diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memajukan daerah sekaligus menjaga warisan budaya Melayu di tengah transformasi digital yang terus berkembang."****






LIPUTAN       :     NUR
EDITOR          :     REDAKSI 
LAMR Kepulauan Meranti Laksanakan Sosialisasi Kebudayaan Melayu Sempena Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici PSMTI

LAMR Kepulauan Meranti Laksanakan Sosialisasi Kebudayaan Melayu Sempena Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici PSMTI







KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,    -
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)  Kabupaten Kepulauan Meranti  melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Kebudayaan Melayu,  Syarahan Sastra Budaya" sempena Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici yang dilaksanakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaannya bertempat di Balai Adat LAMR,  Jalan Dorak, Selatpanjang, Jum'at,  (20/11/2026).


Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti,  Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si, menyatakan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud partisipasi LAMR Kepulauan Meranti dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici yang dilaksanakan oleh PSMTI Kepulauan Meranti.  


"Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan, saling dukung-mendukung serta bekerja sama dalam hal pemajuan kebudayaan merupakan suatu keharusan. Kami mendukung upaya yang dilaksanakan oleh PSMTI Kabupaten Kepulauan Meranti.  


Dengan lapang dada dan tangan terbuka kami menyambut kedatangan para Calon Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici PSMTI 2027 hari ini. Dengan bidal orang Melayu, "Andaimya kecil telapak tangan, nyiru kami tadahkan". 


Selamat datang para genarasi muda harapan bangsa,  calon pemimpin dan pemaju negeri di masa depan di Balai Adat LAMR", kata Datuk Seri Afrizal Cik dalam sambutannya. 


Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici PSMTI Kepulauan Meranti,  Suwandi,  menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh LAMR Kepulauan Meranti. 


"Kami berterima kasih atas sambutan yang diberikan oleh LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti kepada kami. Terlebih lagi pada hari ini LAMR melaksanakan kerja sama dengan memperkenalkan kebudayaan Melayu melalui kegiatan Syarahan Sastra Budaya kepada kami dalam ajang pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan koko Cici.  Kami yakin, dengan kegiatan ini banyak tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan kepada para peserta kami. 


Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LAMR Kepulauan Meranti," ungkap Suwandi. 


Sebagai narasumber,  Datuk Seri Afrizal Cik menyampaikan seluk beluk kebudayaan Melayu terkhususnya lagi dalam khazanah sastra budaya.  Terlihat antusias semua peserta yang mengikuti kegiatan ini.  Kegiatan menjadi semakin akrab dengan adanya tanya jawab yang berkualitas dari para peserta. 


Terlihat hadir pada kegiatan ini selain Ketua Umum DPH LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, hadir juga Datuk  Datuk Misdar Efendi., Puan Dra.  Latifah Setiawaty Kudus,  Puan Hj. Nuryaningsih, S.Pd., Bidang Humas Publikasi dan sejumlah staf LAMR. Dari Panitia Pemilihan Xiao Di Xiao Mei dan Koko Cici PSMTI Kepulauan Meranti,  terlihat hadir Ketua Panitia Suwandi,  Sekretaris Sharon,  S.Kom.M.Kom, beserta sejumlah panitia dan empat puluh orang peserta. 


Acara ditutup dengan penyerahan tanda mata dari PSMTI Kepulauan Meranti dan foto bersama serta bersalam-salaman."**** 





SUMBER    :  HUMAS LAMR KEP.MERANTI
EDITOR      :   REDAKSI 
Lewat Program Poliran, Polres Meranti Bangun Database Tenaga Kerja dan Gandeng Perusahaan Lokal

Lewat Program Poliran, Polres Meranti Bangun Database Tenaga Kerja dan Gandeng Perusahaan Lokal






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,    – 
Kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program ini menjadi salah satu upaya mendorong terbukanya peluang kerja bagi putra-putri daerah, sekaligus mempertemukan calon tenaga kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja.


Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menyampaikan bahwa melalui program Poliran, pihaknya melakukan pendataan calon tenaga kerja, pemetaan keterampilan (skill), serta membangun kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Pendataan tersebut dilakukan untuk menghimpun calon tenaga kerja berdasarkan kemampuan, keahlian, dan bidang pekerjaan yang diminati, sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.


Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan pendataan, kesepakatan kerja sama, serta penyerahan dokumen kontrak kerja sama bersama Propofinda dan sejumlah perusahaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan calon tenaga kerja lokal.


Kapolres berharap, melalui pendataan database tenaga kerja yang terarah, peluang kerja bagi masyarakat Meranti semakin terbuka. Para pencari kerja juga diharapkan dapat memperoleh kesempatan sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.


Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kesra Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Imigrasi, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, pimpinan perusahaan, serta para calon tenaga kerja.


Program Poliran diharapkan menjadi jembatan antara dunia usaha dan masyarakat, sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja."****






SUMBER     :     HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR        :     REDAKSI 
PASTIKAN LAPAS- RUTAN TETAP KONDUSIF, KANWIL DITJENPAS SUMUT BERSAMA TNI, POLRI DAN BNN GELAR RAZIA MENDADAK

PASTIKAN LAPAS- RUTAN TETAP KONDUSIF, KANWIL DITJENPAS SUMUT BERSAMA TNI, POLRI DAN BNN GELAR RAZIA MENDADAK






KabarPesisirNews.Com
MEDAN SUMUT,     -
Dalam rangka memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, serta barang-barang terlarang lainnya, Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan inspeksi sekaligus razia secara mendadak di dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pemasyarakatan wilayah Kota Medan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, pada Rabu
malam (19/11/2026).


Kegiatan razia tersebut 
dipimpin langsung  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu 
Yuswa Panjang, bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi dan Plt. Kabid Berantas BNNP Sumut, Kombes Pol. Dr. Joshua Tampubolon.Dari unsur Polri, kegiatan ini turut melibatkan personel Direktorat Samapta (Dit
Samapta/Shabara), Satuan Reserse Narkoba, dan Brigade Mobil (Brimob) dan juga petugas dari BNNP Sumut serta TNI.


Pelaksanaan inspeksi
mendadak ini menjadi salah satu bentuk komitmen nyata jajaran Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara dalam
mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memastikan lingkungan Lapas dan Rutan tetap aman, tertib, dan terbebas dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, maupun berbagai barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian. Kegiatan ini juga memiliki makna tersendiri karena dilaksanakan setelah sebelumnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2. 


Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa
semangat pengabdian dan penguatan integritas harus diwujudkan melaluil langkah nyata, termasuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di lingkungan Pemasyarakatan.


Sebelum pelaksanaan razia, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, menekankan agar seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara 


terstruktur, 6terencana, dan mengedepankan pendekatan humanis. Ia juga mengingatkan seluruh personel yang 5terlibat untuk tetap berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku, menjaga 
profesionalitas, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai hak-hak warga binaan.


“Razia ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam menjaga marwah institusi Pemasyarakatan. Saya menginstruksikan agar seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, sesuai dengan rencana, mengedepankan sikap humanis, serta tetap berpedoman pada aturan dan  prosedur yang berlaku. Kita ingin memastikan bahwa Lapas dan Rutan benar-benar menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba, handphone ilegal, maupun barang terlarang lainnya,” tegas Jalu.


Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa upaya mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang tidak dapat dilakukan olej jajaran internal Pemasyarakatan semata.

 Dibutuhkan dukungan, kolaborasi, serta sinergi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.


“Sinergi bersama TNI, Polri, dan BNN merupakan kekuatan penting dalam memperkuat pengawasandan menciptakan sistem pengamanan yang lebih optimal. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanyaterjalin dalam pelaksanaan razia, tetapi juga terus berlanjut melalui koordinasi, pertukaran informasi,serta langkah-langkah pencegahan secara berkesinambungan. Dengan kebersamaan dan komitmenseluruh pihak, kita optimistis dapat mewujudkan Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang bersih darinarkoba dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” tambahnya..


Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut nyata terhadap salah satu Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan danketertiban, serta memberantas peredaran narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas dan Rutan.


Melalui pelaksanaan razia mendadak yang melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum ini,Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara berharap tercipta efek pencegahan sekaligus meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab seluruh jajaran petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pembinaan.


Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, Pemasyarakatan Sumatera Utara berkomitmen mewujudkan lingkungan Lapas dan Rutan yang aman, tertib, berintegritas, serta Bersih dari Narkoba (Bersinar), handphone ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya."****





LIPUTAN       :     RED
EDITOR          :     REDAKSI 

Kamis, 19 November 2026

ORSHID Jakarta Utara Hadir, Dukung Pelestarian Seni dan Budaya

ORSHID Jakarta Utara Hadir, Dukung Pelestarian Seni dan Budaya






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,     – 
Atas Berkat Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa, Organisasi Shiddiqiyyah (ORSHID) Jakarta Utara menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam kegiatan “Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya Kota Administrasi Jakarta Utara” yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada Selasa (17-11-2026)


Dalam kegiatan tersebut, ORSHID Jakarta Utara diwakili oleh Andi Junaidi, dan Shela Novitasari. 


"Kegiatan dialog ini menjadi salah satu wadah untuk mempererat komunikasi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa," ujar M. Andri selaku Asisten Pemerintahan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara


Kehadiran ORSHID Jakarta Utara merupakan bentuk partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebudayaan, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jakarta Utara.


Melalui dialog tersebut, diharapkan tumbuh semangat cinta terhadap seni dan budaya lokal serta kesadaran bersama untuk menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda.


"Anak muda boleh bergaul modern, tapi jangan pernah lupa sama akar budaya dan adat istiadat daerahnya," ujar H. Ramdhani Qubil AJ  pemeran Bang Madit Musyawarah dalam sinetron Islam KTP yang turut hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut.


ORSHID Jakarta Utara memandang bahwa seni dan budaya memiliki merupakan salaha satu yang beperan penting dalam mengembalikan Bangsa Indonesia ini kepada Jati Dirinya. 


"Dengan menghadiri kegiatan ini, ORSHID Jakarta Utara berharap sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Jati Diri Bangsa Indonesia," ungkap Andi Junaidi, didampingi Shela Novitasari. 


ORSHID Jakarta Utara: Menjaga Persatuan, Merawat Kebudayaan, dan Membangun Kebersamaan."****

#orshidjakartautara




LIPUTAN JAKARTA      :      MEGY
EDITOR                           :      REDAKSI