Bupati Asmar Tegaskan SPMB Harus Bersih dari Titipan dan Diskriminasi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB jenjang SD dan SMP di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (3/6/2026).

Menurut Asmar, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa. Karena itu, proses penerimaan murid baru tidak boleh diwarnai praktik diskriminasi, kolusi, maupun nepotisme.

“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Sistem penerimaan murid baru harus bebas dari praktik diskriminasi, kolusi maupun nepotisme. Setiap keputusan harus didasarkan pada aturan yang jelas, data yang valid, dan pertimbangan yang adil,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Asmar juga meminta seluruh pemangku kepentingan pendidikan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait mekanisme SPMB. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak ada istilah sekolah favorit.

“Sekolah favorit itu tidak ada. Semua sekolah memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang penting, masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar tentang SPMB,” ujarnya.

Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi bentuk komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan tanpa intervensi dan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, mengatakan pelaksanaan SPMB merupakan bagian dari upaya menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Ia menjelaskan, penerimaan murid baru di Meranti dilaksanakan secara daring sesuai kewenangan pemerintah daerah dan terus diperkuat dengan berbagai program pembangunan pendidikan.

Tunjiarto mengungkapkan, pada 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan program revitalisasi untuk 84 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Sebagian proyek bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan oleh pemerintah pusat.

“Program prioritas pendidikan saat ini tidak hanya penerimaan murid baru, tetapi juga revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah inklusif, penguatan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan,” katanya.

Selain revitalisasi sekolah, Pemkab Meranti juga terus mendorong pembangunan sekolah terintegrasi. Salah satu yang tengah diproses berada di Kecamatan Rangsang dan telah memasuki tahap peninjauan lapangan serta koordinasi lintas sektor.

Sekolah terintegrasi tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan dengan menggabungkan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan yang dilengkapi fasilitas pendukung.

Di sisi lain, digitalisasi pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski masih menghadapi kendala jaringan internet dan pasokan listrik di sejumlah wilayah, pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah terus menunjukkan peningkatan.

Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat layanan pendidikan di wilayah marginal dan perbatasan agar seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak belajar yang sama.

“Kita berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak masyarakat terhadap pendidikan tetap terpenuhi,” ujar Tunjiarto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, Dewan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan pengurus PGRI, jajaran pengawas sekolah, koordinator wilayah pendidikan, kepala sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER       :      PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR         :      REDAKSI 

Lewat Program JALUR, Polres Meranti Salurkan Sembako dan Dukung Pendidikan Anak Pesisir

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   - 

Polres Kepulauan Meranti Melaksanakan Kegiatan Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR) terhadap masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (02/06/2026).

Sat Polairud melaksanakan kegiatan Program jalur Sambang Nusa menyambangi masyarakat pesisir memberikan edukasi serta bantuan berupa sembako dan kesehatan di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Polairud Polres Meranti Iptu Abdul Roni, bersama unsur Satintelkam, Satbinmas, Sie Humas dan Sie Dokes Polres Kep Meranti.

Adapun sasaran utama program tersebut yakni masyarakat kurang mampu di daerah pesisir serta anak-anak pesisir yang membutuhkan perhatian dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Kasat Polairud Polres Meranti Iptu Abdul Roni, mengatakan kegiatan tersebut turut memberi bantuan sembako terhadap masyarakat pesisir yang terdampak miskin extreme sebanyak enam (6) orang penerima bantuan sembako dengan rincian Paket Sembako sebanyak 6 Karung beras Premium 5 kg, 3 papan telor  dan 6 bungkus Minyak goreng.

Selain itu juga kegiatan program Pustaka Terapung kepada anak-anak pesisir Desa Sokop memberikan pemahaman dan pengetauhuan serta memberikan kesadaran kepada anak anak pesisir penting nya pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. 

Sat Polairud juga memberikan berupa bantuan pendidikan kepada anak anak pesisir untuk meningkatkan semangat kepada anak anak pesisir untuk pergi kesekolah,  sebanyak 1 pack buku, 1 kotak pena, 1 kotak pensil.

"Pogram ini hadir sebagai bentuk kepedulian Polres Meranti terhadap masyarakat di wilayah perairan dan pesisir yang sulit dijangkau, sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."ungkapnya.

Dengan adanya Program Jalur yang di luncurkan oleh Bapak Kalpoda Riau untuk menjangkau masyarakat pesisir yang terisolir merasa terbantu dengan hadir nya Polisi ditengah masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir, bansos dan pelayanan masyarakat serta pengecekan kesehatan.

Kegiatan ini menggambarkan strategi komunikasi Polri yang mengarah pada pendekatan humanis, solutif, dan kolaboratif. Polres Kepulauan Meranti tidak hanya membina keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun hubungan emosional dan sosial yang erat sebagai bukti nyata _Polri untuk masyarakat_.

Ia juga menjelaskan Program JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat) merupakan program kemanusiaan dan pelayanan sosial yang digagas oleh Polda Riau untuk membantu masyarakat pesisir yang selama ini berada jauh dari akses pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan sosial pangan.

Kegiatan berakhir sekira pukul 16.30 Wib, Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     -

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mendesak penguatan kedaulatan hukum nasional dalam draf aturan baru. Dia menyoroti maraknya praktik pengusaha asing yang mendikte kontrak bisnis di dalam negeri menggunakan hukum negara asal mereka.

Hal tersebut ditegaskan Mafirion dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU HPI bersama sejumlah asosiasi advokat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Ia menilai regulasi yurisdiksi dan pilihan hukum saat ini belum berpihak pada kepentingan Indonesia.

 “Kami menilai yurisdiksi menjadi aspek yang sangat penting dalam Hukum Perdata Internasional. Negara harus memiliki aturan yang jelas agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai tempat mencari keuntungan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Dalam perjanjian dagang, kebebasan menentukan yurisdiksi tidak boleh dibiarkan tanpa batas,” ujar Mafirion.

Legislator asal Riau ini mengecam praktik lancung pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia namun emoh tunduk pada hukum nasional. Ia mencontohkan banyak investor asal Singapura membuat kontrak bisnis di tanah air tetapi tetap mencantumkan hukum Singapura sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Menurutnya, RUU HPI harus berani menegaskan aturan baku. Setiap kontrak bisnis yang dibuat di wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan hukum Indonesia. Langkah ini krusial demi memutus praktik forum shopping atau pencarian keuntungan hukum sepihak oleh korporasi asing.

 “Misalnya pengusaha dari Singapura datang ke Indonesia dan membuat kontrak bisnis di Indonesia. Namun dalam kontrak tersebut yang dipilih justru hukum Singapura yang berlaku. Pertanyaannya, apakah ke depan RUU HPI perlu menegaskan apabila kontrak dibuat di Indonesia, hukum Indonesia yang seharusnya berlaku? Ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan kedaulatan hukum nasional,” jelasnya.

Mafirion juga menuntut asas timbal balik yang adil bagi pelaku usaha lokal di luar negeri. Pemerintah harus merumuskan klausul khusus guna melindungi pengusaha Indonesia saat meneken kontrak bisnis di negara lain agar posisi tawar mereka setara.

Selain masalah kontrak, Pansus DPR menyoroti klausul pengakuan putusan pengadilan asing. Indonesia dinilai terlalu longgar dan terbuka menerima eksekusi putusan hukum dari yurisdiksi negara luar tanpa memedulikan dampaknya bagi kepentingan nasional.

Mafirion berharap RUU HPI tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi hubungan internasional. Aturan ini harus menjadi benteng hukum yang kuat, melindungi segenap kepentingan ekonomi nasional, serta menciptakan relasi bisnis lintas negara yang adil dan berdaulat."****

LIPUTAN        :     RED

EDITOR           :     REDAKSI 

PT SAI Paparkan Kronologi Penanganan Warga yang Diamankan Saat Dugaan Pencurian TBS

Kabarpesisirnews.Com

ROKAN HULU RIAU,    -

PT Sawit Asahan Indah (SAI) memaparkan kronologi penanganan terhadap SR, warga Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, yang diamankan petugas keamanan perusahaan saat diduga melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di area perkebunan PT SAI pada Selasa (02/06/2026).

CDO PT SAI, Ilka Iskandar, menjelaskan bahwa setelah diamankan, SR mengeluhkan rasa sakit di bagian dada. Menanggapi keluhan tersebut, petugas langsung mengambil langkah untuk memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan melalui pemeriksaan medis.

“Pada saat diamankan, yang bersangkutan mengeluhkan sakit di bagian dada. Karena itu kami segera membawanya ke Polibun SAI untuk menjalani pemeriksaan medis guna memastikan kondisi kesehatannya,” ujar Ilka.

Menurutnya, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan di Polibun SAI menunjukkan kondisi SR dalam keadaan normal. Meski demikian, perusahaan tetap melanjutkan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi yang bersangkutan secara lebih menyeluruh.

“Untuk memastikan lebih lanjut, kami kemudian membawanya ke RS Awal Bros Ujung Batu untuk menjalani pemeriksaan rontgen dan hasilnya juga baik. Bahkan atas permintaan pihak keluarga dilakukan pemeriksaan CT Scan, dan hasilnya juga menunjukkan kondisi yang baik,” jelasnya.

Ilka menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kondisi kesehatan SR setelah diamankan di area perkebunan.

Menurutnya, sejak awal perusahaan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan setiap orang yang berada dalam penanganan petugas, termasuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan apabila diperlukan.

“Kami berupaya memastikan kondisi yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan baik. Karena itu pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari fasilitas kesehatan perusahaan hingga rumah sakit, sehingga kondisi kesehatannya dapat diketahui secara pasti,” tambahnya.

Pihak perusahaan juga menyatakan siap memberikan keterangan dan bekerja sama dengan pihak berwenang apabila diperlukan dalam proses lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.

Sebelumnya, SR mengaku mengalami tindakan kekerasan saat diamankan oleh petugas keamanan perusahaan. Namun demikian, PT SAI menegaskan bahwa langkah yang dilakukan setelah yang bersangkutan mengeluhkan sakit dada adalah memberikan penanganan kesehatan dan memastikan kondisinya melalui serangkaian pemeriksaan medis.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan penganiayaan yang disampaikan SR. 

Sementara itu, PT SAI menyatakan tetap berkomitmen menjalankan prosedur penanganan yang mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku."****

LIPUTAN ROHUL        :     AC

EDITOR                         :    REDAKSI

Polsek Rangsang Serahkan Tali Asih untuk Rumah Qur’an Al-Qudsi, Wujud Kepedulian terhadap Pendidikan Keagamaan

KabarPesisirNews.Com

RANGSANG RIAU,    -

Kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan keagamaan kembali diwujudkan melalui kegiatan penyerahan tali asih oleh jajaran Polsek Rangsang kepada Yayasan Said Khairum Al-Qudsi atau Rumah Qur’an Al-Qudsi yang berada di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, sekitar pukul 16.00 WIB di Masjid At-Taqwim, Jalan Ahmad Yani, Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara kepolisian dengan lembaga pendidikan Islam serta masyarakat.

Acara diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan dari Ketua Yayasan Rumah Qur’an Al-Qudsi, Ustaz Eka Nazra, serta sambutan dari Kapolsek Rangsang, AKP Gunawan.S.H

Dalam kegiatan tersebut, Polsek Rangsang menyerahkan bantuan berupa 24 mushaf Al-Qur’an untuk mendukung proses belajar mengajar para santri dan santriwati, serta 11 cenderamata bagi para pengasuh Rumah Qur’an Al-Qudsi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam membina generasi Qurani.

Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kemajuan pendidikan keagamaan.

“Penyerahan tali asih ini merupakan wujud kepedulian, komitmen, dan perhatian Polri terhadap lembaga pendidikan keagamaan, para pengasuh, serta santri dan santriwati. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat dalam menuntut ilmu agama,” ujarnya.

Selain memberikan dukungan sarana pendidikan, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi dan hubungan harmonis antara kepolisian dengan lingkungan yayasan, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H, Ketua Yayasan Rumah Qur’an Al-Qudsi Ustaz Eka Nazra, Lc., Kanit Samapta Polsek Rangsang AIPTU Romi, Kanit Intelkam Polsek Rangsang AIPDA Arie Prima, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Samak Brigadir Yoki Prasetya, tokoh agama Desa Tanjung Samak, para ustazah pengasuh Rumah Qur’an Al-Qudsi, serta para santri dan santriwati.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Melalui program sosial dan keagamaan seperti ini, Polsek Rangsang berharap dapat terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan keislaman, serta menjadi penerus bangsa yang berkualitas."****

LIPUTAN            :      RED

EDITOR               :      REDAKSI 

Pemuda Sekaligus Penggiat Sosial Kepulauan Meranti, Khairul Sholeh, S.Pd,

Pemuda Sekaligus Penggiat Sosial Kepulauan Meranti, Khairul Sholeh, S.Pd

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     – 

Kerusakan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hijau di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai sudah berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Jika dibiarkan tanpa ada pembenahan sistemik dan tindakan hukum yang agresif, daerah kepulauan ini terancam menghadapi bencana ekologis yang besar di masa depan.

Merespons kondisi kritis tersebut,  Pemuda Sekaligus Penggiat Sosial Kepulauan Meranti, Khairul Sholeh, S.Pd, menyatakan sikap mendukung penuh langkah tegas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dalam menertibkan aktivitas ilegal penutupan Panglong Arang serta memberantas mafia pembabatan hutan di wilayah hukum Riau.

"Negeri ini semakin lama semakin hancur jika tidak dibenahi dari sekarang. Kita tidak boleh lagi menutup mata. Pembabatan hutan mangrove untuk pasokan panglong arang ilegal ini adalah kejahatan lingkungan yang terstruktur," tegas Khairul Sholeh dengan nada tinggi saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (3/6).

Komitmen Berkelanjutan Pemuda Meranti Demi Kelestarian Lingkungan

Dukungan yang disuarakan oleh Khairul Sholeh ini bukanlah aksi spontan, melainkan kelanjutan dari gelombang desakan masyarakat dan pemuda Meranti yang sebelumnya juga telah menyatakan sikap serupa di berbagai media. Gerakan ini konsisten berdiri di belakang Polda Riau untuk membersihkan Meranti dari praktik-praktik illegal logging.

Menurut Khairul, ketegasan Kapolda Riau dalam menginstruksikan jajarannya untuk menyegel garis polisi di sejumlah panglong arang ilegal beberapa waktu lalu harus dikawal sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. Ia mengingatkan bahwa para pekerja lokal seringkali hanya dijadikan tameng, sementara aktor intelektual atau mafia kakap di balik bisnis ini tetap meraup keuntungan besar.

Menuntut Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Lebih lanjut, Khairul Sholeh mendesak agar aparat penegak hukum tidak mengendurkan pengawasan pasca-penutupan. Pasalnya, pergerakan mafia hutan kerap kali memanfaatkan kelengahan petugas untuk kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Penyelamatan Ekosistem Pesisir: Mangrove adalah benteng utama Kepulauan Meranti dari abrasi. Menjaga hutan sama dengan menjaga ruang hidup generasi masa depan.

Sikat Aktor Intelektual: Penertiban jangan hanya berhenti di tingkat buruh atau penebang di lapangan, tetapi harus menyasar kepada pemilik modal dan mafia yang mengorganisir penyelundupan arang keluar daerah.

Solusi Alternatif Ekonomi: Pemuda penggiat sosial juga mendorong pemerintah daerah untuk segera memikirkan nasib para pekerja yang terdampak, agar mereka mendapatkan lapangan pekerjaan yang legal dan tidak merusak alam.

"Kami, selaku pemuda penggerak sosial, akan terus mengawal isu ini. Kami berdiri bersama Kapolda Riau. Jangan biarkan Meranti tenggelam dan hancur hanya demi segelintir orang yang memperkaya diri secara ilegal. Hukum harus ditegakkan setegas-tegasnya, tanpa pandang bulu!" pungkas Khairul menutup pernyataannya dengan tegas."****

LIPUTAN           :       RED

EDITOR              :       REDAKSI 

Pacu Jalur Basogha 2026 Mulai Dipanaskan, Penataan Pedagang Jadi Prioritas

KabarPesisirNews.Com

BASERAH KUANSING RIAU,     — 

Hitung mundur menuju Pacu Jalur Event Kebudayaan di Tepian Lubuok Sobae Basogha resmi dimulai. Panitia tidak ingin sekadar sukses menggelar perlombaan, tetapi juga ingin memastikan helatan budaya terbesar di Kecamatan Kuantan Hilir berlangsung tertib, meriah, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Keseriusan itu terlihat dalam rapat kerja perdana panitia yang digelar di Aula Kantor Camat Kuantan Hilir, Selasa (2/6/2026). Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Pacu Jalur Event Kebudayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Agustus 2026 mendatang.

Rapat dihadiri langsung Ketua Umum (Ketum) Panitia Titus Arianto, Plt Camat Kuantan Hilir Rahman Candra, Camat Kuantan Hilir Seberang yang diwakili, Danramil 07/Kuantan Hilir Kapten Arm Herdianto, Kapolsek Kuantan Hilir yang diwakili Kasium Aiptu Masfauzi, Sekretaris Umum, Bendahara, serta seluruh koordinator bidang kepanitiaan.

Ketua Umum Panitia, Titus Arianto, menegaskan bahwa seluruh panitia harus bergerak cepat dan bekerja maksimal agar pelaksanaan Pacu Jalur Basogha tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

«"Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan tradisional, tetapi identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi yang harus kita jaga bersama. Karena itu seluruh bidang harus mulai bekerja sejak sekarang. Kita ingin pelaksanaan tahun ini lebih tertata, lebih nyaman, dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Titus Arianto.»

Menurutnya, salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah melakukan penataan kawasan arena, khususnya terhadap pedagang yang selama ini menjadi bagian penting dari perputaran ekonomi saat pelaksanaan pacu jalur.

Panitia berencana menyiapkan sistem penempatan pedagang yang lebih teratur sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung, sekaligus menjadi sumber pemasukan resmi bagi kepanitiaan.

«"Penataan pedagang menjadi perhatian serius. Kita ingin arena terlihat rapi, pengunjung nyaman, pedagang tetap mendapatkan manfaat ekonomi, dan panitia juga memiliki sumber pendapatan yang jelas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan," tambahnya.»

Sementara itu, Plt Camat Kuantan Hilir Rahman Candra menegaskan bahwa Pacu Jalur Basogha merupakan agenda budaya besar yang membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, panitia hingga masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan event tidak hanya diukur dari jalannya perlombaan di sungai, tetapi juga dari kesiapan panitia dalam mengelola seluruh aspek pendukung.

«"Ini bukan hanya tanggung jawab panitia semata. Kita ingin Pacu Jalur Basogha menjadi kebanggaan bersama. Karena itu koordinasi harus diperkuat sejak awal agar seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan tidak ada persoalan yang muncul saat hari pelaksanaan," ujar Rahman Candra.»

Rahman juga berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang wilayahnya turut menjadi bagian dari kawasan pelaksanaan event budaya tersebut.

Hal senada juga mengemuka dalam rapat, di mana panitia berharap pelaksanaan Pacu Jalur Event Kebudayaan Tepian Lubuok Sobae Basogha tidak hanya menjadi tanggung jawab Kecamatan Kuantan Hilir semata, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Hal itu dinilai penting mengingat sebagian area pendukung dan lokasi kegiatan berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan kedua kecamatan tersebut.

Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan menjelang pelaksanaan, seluruh bidang kepanitiaan kini mulai bergerak menuntaskan berbagai pekerjaan rumah, mulai dari penataan arena, pengaturan pedagang, keamanan, kebersihan, hingga pelayanan bagi tamu dan pengunjung.

Pacu Jalur bukan hanya soal siapa yang tercepat mencapai garis finis.

Lebih dari itu, helatan ini adalah etalase budaya Kuansing yang akan dinilai ribuan pasang mata.

Karena itu, panitia tak ingin ada celah yang mengurangi kemeriahan dan marwah event budaya kebanggaan masyarakat di Tepian Lubuok Sobae Basogha tersebut."****

SUMBER     :    PD IWO KUANSING 

EDITOR       :    REDAKSI 

Wabup Muzamil: Pancasila Bukan Sekadar Simbol, Tapi Kompas Indonesia Hadapi Tantangan Global

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Di tengah berbagai tantangan dunia yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga disrupsi teknologi, Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi kokoh yang menjaga persatuan Indonesia sekaligus menjadi rujukan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (2/6/2026).

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dunia akan perdamaian yang berkeadilan.

Menurut Muzamil, Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang utuh karena berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pancasila juga menjadi jangkar moral Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan global. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri bangsa Indonesia dinilai sangat relevan untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Muzamil menilai Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton dalam percaturan internasional. Kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, keterlibatan dalam mediasi konflik regional, hingga konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih tertindas menjadi bukti nyata implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan hanya absennya perang, tetapi hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai moral. Karena itu, generasi muda diminta menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol semata, melainkan harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada para pemimpin daerah dan penyelenggara pemerintahan, Muzamil berpesan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada keadilan sosial, melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, serta menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persatuan, dan kemanusiaan. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan tetap hidup dalam setiap denyut nadi anak bangsa,” pungkasnya."****

LIPUTAN           :      NUR

EDITOR              :     REDAKSI 

Polisi Cinta Petani, Bhabinkamtibmas Tagaraja Turun ke Ladang Pantau Jagung demi Ketahanan Pangan

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,    -

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, personel Polsek Kateman terus melakukan pendampingan kepada masyarakat di sektor pertanian. Salah satunya melalui kegiatan monitoring tanaman jagung yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tagaraja, Selasa (2/6/2026).

Bhabinkamtibmas Kelurahan Tagaraja, AIPDA Muhammad Agung SP, melaksanakan kegiatan sambang sekaligus monitoring tanaman jagung milik Haji Bacok yang berada di Jalan Darussalam, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Lahan yang ditanami jagung tersebut memiliki luas sekitar 10 x 10 meter.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program "Polisi Cinta Petani" yang diinisiasi untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas tidak hanya melakukan pemantauan perkembangan tanaman, tetapi juga membangun komunikasi dengan para petani guna mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proses budidaya.

"Melalui kegiatan ini kami membangun komunikasi dengan warga agar program pemerintah terkait ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Harapannya kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan bisa meningkat," ujar AIPDA Muhammad Agung SP.

Kapolsek Kateman, KOMPOL Bachtiar, S.H., M.H., mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

"Kami terus mendorong seluruh Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi masyarakat, khususnya para petani, melalui program Polisi Cinta Petani. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga," kata Bachtiar.

Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Kami berharap pendampingan yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kateman," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Kateman berharap dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri melalui peran aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat."****

LIPUTAN INHIL        :       SAD

EDITOR                      :       REDAKSI

TIM RAGA Polres Meranti Gencarkan Patroli Antipremanisme, Kamtibmas Tetap Kondusif

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,      -

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), TIM RAGA Polres Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan pemberantasan premanisme dan antisipasi aksi geng motor di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh IPDA Akbar Firmana, S.H., M.H., bersama personel TIM RAGA Polres Kepulauan Meranti. Operasi dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna mencegah potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan preemtif, personel melakukan sambang dan dialog dengan masyarakat serta mengunjungi sejumlah objek vital. Petugas memberikan edukasi dan imbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi premanisme maupun aktivitas geng motor yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan darurat Polri 110.

Sementara itu, pada kegiatan preventif, TIM RAGA melaksanakan patroli di sejumlah ruas jalan dan titik yang dianggap rawan, di antaranya Jalan Alahair, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, dan Jalan Tebing Tinggi. Petugas juga menyambangi lokasi keramaian masyarakat guna mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli) serta berbagai bentuk kejahatan jalanan.

Selain patroli, personel turut melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan lokasi yang dianggap mencurigakan guna mencegah terjadinya tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Kegiatan diawali dengan apel dan arahan pelaksanaan tugas, dilanjutkan dengan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, petugas berhasil memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait pemberantasan premanisme serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selama patroli berlangsung, tidak ditemukan aktivitas premanisme, geng motor, maupun potensi gangguan Kamtibmas yang menonjol.

Polres Kepulauan Meranti menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan kehadiran personel di tengah masyarakat sebagai langkah preventif dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga.

Secara keseluruhan, kegiatan TIM RAGA Polres Kepulauan Meranti berlangsung aman, lancar, dan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti tetap terjaga dalam keadaan kondusif."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Dugaan Pengaturan Proyek di Kabupaten Bogor Kembali Mengemuka, Nama "Silo" Jadi Sorotan

KabarPesisirNews.Com

BOGOR JABAR,     – 

Polemik dugaan pengaturan proyek pemerintah di Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kelompok masyarakat, pengusaha, dan aktivis antikorupsi menyuarakan adanya indikasi praktik pengondisian tender pada sejumlah proyek APBD Tahun Anggaran 2025. 

Dalam berbagai aksi demonstrasi yang digelar di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, massa menuding adanya praktik persekongkolan dalam penentuan pemenang tender pada sejumlah proyek strategis daerah. Mereka menduga proses evaluasi hingga penetapan pemenang tidak sepenuhnya berlangsung kompetitif dan transparan. 

F. Fawait (Koordinator aksi dari kelompok antikorupsi) menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan, mulai dari perubahan persyaratan tertentu hingga dugaan intervensi terhadap proses penilaian peserta tender. Tuduhan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai keberadaan pihak-pihak yang diduga memiliki pengaruh di luar struktur formal pemerintahan. 

Salah satu nama yang beberapa kali muncul dalam sejumlah pemberitaan adalah sosok yang dikenal dengan nama Silo. Beberapa sumber dan narasumber media mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki pengaruh dalam proses distribusi proyek pemerintah di Kabupaten Bogor dan meminta fee sebesar 15%. Namun hingga saat ini, belum terdapat dokumen resmi, hasil penyidikan, ataupun putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatan yang bersangkutan dalam praktik pengaturan proyek sebagaimana yang dituduhkan. Oleh karena itu seluruh informasi tersebut masih berada pada ranah dugaan dan memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul laporan mengenai dugaan pengaturan tender pada sejumlah proyek bernilai besar, termasuk proyek infrastruktur Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) dengan nilai puluhan miliar rupiah. Sejumlah pelaku usaha mengaku menemukan indikasi persyaratan tambahan yang dianggap tidak lazim menjelang penetapan pemenang tender. 

Di sisi lain, berbagai pihak yang disebut dalam pemberitaan membantah adanya praktik pengaturan proyek. Sejumlah organisasi jasa konstruksi maupun pihak terkait menegaskan bahwa seluruh proses lelang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan ruang sanggah kepada peserta yang merasa dirugikan. 

Selain isu pengadaan tahun 2025, sejumlah proyek di wilayah Bogor juga sempat menjadi perhatian akibat dugaan pelanggaran spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan yang kemudian memunculkan tuntutan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. 

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa maraknya tuduhan pengaturan proyek menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengadaan yang lebih transparan, audit independen, serta keterbukaan informasi publik."****

LIPUTAN         :       RED

EDITOR            :       REDAKSI