Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi Jelang Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan lokasi pada hari kedua persiapan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (5/8/2026). Selain memastikan kesiapan lokasi kegiatan, kunjungan tersebut juga diisi dengan peninjauan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, edukasi pelestarian lingkungan, hingga pemberian bantuan sarana olahraga kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti AKP Rolly Irvan, S.H., M.H., Wakapolsek Rangsang IPDA Dongan Manalu, Kasi Humas IPTU Iskandar Nopianto, KBO Reskrim IPDA Rijen Gurning, S.H., M.H., KBO Satlantas IPDA Noprizal, S.E., serta personel Polres dan Polsek Rangsang.

Rombongan memulai perjalanan menuju Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Setibanya di Kantor Desa Bungur, Kapolres melakukan peninjauan sekaligus memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Usai melaksanakan kegiatan di Desa Bungur, rombongan melanjutkan peninjauan ke Pantai Pesona Permai, Desa Tanah Merah. Di lokasi tersebut, Kapolres meninjau area yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove dalam rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

Dalam kesempatan itu, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir.

"Kegiatan ini bukan hanya memastikan kesiapan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat," ujar Kapolres.

Setelah itu, Kapolres beserta rombongan menuju lapangan mini soccer di Desa Tanah Merah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, Kapolres menyerahkan dua buah bola sepak kepada panitia turnamen mini soccer.

Menurut AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, olahraga merupakan salah satu sarana efektif dalam membangun karakter generasi muda sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Melalui olahraga, kita ingin mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berprestasi, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkades Serentak 2026," katanya.

Kapolres menambahkan, peninjauan yang dilakukan juga bertujuan memastikan kesiapan pemerintah desa, sarana pendukung, akses transportasi, hingga aspek pengamanan sehingga seluruh rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai rencana.

"Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini sekaligus menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif," tegasnya.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, rombongan bergerak menuju Pelabuhan Kempang Pranggas, Desa Lemang, untuk kembali ke Selatpanjang."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Teluk Belitung Bagaikan Kota Mati Disaat Listrik Diberlakukan Pemadaman Secara Bergilir, Mesin 600 kW Diharapkan Jadi Solusi.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

Setelah jarum jam menunjukkan tepat pukul 17.30. Biasanya jam segitu aktivitas masyarakat lagi sibuk-sibuknya. Ibu rumah tangga masak, warung mulai ramai, anak-anak buka buku melihat PR yang kasi ibu guru, dan lampu jalan temaram jadi saksi obrolan warga setempat. 

Sama halnya di kota-kota lain." Tapi tidak di Teluk Belitung, kondisi Listrik saat ini memberlakukan sistem mati lampu secara bergilir, membuat konsumen sedikit merata tidak nyaman.

Menjelang adzan Mag'rib berkumandang, satu persatu lampu rumah padam. Lampu penerangan jalan utama yang seharusnya menerangi malam, kini sirna menjadi gelap gulita. Yang tersisa hanya cahaya lampu teplok atau pelita dan senter HP, untuk membantu sebagai penerang saat menunggu giliran hidup kembali.

Teluk Belitung, yang menjadi pusat ekonomi Kecamatan Merbau kini berubah jadi "kota mati" karena pemadaman listrik dari PLN. Rasanya seperti kembali ke era tahun 80-an.

 "Di tengah kegelapan dan keluh kesah itu, akhirnya muncul secercah harapan, melalui WhatsApp pemerintah Kecamatan Merbau, yakni, Camat Merbau Hj. Wan Jumiati SE.,M.Si menyampaikan kabar terbaru dari Manager ULP PLN Selat Panjang, Rony. Akan ada relokasi mesin pembangkit dari UP3 Tanjung Pinang.

"Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada relokasi mesin pembangkit. Sebelumnya mesin yang akan dikirim berkapasitas 300 kW, dan saat ini telah ditingkatkan menjadi 600 kW. Mesin tersebut direncanakan akan dikirim pada hari Jumat dari Dabo Singkep menuju Teluk Belitung," tulis Ibu Camat dalam grup Merbau Sepakat, Selasa (4/8/2026) malam.

Kenaikan kapasitas 2 kali lipat ini diharapkan bisa mengurangi pemadaman bergilir yang sudah terjadi belakangan ini di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. "Namun warga masih harus bersabar". 

"Setelah mesin tiba di Teluk Belitung, mesin belum dapat langsung dioperasikan, karena masih diperlukan pekerjaan pemasangan kabel dan instalasi pendukung. Untuk estimasi waktu mesin dapat mulai beroperasi, akan dapat kami informasikan setelah mesin tiba," lanjut info tersebut.

Di tengah penantian itu, warga juga diingatkan soal hak mereka sebagai pelanggan. Seperti disampaikan tokoh Pemuda Teluk Belitung, Sahril Kasdi yang kerap menyuarakan keluhan di media sosial, menyampaikan bahwa pelanggan PLN berhak mendapat kompensasi jika pemadaman melebihi standar.

"Pelanggan PT PLN (Persero) boleh dan berhak mendapatkan kompensasi jika pemadaman listrik melewati standar Tingkat Mutu Pelayanan. Kompensasi berupa pengurangan tagihan atau tambahan token, dan diberikan secara otomatis tanpa perlu klaim manual," ujarnya via WhatsApp, pada Rabu (5/8/2026).

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

"Standar lama gangguan ditetapkan maksimal 1 jam per pelanggan per bulan. Jika akumulasi padam melewati batas ini, pelanggan berhak atas kompensasi," pungkas Sahril penuh harap.****

PENULIS      :       ALI SANIP 

EDITOR        :       REDAKSI

F-PETIR Desak Pemkab Lingga Segera Buka Solusi Tambang Timah Rakyat: Jangan Hanya di Laut yang Beroperasi, Tambang Timah di Darat Juga Butuh Hidup

KabarPesisirNews.Com

LINGGA KEPRI,    – 

Menyikapi pengungkapan kasus dugaan penyelundupan pasir timah oleh TNI Angkatan Laut di perairan Pekajang, Kabupaten Lingga, yang bermula dari operasi pada 26 Juli 2026, Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga mendesak Pemerintah Kabupaten Lingga untuk segera mengambil langkah nyata dalam mencari solusi legal bagi aktivitas pertambangan timah rakyat. Operasi tersebut berhasil mengamankan sekitar 1,6 ton pasir timah dan kini diproses sesuai hukum. 

Menurut ketua F-PETIR Ir.H.Tengku Nazwa. MM. MBA persoalan tambang timah di Kabupaten Lingga tidak cukup disikapi hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan solusi yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami mendukung penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan. Namun, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa ribuan masyarakat Lingga membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Jangan hanya sibuk menindak, tetapi abai menghadirkan jalan keluar. 

F-PETIR menilai hingga saat ini muncul kesan adanya ketimpangan dalam kebijakan pertambangan. Aktivitas tambang timah di laut dapat berjalan melalui mekanisme perizinan tertentu, sementara masyarakat yang berharap memperoleh ruang untuk pertambangan rakyat di darat masih belum mendapatkan kepastian.

"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lebih berpihak pada pemodal besar daripada rakyatnya sendiri. Jika tambang yang memiliki izin dapat beroperasi, maka pemerintah juga harus serius memperjuangkan skema yang sah agar pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Rakyat hanya meminta kesempatan untuk bekerja secara legal, bukan meminta perlakuan istimewa."

 F-PETIR juga mengingatkan bahwa selama pemerintah tidak menghadirkan kepastian dan solusi, persoalan sosial dan ekonomi akan terus membayangi Kabupaten Lingga. Di tengah tingginya angka kebutuhan lapangan pekerjaan, masyarakat tidak bisa hanya diberikan janji tanpa kepastian.

"Jangan biarkan masyarakat terus menjadi penonton di negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam Lingga seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, bukan hanya menjadi sumber polemik yang tak kunjung selesai."

F-PETIR mendesak Pemerintah Kabupaten Lingga segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebijakan yang memberikan ruang bagi pertambangan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sudah saatnya pemerintah hadir dengan keberanian politik. Jangan hanya berbicara tentang investasi, tetapi lupakan rakyat kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Masyarakat Lingga membutuhkan pekerjaan, bukan sekadar wacana. Berikan kepastian hukum, buka ruang pertambangan rakyat yang legal, dan ciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat terwujud."****

LIPUTAN LINGGA      :    IJAL 

EDITOR                        :    REDAKSI 

Saat Duka Menyelimuti Korban Serangan Monyet, YBM PLN UP3 Rengat Bersama PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN RIAU,   - 

Di tengah duka yang masih menyelimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir akibat rentetan serangan monyet liar, kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan yang berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir.

Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan penyaluran 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir Budiono, SP, Andi bhabinkamtibmas kelurahan Tembilahan hilir, serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban.

Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

"Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya.

Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.

Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian serta kepedulian yang diberikan kepada warganya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar.

Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan.

Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang sedang mereka alami."****

LIPUTAN INHIL      :     SANDI 

EDITOR                    :     REDAKSI 

Wabup Meranti Serahkan Santunan BPJS Rp52 Juta, Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Diperkuat

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai total Rp52 juta kepada dua ahli waris peserta, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Santunan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, S.M., M.M., saat menerima jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (4/8/2026).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Muzamil bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadli Maulana, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Muhar Syarif, Kepala Bappeda Dr. Abu Hanifah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan bahwa santunan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga pekerja yang ditinggalkan.

"Semoga santunan ini dapat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi modal usaha, serta mendukung masa depan anak-anak mereka," ujar Muzamil.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Saat ini, tingkat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 21,97 persen. Menurut Muzamil, angka tersebut masih perlu terus ditingkatkan meski pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan fiskal.

"Mohon maaf kalau belum bisa didukung secara maksimal melalui APBD karena kondisi fiskal daerah saat ini semakin sulit," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan skema penerimaan daerah melalui kebijakan opsen pajak. Selain itu, Kepulauan Meranti bukan merupakan daerah industri yang memiliki potensi pendapatan asli daerah dalam jumlah besar.

Meski demikian, Pemkab Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021, sebanyak 5.005 tenaga kerja rentan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai untuk mencari berbagai alternatif pembiayaan guna memperluas cakupan kepesertaan pekerja rentan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja mengenai pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan juga akan terus diperkuat.

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat Jamsostek secara utuh. Karena itu, sosialisasi harus terus digencarkan agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan," tegas Muzamil.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan intervensi secara bertahap hingga ke tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat RT/RW, serta mendorong aparatur yang menerima penghasilan dari APBD, termasuk perangkat desa dan PPPK paruh waktu, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh badan usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi usulan BPJS Ketenagakerjaan agar perusahaan turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Muzamil menyatakan usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.

"Di tengah keterbatasan fiskal saat ini, dukungan CSR tentu sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, CSR juga diperlukan untuk membantu pembangunan infrastruktur daerah. Karena itu, kami akan mencari formulasi terbaik agar keduanya dapat berjalan secara seimbang," pungkasnya."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Usut Skandal Lahan Ulayat Desa Palas, Sekoci24.co Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke PT Arara Abadi.

Pekanbaru.

PEKANBARU RIAU,      -

Sekoci 24.Co-Tim investigasi wartawan dan media ⁠Sekoci24.co bergerak cepat dalam mengusut tuntas dugaan skandal mafia tanah dan sengketa lahan ulayat seluas 2.090 hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Tepat pada Senin, 3 Agustus 2026, redaksi resmi melayangkan surat konfirmasi dan koordinasi tertulis kepada manajemen PT Arara Abadi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata media dalam mengawal hak adat anak kemenakan Bathin Sengeri. Pemimpin Redaksi Sekoci24.co, Richard Simanjuntak, menegaskan bahwa konfirmasi resmi ini sangat krusial guna mendapatkan kejelasan informasi yang akurat, transparan, dan berimbang dari pihak korporasi.

"Surat resmi sudah kami kirimkan minggu ini agar sengkarut lahan ini terbuka benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Richard Simanjuntak dengan tegas.

Cari Tahu Dasar Hukum Pemanenan dan Replanting

Fokus utama dari surat konfirmasi yang dilayangkan oleh tim investigasi Sekoci24.co ini adalah untuk mempertanyakan dasar hukum PT Arara Abadi dalam melakukan aktivitas pemanenan kayu serta penanaman kembali (replanting) pohon akasia di atas objek sengketa.

Berdasarkan data yang dihimpun, status hukum lahan 2.090 hektar tersebut sejatinya telah dimenangkan secara kolektif oleh masyarakat adat melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) No. 105 PK/TUN/LH/2023. Secara yuridis, putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut otomatis membatalkan izin konsesi PT Arara Abadi di atas lahan ulayat itu.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas eksploitasi hutan tanaman industri (HTI) oleh PT Arara Abadi masih melenggang bebas tanpa adanya hambatan maupun tindakan hukum tegas dari otoritas pemerintahan desa setempat. Hal inilah yang memicu kecurigaan besar di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan kesepakatan terselubung atau "kongkalikong" antara pihak perusahaan dengan Kepala Desa Palas, H. Samsari.

Larangan Mutlak Pasca-Putusan Pengadilan

Melalui surat konfirmasi tersebut, redaksi Sekoci24.co juga mengingatkan kembali mengenai deretan larangan mutlak yang seharusnya dipatuhi oleh PT Arara Abadi demi hukum, di antaranya:

1. Dilarang memanen hasil hutan, baik berupa penebangan kayu akasia maupun komoditas HTI lainnya.

2. Dilarang melakukan replanting (penanaman ulang), termasuk pembibitan dan pembersihan lahan (land clearing) pasca-panen.

3. Dilarang memobilisasi alat berat maupun menempatkan personel pengamanan di dalam kawasan ulayat tersebut.

Selain meminta klarifikasi mengenai dasar operasional di lapangan, surat konfirmasi ini juga dilayangkan untuk menguji kebenaran isu miring yang berkembang terkait rumor aliran dana panjar (DP) fantasis dan fee miliaran rupiah kepada oknum pejabat desa demi mengamankan kelancaran bisnis korporasi.

Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi Sekoci24.co masih menunggu jawaban resmi dari manajemen PT Arara Abadi. Redaksi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polda Riau dan Kejati Riau, guna mengawal kasus ini hingga tuntas secara objektif (cover both sides)."****

LIPUTAN       :     DAVIDSON/TIM RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Meranti 2026, 30 Putra-Putri Terbaik Disiapkan Kibarkan Merah Putih

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).

Pembukaan diklat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, para pelatih, serta seluruh peserta Paskibraka.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berhasil lolos seleksi dan dipercaya menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026.

"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan tahniah dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berhasil terpilih untuk mengemban tugas mulia sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Asmar.

Menurutnya, terpilih sebagai anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Para peserta dinilai telah memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kemampuan fisik, postur tubuh, mental, moral, hingga kedisiplinan yang tinggi.

Bupati menjelaskan, proses seleksi Paskibraka dilakukan secara transparan melalui aplikasi resmi di laman paskibraka.go.id. Dari total 225 pendaftar, sebanyak 199 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan, meliputi pemeriksaan kesehatan, Peraturan Baris Berbaris (PBB), parade, kesamaptaan, hingga seleksi kepribadian.

Berdasarkan hasil akhir seleksi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 30 putra-putri terbaik sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.

Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengirimkan empat peserta untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Riau yang terdiri atas dua putra dan dua putri. Dari jumlah tersebut, dua peserta putra berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka Provinsi Riau, yakni Abdurahman Zahy, siswa MAN 1 Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Ari Rizkiyanto, siswa SMA Negeri 2 Tebing Tinggi.

Keduanya saat ini tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi yang berlangsung pada 2 hingga 18 Agustus 2026.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Asmar berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, serta menjaga kesehatan dan kekompakan.

"Embanlah amanah dan kepercayaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih bukanlah tugas yang ringan, namun saya yakin dengan semangat, disiplin, dan kerja sama yang baik, adik-adik akan mampu menjalankannya dengan sukses," pesannya.

Melalui pelaksanaan Diklat Paskibraka Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh peserta dapat menjadi generasi muda yang berkarakter, berjiwa nasionalisme, memiliki integritas, serta mampu menjadi teladan bagi pelajar dan masyarakat dalam menumbuhkan semangat cinta Tanah Air."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Pulihkan Konektivitas Pascabencana, HKI Rampungkan Penanganan Jalur Lembah Anai dan Malalak

KabarPesisirNews.Com

SUMATERA BARAT,     -

Mobilitas masyarakat Sumatra Barat, khususnya pada jalur Lembah Anai dan Malakak yang sempat terganggu akibat bencana longsor dan banjir, kini berangsur kembali normal. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah merampungkan pekerjaan penanganan bencana di kawasan Lembah Anai dan Malalak sehingga kedua jalur tersebut kembali dapat digunakan oleh masyarakat.

Jalur Lembah Anai resmi dibuka untuk seluruh jenis kendaraan mulai Senin (27/7), sementara Jalur Malalak telah lebih dahulu dibuka pada Maret 2026. Pembukaan kembali kedua jalur ini menjadi bagian penting dalam memulihkan konektivitas antardaerah serta mendukung aktivitas masyarakat di Sumatra Barat.

Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman menyampaikan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut merupakan bentuk komitmen HKI dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan mobilitas masyarakat pascabencana.

“HKI telah menyelesaikan pekerjaan penanganan bencana di Lembah Anai dan Malalak dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga kedua jalur ini kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Pemulihan akses tersebut sangat penting karena Lembah Anai dan Malalak merupakan jalur vital yang mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di Sumatra Barat,” ujar Resnu.

Dalam pelaksanaannya, HKI menangani sejumlah titik di Lembah Anai dan Malakak yang terdampak longsor dan banjir. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu dan keselamatan, serta menyesuaikan metode kerja dengan kondisi geografis kawasan yang memiliki medan dan tingkat risiko cukup tinggi.

Penyelesaian pekerjaan ini juga tidak terlepas dari dukungan dari Kementerian PU, PT Hutama Karya (Persero) dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah, serta dukungan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan, turut memperlancar pelaksanaan di lapangan mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat pemulihan akses pada kedua jalur.

Kembali beroperasinya kedua jalur tersebut memberikan kemudahan bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan logistik untuk melintasi sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Pemulihan akses ini juga diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana.

Meskipun jalur telah kembali dibuka seperti sedia kala, pengguna jalan tetap diimbau untuk berhati-hati, mematuhi rambu dan ketentuan lalu lintas, serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. 

Pengemudi angkutan barang juga diminta untuk mematuhi ketentuan batas dimensi dan muatan kendaraan guna menjaga keselamatan serta keberlanjutan kondisi jalan.

“Penanganan pascabencana di Jalur Lembah Anai dan Malalak ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. HKI berharap pembukaan kembali kedua jalur tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi barang dan logistik, serta membantu pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumatra Barat,” tutup Resnu."****

LIPUTAN       :       RED

EDITOR          :      REDAKSI 

Bupati Asmar Lepas 77 Kontingen Pramuka Meranti Ikuti Jambore Nasional XII 2026 di Cibubur

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Graha Wisata (Buperta) Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur.

Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (3/8/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti atau perwakilan, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perwakilan Bank Riau Kepri Syariah, PT Imbang Tata Alam, PT RAPP, para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Kwarran Gerakan Pramuka, para pembina, peserta, serta orang tua.

Ketua Kontingen, Syafrizal, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kontingen Kwarcab Kepulauan Meranti berjumlah 77 orang. Rinciannya terdiri dari 2 unsur Pimpinan Cabang, 4 Bindamping, 33 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri, 3 unsur kontingen Kwartir Cabang, 4 sekretariat, 2 tim humas dan pusdatin, 2 tim kesehatan, 8 tim maker, serta 18 peninjau.

Ia menjelaskan, seluruh kontingen dijadwalkan berangkat pada 9 Agustus 2026 melalui Pelabuhan Selatpanjang menuju Pelabuhan Buton menggunakan kapal Roro. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menggunakan dua unit bus menuju Jakarta dan diperkirakan tiba di Buperta Cibubur pada 13 Agustus 2026, sebelum kegiatan Jambore Nasional berlangsung pada 14–21 Agustus 2026.

"Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar seluruh kontingen diberikan keselamatan selama perjalanan hingga kembali ke Kepulauan Meranti," ujar Syafrizal.

Mewakili para orang tua peserta, Edi Mashudi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kwarcab Gerakan Pramuka yang telah membina serta memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah mengikuti ajang kepramukaan tingkat nasional tersebut.

Ia juga menitipkan pesan kepada para pembina agar senantiasa menjaga, membimbing, dan mendampingi seluruh peserta selama mengikuti kegiatan di Jakarta.

"Kami para orang tua menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami kepada para pembina. Bimbinglah mereka sebagaimana orang tua sendiri. Kami hanya bisa mengiringi dengan doa agar mereka pulang membawa pengalaman dan prestasi yang membanggakan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, mengatakan Jambore Nasional merupakan ajang strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, serta cinta tanah air.

Menurutnya, keikutsertaan Kontingen Kepulauan Meranti tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maupun sejumlah mitra, seperti Bank Riau Kepri Syariah, PT Imbang Tata Alam, dan PT RAPP.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka atas perhatian dan dukungan yang diberikan terhadap pembinaan Gerakan Pramuka di daerah.

"Kami berharap seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, menjaga kesehatan, kekompakan, serta mampu mengharumkan nama Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau di tingkat nasional," katanya.

Dalam sambutannya, Bupati AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil lolos seleksi dan dipercaya menjadi wakil Kepulauan Meranti pada Jambore Nasional XII Tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekadar kegiatan perkemahan, tetapi menjadi wadah pembelajaran yang mampu memperluas wawasan, mempererat persaudaraan antardaerah, membangun kepemimpinan, melatih kemandirian, disiplin, serta menanamkan semangat gotong royong dan cinta tanah air.

"Kalian adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Meranti. Jagalah nama baik daerah, tunjukkan sikap santun, disiplin, serta jadilah duta daerah yang mampu menampilkan karakter generasi muda Melayu yang ramah, berbudaya, dan berprestasi," pesan Bupati.

Bupati juga mengapresiasi dedikasi para pembina dan pendamping yang terus membimbing para peserta hingga siap mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.

Ia berharap seluruh kontingen dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, kembali ke Kepulauan Meranti dalam keadaan sehat, serta membawa pengalaman, ilmu, dan prestasi yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan," tutup Asmar."****

LIPUTAN         :     NUR

EDITOR            :     REDAKSI 

Polres Kepulauan Meranti Gelar Ekspedisi Merah Putih" Jalin Sinergitas dengan Insan Pers, Komunitas dan Mahasiswa

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     – 

Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan, Ekspedisi Merah Putih" Presisi Polda Riau dengan menggandeng Insan pers, penggiat media sosial, mahasiswa, komunitas motor dan para influencer. 

Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai itu berlangsung di Cape di Kopi, Jalan Merbau, Selatpanjang, Senin 3/8/2026 malam.

Pada kesempatan ramah tamah Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, mengajak seluruh elemen untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat . 

Tugas kepolisian menjaga Kamtibmas, tapi tidak akan jalan tanpa dukungan pers, mahasiswa, komunitas dan masyarakat. Mari kita jaga Meranti tetap aman dan kondusif," ujar AKBP Gede.

Dalam dialog, Kapolres menyoroti potensi Selatpanjang sebagai, Kota Sagu,  Ia menginginkan ekonomi masyarakat Meranti naik lewat pemberdayaan UMKM.

Selatpanjang ini terkenal dengan sagu, tentu bisa di olah untuk berbagai pola, seperti di jadikan  kue, mie, kerupuk dan produk turunan lainnya,  Saya ingin masyarakat bahu-membahu meningkatkan ekonomi, imbuhnya.

Menurut Kapolres 

Peran media dan pers sangat vital untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan ramah tamah yang dimediasi oleh Polres ini mendapat apresiasi dari Ketua IWO Kepulauan Meranti, Rahmat Arifin.

Kami dari IWO Kepulauan Meranti mengapresiasi langkah Polres duduk bersama dengan pers dan komunitas lainnya,  Ini bentuk presisi yang nyata. Sinergitas seperti ini yang kita butuhkan agar informasi sampai ke masyarakat dan Kamtibmas tetap terjaga," ujar Rahmat 

Media punya tugas meluruskan informasi untuk di sampaikan ke masyarakat.

Di akhir pertemuan, Kapolres beserta yang hadir Poto bersama."****

SUMBER     :    PD IWO KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

PLN Selat Panjang Minta Maaf, Janji Datangkan Mesin Sewa Atasi Pemadaman di Merbau.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   -

Kekecewaan warga Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti memuncak.Pasalnya, Pelayanan listrik PLN Pulau Padang dinilai semakin buruk karena sering mati mendadak tanpa pemberitahuan dan adanya pemadaman bergilir.

Keluhan tersebut disampaikan Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung bersama sejumlah warga saat mendatangi Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Melibur, pada Senin (3/8/2026).

Menanggapi keluhan itu, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selat Panjang, Rony, melalui sambungan telepon dari Site Coordinator PT Bima Golden Powerindo (BGP) Nizar ST, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

"Saat ini saya berada di Pekanbaru untuk mengusahakan percepatan terkait BGP. Untuk kondisi sekarang, ada beberapa opsi yang akan segera kami lakukan," ujar Rony.

*Tunggu Kepastian Mesin Sewa Selasa Besok*

Rony menjelaskan, untuk solusi jangka pendek pihaknya masih menunggu kepastian kedatangan mesin sewa.

"Untuk memastikan kapan datangnya mesin sewa, masih menunggu hari Selasa besok kepastiannya," katanya.

Selain itu, PLN juga mengupayakan mendatangkan mesin dari Tanjungpinang. Namun itu masih dalam pembahasan," jelasnya.

*Jangka Panjang: Usul Tambah 2 MW dan KSUB di Teluk Belitung*

Untuk solusi jangka panjang, Rony menyebut PLN akan mengusulkan penambahan mesin berkapasitas 2 Mega Watt untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Teluk Belitung.

Terkait kompensasi atas kerusakan peralatan warga, Rony menyatakan hal itu akan dibahas di tingkat manajemen. "Bagaimana prosedur dan syarat aturan untuk kompensasi," ujarnya.

Ia juga menambahkan telah mengusulkan agar di Teluk Belitung ditempatkan Kepala Sub Unit (KSUB) PLN agar pelayanan lebih cepat. "Namun sampai saat ini belum ada jawabannya," pungkas Rony.****

LIPUTAN         :      ALI SANIP 

EDITOR            :      REDAKSI