Pererat Silaturahmi, Kapolres Inhil Bersama KKSS, IPSS dan IWO Riau Sepakat Jaga Kamtibmas

KanarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,     - 

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Indragiri Hilir, Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) Kabupaten Indragiri Hilir bersama Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau bersilaturahmi dengan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H.

Silaturahmi berlangsung di ruang kerja Kapolres Inhil, Mapolres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada, Tembilahan. Pertemuan berlangsung hangat, santai dan penuh kekeluargaan sebagai upaya mempererat komunikasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua IPSS Inhil Pitrawir Armadani, Sekretaris IPSS Inhil Sataril Gaffar, Sekretaris KKSS Inhil Pirman, S.H., Wakil Ketua KKSS Inhil Baharudin, serta Ketua PW-IWO Provinsi Riau Muridi Susandi.

Sekretaris KKSS Inhil Pirman, S.H., mengapresiasi keterbukaan Kapolres Inhil dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami mengapresiasi sambutan dan ruang silaturahmi yang diberikan Bapak Kapolres Inhil. Komunikasi dan kebersamaan seperti ini penting untuk terus dijaga. KKSS siap bersama kepolisian dan seluruh elemen masyarakat menjaga Inhil tetap aman, damai dan kondusif,” kata Pirman.

Ketua IPSS Inhil Pitrawir Armadani mengatakan generasi muda juga memiliki peran dalam merawat persatuan dan menjaga suasana yang sejuk di tengah masyarakat.

“IPSS siap bersinergi dan bersama-sama menjaga kamtibmas. Silaturahmi seperti ini semakin mendekatkan komunikasi antara pemuda, masyarakat dan kepolisian. Inhil adalah rumah kita bersama, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” ujar Pitrawir.

Sementara itu, Ketua PW-IWO Provinsi Riau Muridi Susandi menilai komunikasi yang dibangun Kapolres Inhil dengan berbagai elemen masyarakat merupakan hal positif yang perlu terus dirawat.

“Silaturahmi adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga komunikasi dan merawat kebersamaan. Kami mengapresiasi Bapak Kapolres Inhil yang selalu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, organisasi maupun insan pers,” kata Muridi.

Menurut Muridi, menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Semampu kami, IWO akan terus berusaha menjadi bagian yang menyejukkan. Mari bersama-sama menjaga persaudaraan dan kamtibmas agar Inhil yang kita cintai tetap aman, damai dan kondusif,” ujarnya.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia mengapresiasi komitmen KKSS, IPSS dan IWO Riau yang turut mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Silaturahmi ditutup dengan semangat kebersamaan. Kapolres Inhil bersama KKSS Inhil, IPSS Inhil dan PW-IWO Provinsi Riau sepakat terus menjaga komunikasi, mempererat persaudaraan serta bersama-sama menjaga kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir."****

LIPUTAN INHIL      :    SANDI 

EDITOR                    :    REDAKSI 

Warga Bersama Anak Rantau Galang Dana Perbaikan Jalan Lintas Yang Rusak Di Desa Baran Melintang.

KabarPesisirNews.com

PULAU MERBAU RIAU,    -

Warga dan para perantau asal Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Riau terpaksa menggalang donasi terbuka untuk perbaikan jalan lintas desa yang kondisinya sudah memprihatinkan. Langkah ini diambil demi memperbaiki akses sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan warga.

Seperti yang di gagaskan Abasari, salah satu warga perantau, asal Baran Melintang kepada KabarPesisirNews.com  Selasa  (6/10/2026) menyampaikan, bahwa penggalangan dana ini mengajak semua pihak, baik anak rantau, warga setempat, maupun siapa saja yang berkenan  untuk menyisihkan sebagian rezeki dalam bentuk sumbangan sukarela.

"Kami berharap bantuan datang dari mana saja yang berkenan menyumbang atau bersedekah jariyah untuk perbaikan jalan lintas Desa Baran Melintang," ungkap Abas yang kini berdomisili di Meskom, Kecamatan Bengkalis.

Ajakan ini mengusung semangat "Mari Bersama Perbaiki Jalan Desa Kita" dan "Dari Kita, Untuk Kita". Setiap sumbangan sekecil apa pun dinilai sangat berarti untuk mewujudkan jalan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Abas juga menyampaikan rasa syukurnya, karena dana yang telah terkumpul saat ini sudah digunakan untuk memperbaiki beberapa lubang jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan. Perbaikan tersebut dilakukan secara bergotong royong oleh warga tempatan, ujarnya.

"Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita kelak," ucapnya sambil tersenyum.

Tidak menutup kesempatan untuk beramal,, bagi yang ingin berpartisipasi, donasi dapat disalurkan melalui Nomor Rekening: 753401002888535 Atau hubungi: Surawan WhatsApp: +62 852-7809-4985, imbuhnya.

"Semoga setiap sumbangan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan baik dari Allah SWT," harapnya.

Kegiatan ini murni merupakan inisiatif warga dan anak rantau tanpa paksaan, berlandaskan kepedulian bersama terhadap kemajuan dan kenyamanan di Desa Baran Melintang, pungkas Abas."****

PENULIS        :      ALI SANIP 

EDITOR          :      REDAKSI

Pemkab Meranti Dorong SBT Masuk Tahap Implementasi, Wabup Muzamil: Perlindungan Harus Jadi Prioritas

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Hal itu dibahas dalam rapat finalisasi SBT yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Selasa (6/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agung Sampurno dan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, serta diikuti kementerian dan lembaga terkait lainnya. Pembahasan difokuskan pada mekanisme, persyaratan, perlindungan, serta langkah strategis penerapan SBT bagi masyarakat Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

Muzamil mengapresiasi pemerintah pusat dan kementerian/lembaga yang terus mendorong pembahasan SBT hingga tahap finalisasi.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak yang telah menginisiasi dan melanjutkan pembicaraan sampai ke tingkat ini. Selama ini kami jalan di tempat, tidak ada progres. Tapi alhamdulillah saya melihat di tahun 2026, terutama tiga bulan terakhir ini, luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan SBT harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat perbatasan dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral.

“Kalau kita membicarakan SBT ini karena undang-undang, karena peraturan dan ego sektoral masing-masing, kita pasti akan berbeda. Tetapi kalau kita membicarakan SBT ini karena empati, karena hati, saya yakin kita akan bertemu,” katanya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, SBT diarahkan sebagai proyek percontohan bagi masyarakat Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun dengan tujuan Johor Darul Ta’zim dan Negeri Melaka. Sektor pekerjaan yang dibahas antara lain perkebunan, perikanan dan pekerjaan 3D (dirty, dangerous and difficult), dengan masa kerja sekitar tiga hingga enam bulan.

Muzamil menegaskan pemerintah daerah perlu membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan sekaligus memastikan perlindungan negara.

“Bagaimana caranya masyarakat kami mau bekerja, bagaimana kami bisa membantu mereka mencari pekerjaan walaupun di negara lain. Ini harus kami fasilitasi sebagai pemerintah. Dalam konteks lain kami minta negara hadir dalam perlindungan,” tegasnya.

Ia mengatakan, masyarakat perbatasan akan tetap bekerja ke Malaysia, baik melalui paspor maupun mekanisme lintas batas lainnya. Karena itu, SBT diharapkan memberikan kepastian mekanisme dan perlindungan.

“Dengan atau tanpa Special Border Treatment ini, pekerja dari daerah perbatasan terus bekerja ke Malaysia. Nah, di situlah perlindungan tidak terjamin,” katanya.

Muzamil berharap SBT menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat perbatasan yang bekerja di Malaysia.

“Terjadi penzaliman terhadap warga negara kita, terjadi kesewenang-wenangan, dan inilah kenapa kami minta Special Border Treatment ini menjadi bentuk perlindungan kepada warga negara kita,” ujarnya.

Selanjutnya, pembahasan SBT akan dibawa ke Forum Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Soseknas) yang direncanakan berlangsung akhir Oktober 2026. Setelah itu, pembicaraan dengan pemerintah Malaysia akan dilanjutkan.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap proses tersebut dapat membawa SBT dari tahap konsep menuju implementasi, sehingga masyarakat perbatasan memperoleh kepastian mekanisme sekaligus perlindungan dari negara."****

SUMBER      :    PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI 

Bupati Asmar Sampaikan Selamat HUT ke-81 TNI, Tegaskan Sinergi TNI dan Pemda Jaga Keamanan Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal itu disampaikan Asmar saat bersilaturahmi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Koramil 02/Tebing Tinggi, Jalan Tengku Umar, Selatpanjang, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Asmar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas pengabdian dan dedikasi jajaran TNI yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan serta membantu masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Meranti.

“Selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi kekuatan yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Asmar.

Menurut Asmar, peran TNI tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah serta membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Karena itu, ia berharap hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, Polri dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus diperkuat.

“Pemerintah daerah tentu sangat membutuhkan dukungan dan sinergi dari TNI. Dengan kebersamaan, kita dapat menjaga kondusivitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Asmar juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memicu konflik maupun perpecahan.

Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap momentum HUT ke-81 TNI dapat menjadi pengingat pentingnya semangat pengabdian, gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus membangun daerah.

“Semoga TNI semakin kuat, semakin dicintai rakyat, dan senantiasa hadir untuk masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga Meranti agar tetap aman, damai dan kondusif,” ujar Asmar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran asisten daerah, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabag Prokopim, Kabag Umum serta Kabag Kesra Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Sementara itu, Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli Dongoran menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI.

Menurut Rusli, silaturahmi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah,” ujar Rusli.

Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan sinergi yang semakin solid, TNI bersama pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rusli menambahkan, kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, Polri dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif.

“Sinergi dan kebersamaan ini harus terus dijaga agar kita dapat bersama-sama memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tutupnya."****

LIPUTAN      :     NUR

EDITOR         :     REDAKSI 

Putusan Sudah Inkrah, Eks Karyawan 3 Perusahaan di Pekanbaru Tagih Hak Rp1,7 Miliar”.

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   - 

Perselisihan hubungan industrial yang melibatkan tiga perusahaan distributor di Pekanbaru memasuki tahap pelaksanaan putusan. Sejumlah mantan karyawan menagih pembayaran hak mereka senilai total sekitar Rp1,7 miliar setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Tiga perusahaan tersebut yakni PT Sehat Prima Sentosa, PT Prisma Reksa Sejahtera, dan PT Prima Rintis Sejahtera. Ketiganya disebut bergerak di bidang jasa distribusi dan perdagangan besar, dengan Ir Renawatie Setiawan sebagai direktur.

Berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), total hak pekerja dalam tiga perkara tersebut mencapai Rp1.707.508.960.

Rinciannya, PT Sehat Prima Sentosa diwajibkan membayar hak empat mantan pekerja sebesar Rp251.719.164. PT Prisma Reksa Sejahtera memiliki kewajiban pembayaran kepada 28 pekerja sebesar Rp1.110.543.232, sedangkan PT Prima Rintis Sejahtera diwajibkan membayar hak tujuh pekerja sebesar Rp345.246.564.

Kuasa hukum para mantan karyawan, Iwat Endri, S.H., M.H., meminta perusahaan menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Putusan pengadilan ini sudah inkrah. Karena itu, kewajiban perusahaan bukan lagi sebatas persoalan yang diperdebatkan dalam persidangan, tetapi sudah masuk tahap pelaksanaan putusan. Kami meminta perusahaan menghormati dan melaksanakan seluruh isi putusan tersebut,” kata Iwat.

Menurut Iwat, para pekerja telah menempuh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mulai dari pencatatan perselisihan, mediasi di Disnakertrans Riau, somasi, pemeriksaan di PHI hingga proses kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam perkara PT Sehat Prima Sentosa, MA melalui Putusan Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2025 menolak permohonan kasasi perusahaan. Perkara tersebut melibatkan empat mantan pekerja, yakni Saputri Lutari, Wenny Jayanti Paulina, Muhammad Yunus Rambe, dan Hendra Faizar Saleh.

Total hak empat mantan pekerja tersebut mencapai Rp251.719.164.

“Ini bukan lagi persoalan apakah para pekerja mempunyai hak atau tidak. Hak tersebut sudah diperiksa melalui proses persidangan dan telah diputus oleh pengadilan. Yang kami dorong sekarang adalah pelaksanaan putusan secara nyata,” ujar Iwat.

Kuasa hukum lainnya, Syahidila Yuri, S.H., M.H., meminta Pemerintah Provinsi Riau, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan, memberikan perhatian terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami meminta Disnaker Riau memberikan atensi. Para pekerja sudah menempuh mekanisme yang tersedia dan telah memperoleh putusan pengadilan. Jangan sampai setelah proses panjang tersebut, persoalan berhenti pada putusan tanpa ada pelaksanaan hak pekerja,” kata Syahidila.

Menurut dia, pengawasan ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.

“Kami berharap pemerintah melalui instansi yang berwenang dapat melihat persoalan ini secara serius dan melakukan langkah sesuai kewenangannya. Prinsipnya, kami meminta agar hak para pekerja yang sudah diputus secara hukum dapat direalisasikan,” ujarnya.

Sementara dalam perkara PT Prima Rintis Sejahtera, MA melalui Putusan Nomor 1307 K/Pdt.Sus-PHI/2025 menolak permohonan kasasi perusahaan dengan perbaikan amar putusan PHI Pekanbaru Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr.

Perkara itu melibatkan tujuh pekerja, yakni Ega Anggraini, Feri Chairul, Merry Anggraeni, Donal R, Heru Setia Budi, Norman Sanjaya Napitupulu, dan Kardo Bramana. Berdasarkan putusan, total hak mereka mencapai Rp345.246.564.

Adapun perkara PT Prisma Reksa Sejahtera melibatkan 28 pekerja. MA melalui Putusan Nomor 1272 K/Pdt.Sus-PHI/2025 menolak permohonan kasasi perusahaan. Berdasarkan rincian putusan, total hak yang harus dibayarkan kepada para pekerja mencapai Rp1.110.543.232.

Dalam rangkaian perkara tersebut, persoalan surat pernyataan dan kuitansi pembayaran pesangon yang sebelumnya ditandatangani pekerja turut menjadi bagian yang diperiksa di persidangan.

Dalam perkara tertentu, dokumen tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pertimbangan majelis hakim mengenai kondisi saat dokumen ditandatangani serta pembayaran hak yang belum terealisasi sebagaimana dijanjikan.

Sementara dalam perkara PT Prisma Reksa Sejahtera, MA melakukan koreksi terhadap tuntutan upah proses dengan mempertimbangkan prinsip no work no pay karena perusahaan telah berhenti beroperasi.

Persoalan kini memasuki tahap pelaksanaan atau eksekusi putusan. Kuasa hukum menyebut proses aanmaning atau teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali.

Namun, menurut Iwat, hingga kini kewajiban sebagaimana amar putusan belum direalisasikan perusahaan.

“Kami mendapatkan informasi dan mengikuti proses pelaksanaan putusan tersebut. Sudah tiga kali dilakukan relaas aanmaning, tetapi menurut informasi yang kami terima, kewajiban sebagaimana amar putusan belum juga dilaksanakan perusahaan,” kata Iwat.

Ia menilai pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. Menurutnya, putusan yang memenangkan pekerja harus bermuara pada pemenuhan hak secara konkret.

“Jangan sampai perjuangan pekerja sejak mediasi, persidangan tingkat pertama sampai kasasi berhenti hanya pada selembar putusan. Kami meminta perusahaan menunjukkan iktikad baik dengan melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.

Syahidila menambahkan, pihaknya tetap mengedepankan mekanisme hukum dalam mendorong pelaksanaan putusan.

“Kami tetap menghormati proses hukum dan kewenangan pengadilan. Namun, pada saat yang sama, kami berharap perusahaan tidak mengabaikan kewajiban yang sudah ditetapkan melalui putusan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Pihaknya kembali berharap Disnaker Riau memberikan perhatian sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Pemerintah tentu memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Kami berharap ada perhatian agar hak-hak pekerja tidak terabaikan,” ujar Syahidila.

Sementara itu, Ir Renawatie Setiawan, yang disebut sebagai direktur pada ketiga perusahaan tersebut, telah dihubungi untuk memperoleh tanggapan terkait pelaksanaan putusan.

Upaya konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon ke nomor 0811-7576-xx. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Renawatie belum memberikan tanggapan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait pelaksanaan putusan tersebut."****

LIPUTAN       :    RED

EDITOR          :    REDAKSI 

LAPAS PASIR PANGARAYAN BENTUK TIM PENCARIAN WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DAN BERKOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

KabarPesisirNews.com

PASIR PANGARAIAN ROHU RIAU,   — 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan membenarkan adanya 1 (satu) orang warga binaan yang melarikan diri dari Lapas Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Senin (5/10/2026) sekitar pukul 16.15 WIB.

Warga binaan tersebut diketahui berinisial RI, merupakan Tahanan dengan Status Tahanan A III dengan perkara tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peristiwa tersebut terjadi setelah waktu Ashar. Berdasarkan informasi awal, warga binaan tersebut melarikan diri dengan cara memanjat atap kamar hunian, kemudian melompat ke tembok pagar Lapas Pasir Pangarayan, lalu melompat keluar pagar. Dan terlihat Petugas di Pos 6 dan langsung menghubungi Komandan Jaga, dan langsung melakukan pengejaran ke samping tembok luar Lapas, ke arah Perkebunan warga dan hutan rawa dibelakang Lapas.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Lapas Pasir Pangarayan langsung melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencarian. Tim pencarian telah dibentuk dan personel telah disebar ke sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan warga binaan tersebut.

Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P Purba, menjelaskan bahwa pihaknya bersama jajaran terus melakukan upaya pencarian terhadap warga binaan tersebut.

“Saat ini jajaran Lapas Pasir Pangarayan terus melakukan pencarian terhadap warga binaan tersebut. Tim telah dibentuk dan disebar di beberapa titik untuk melakukan penyisiran dan pencarian,” jelas Efendi.

Efendi menegaskan bahwa pihak Lapas Pasir Pangarayan terus berkoordinasi dengan Polres Rokan Hulu dan Koramil 02 Rambah dalam rangka mempercepat proses pencarian dan memastikan warga binaan tersebut dapat segera ditemukan.

Kemudian, Lapas Pasir Pangarayan juga telah membentuk Tim Investigasi Internal, untuk mengisolasi area kejadian dan melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas piket guna mengetahui kronologi pasti serta motif dan modus operandi nya serta apabila ada ditemui unsur keterlibatan dan kelalaian petugas, maka akan diberikan sanksi yang tegas dan terukur sesuai aturan yang berlaku. Kejadian ini juga telah dilaporkan ke ditjen Pas dan kantor wilayah ditjen pas Riau

Lapas Pasir Pangarayan juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan atau mendapatkan informasi terkait warga binaan tersebut agar segera menyampaikan informasi kepada petugas atau aparat penegak hukum terdekat.

Proses pencarian dan penanganan kejadian masih terus dilakukan. Lapas Pasir Pangarayan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sesuai dengan hasil di lapangan."****

LIPUTAN ROHUL      :    AC

EDITOR                      :    REDAKSI 

LAMR Meranti Akan Gelar Seminar, Ajak Guru Sejarah SLTA Dalami Jejak Perjuangan di Kepulauan Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,      — 

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar Seminar Paparan Sejarah Pahlawan Kepulauan Meranti sebagai upaya memperkuat pemahaman generasi pendidik terhadap sejarah, tokoh perjuangan dan berbagai situs bersejarah di daerah tersebut.

Kegiatan yang semula direncanakan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, dijadwalkan ulang menjadi Sabtu, 10 Oktober 2026, menyusul adanya rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Seminar tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB di Balai Adat LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang.

Sebanyak 50 guru sejarah tingkat SLTA dan para budayawan se-Kabupaten Kepulauan Meranti dijadwalkan menjadi peserta. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menambah wawasan para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transfer pengetahuan sejarah lokal kepada para pelajar.

Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., mengatakan seminar tersebut secara khusus diarahkan untuk memperkenalkan kembali tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam perjalanan sejarah Kepulauan Meranti.

Menurutnya, sejarah daerah tidak hanya berkaitan dengan peristiwa besar dalam skala nasional, tetapi juga menyangkut keberadaan tokoh lokal, tempat bersejarah, serta jejak perjuangan masyarakat yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang tokoh-tokoh pelaku sejarah dan tempat-tempat bersejarah pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada masa perjuangan kemerdekaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Afrizal, Selasa (6/10/2026).

Ia menilai keberadaan guru sejarah memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan pengetahuan sejarah lokal. Guru tidak hanya menyampaikan materi yang terdapat dalam buku pelajaran, tetapi juga dapat memperkenalkan sejarah daerah yang dekat dengan kehidupan para peserta didik.

Dengan demikian, para pelajar diharapkan tidak hanya mengenal tokoh-tokoh nasional, tetapi juga mengetahui tokoh dan peristiwa sejarah yang berlangsung di daerah mereka sendiri.

Empat Narasumber

Untuk memperkaya materi seminar, panitia menghadirkan empat narasumber yang memiliki latar belakang dan keterkaitan berbeda dengan sejarah, kebudayaan, arsip maupun situs bersejarah di Kepulauan Meranti.

Narasumber pertama adalah Datuk Dr. H. Abu Hanifah, M.Pd., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kehadiran Abu Hanifah diharapkan memberikan perspektif mengenai sumber-sumber sejarah, dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian penting dalam upaya menggali serta menjaga memori sejarah daerah.

Narasumber kedua adalah Ir. Edi Sumantri, yang merupakan zuriyat Datuk Sri Bijuangsa. Perspektif dari pihak zuriyat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan tokoh dan warisan sejarah yang berkaitan dengan keluarga serta masyarakat setempat.

Selanjutnya, materi juga akan disampaikan oleh Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara narasumber keempat adalah Tengku Fadli Fakhrudin, juru pelihara situs cagar budaya makam Tengku Soelong Tjantik.

Keterlibatan juru pelihara situs cagar budaya tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam seminar, terutama untuk memperkenalkan situs-situs sejarah yang secara langsung menjadi bukti fisik perjalanan masa lalu di wilayah Kepulauan Meranti.

Perkuat Pembelajaran Sejarah Lokal

Seminar ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai sejarah lokal Kepulauan Meranti, termasuk bagaimana tokoh-tokoh daerah dan berbagai lokasi bersejarah dapat diperkenalkan secara lebih sistematis dalam proses pembelajaran di sekolah.

Selama ini, pembelajaran sejarah kerap lebih banyak berfokus pada peristiwa dan tokoh dalam lingkup nasional. Padahal, pemahaman mengenai sejarah lokal dapat membantu peserta didik mengenali identitas daerah, lingkungan sosial, budaya serta akar perjuangan masyarakat di wilayah tempat mereka tumbuh.

Karena itu, keterlibatan para guru sejarah SLTA dalam seminar tersebut dinilai strategis. Pengetahuan yang diperoleh dari para narasumber nantinya dapat dikembangkan kembali dalam proses pembelajaran maupun kegiatan literasi sejarah di sekolah.

Selain materi dan diskusi, seluruh peserta akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan seminar.

LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat dokumentasi, pemahaman dan pewarisan sejarah lokal kepada generasi muda.

Tidak hanya mengenang masa lalu, pengenalan terhadap tokoh dan situs sejarah juga dinilai penting untuk membangun kesadaran mengenai identitas dan jati diri masyarakat Kepulauan Meranti.

Melalui seminar tersebut, LAMR berharap sejarah perjuangan dan keberadaan tokoh-tokoh daerah tidak berhenti sebagai cerita yang diwariskan secara lisan, tetapi dapat terus didokumentasikan, dikaji dan diperkenalkan kepada generasi penerus melalui dunia pendidikan."****

SUMBER   :   HUMAS LAMR KEP.MERANTI

EDITOR     :   REDAKSI 

Kunjungan BAKN DPR RI Bahas Efektivitas JTTS, Hutama Karya Dorong Konektivitas dan Manfaat Ekonomi

KabarPesisirNews.Com

RIAU,    – 

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Pekanbaru, pada Jumat (02/10), terkait penelaahan tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kegiatan ini membahas pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, serta manfaat JTTS bagi masyarakat dan perekonomian Sumatra, sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota BAKN RI lainnya. Turut mendampingi Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan; Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Ira Ariani Chaerunisa; Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dail Umamil Asri; Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Fadjar Judisiawan; serta Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah. Dari badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro; Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho; serta Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano, beserta jajaran kementerian, lembaga, dan perusahaan masing-masing.

Dalam paparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan pelaksanaan penugasan JTTS yang hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan proyek dan pendanaan, dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas serta manfaat setiap koridor bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Hutama Karya turut menjelaskan penguatan tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, dan peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Langkah tersebut mendukung penyiapan proyek yang lebih matang serta keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, dan kesiapan pendanaan.

Lebih lanjut, Hutama Karya juga menyampaikan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaannya. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, perusahaan menyiapkan alternatif pendanaan, antara lain Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling, yaitu pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya. Pengembangan jaringan diarahkan untuk menghubungkan pusat kegiatan ekonomi sehingga dapat memperlancar distribusi barang dan memperluas akses pasar.

Di kesempatan terpisah, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pembangunan JTTS diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menghadirkan manfaat yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman. Manfaat inilah yang ingin terus kami hadirkan melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Iwan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo menekankan pentingnya manfaat yang terukur dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur.

“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.

Sementara itu, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Herman Khaeron menyoroti pentingnya pengembangan potensi daerah di sepanjang koridor jalan tol.

“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.

Melalui kunjungan kerja ini, Hutama Karya terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tata kelola dan keberlanjutan pembangunan JTTS. Dengan kesiapan pendanaan dan arah pengembangan yang terencana, perusahaan berkomitmen menghadirkan konektivitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sumatra. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing daerah serta mendorong pemerataan ekonomi."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Green Policing Goes to School, Kapolres Meranti Ajak Siswa SDN 7 Desa mantiasa Cintai Lingkungan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,      - 

Kepedulian terhadap lingkungan mulai ditanamkan Polres Kepulauan Meranti dari bangku sekolah dasar. Lewat program Green Policing Goes to School, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Adi Sasmita, S.I.K., menyambangi SD Negeri 7 mantiasa, Desa Desa mantiasa. untuk mengajak siswa menjaga alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Kedatangan Kapolres disambut Kepala SD Negeri 7 mantisa. Reza Fahlivi, M.Pd., bersama dewan guru dan para siswa. Pencak silat dan tarian persembahan dari siswa turut mengawali kegiatan tersebut.

Di hadapan anak-anak, Kapolres mengenalkan konsep Green Policing dengan bahasa sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan hingga melindungi hutan dan lingkungan sekitar.

Edukasi juga menyentuh persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui sejumlah pertanyaan, siswa diajak memahami bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

"Mari kita bersama-sama menjaga alam, karena alam yang kita jaga akan menjaga kehidupan kita," pesan Kapolres kepada para siswa.

Pesan tersebut diperkuat melalui pemutaran film animasi edukasi Green Policing. Tayangan itu mengenalkan cara sederhana merawat lingkungan sekaligus menjelaskan bahaya membakar hutan dan lahan dengan pendekatan yang mudah dipahami anak-anak.

Kapolres berharap edukasi lingkungan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Para siswa didorong menjadi pelopor kecil yang membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan kelestarian alam, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal.

"Anak-anak adalah generasi penerus. Mari mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan. Dengan mencintai lingkungan, kita turut menjaga kehidupan untuk masa depan," ujar Kapolres.

Suasana semakin interaktif saat sesi tanya jawab. Siswa yang mampu menjawab pertanyaan seputar Green Policing dan lingkungan mendapat hadiah langsung dari Kapolres sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Melalui Green Policing Goes to School, Polres Kepulauan Meranti ingin kepedulian terhadap alam tumbuh sejak dini. Kebiasaan sederhana yang dimulai dari sekolah diharapkan menjadi budaya positif dalam menjaga lingkungan di Kepulauan Meranti."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Klarifikasi PT. WCP Soal Isu Rekrutmen Ring 1, Begini Penjelasan Manajemen: Lulus Murni Seleksi Tertulis, Nilai Diumumkan Transparan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan rekrutmen karyawan PT. Wira Cipta Perkasa (WCP) Subkon PT. Imbang Tata Alam (ITA) yang disebut hanya menerima pelamar dari Ring, pihak manajemen akhirnya memberikan klarifikasi.

Konfirmasi dilakukan wartawan kepada Pak Arif selaku perwakilan perusahaan, Senin  (05/10/2026) sore.

Saat ditanya apakah benar masuk PT. WCP harus ada rekomendasi dari Ring 1, Pak Arif membantah tegas.

"Setahu saya tidak seperti itu, hal ini bisa dibuktikan dengan yang lulus di WCP murni karena lulus seleksi tertulis, untuk itu nama dan nilainya diumumkan, tidak ditutup-tutupi,"_ jawab Pak Arif melalui pesan WhatsApp.

Dengan adanya klarifikasi ini, terang bahwa perusahaan mengklaim proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan melalui tahapan seleksi tertulis, dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.

Meski demikian, Ketua KSPSI Meranti Raja Alfian sebelumnya tetap meminta Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Meranti untuk turut mengawasi dan memberikan himbauan kepada PT. WCP agar tidak mengkotak-kotakkan masyarakat Meranti serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh putra-putri Meranti, baik dari Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir maupun Rangsang Barat.

Hingga kini, polemik soal sistem Ring 1 di perusahaan yang beroperasi di Meranti masih menjadi perhatian publik."****

LIPUTAN      :    RED

EDITOR         :    REDAKSI

Diduga Sekdes Desa Lubuk Emas Memiliki Kandang Ayam Telur Hasil Dari Dana Desa.

KabarPesisirNews.Com

PELALAWAN RIAU,    -

Beberapa awak media online melakukan investigasi, pada hari kamis 1-10-2026, tepatnya didesa lubuk emas, kecamatan Bunut, kabupaten Pelalawan Riau.

Adapun dugaan dari hasil investigasi tersebut, bahwa sekdes desa lubuk emas, menggunakan dana desa tidak tepat sasaran. Sebab Dedi Beregi memiliki kandang ternak ayam, di kebun sawit pribadinya.

Ketika awak media langsung kekebun sekertaris desa, dan berjumpa dengan penjaga ternak ayam,yang bernama Fiko.

Awak media bertanya ternak ayam ini punya siapa? Fiko menjawab punya pak Sekdes pak. Berapa jumlah ternak ayam ini? Lima ratus ekor pak. Berapa gajimu satu bulan satu juta lima ratus ribu rupiah pak.

Ketika awak media ini, bertanya kepada masyarakat yang sekitar kebun kelapa sawit sekertaris desa tersebut, masyarakat juga membenarkan bahwa itu ternak ayam pak Sekdes. Dulunya itu kandang sapi pak, tapi sekarang diganti jadi kandang ternak ayam. 

Ditempat terpisah awak media konfirmasi dengan masyarakat sekitar desa tersebut, masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya. Kalau sekertaris desa kami ini pak, sudah lima tahun lebih sebagai sekertaris.

Lanjut masyarakat tetapi tidak ada perkembangan desa lubuk emas ini, malah pak sekertaris desa yang berkembang kekayaannya ujar masyarakat tersebut.

Rumah bagus, ada sarang walet, ada kebun sawit, ada ternak ayam. Jadi hasil ternak ayam, kolam ikan itu tidak untuk kas desa. Jadi kemana dibuat atau ada dugaan kami untuk pribadi sekdes tersebut.

Kami sebagai masyarakat meminta supaya dana desa itu, digunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kemajuan desa kami. Bila perlu tindak tegas siapa yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan aturan. 

Atau dana desa tersebut digunakan untuk kekayaan pribadi, maka dari itu, kami sebagai masyarakat mengharapkan di usut tuntas dibalik penyelewengan penggunaan dana desa tegas masyarakat tersebut."****

LIPUTAN PELALAWAN   :   DAVIDSON 

EDITOR                              :   REDAKSI