Safari Ramadan 1447 H, Pemda Rohul Serahkan Bantuan dan Pererat Silaturahmi di Kecamatan Ujung Batu

Kabarpesisirnews.com

ROKAN HULU RIAU,    -

Pemerintah Daerah Rokan Hulu (Rohul) kembali melaksanakan Safari Ramadhan ke-4 tahun 1447 H / 2026 M yang dipusatkan di Masjid Al-Ihsan, Kecamatan Ujung Batu, Senin (02/03/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM didampingi Sekretaris Daerah M. Zaki, S.STP, M.Si, Asisten I H. Syofwan, S.Sos dan Asisten III Edi Suherman, SH. 

Turut hadir jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul, Camat Ujung Batu Sigit Pranjoro, S.STP, tokoh Adat Datuk Bandaro Ujung Batu Dahnil Malik, serta masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang memadati masjid.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk saling bertatap muka, berdialog, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, 

Wabup juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pemerintah daerah belum dapat optimal dalam memenuhi seluruh harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu, menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan efisiensi serta keterbatasan fiskal APBD yang saat ini dihadapi.

“Kami mohon maaf apabila belum bisa maksimal dalam segala hal. Kondisi efisiensi dan keterbatasan fiskal menjadi tantangan bersama. Namun kami tetap berkomitmen untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wabup mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada masa lalu, melainkan bersama-sama menatap masa depan dengan semangat kebersamaan, mengingat Rokan Hulu adalah kampung halaman bersama yang harus dibangun secara gotong royong.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama para mitra dan perusahaan turut menyerahkan berbagai bantuan, di antaranya:

-Bantuan Al-Qur’an sebanyak 25 buah untuk Masjid Nurul Huda dan bantuan untuk Masjid Al-Mutaqin.

-Bantuan Pemkab Rokan Hulu untuk anak yatim se-Kecamatan Tambusai sebesar Rp10.000.000.

-Bantuan dari Baznas Rokan Hulu dengan total Rp27.500.000.

Selain itu, sejumlah perusahaan dan perbankan juga berpartisipasi memberikan bantuan paket sembako, yakni:

-BRI Ujung Batu sebanyak 20 paket sembako.

-BSI sebanyak 10 paket sembako.

-BRK sebanyak 25 paket sembako.

-BPR sebanyak 30 paket sembako.

-PT Rohul Sawit Industri dan PT SHI masing-masing 20 paket sembako.

Kegiatan Safari Ramadhan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Rangkaian acara ditutup dengan ceramah agama serta doa yang dipimpin oleh Sahlan Nasution, S.Pd.I, memohon keberkahan dan kemajuan bagi Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh masyarakatnya."****

LIPUTAN ROHUL     :

AC/DISKOMINFO ROHUL

EDITOR                     :   REDAKSI

Diduga Ada Kebocoran PAD, PW-IWO Riau Kirim Surat Terbuka ke Presiden Soal Parkir Inhil

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,   – 

Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut.

Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah.

“Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” ujar Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir.

Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari.

jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun.

Dalam suratnya, PW-IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya,

-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah.

-Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah.

-Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

-Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

-Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar.

Muridi menegaskan bahwa langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya.

Pihak redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. 

Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.

PW-IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat."****

LIPUTAN INHIL      :   SAD

EDITOR                   :    REDAKSI

Bupati Meranti–Pelindo Teken MoU, Perkuat Layanan Pelabuhan dan Siapkan “Mudik Aman 2026” Usul Pelindo Bangun Turap Pelabuhan

KabarPesisirNews.Com

TANJUNG BALAI KARIMUN, -

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melakukan silaturahmi sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Tanjung Balai Karimun, Senin (02/03/2026). 

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pelindo Tanjung Balai Karimun dan dihadiri jajaran manajemen, di antaranya General Manager Joni Hutama, Deputy Branch Manager Operasi Raja Junjungan Nasution, Deputy Branch Manager Pendukung Operasi Albert Sihombing, Manager Operasi Selatpanjang Bruri Sumantri. 

Dari Pemkab. Meranti Asisten  Sekdakab. Meranti Irmansyah,M.Si, Kepala Dinas Perindag Marwan, Kepala Dinas Perhubungan Fahri, Direktur BUMD Meranti Boni Nofriza, Para Kabag Dilingkungan Sekretariat Daerah. 

Pada kesempatan itu Pemkab. Meranti melakukan penandatanganan dua kesepakatan yakni Penandatanganan MoU Pengelolaan Pelayanan Pelabuhan Tj. Harapan yang dilakukan langsung oleh Bupati H. Asmar dan GM PT. Pelindo Tj. Balai Joni Hutama. 

Sementara Penandatanganan PKS Pengelolaan Tanah Pasar Modern Pelabuhan Selatpanjang dilakukan oleh Kadis Perindag Meranti Marwan dan GM Pelindo Tj. Balai Karimun. 

MoU dan kerjasama ini disebut sebagai cikal bakal kerja sama pengelolaan terminal secara lebih komprehensif ke depan. 

Dalam sambutannya, Branch Manager Pelindo Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Meranti beserta rombongan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sesuatu dan lain hal belum dapat berkunjung langsung ke Meranti. 

“Alhamdulillah, kerja sama ini telah kita tandatangani. Tinggal lagi kita melaksanakannya sesuai hak dan kewajiban masing-masing,” ujarnya. 

Selanjutnya dikatakan Joni pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD, serta tokoh masyarakat. Termasuk dengan Ketua dan Sekretaris LAM Meranti, guna memastikan sinergi yang baik dalam pengelolaan pelabuhan. 

Kemudian terkait penguatan Manajemen Kawasan Selatpanjang PT. Pelindo menegaskan sebagai perpanjangan tangan manajemen pusat dalam mengelola terminal penumpang pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. 

"Kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan pelabuhan terbaik kepada penumpang agar merasa aman dan nyaman," ujarnya. 

Diantara yang dilakuian adalah transformasi Terminal Tanjung Harapan yang sudah semakin representatif dan ditahun 2026, investasi terus digelontorkan untuk penataan koridor, ponton, dan area parkir. 

Sejumlah fasilitas pendukung turut ditingkatkan, seperti penambahan genset, ruang kargo/trestle, ruang tunggu, hingga penyediaan air minum gratis bagi penumpang. Pelindo juga mengapresiasi dukungan Pemkab dan DPRD Meranti atas penyesuaian tarif demi optimalisasi pelayanan. 

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pelindo menurutnya kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah, khususnya di sektor kepelabuhanan, logistik, dan pengembangan ekonomi wilayah. 

“Kami sangat bersyukur atas kesediaan Pelindo bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Asmar. 

Ia menegaskan, sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, pelabuhan memiliki peran vital sebagai pintu gerbang perdagangan dan mobilitas masyarakat. 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Bupati Asmar juga menekankan pentingnya kesiapan pelabuhan menghadapi lonjakan arus mudik melalui jalur laut. 

“Penandatanganan MoU ini adalah wujud nyata sinergi menghadirkan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia' di wilayah kita,” tegasnya. 

Harapan Pengembangan Kawasan dan PAD 

Selain mengapresiasi pembangunan Terminal Tanjung Harapan, Bupati Asmar juga menyampaikan sejumlah harapan strategis kepada Pelindo, di antaranya: 

Pembangunan turap di sekitar Terminal Tanjung Harapan guna mempercantik kawasan pesisir sekaligus membuka peluang pengembangan pujasera dan ruang publik. 

Koordinasi lanjutan terkait pengelolaan Pasar Modern yang lahannya disebut masih berada dalam kawasan Pelindo. 

Dukungan terhadap akses jalan masuk Pasar Modern. 

Optimalisasi kerja sama dengan BUMD guna mendorong kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, Terminal Tanjung Harapan merupakan ikon Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi wajah pertama daerah bagi masyarakat dan tamu yang datang maupun berangkat ke berbagai wilayah seperti Batam, Tanjungpinang, Dumai, Bengkalis, hingga Pekanbaru. 

“Kalau pelabuhan kita baik dan tertata, maka citra daerah juga akan baik. Kami ingin Meranti menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera,” ujarnya. 

Sinergi untuk Investasi dan SDM Lokal 

Pelindo menegaskan bahwa setiap kerja sama dengan BUMD harus memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan membuka peluang investasi bersama, termasuk pengelolaan parkir, penyediaan fasilitas tambahan seperti AC ruang tunggu, serta penyerapan tenaga kerja lokal untuk kebersihan dan pengelolaan sampah. 

Manajemen Pelindo menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi daerah operasionalnya, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi tonggak baru kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pelindo dalam memperkuat konektivitas maritim, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir secara berkelanjutan."****

LIPUTAN      :    NUR

EDITOR        :    REDAKSI 

Polres Meranti Bersama Lintas Sektor Gelar Zoom Kesiapan Operasi Ketupat Sambut Idul Fitri 1447 H.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Polres Kepulauan Meranti Polda Riau melaksanakan  Zoom Meeting pada Rakor Lintas Sektoral Mabes Polri dan Kementrian Lembaga tentang kesiapan Operasi Ketupat Tahun 2026 dalam Rangka Pelayanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Rupatama Lantai II Polres Kepulauan Meranti Senin (2/3/2026) Pagi.

Selain itu, Dalam Zoom tersebut sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa pengelolaan arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H/2026 harus dilakukan secara terpadu, berbasis data.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti di wakili  Asisten I Tengku Arifin, Waka Polres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga Kejari , Pabung Kodim 0303, KSOP dan Pihak yang hadir saat itu.

"Dalam aspek manajemen lalu lintas, rekayasa berbasis data harus diterapkan secara dinamis, termasuk skema contraflow dan one way berdasarkan rasio volume kendaraan. Kebijakan tersebut tidak bersifat tetap, melainkan menyesuaikan kondisi lapangan, dengan komunikasi kepada publik minimal enam jam sebelum pelaksanaan agar masyarakat dapat mengantisipasi perjalanannya," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga.

Wakapolres juga mengatakan bahwa dalam zoom itu, Selain kelancaran lalu lintas, pelayanan yang humanis dan inklusif juga menjadi perhatian utama. Fasilitas di pos pelayanan perlu distandarisasi, termasuk ruang laktasi, area bermain anak, serta layanan kesehatan siaga. Mobile health patrol harus disiapkan di jalur padat untuk penanganan dini dan mencegah risiko kelelahan pemudik.

" Dalam arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa Operasi Ketupat merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin mudik aman dan keluarga bahagia. Operasi ini adalah agenda tahunan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dengan fokus pada pengamanan, pelayanan, dan perlindungan masyarakat selama periode Idulfitri," kata Wakapolres.

Dalam Zoom itu,Kapolri menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan wujud komitmen Polri bersama stakeholder terkait dalam menjamin perayaan Idulfitri 1447 H berjalan aman, tertib, dan lancar. 

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi tahun sebelumnya, berbagai potensi kerawanan telah dipetakan, baik di jalur tol, arteri, penyeberangan, terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih terukur," kata Wakapolres.

"Kapolri juga menekankan pengamanan pada transportasi umum melalui pengawasan di terminal, stasiun, pelabuhan penyeberangan, dan bandara. Polri mendukung kebijakan stimulus pemerintah seperti diskon tarif transportasi serta memastikan pengaturan antrean, pemeriksaan kendaraan, patroli di titik rawan, hingga pengawasan terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk narkoba dan kriminalitas," jelas Wakapolres.

Kegiatan Zoom Meeting Rakor Lintas Sektoral Mabes Polri dan Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa Operasi Ketupat Tahun 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis data. 

Penekanan pada manajemen arus mudik dan balik yang dinamis mengindikasikan perlunya kesiapan daerah dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan, termasuk kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem informasi yang responsif."****

SUMBER        :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR          :    REDAKSI 

Bupati Meranti Terima Silaturahmi BPS, Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menerima kunjungan silaturahmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mendukung pelaksanaan program sensus dan survei rutin statistik, Senin (2/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sensus pertanian, serta survei sosial ekonomi guna menghasilkan data makro yang akurat dan berkelanjutan.

Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Sumi’rad, SST, mengatakan BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pembinaan statistik juga dilakukan untuk mengembangkan statistik sektoral agar selaras dan terintegrasi.

“Kami meminta dukungan Bupati dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar sinkronisasi program dapat berjalan dengan baik, sehingga data yang dihasilkan semakin akurat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada 2026 BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi, di luar lapangan usaha pertanian.

“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyajikan data dasar kegiatan ekonomi yang akan menjadi pondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga akan dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni sistem basis data terpadu tingkat nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia sebagai rujukan utama pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan perlindungan sosial.

“Oleh karena itu, kami berharap dukungan penuh dari seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti agar pelaksanaan Sensus Ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati H. Asmar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia juga meminta BPS untuk terus memperbarui data secara berkala, khususnya terkait kemiskinan dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kami berharap BPS dapat terus meng-update data setiap tahun, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan,” kata Asmar.

Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPS dalam membantu kinerja pemerintah daerah melalui penyediaan data yang akurat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha,” tegasnya.

Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan.

“Saya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik, memberikan jawaban yang jujur dan lengkap, serta mendukung sepenuhnya proses pendataan,” ujarnya.

Kegiatan silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara Bupati Kepulauan Meranti dan jajaran BPS Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Ketua IWO Riau Desak Audit Menyeluruh Parkir Inhil: Dugaan Kebocoran PAD Miliaran Rupiah

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,    -

Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian tarif parkir dengan Peraturan Daerah (Perda) serta rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Berdasarkan informasi yang berkembang, potensi pendapatan parkir diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Namun, setoran resmi yang tercatat ke kas daerah disebut-sebut hanya sekitar ratusan juta. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran PAD yang memerlukan perhatian serius.

Isu ini mencuat seiring dengan keluhan masyarakat mengenai tarif parkir di beberapa titik strategis, seperti pasar, pertokoan, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya. Warga menilai, tarif yang diberlakukan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan Perda yang berlaku, sementara aktivitas parkir di lokasi-lokasi tersebut cenderung padat.

“Jika potensi pendapatan riilnya mencapai miliaran rupiah, mengapa yang tercatat di PAD hanya ratusan juta? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik,” kata Muridi Susandi, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau. (01/03/2026) Minggu.

Polemik ini terkait dengan pengelola parkir, baik pihak ketiga maupun instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah. Selain itu, pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut menjadi sorotan.

PW-IWO Riau menilai, adanya kemungkinan praktik tata kelola yang kurang transparan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.

“Retribusi parkir adalah hak daerah dan hak masyarakat. Jika pengelolaannya tidak profesional dan transparan, yang dirugikan adalah pembangunan daerah itu sendiri,” tegas Muridi.

Dugaan ketidakteraturan ini telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa titik parkir yang menjadi pusat aktivitas ekonomi diduga menjadi sumber utama penerimaan, namun belum tercermin secara maksimal dalam laporan PAD. Masyarakat menyebut bahwa persoalan ini bukan isu baru, melainkan telah berulang kali muncul tanpa adanya perbaikan signifikan.

Secara regulatif, tarif parkir seharusnya mengacu pada Perda yang telah disahkan bersama DPRD. Ketidaksesuaian tarif dan rendahnya setoran PAD menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan serta potensi kebocoran pendapatan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan juga menambah sorotan. Warga merasa terbebani dengan pungutan parkir yang tidak sepenuhnya transparan, sementara manfaatnya untuk pembangunan daerah belum terlihat.

“Rakyat membayar setiap hari, tetapi tidak mengetahui ke mana uang itu bermuara,” ungkap Ketua PW-IWO Riau.

PW-IWO Riau mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola parkir di Kabupaten Indragiri Hilir. Langkah ini termasuk evaluasi terhadap kontrak pengelolaan parkir dan sistem pelaporan retribusi. 

Transparansi data pendapatan dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, aparat penegak hukum, anggota DPRD Inhil, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPR RI dan lembaga pengawas diminta untuk ikut meninjau apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan.

“Jangan gentar untuk menyuarakan kebenaran. Jika ada praktik yang merugikan daerah dan masyarakat, harus diungkap. Ini demi kepentingan publik dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan potensi pendapatan dan realisasi setoran PAD dari sektor parkir.

Pihak redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir 

Dwi Budianto, Sos. M.si melalui pesan WhatsApp nya untuk meminta penjelasan, namun hingga saat ini belum ada respons."****

LIPUTAN INHIL      :   SAD

EDITOR                   :    REDAKSI 

Komisi II DPRD Meranti Pertanyakan Tunda Bayar 2025 ke BPKAD, Target Rampung Maret 2026

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempertanyakan persoalan tunda bayar Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung pada Senin malam, 26 Januari 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rapat tersebut digelar berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/BPKAD/2026/29 tentang Penyusunan Anggaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 serta pergeseran APBD ke-1, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, SH.

Dari pihak DPRD, rapat dihadiri Ketua Komisi II Syaifi Hasan yang akrab dipanggil bang Efi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu Fraksi PSI, serta anggota Komisi II Al AMIN dari Fraksi PKS. Sementara dari pemerintah daerah hadir Kepala BPKAD Fajar Triasmoko, M.T, bersama Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Hidayatullah dan M.Rizki Kurniawan Kabid Perencanaan Anggaran Daerah.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti mekanisme penyelesaian tunda bayar Tahun 2025, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik, serta dana yang bersumber dari APBD daerah.

BPKAD menjelaskan bahwa pembayaran akan dimulai pada awal Februari 2026.

Untuk dana yang bersumber dari APBD daerah, pembayaran direncanakan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026.

Sementara itu, penyelesaian tunda bayar yang bersumber dari DAK dan DAU spesifik menjadi prioritas utama di bulan Februari ini sesuai dengan kemampuan kas daerah dan transfer dari pemerintah pusat.

Kesimpulan rapat menyepakati bahwa seluruh tunda bayar Tahun Anggaran 2025, baik yang bersumber dari DAK, DAU, maupun APBD, ditargetkan selesai paling lambat pada Maret 2026.

Pihak BPKAD juga menyampaikan bahwa kendala utama tunda bayar terjadi akibat belum adanya transfer dana dari pemerintah pusat.

Meski demikian, BPKAD menilai pembahasan tunda bayar ini tergolong cepat dibandingkan daerah lain, mengingat keterbatasan fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi

Selain membahas tunda bayar, rapat juga menyinggung strategi “MENJEMPUT ANGGARAN PUSAT” untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak eksekutif menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar peluang pendanaan pusat dapat dimaksimalkan.

Ketua Komisi II DPRD Meranti, Syaifi Hasan, menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD memiliki target yang sama, yakni aktif menjemput anggaran pusat demi pemerataan pembangunan Jalan, khususnya di wilayah Pulau Rangsang, mulai dari Kecamatan Rangsang Barat hingga, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang.

Syaifi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk periode 2024–2025 sebelum dilakukan pemangkasan. Dana tersebut sejatinya direncanakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, hingga Repan, serta ruas Sidomulyo–Tanjung Bakau sampai Tanjung Kedabu.

“Rencana pembangunan jalan yang sempat tertunda itu akan kita jemput kembali pada Tahun 2026. Ini menjadi komitmen bersama agar konektivitas dan pembangunan wilayah Rangsang bisa segera terwujud,” tegas Syaifi Hasan."****

( ADV).-

EDITOR        :    REDAKSI 

Bupati Asmar dan Danrem 031/WB Perkuat Sinergi Bangun Meranti, Bahas Pertahanan hingga Free Trade Zone

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han, di Markas Korem 031/Wirabima, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Jumat (27/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah perbatasan.

Kedatangan Bupati Asmar beserta rombongan disambut langsung oleh Danrem 031/WB bersama jajaran pejabat utama Korem. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai program strategis daerah dan dukungan TNI terhadap agenda pembangunan di Meranti.

Apresiasi Dukungan TNI

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI selama ini, mulai dari program cetak sawah, pembangunan tanggul, pengamanan kamtibmas, hingga percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di 101 desa dan kelurahan di Meranti.

Ia juga melaporkan pelaksanaan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dinikmati pelajar dari wilayah kota hingga pelosok desa.

“Semua ini dapat berjalan baik berkat hubungan harmonis antara Pemda dan TNI, termasuk dukungan Dandim 0303/Bengkalis, Pabung, dan Danramil Tebing Tinggi,” ujar Asmar.

Keberhasilan pengamanan Festival Perang Air (Cian Cui) yang mampu menarik puluhan ribu wisatawan dan mendongkrak perputaran ekonomi hingga Rp70 miliar turut menjadi contoh nyata sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Potensi Strategis Meranti

Dalam paparannya, Asmar juga memaparkan potensi unggulan Meranti, di antaranya sektor migas yang dikelola PT Imbang Tata Alam (ITA) dengan sembilan sumur aktif, tambang timah berkualitas di Pulau Rangsang, serta komoditas sagu yang telah diekspor ke mancanegara dengan produksi mencapai 250 ribu ton per tahun.

Selain itu, Kopi Liberika Meranti juga telah mengantongi sertifikat indikasi geografis dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Namun, Bupati juga menyoroti persoalan abrasi yang cukup mengkhawatirkan, dengan tingkat pengikisan daratan mencapai 8–12 meter per tahun.

Usulan Batalyon dan Free Trade Zone

Dalam mendukung penguatan pertahanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, Pemkab Meranti telah menyiapkan lahan untuk pembangunan batalyon di kawasan perbatasan serta lahan untuk pembangunan Kodim.

Menurut Asmar, kehadiran satuan TNI di wilayah tersebut akan menjadi langkah strategis memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus mendukung stabilitas keamanan daerah.

Tak hanya itu, Pemkab Meranti juga berencana melobi pemerintah pusat agar Meranti dapat ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), seperti yang berlaku di wilayah Kepulauan Riau, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.

Komitmen Kolaborasi

Menanggapi hal tersebut, Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati Asmar yang proaktif menjalin komunikasi dan koordinasi.

Menurutnya, posisi Meranti sebagai wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Korem 031/WB bersama jajaran Kodim dan Koramil siap berkolaborasi menyukseskan program pembangunan daerah.

“Kami siap bersinergi menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan yang memiliki posisi strategis,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Danrem berencana melakukan kunjungan langsung ke Meranti untuk meninjau kondisi wilayah perbatasan serta melihat potensi dan tantangan yang dihadapi daerah tersebut.

Pertemuan ditutup dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama antara Bupati Asmar dan Danrem 031/WB, disaksikan jajaran pejabat Korem serta rombongan Pemkab Kepulauan Meranti."****

(ADV).

EDITOR          :    REDAKSI 

Polres Meranti Serentak Dengan Jajaran Laksanakan Gerakan Indonesia Asri Bersihkan Masjid

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Polres Kepulauan Meranti Pelaksanaan Kegiatan Kurve atau Gotong Royong Personel Polres Kepulauan Meranti dalam Rangka Gerakan Indonesia Asri bermula di Musholla Sirojuttholibin Jalan Gogok Darussalam Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan diikuti oleh seluruh Polsek Jajaran Polres Meranti Jumat (27/2/2026).

Selain itu, Dalam Rangka Gerakan Indonesia Asri polres meranti dan polsek jajaran kegiatan kurve di masjid

Selain berdampak pada kebersihan fisik lingkungan, kegiatan ini juga mempererat solidaritas dan kekompakan antarara Polri dengan Masyarakat Desa Gogok serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

"Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan Gerakan Indonesia Asri Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kebersihan lingkungan Polres Kepulauan Meranti terhadap tempat Ibadah Musholla dan Pelaksanaan kurve dilakukan secara menyeluruh, meliputi pembersihan halaman depan, Samping, dalam Musholla, serta pemotongan rumput liar disekitar area musholla Begitu juga diwilayah polsek jajaran Polres Meranti," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui  

Kabag Log Polres Kepulauan Meranti AKP Herry Juana Putra 

Ia juga mengatakan Dengan terlaksananya kegiatan kurve ini, diharapkan seluruh Masyarakat termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar secara berkelanjutan, sehingga suasana yang bersih dan kondusif dapat terus terpelihara, khususnya dalam Pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan 1447 H tahun 2026.

 "Tentunya, Kegiatan kurve atau gotong royong yang dilaksanakan oleh  personel Polres Kepulauan Meranti merupakan bentuk kepedulian institusi terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Kegiatan ini tidak hanya bersifat rutinitas kebersihan, tetapi juga menjadi momentum Pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dengan menciptakan suasana yang bersih, dan sehat," kata Kabag Log.

Selain berdampak pada aspek fisik lingkungan, kegiatan kurve juga memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab antara Polri dengan Masyarakat sehingga terciptanya situasi Harmonis. 

Ia juga berharap, dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa nyaman dalam pelaksaan ibadah pada bulan suci Ramadhan serta menjadi motivasi bagi Masyarakat untuk bersama-sama menjaga Lingkungan tempat tinggal maupun tempat Ibadah."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DitjenPAS Riau Teken MoU, Perkuat Pembinaan Warga Binaan Menuju Kemandirian

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan jajaran Pemasyarakatan wilayah Riau, Kamis (26/02/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Sialang Bungkuk, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil DitjenPAS) Riau, Maizar, Bc.IP, S.Sos, M.Si.

Langkah ini menjadi implementasi nyata amanat peraturan perundang-undangan dalam memperkuat koordinasi ketatalaksanaan antarinstansi pemerintah guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan.

Bupati Asmar menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan wujud komitmen kolaboratif dalam membangun daerah melalui pembinaan yang terintegrasi.

“Ini bukan sekadar prosesi di atas kertas, tetapi peneguhan komitmen bahwa pemerintah daerah hadir dalam proses pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetap bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas, layanan kesehatan, serta pelatihan kemandirian,” ujar Asmar.

Kerja sama tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Melalui sinergi itu, pemerintah daerah berupaya membekali warga binaan dengan keterampilan nyata agar siap mandiri saat kembali ke masyarakat.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan optimal sehingga mampu menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Riau, Maizar, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas komitmen dan dukungan yang diberikan.

“Kerja sama ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kolaborasi ini membuka ruang pemberdayaan yang selaras dengan potensi daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penandatanganan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai implementasi visi pembangunan nasional.

Menurutnya, paradigma pemasyarakatan saat ini tidak lagi semata-mata menjalankan pidana, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia.

“Pemasyarakatan adalah tentang membimbing dan menyiapkan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dengan keterampilan, kemandirian, dan kesadaran untuk hidup lebih baik,” tegas Maizar.

Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru yang menandai reformasi sistem hukum pidana nasional.

Di akhir kegiatan, seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Riau didorong untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Program pembinaan dan pembimbingan diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar kegiatan formalitas.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pemasyarakatan ini diharapkan menjadi “jembatan harapan” dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus memastikan warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat."****

(ADV).-

EDITOR            :    REDAKSI 

Bupati Asmar Silahturahmi Bersama Kapolda Riau Kolaborasi Sukseskan Program Polri dan Pemkab. Meranti

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   -

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menggelar pertemuan silaturahmi dengan Kapolda Riau Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti dan Polda Riau, khususnya mensinergikan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di negeri Sagu, bertempat di Gedung Polda Riau, Pekanbaru, Kamis (26/2/2026). 

Turut hadir bersama Bupati H. Asmar, Sekretaris Daerah Sudandri SH, Asisten II Sekdakab. Meranti Irmansyah M.Si, serta Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kep. Meranti. 

Dalam kunjungannya Bupati H. Asmar, langsung disambut hangat oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Hery Heriyawan diruang kerjanya seraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Bupati dan rombongan, selanjutnya Kapolda Riau dan Bupati membahas berbagai program strategis yang akan dilaksanakan di Kepulauan Meranti. 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas dukungan pemerintah daerah Kepulauan Meranti terhadap program-program strategis Polda Riau 2026. 

Diantaranya, pembangunan jembatan merah putih presisi di Kepulauan Meranti yang digagas oleh Polri dan Polda Riau dalam rangka mempermudah akses dan mobilitas bagi masyarakat khususnya anak sekolah agar dapat melintas dengan aman yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Pulau Merbau. 

Selanjutnya, Kapolda Riau meminta kepada Bupati H. Asmar untuk membuat Desa Tematik, untuk mendukung potensi lokal daerah mulai dari pertanian, perikanan hingga perkebunan. 

"Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan pangan mulai dari tingkat desa," jelas Kapolda. 

Untuk mensukseskan program ini Kapolda menyarankan Pemkab. Meranti untuk melakukan study banding kedaerah jawa yang telah lebih dulu dan sukses melaksanakannya. 

Dan yang cukup menarik dalam pertemuan hangat tersebut, Kapolda Riau memberikan peluang besar kepada anak-anak Meranti untuk menjadi anggota Polri. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 50 orang. 

Kapolda pun meminta kepada Bupati H. Asmar, untuk merekomkan dan memfasilitasi 50 orang putra-putri terbaik Meranti untuk mengikuti seleksi anggota Polri agar setelah lulus nanti dapat bertugas dikampung halamannya. 

Selanjutnya, Kapolda Riau juga mendorong Pemkab. Meranti untuk mensukseskan program Green Policing dengan membuat Perda setiap keluarga menanam 5 pohon. Dan yang menarik dari program ini bagi para siswa atau pelajar yang sudah berusia 17 tahun yang menanam pohon mininal 15 batang diberikan reward pembuatan SIM gratis dengan syarat  menguploadnya di Medsos. 

Setelah mendengarkan pemaparan berbagai program strategis Polda Riau tersebut, Bupati H. Asmar, mengatakan pertemuan ini merupakan momentum dalam rangka semakin memperkuat komunikasi serta koordinasi yang telah terbangun baik selama ini antara Polda Riau dan Pemkab. Meranti. 

Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran Pemerintah Daerah siap mendukung penuh program-program kepolisian, apalagi yang menyangkut peningkatan pelayanan publik, penguatan kamtibmas, dalam upaya percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti. 

Akhir kata Bupati H. Asmar menekankan pentingnya sinergi yang solid antara Polda Riau dan Pemkab. Kepulauan Meranti ini seraya berharap tercipta kolaborasi yang semakin erat dalam mensukseskan program Kabupaten dan Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepulauan Meranti menuju Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera."****

(ADV).-

EDITOR           :     REDAKSI