Wabup Muzamil Tinjau Sejumlah Infrastruktur di Pulau Merbau

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin didampingi Sekretaris Daerah, Sudandri dan jajaran OPD terkait, melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Merbau, Rabu (28/1/2026).

Peninjauan ini bertujuan untuk memantau secara langsung progres pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di kecamatan tersebut, sekaligus memastikan bahwa pembangunan telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Peninjauan diawali melihat kondisi pelabuhan, turap, jalan menuju pelabuhan dan kondisi SDN 12 Desa Batang Meranti. 

Di sini Wabup menyampaikan bahwa untuk perbaikan pelabuhan, Jalan Peluncur penghubung Dusun 1 ke Dusun 2 dan Jalan pelabuhan ke Pambai, akan dikerjakan melalui Dinas PUPR. 

Sementara untuk Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SDN 12, akan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. 

"Saya minta kepala desa bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong, supaya lingkungan tetap bersih." harapnya.

Kegiatan dilanjut peninjauan jalan poros penghubung Desa Batang Meranti dan Desa Renak Dungun yang dibangun dari Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 sepanjang 1.4 KM. 

"Insyaallah tahun 2026, jalan poros ini akan kita lanjutkan lagi," ungkap Wabup Muzamil.

Peninjauan berlanjut menuju jembatan penghubung Desa Kuala Merbau dan Desa Tanjung Bunga. Muzamil mengatakan akan segera melakukan perbaikan jembatan yang telah rusak dan kurang layak untuk digunakan oleh masyarakat. 

"Saya harap camat dan kepala desa bisa mengusulkan akses baru untuk pembangunan jembatan penghubung desa," ujarnya.

Muzamil juga melihat pembagunan dapur SPPG daerah terpencil yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Ia berharap dapur dapat segera difungsikan, kemudian SPPG yang sudah lengkap bisa berjalan dengan baik.

Peninjauan ditutup dengan melihat kondisi UPT Puskesmas Kecamatan Pulau Merbau.

Dalam peninjauan ini, Wabup juga menerima aspirasi dan masukan dari kepala desa beserta masyarakat setempat terkait pembangunan infrastruktur di Pulau Merbau. Aspirasi dan masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

"kami akan mencari solusi terhadap beberapa persoalan yang kami jumpai langsung, akan segera kami atasi," tambahnya.

Peninjauan pembangunan infrastruktur di Pulau Merbau ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER        :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :    REDAKSI 

Polda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    – 

Polda Riau terus menunjukkan peran aktifnya dalam menjamin keselamatan dan akses hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau. 

Program ini dijalankan melalui pembentukan Satgas Darurat Pembangunan Jembatan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur jembatan, khususnya di daerah terpencil.

Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi menjelaskan, pembentukan Satgas berawal dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang kemudian diimplementasikan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan-jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Karena di Riau, jembatan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, ketika jembatan rusak atau terputus, dampaknya tidak sederhana. Akses pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah masyarakat ikut terganggu. Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap dipertaruhkan hanya untuk bisa sampai ke sekolah.

Hengki mencontohkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi. Di wilayah tersebut, terdapat jembatan rusak yang berada tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut.

“Di depan sekolah ada sungai, dan di sana sering terlihat buaya. Bahkan ada tulisan imbauan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dengan kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Hengki, menjadi salah satu alasan kuat mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau bersifat mendesak. Satgas bergerak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.

Dari hasil asesmen dan verifikasi lapangan, Polda Riau menetapkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan, yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi. Total panjang jembatan yang ditangani mencapai sekitar 700 meter. 

Dari jumlah tersebut, satu jembatan bahkan telah selesai lebih dulu dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polda Riau akan mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan. Personel tersebut terdiri dari 170 personel Polda Riau, serta sisanya berasal dari jajaran Polres dan Polresta di wilayah masing-masing. 

Kekuatan yang diterjunkan melibatkan Satuan Brimob, Direktorat Polairud, Direktorat Samapta, serta personel Polres dan Polresta.

“Personel ini tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi bekerja langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga nanti pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Polda Riau juga menerapkan konsep pentahelix, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. 

Pendanaan pembangunan jembatan pun berasal dari skema Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bagian dari pembangunan yang transparan dan antikorupsi.

“Ketika jembatan rusak, masyarakat tidak punya akses. Melalui Polri, negara hadir untuk memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan yang kita lakukan bersama,” tegas Hengki.

Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pembangunan jembatan di wilayah Riau dapat segera dirampungkan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat."****

LIPUTAN PEKANBARU  :  OJA

EDITOR            :     REDAKSI

Ketua Umum DPD Beserta Kepengurusan Ormas Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti Ucapkan Tahniah Atas Terpilihnya Drs.Kimlan Antoni SH , Sebagai Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Riau periode 2026-2031

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Ketua umum DPD Ormas Gerakan Rakyat beserta segenap unsur ke pengurusan se  Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini mengucapkan taniah sekaligus mendukung sepenuhnya  atas terpilihnya  bapak  Drs Kimlan Antoni ,SH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Riau, periode 2026 - 2031.

Meski kondisi perekonomian provinsi Riau saat ini masih dalam keadaan sulit namun hal ini tidak menjadi sebuah kendala bagi Ketua Umum  Partai  Gerakan Rakyat  provinsi Riau saat ini yang baru saja dilantik,

bahwa terkait  segala kebutuhan untuk mengatasi keperluan kantor baik administrasi kantor  maupun keperluan  anggota yang datang dari berbagai  kabupaten  di Provinsi Riau  untuk urusan ke kantor partai GR  Riau tidak ada masalah akan senantiasa mendapat pelayanan yang baik 

Ketua Umum Dewan pimpinan daerah (DP ) Ormas  Gerakan Rakyat  Kabupaten kepulauan Meranti  Buyung dengan kesempatan ini pertama saya  mengucapkan   

"Saya  ,Mengucapkan taniah dan Apresiasi kepada ketua umum Dewan pimpinan Wilayah ( DPW ) partai gerakan rakyat ,  bapak Drs  Kimlan Antoni , SH yang baru saja di terpilih sebagai ketua umum dewan pimpinan Wilayah ( DPW) partai gerakan rakyat pertama di  Provinsi Riau  Untuk priode 2026 -2031 

Oleh rapat kerja nasional yang pertama yang dilaksanakan  di jakarta tanggal 17 -18 Januari 2026  semoga dengan dilantiknya bapak Drs, Kimkan Antoni , SH  tersebut bisa membawa bahtera partai ini menjadi berkembang pesat , kokoh dan  kuat serta maju khususnya  untuk di wilayah provinsi Riau ini dan sekitarnya  ". Jelas  Buyung .

Dilanjut kan Buyung bahwa masyarakat khususnya di provinsi Riau ini memang seakan- akan kehilangan pigur  calon pemimpin partai yang peduli terhadap aspirasi yang berkembang di di provinsi Riau , sepaling tidak  bisa mendapat tanggapan positif dari para pimpinan partai maupun  (Ormas)  di provinsi Riau ini  atas aspirasi mereka. Papar  Buyung .

"Untuk saat ini kami sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus Ormas Gerakan Rakyat di Kabupaten kepulauan Meranti memang jauh sebelumnya , sudah mempersiapkan diri untuk menopang dan mengembangkan partai ini sebagai salah satu wadah  partai yang bisa memotori dan menyerap segala aspirasi yang berkembang di provinsi riau baik di bidang prekonomian mapunn di bidang infrastruktur maka saya sangat mendukung penuh terhadap ketua umum partai gerakan rakyat ini kedepannya dan saya menilai dari segi karakter dan loyalitas nya selama masih berada di dalam  tubuh ormas  gerakan rakyat memang telah teruji  kredibilitasnya 

Selanjutnya dari 12 kabupaten dan kota di provinsi Riau ini memang sangat layak beliau menjadi Nahkoda atau  pimpinan  partai gerakan rakyat  di provinsi riau ini" ,jelas Buyung .

Lebih jauh Buyung mengatakan ,untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini memang sudah kita bentuk cabang -cabang di kecamatan  dan ranting  di Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelumnya kami awali dengan sebuah Organisasi gerakan rakyat , yang juga sebagai salah satu onderbau partai gerakan Rakyat kedepannya kalau kita memang memerlukan agar dapat dijadikan partai maka kita bisa merombak SK nya jadi pengurus Partai dengan tidak menghilangkan Ormasnya di tubuh partai tersebut karena ormas ini merupakan saya dari partainya ,untuk memasyarakatkan partai ke publik  dan mendata dan membuat simpul simpul partai di wilayah Kepulauan Meranti , yang jelas kita tetap tunduk dan patuh pada acyan kita AD dan ART partai agar tidak salah melangkah untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh DPD -DPD  Ormas gerakan Rakyat Se provinsi Riau , mari kita susun langkah demi mewujudkan cita-cita partai kita kedepannya agar lebih maju dan lebih membawa kita ke ambang kesejahteraan Rakyat Indonesia . Demikian tutup Buyung."****

LIPUTAN    :  ZAINI MAHADUN

EDITOR      :  REDAKSI 

Kepulauan Meranti Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Kepesertaan JKN Tertinggi di Riau

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     — 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima Penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya atas komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian dan Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Meranti Ruriz Akbar, pada acara yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026). 

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mufti.

Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

“Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, adil, dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa UHC bukan sekadar capaian administratif, melainkan ikhtiar berkelanjutan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh jaminan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Meranti Ruriz Akbar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan penuh terhadap Program JKN. Menurutnya, ribuan penduduk Kepulauan Meranti telah didaftarkan sebagai peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah.

“Capaian kepesertaan 103,44 persen dengan keaktifan 90 persen merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ini membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya,” kata Ruriz.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa capaian UHC Award 2026 Kategori Madya bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong Kepulauan Meranti menuju UHC Utama di masa mendatang.

“Kami akan terus memperkuat validasi data, meningkatkan keaktifan peserta, serta memastikan mutu layanan kesehatan semakin optimal,” tegasnya.

UHC Award 2026 diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai konsisten memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. 

Penilaian didasarkan pada cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, serta komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD.

Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat capaian kepesertaan JKN sebesar 103,44 persen, tertinggi di Provinsi Riau. Selain itu, Kepulauan Meranti juga berstatus UHC Prioritas dan telah melunasi iuran PBPU pemerintah daerah hingga September 2025."****

SUMBER        :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

F-PETIR Tegaskan Negara Harus Hadir, Nasib Penambang Timah Rakyat Dabo Singkep Kian Terjepit Jelang Ramadan

KabarPesisirNews.Com

LINGGA KEPRI,   – 

Jeritan penambang timah tradisional di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, terus menggema. Minimnya lapangan pekerjaan, tingginya biaya hidup, serta belum adanya kepastian aktivitas tambang timah rakyat membuat kondisi ekonomi masyarakat kian terhimpit, terlebih menjelang bulan suci Ramadan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga, Ir. H. Tengku Nazwar, MM, MBA, angkat bicara dan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.

Menurutnya, penambang timah rakyat bukanlah pelaku kejahatan, melainkan masyarakat kecil yang berjuang mempertahankan hidup di tengah keterbatasan pilihan kerja.

 “F-PETIR sejak awal berdiri terus memperjuangkan agar penambang timah rakyat bisa bekerja secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Ini bukan semata soal tambang, tapi soal perut rakyat dan keberlangsungan hidup keluarga mereka,” tegas Tengku Nazwar.

Ia menyebut, di Dabo Singkep dan wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya, sektor pekerjaan sangat terbatas. Bagi sebagian besar masyarakat, menambang timah secara tradisional menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.

 “Kalau tidak menambang, lalu rakyat harus bekerja di mana? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Negara dan pemerintah tidak boleh abai terhadap kondisi rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Tengku Nazwar juga menekankan bahwa F-PETIR tidak pernah mendorong aktivitas ilegal. Sebaliknya, pihaknya justru mendorong pemerintah daerah untuk hadir, membuka ruang dialog, dan mencarikan solusi regulasi yang berpihak kepada rakyat kecil.

Menjelang Ramadan, lanjutnya, kondisi ini menjadi semakin mendesak. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan masyarakat tidak menentu.

 “Kami memohon Bupati Lingga, M. Nizar, untuk turun langsung ke lapangan, melihat sendiri realita yang dihadapi penambang timah rakyat. Jangan hanya mendengar laporan di atas meja. Rakyat butuh kehadiran pemimpin, bukan janji,” katanya.

F-PETIR berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik melalui kebijakan, fasilitasi, maupun koordinasi lintas instansi, agar penambangan timah rakyat dapat berjalan dengan kepastian dan tidak lagi menjadi sumber keresahan.

 “Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta keadilan dan keberpihakan. Biarkan rakyat bekerja dengan tenang demi menyambut Ramadan dengan layak,” tutup Tengku Nazwar.

F-PETIR menegaskan akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi penambang timah rakyat hingga pemerintah daerah benar-benar hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga."****

LIPUTAN LINGGA      :   IJAL 

EDITOR                        :   REDAKSI 

Penambang Timah Tradisional Dabo Singkep Menjerit, Minta Bupati Lingga Turun Tangan Jelang Ramadan

KabarPesisirNews.Com

LINGGA KEPRI,     – 

Penambang timah tradisional di Kabupaten Lingga, khususnya di wilayah Dabo Singkep, mulai angkat suara. Mereka mengeluhkan semakin sulitnya mencari nafkah di tengah minimnya lapangan pekerjaan dan belum jelasnya kepastian aktivitas tambang timah tradisional yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat kecil.

Salah seorang penambang timah tradisional  khadiran menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Dabo Singkep kian terhimpit. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara peluang kerja nyaris tidak ada. Dalam situasi ini, masyarakat merasa pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir memberikan solusi nyata.

“Kami ini hanya masyarakat kecil. Kalau tidak menambang, kami mau kerja apa? Lapangan pekerjaan di Dabo Singkep sangat terbatas. Kami berharap pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas kondisi ini,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, tekanan ekonomi semakin terasa. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan tidak menentu. Penambangan timah tradisional selama ini menjadi pilihan terakhir masyarakat untuk bertahan hidup, namun aktivitas tersebut kerap terhambat oleh ketidakpastan kebijakan.

Masyarakat penambang berharap Bupati Lingga, M. Nizar, dapat turun langsung ke lapangan, melihat secara nyata kondisi rakyatnya, dan segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta adanya solusi cepat agar aktivitas tambang timah tradisional dapat berjalan secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

“Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin bekerja untuk menghidupi keluarga kami dengan tenang, apalagi ini sudah mendekati Ramadan. Kami mohon Bupati Lingga benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat kecil,” lanjutnya.

Penambang timah tradisional menegaskan, tanpa adanya kebijakan yang jelas dan keberpihakan pemerintah daerah, dikhawatirkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan semakin terpuruk. Mereka berharap suara ini tidak lagi diabaikan dan segera direspons oleh kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap  kesejahteraan masyarakat Lingga."****

LIPUTAN LINGGA    :     IJAL

EDITOR                      :    REDAKSI                       

Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Usulan Prioritas Pembangunan ke Kementerian Perbatasan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, memimpin  Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung Usulan Pembangunan Wilayah Perbatasan ke Kementerian Teknis Tahun Anggaran 2027. Berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti (Senin, 26/1/2026).

Koordinasi tersebut membahas kesiapan data dukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk usulan pembangunan mandatory di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Wabup Muzamil menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arah kebijakan yang jelas terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui berbagai program nasional.

“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Wabup Muzamil.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah perbatasan saat ini adalah menjabarkan permasalahan secara rinci dan terukur agar program nasional tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita di daerah perbatasan harus mampu membreakdown persoalan di lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari situ baru kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan SDM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

Koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta perwakilan OPD teknis lainnya."****

EDITOR           :     REDAKSI

Desa Insit Raih Penghargaan Desa Percontohan Anti Korupsi Provinsi Riau 2025

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    -

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri acara penyerahan penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau Tahun 2025. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Senin, (26/1/2026). 

Kegiatan dihadiri langsung oleh Plt.Guberbur Riau SF. Haryanto, serta para kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) perwakilan desa penerima penghargaan. 

Penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Plt. Gubernur Riau SF. Haryanto Kepada Kepala Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Syafrizal, sebagai salah satu penerima penghargaan bersama 6 Kades lainnya Se-Provinsi Riau. 

Turut mendampingi Bupati, Inspektur Daerah Meranti Rahwely, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asroruddin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kep. Meranti Muhlisin, serta Kepala Desa Insit Syafrizal. 

Sekedar informasi Desa Percontohan Antikorupsi merupakan desa yang ditetapkan sebagai model penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik, sebagai upaya pencegahan praktik korupsi sejak dari tingkat desa. 

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan  apresiasi yang tinggi atas terpilihnya Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, sebagai salah satu dari tujuh desa terpilih dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang menerima penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025. 

“Terpilihnya Desa Insit sebagai desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Riau adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten hingga ke desa yang bersih dan berintegritas, dan tentunya pencapaian ini menjadi kebagaan bagi kita semua,"ujar Bupati. 

Bupati berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi 96 desa lainnya di Kepulauan Meranti, terutama dalam menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

“Harapan kita bersama, apa yang telah dicapai Desa Insit ini dapat ditiru oleh desa lainnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang harusnya dimulai dari Pemerintahan terkecil ditingkat Desa. 

Sementara itu Plt Gubernur Riau SF Harianto menegaskan bahwa program Desa Percontohan Antikorupsi merupakan langkah nyata untuk membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi secara sistematis di tingkat desa. Ia mengingatkan seluruh pemerintah desa agar mengelola keuangan dan aset desa secara terbuka, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

“Desa harus menjadi garda terdepan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi. Transparansi anggaran, pelayanan publik yang jujur, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih,” tegas Plt Gubernur Riau. 

Sebagai bentuk apresiasi, Plt Gubernur Riau juga menyerahkan hadiah berupa perjalanan ibadah umrah kepada kepala desa berprestasi yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pemberian hadiah ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kepala desa lainnya di Provinsi Riau. 

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Insit berhasil masuk sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau tahun 2025.

Capaian ini sekaligus menempatkan Desa Insit sebagai Desa percontohan dalam membangun pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Provinsi Riau memberikan bonus Umroh gratis kepada Kepala Desa Insit.

Akhir kata Plt. Gubernur Riau berharap semua desa penerima penghargaan dapat terus mempertahankan prestasi dan mampu menjadi percontohan bagi desa lainnya di Provinsi Riau."****

LIPUTAN          :    NUR/OJA

EDITOR            :     REDAKSI 

Polres Meranti Turun Langsung Di Sekolah Terus Galakkan Tanam Pohon Dan Edukasi Green Policing

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Pada Senin (26/1/2026), jajaran Polres Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan penghijauan dan edukasi peduli lingkungan secara serentak di sejumlah wilayah dan sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Salah satu kegiatan utama dipusatkan di halaman Kantor Camat Pulau Merbau sekitar pukul 11.15 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, S.E., Camat Pulau Merbau Hermansyah, S.H., Danramil 06 Merbau Kapten Arh. R. Sinaga, Kapolsek Tebing Tinggi Barat IPDA D. Turnip, S.E., Kepala KUA Pulau Merbau H. Nurholis, M.Pdi, serta personel Polsek Tebing Tinggi Barat.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penanaman 10 batang bibit pohon ketapang sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di wilayah pesisir.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti AKP Aguslan menyampaikan bahwa Green Policing merupakan konsep pemolisian yang komprehensif dan progresif. Program ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menempatkan kepolisian sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Green Policing adalah jawaban atas tantangan zaman, mulai dari krisis lingkungan, perubahan iklim, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran ekologis masyarakat,” ujarnya.

Selain di Pulau Merbau, kegiatan Green Policing juga dilaksanakan secara paralel di berbagai sekolah oleh jajaran Polsek dan satuan fungsi Polres Kepulauan Meranti.

Polsek Tebing Tinggi melaksanakan edukasi lingkungan dan penanaman bibit pohon mangga di Pondok Pesantren Darul Fikri, Desa Banglas Barat. 

Satpolairud Polres Kepulauan Meranti menanam bibit pohon jambu di TK Islam Terpadu Ikhlas Hati Bunda, Kecamatan Tebing Tinggi.

Sementara itu, Polsek Rangsang Barat melakukan penanaman bibit pohon rambutan di RA Al-Amin, Desa Bokor. Polsek Tebing Tinggi Barat menanam bibit pohon ketapang di SDN MI Ahuda, Desa Mekong. Sat Binmas Polres Kepulauan Meranti juga menanam bibit pohon jeruk di MTs Al Istiqomah, Desa Alahair.

Seluruh rangkaian kegiatan disertai dengan edukasi interaktif kepada para pelajar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Green Policing ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polres Kepulauan Meranti berharap program tersebut mampu menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak dini serta memperkuat peran Polri sebagai pelindung masyarakat sekaligus penjaga kelestarian lingkungan hidup."****

SUMBER        :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR          :    REDAKSI 

PKC PMII Riau Gelar Resepsi Pelantikan IV, Teguhkan Komitmen Menata Marwah dan Menggerakkan Perubahan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    – 

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau masa khidmat 2025-2027 resmi menggelar Resepsi Pelantikan sebagai penanda dimulainya kepemimpinan baru. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah gerak PMII Riau dalam merespons tantangan zaman.

Resepsi pelantikan tersebut mengusung tema “Menata Marwah, Menggerakkan Perubahan”, yang dimaknai sebagai ikhtiar menjaga kehormatan dan integritas organisasi, memperkuat nilai-nilai dasar perjuangan, serta mendorong peran aktif kader dalam menjawab persoalan sosial, lingkungan, dan kebangsaan secara berkelanjutan.

Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar simbol seremonial, melainkan komitmen ideologis dan arah perjuangan organisasi ke depan.

“Menata marwah berarti menjaga nilai, etika, dan identitas PMII sebagai organisasi kader yang berilmu dan berakhlak. Sementara menggerakkan perubahan kami maknai sebagai kerja kolektif yang solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ghulam Zaky.

Ia juga mengajak seluruh elemen, baik organisasi mahasiswa, pemuda, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

“PMII mengajak semua lini untuk peduli terhadap lingkungan melalui aksi nyata, seperti gerakan menanam pohon dan mendukung semangat green policing. Menjaga alam bukan hanya untuk hari ini, tetapi sebagai warisan kehidupan bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Selain isu lingkungan, PKC PMII Riau juga menekankan pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sebagai fondasi terciptanya ruang perubahan yang sehat, aman, dan berkeadaban.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa menjaga marwah organisasi merupakan kerja ideologis yang harus terus dirawat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

“Menata marwah adalah kerja ideologis yang harus terus dilakukan agar PMII tidak kehilangan arah. Perubahan harus digerakkan dengan basis nilai, keilmuan, dan keberpihakan yang jelas, bukan sekadar respons sesaat. PMII harus hadir sebagai kekuatan moral yang mampu menjembatani gagasan dan aksi, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan serta ketertiban sosial,” tegas M. Shofiyulloh Cokro.

Ia berharap PKC PMII Riau mampu menjadi motor penggerak kaderisasi yang progresif, melahirkan gagasan strategis, serta memperkuat sinergi dengan berbagai elemen demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Resepsi pelantikan ini menjadi momentum penguatan solidaritas dan konsolidasi kader se-Riau. Dengan semangat “Menata Marwah, Menggerakkan Perubahan”, PKC PMII Riau berkomitmen untuk terus bergerak secara inklusif, kolaboratif, dan konsisten dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan."****

LIPUTAN          :     NUR

EDITOR            :     REDAKSI 

Lantik Jajaran Pengurus Pramuka Pulau Merbau, Ismiatun Ingatkan Jangan Gagap Teknologi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — 

Pelantikan jajaran Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), Kwartir Ranting (Kwarran), Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK), dan Dewan Kerja Ranting (DKR) Kecamatan Pulau Merbau masa bakti 2025–2028 menjadi momentum penegasan arah baru Gerakan Pramuka di Kepulauan Meranti.

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, menegaskan bahwa kepengurusan yang dilantik tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus bekerja disiplin, terukur, dan taat aturan.

“Ini bukan jabatan simbolis. Semua gerak organisasi wajib tunduk pada AD/ART. Tidak boleh ada program yang keluar dari ruh Gerakan Pramuka,” tegas Ismiatun saat pelantikan di Aula Kantor Camat Pulau Merbau, Senin (26/1/2026).

Ismiatun juga menyoroti pentingnya kerja kolektif dan pemahaman tugas pokok masing-masing pengurus agar organisasi berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Lebih jauh, ia membawa kabar penting terkait transformasi digital Pramuka. Dalam waktu dekat, Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka akan terintegrasi melalui aplikasi Ayo Pramuka yang dikelola Pusdatin Kwarnas. Kebijakan ini menuntut seluruh anggota, baik dewasa maupun muda, untuk siap beradaptasi dengan teknologi.

“Pramuka Pulau Merbau tidak boleh gagap teknologi. Kita akan siapkan Bimtek. Ingat, setiap Pramuka adalah Pewarta,” ujarnya, menegaskan bahwa kemampuan digital kini menjadi bagian dari kompetensi kepramukaan.

Di akhir sambutannya, Ismiatun mengapresiasi para pengurus yang bersedia mewakafkan waktu dan pikiran untuk pendidikan kepanduan. Ia berharap Pramuka Pulau Merbau mampu menjadi ruang pembentukan karakter, akhlak, dan kepemimpinan generasi muda.

“Pramuka adalah kawah candradimuka pemimpin masa depan. Momentum ini harus jadi titik tolak kebangkitan Pramuka Meranti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Mabiran Kecamatan Pulau Merbau, Hermansyah, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh kegiatan kepramukaan di wilayahnya. Menurutnya, Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda di tingkat akar rumput.

“Pramuka bukan sekadar kegiatan siswa, tapi investasi karakter dan kepemimpinan anak-anak kita,” ujarnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Taufikurrohman, dan jajaran Upika Pulau Merbau serta undangan lainnya."****

SUMBER          :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR            :    REDAKSI