Hadiri Rakornas 2026, Bupati Asmar: Pemkab Meranti Siap Implementasikan Program Prioritas Presiden

KabarPesisirNews.Com

BOGOR JAWA BARAT,     – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Bupati Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari Ricky Makado.

Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam pidatonya di hadapan sejumlah kepala daerah, Prabowo menyinggung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. 

“Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” ujar dia.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan

rakyat.

"Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," katanya.

Usai kegiatan, Bupati H. Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah.

“Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” ujar Asmar.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia.

“Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya.

Asmar juga menilai pesan Presiden terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah.

“Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tutupnya.

Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045".

Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. 

Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia."****

SUMBER        :     

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

Wakapolres Meranti Pimpin Apel Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Polres Kepulauan Meranti menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 sebagai bentuk kesiapan menghadapi pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 07.30 WIB di Mako Polres Kepulauan Meranti, Jalan Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apel gelar pasukan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai stakeholder terkait. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diwakili oleh Sekretaris Daerah Sudanri Jauzah, S.H., sementara jajaran TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, KSOP, Lapas, Bea Cukai, Dishub, Satpol PP, hingga Jasa Raharja turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Silitonga, S.H., bertindak selaku pimpinan apel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan nyaman, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Riau,” ujar Kompol Detis Silitonga.

Ia menjelaskan, operasi ini merupakan operasi harkamtibmas di bidang lalu lintas dengan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, pada Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2025 tercatat sebanyak tiga kejadian kecelakaan lalu lintas dengan satu korban meninggal dunia, serta lebih dari 31 ribu tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas. Pada tahun ini, jajaran Polda Riau dan Polres Kepulauan Meranti berharap angka tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Dalam Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026, Polres Kepulauan Meranti akan melakukan penegakan hukum melalui tilang manual dan teguran terhadap sembilan prioritas pelanggaran, di antaranya penggunaan knalpot tidak sesuai standar, kendaraan dengan spesifikasi yang dimodifikasi, penggunaan sirene dan strobo ilegal, TNKB tidak sesuai ketentuan, kendaraan pribadi dijadikan travel, angkutan barang digunakan mengangkut orang, kendaraan tidak layak jalan, pengendara sepeda motor tanpa helm atau berboncengan lebih dari satu orang, serta parkir sembarangan di bahu jalan khususnya di kawasan wisata.

Secara keseluruhan, Polda Riau dan polres jajaran menurunkan sebanyak 1.126 personel dalam operasi ini. Penugasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Wakapolres Kompol Detis Silitonga, juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan sikap humanis dan simpatik, serta menghindari segala bentuk pungutan liar dan tindakan kontraproduktif.

“Utamakan keselamatan, patuhi SOP, dan laksanakan tugas dengan pendekatan yang persuasif agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan apel berlangsung dengan aman dan kondusif, diakhiri dengan doa bersama serta sesi foto seluruh peserta sebagai simbol sinergitas lintas sektor dalam mendukung suksesnya Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 di wilayah Kepulauan Meranti."****

SUMBER           :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR             :     REDAKSI

LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Kepulauan Meranti, - 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPHLAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos.,  M.Si., menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas keamanan nasional serta penguatan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya bagi masyarakat.

"Posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanah konstitusi yang telah diatur secara jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," kata Datuk Seri Afrizal Cik.

Beliau menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, Polri diharapkan tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Datuk Seri Afrizal Cik juga menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan posisi yang sangat strategis dan telah terbukti seberapa besar efektif,  efisien dan berbagai kelebihan kebaikan lainnya dalam menjaga stabiitas keamanan di masyarakat.

"Stabilitas keamanan merupakan pondasi penting bagi pembangunan nasional dan kehidupan sosial yang harmonis. Karena ini sudah terbukti baik,  sebaiknya jangan diubah-ubah lagi,." tambah Datuk Seri Afrizal Cik.

Selanjutnya Datuk Seri Afrizal Cik juga mengatakan bahwa, pihaknya percaya bahwa dengan posisi ini, Polri dapat lebih fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Datuk Seri  Afrizal Cik juga berharap agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. 

Pada kesempatan ini juga,  Datuk Seri Afrizal Cik,  mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Polri yang terus bergerak mengedepankan kepentingan rakyat dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

"Dukungan terhadap Polri bukan hanya bentuk kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga wujud tanggung jawab moral bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Datuk Seri Afrizal Cik. 

Budayawan Melayu itu berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan bermartabat."****

SUMBER       :

HUMAS LAMR KEP.MERANTI

EDITOR         :    REDAKSI

Hari Ketiga Polres Meranti Gaspol Progres Jembatan Merah Putih Presisi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti di bawah jajaran Polda Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan infrastruktur pedesaan melalui program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Perkerjaan Sudah Masuk Hari Ketiga  Hingga hari ketigaSabtu (31/1/2026).

Selain itu, progres pembangunan jembatan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai target.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia 

H. Prabowo Subianto, serta perintah langsung Kapolri dan Kapolda Riau dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, kelancaran akses pendidikan, serta penguatan social inclusion di wilayah pedesaan.

Fokus Pembangunan di Tiga Lokasi Strategis Pembangunan jembatan Merah Putih Presisi pada hari ketiga difokuskan di tiga lokasi utama, yakni wilayah Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, dan Polsek Rangsang.

1. Jembatan SDN 018 Semulut, Kecamatan Tebing Tinggi.

Di wilayah Polsek Tebing Tinggi, Satgas Darurat Pembangunan Jembatan melaksanakan kegiatan di SDN 018 Semulut, Dusun Semulut, Desa Banglas Barat. Sebanyak 10 personel Satgas yang terdiri dari unsur Satbrimob, Ditpolairud, dan Ditsamapta, bersinergi dengan personel Polsek Tebing Tinggi dan Polsek Rangsang Barat serta para pekerja.

Adapun progres pekerjaan hari ketiga meliputi Pemasangan baut untuk mengikat komponen kayu jembatan;

Pelapisan kayu jembatan menggunakan cat minyak hitam (creosote) guna perlindungan struktural jangka panjang;

Pemasangan kepingan lantai jembatan kayu.Seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan apel pagi dan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali.

2. Jembatan Akses MTS Al-Anshor, Tebing Tinggi Barat

Sementara itu, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di MTS Al-Anshor, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, memasuki hari ketiga dengan melibatkan personel Polsek Tebing Tinggi Barat bersama masyarakat setempat.

Pekerjaan yang telah diselesaikan pada hari ketiga antara lain:Pemasangan mal balok;Perakitan besi lantai jembatan.Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan kondisi keamanan yang kondusif.

3. Jembatan Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang

Di wilayah Polsek Rangsang, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi dilaksanakan di Jalan Poros Dusun III, Desa Tanjung Gemuk. Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., bersama Kepala Desa dan masyarakat setempat, secara langsung terlibat dalam proses pembangunan.

Fokus pekerjaan hari ketiga meliputi:

Pembuatan balok beton (sloof) pada pondasi;Proses pengecoran balok pondasi untuk memperkuat struktur jembatan.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan jembatan memiliki struktur yang kokoh, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB tanpa kendala berarti.

Komitmen Polri Hadir di Tengah Masyarakat.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pembangunan jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga pedesaan.

“Program ini tidak hanya soal pembangunan fisik jembatan, tetapi juga memastikan keselamatan, akses pendidikan bagi anak-anak, serta memperkuat konektivitas dan inklusi sosial masyarakat,” ujar Kapolres.

Hingga hari ketiga, seluruh rangkaian kegiatan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat."****

SUMBER          :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

PMII Indragiri Hulu Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Dinilai Mundur dari Semangat Reformasi

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HULU RIAU,    — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Indragiri Hulu secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. 

Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi mencederai amanat Reformasi 1998 serta mengancam independensi institusi kepolisian.

Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menegaskan bahwa Reformasi telah meletakkan fondasi penting berupa pemisahan Polri dari kekuasaan politik. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berpihak pada keadilan publik.

“Gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian adalah bentuk kemunduran demokrasi. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi menyangkut arah reformasi sektor keamanan dan masa depan penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik,” tegas Fadil dalam pernyataan resminya, Selasa (27/01/2026).

Menurut PMII, independensi Polri merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum. Ketika kepolisian berada langsung di bawah kendali kementerian, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga politisasi hukum dinilai akan semakin terbuka.

Lebih lanjut, PMII Indragiri Hulu mengingatkan bahwa semangat Reformasi lahir dari perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan dan praktik otoritarianisme. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan negara seharusnya memperkuat, bukan justru melemahkan, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kontrol sipil yang sehat.

“Negara tidak boleh bermain-main dengan institusi penegak hukum. Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan,” tambahnya.

PMII juga menekankan bahwa setiap wacana kebijakan strategis yang menyangkut institusi vital negara harus dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Selain itu, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk bersikap kritis serta aktif menjaga warisan Reformasi agar tidak direduksi oleh kepentingan jangka pendek kekuasaan.

“Reformasi belum selesai. Tugas generasi hari ini adalah memastikan amanat Reformasi tidak dikhianati,” tutup Fadil."****

LIPUTAN        :   RED/NUR

EDITOR          :   REDAKSI 

Polri Hadir untuk Bumi, Green Policing Polres Kepulauan Meranti Sasar Perusahaan dan Pelajar

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - Polres Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui implementasi program Green Policing, sejalan dengan kebijakan Kapolda Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah lokasi pada Sabtu (31/1/2026) dengan fokus pada edukasi peduli lingkungan dan penanaman pohon.

Salah satu kegiatan utama berlangsung di PT National Sago Prima (NSP), Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kegiatan ini, jajaran Polres Kepulauan Meranti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan perusahaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, dimulai dari lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kanit Binmas Polsek Tebing Tinggi Barat IPDA Ito Hermanto, bersama Bhabinkamtibmas Desa Kepau Baru Brigadir Hendri Sudrajat dan Bhabinkamtibmas Desa SDI Brigadir Ismail H. 

Selain penyampaian materi edukatif dan diskusi interaktif, kegiatan juga diisi dengan penanaman bibit pohon mangga dan durian di lingkungan PT NSP.

Menurut IPDA Ito Hermanto yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H, Green Policing merupakan pendekatan strategis dan humanis Polri dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.

“Konsep Green Policing ini merupakan jawaban atas tantangan zaman, seperti krisis lingkungan, perubahan iklim, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Di waktu yang sama, jajaran Polsek Merbau juga melaksanakan kegiatan Green Policing di SMP Negeri 2 Meranti Bunting, Kecamatan Merbau. Kegiatan penghijauan ini berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pihak sekolah, para guru, serta seluruh siswa.

Kapolsek Merbau yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas Aipda Rinaldo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran cinta lingkungan sejak usia dini. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan kepala sekolah, sambutan perwakilan Polsek Merbau, penyerahan bibit pohon durian, penanaman pohon bersama, serta foto bersama guru dan siswa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta mewujudkan program Polri Untuk Masyarakat dengan kehadiran langsung di tengah-tengah masyarakat,” kata Aipda Rinaldo.

Seluruh rangkaian kegiatan Green Policing di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. 

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER        :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

Ketua Pemuda Pancasila Kepulauan Meranti Tegaskan Dukungan Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden RI

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Sugianto, menegaskan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara konstitusional berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemuda Pancasila dalam menjaga stabilitas nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Sugianto, penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat undang-undang yang bertujuan memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan Polri serta seluruh elemen pemerintah daerah untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan harmonis, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

Lebih lanjut, Sugianto mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“Soliditas antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan pemerintah harus terus diperkuat demi menjaga stabilitas nasional dan mendukung program pembangunan,” tegasnya.

Dengan pernyataan dukungan tersebut, diharapkan hubungan sinergis antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum semakin kokoh dalam menjaga keamanan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah."****

LIPUTAN          :    NUR/BOM

EDITOR            :    REDAKSI

Gerak Cepat Tanggapi Keluhan Warga Soal Kanaikan Tarif Kapal, Pemkab. Meranti Undang Pihak Perusahaan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, gerak cepat tanggapi isu masyarakat terkait kenaikan tarif kapal yang dinilai sepihak oleh pengusaha, dengan mengundang pengusaha untuk rapat bersama Legislatif, bertempat diruang rapat Melati, kantor Bupati, Rabu (29/1/2026). 

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kep. Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah Kep. Meranti Sudandri SH, Asisten II Bupati Kep. Meranti H. Irmansyah, Kepala Dinas Perhubungan Meranti Fahri, Kepala KSOP Meranti Capt. Derita Adi Prasetyo, Kasat Intel Polres Meranti, Perwakilan dan TNI dan lainnya. 

Rakor bersama perusahaan, Legislatif dan instansi terkait lainnya itu untuk mendengarkan alasan, dasar berfikir dan pertimbangan perusahaan terkait kenaikan tarif kapal yang dinilai akan menyulitkan masyarakat, hal itu juga sesuai degan UU No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yang mengamanatkan pemerintah harus hadir. 

Seperti dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri SH, masalah kenaikan tarif angkutan laut (Kapal) yang terjadi di Meranti menjadi atensi khusus dari Pemkab. Meranti dalam hal ini Bupati H. Asmar untuk segera diselesaikan agar tidak menyulitkan masyarakat pengguna kapal yang saat ini secara ekonomi sedang susah. 

"Masalah ini telah menjadi atensi dari Pak Bupati, karena ini menyangkut pelayanan jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya," jelas Sekda Sudandri. 

Sesuai intruksi Bupati, dikatakan Sekda Pemkab. Meranti berharap soal kenaikan tarif kapal tersebut hendaknya dapat dipertimbangkan kembali oleh perusahaan karena dinilai tidak tepat ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. 

"Kita berharap hal itu dapat dipertimbangkan kembali mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak memungkinkan," ucap Sekda. 

Namun sangat disayangkan disaat hampir semua undangan telah hadir PT. Pelnas Lestari Indo Bahari selaku pihak perusahaan yang diundang tidak hadir dalam pertemuan itu. 

Ketidak hadiran pihak perusahaan tanpa sebab yang jelas itu membuat semua peserta yang sudah menunggu kecewa, salah satunya datang dari Ketua DPRD Kep. Meranti H. Khalid Ali. 

"Kita sangat menyesali ketidakhadiran pihak perusahaan, apalagi tanpa konfirmasi," ujarnya. 

Dengan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam Rakor tersebut menyebabkan rapat terpaksa ditunda, namun diakui Ketua Khalid Ali agar masalah kepentingan masyarakat ini segera tuntas akan melakukan pemanggilan ulang pihak perusahaan untuk rapat bersama Komisi II DPRD Meranti yang juga melibatkan OPD terkait. 

"Dan kita melalui Komisi II akan memanggil ulang pihak perusahaan dengan melibatkan OPD terkait," tegasnya dengan wajah kecewa. 

Iapun sempat mengusulkan solusi kepada pihak perusahaan dengan melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional yakni mengurangi jumlah kapal yang berangkat setiap hari dengan begitu biaya operasional dapat ditekan dan tidak perlu menaikan tarif tiket. 

"Untuk mensiasati biaya operasional yang tinggi perusahaan dapat mengurangi jumlah kapal yang berangkat jika perlu satu aja satu hari," sarannya. 

Namun jika penumpang sudah stabil seperti liburan sekolah dan lainnya jumlah armada yang berangkat dapat menormalkan kembali. 

"Yang penting penumpang tidak terlantar," ujarnya lagi."****

EDITOR           :     REDAKSI

Imigrasi Pekanbaru Deportasi WN India, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Keimigrasian

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   — 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru melaksanakan pendeportasian terhadap 1 (satu) orang warga negara (WN) India sebagai bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Jumat (30/01/2026).

WN India tersebut diketahui berinisial AH, berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Atas pelanggaran tersebut, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian.

Pelaksanaan tindakan ini didasarkan pada Surat Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor WIM4.IMI.1-GR.03.09-0550 tanggal 29 Januari 2026. 

Proses pengawalan dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.

WN India tersebut diberangkatkan dari Indonesia menggunakan pesawat Citilink penerbangan QG 939 dengan rute menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Jakarta. 

Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan maskapai SriLankan Airlines penerbangan UL365 menuju Bandara Internasional Cochin (COK), India.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud konsistensi institusinya dalam menjaga ketertiban hukum keimigrasian.

“Pendeportasian ini adalah langkah tegas namun terukur dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. 

Kami memastikan setiap proses dilaksanakan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan profesionalitas petugas,” ujar Ryang.

Ia menambahkan, Kantor Imigrasi Pekanbaru akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan tertibnya hukum keimigrasian di Indonesia."****

EDITOR          :    REDAKSI 

Polda Riau Gelar Donor Darah dalam rangka Jumat Berkah

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     - 

Polda Riau melaksanakan Donor Darah dalam rangka Jumat Berkah di Aula Tribrata lantai 5 Mapolda Riau Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, Jumat (30/1/2026)

kegiatan ini juga dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, serta sejumlah PJU Polda Riau, dan juga diikuti personil dan ASN Polda Riau.

Pelaksanaan donor darah meliputi rangkaian pemeriksaan kesehatan dan skrining darah untuk menjamin keamanan donor dan penerima. Pemeriksaan utama terdiri dari wawancara riwayat kesehatan, pengecekan fisik, berat badan, suhu, nadi, tekanan darah, HB, serta skrining.

Dengan mengusung tema, semangat Jumat Berkah, Polda Riau berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan manfaat nyata bagi sesama, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menebar kebaikan melalui aksi kemanusiaan seperti donor darah. 

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Pandra Arsyad mengatakan kegiatan donor darah sukarela merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus momentum mempererat jiwa pelayanan. 

Ia mengungkapkan, donor darah ini selain untuk kesehatan juga merupakan wujud nyata semangat pengabdian Polri khususnya Polda Riau untuk membantu sesama. 

"Sebaik-baiiknya manusia itu dapat berguna bagi orang lain. Marilah kita sebagai anggota Polri bagian dari masyarakat, kita bantu sesama untuk dapat mendonorkan darah," ujar Kombes Pandra di dampingi Kabid Dokkes Polda Riau, AKBP Parluhutan Sitindaon.

AKBP Pandra menambahkan, antusiasme peserta menunjukkan kuatnya solidaritas antara anggota Polri dan ASN di lingkungan Polda Riau.

"Saya mengapresiasi semangat personel yang hadir, dari awalnya ditargetkan 50 orang ternyata diikuti ratusan. Kegiatan seperti ini akan terus kami dorong karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Kombes Pandra.

Kegiatan donor darah ini mendapat dukungan penuh dari Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Pekanbaru."****

EDITOR          :     REDAKSI 

Wakil Bupati Muzamil Buka Raker Perdana PBSI Meranti, Fokus Penguatan Organisasi dan Pembinaan Atlet

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Kerja (Raker) Perdana, Kamis (29/1/2026), di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Raker ini menjadi forum awal konsolidasi organisasi dalam menyusun arah dan program kerja PBSI Meranti periode 2025–2029.

Raker dibuka langsung oleh Ketua Umum PBSI Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, serta dihadiri Ketua Harian Agustiono dan seluruh jajaran pengurus kabupaten.

Dalam sambutannya, Muzamil menekankan pentingnya penguatan organisasi sebagai fondasi utama pembinaan olahraga prestasi. Ia meminta seluruh pengurus aktif memberikan saran dan masukan dalam penyusunan program kerja di masing-masing bidang, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan rencana yang telah ditetapkan.

“Rapat kerja ini merupakan momentum krusial bagi PBSI Kepulauan Meranti. Program yang disusun harus realistis, terukur, dan dijalankan secara konsisten,” ujarnya.

Muzamil juga mengingatkan agar pengurus rutin memantau progres dan realisasi program sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan. Menurutnya, PBSI harus fokus pada tujuan utama organisasi, yakni melahirkan dan membina atlet bulutangkis berprestasi.

“PBSI ini organisasi olahraga prestasi. Fokus kita bagaimana membina atlet secara berjenjang, dari usia dini hingga prestasi, agar mampu mengharumkan nama daerah,” tegasnya.

Melalui raker perdana ini, Muzamil berharap PBSI Kepulauan Meranti dapat menghadirkan berbagai event dan kejuaraan sebagai sarana pembinaan, kompetisi, serta peningkatan kualitas atlet dan perangkat pertandingan.

Adapun hasil Rapat Kerja Perdana PBSI Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi penguatan organisasi dan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, penyusunan program pembinaan prestasi atlet, peningkatan kualitas pertandingan dan perwasitan, penguatan peran kehumasan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan sistem informasi klub, serta upaya menjalin kerja sama dan dukungan pendanaan.

Raker juga menampung sejumlah masukan strategis terkait penguatan PBSI di tingkat kecamatan, pembinaan dan pemanfaatan sarana latihan, serta peningkatan penyebaran informasi kegiatan dan event kepada seluruh klub bulutangkis di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER         :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI