Pemkab Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dengan SKK Migas, Bahas Migas dan Pemberdayaan Masyarakat

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,  -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar silaturahmi dan koordinasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kepulauan Meranti itu dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dan dihadiri Asisten II Pemerintah Provinsi Riau Helmi D, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten dan staf ahli Setda, pimpinan OPD terkait, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kepulauan Meranti, serta perwakilan perusahaan migas, di antaranya PT Imbang Tata Alam dan PT Riau Petroleum Group.

Dalam pertemuan tersebut, PT Imbang Tata Alam selaku operator Wilayah Kerja (WK) Malacca Strait memaparkan kondisi produksi migas tahun 2025. Produksi minyak tercatat rata-rata sebesar 4.655 barel minyak per hari (BOPD), masih di bawah target SKK Migas sekitar 6.000 BOPD. Sementara produksi gas berada pada kisaran 2,3 MMSCFD, dengan penyaluran gas ke PLN justru melampaui target hingga mencapai 0,55 MMSCFD.

PT Imbang Tata Alam menjelaskan, tantangan utama dalam peningkatan produksi saat ini adalah permasalahan teknis berupa kepasiran pada sumur yang menyebabkan tertutupnya perforasi saat pemompaan. Kondisi tersebut membuat optimalisasi produksi belum maksimal meskipun cadangan migas masih tergolong baik.

Meski demikian, hasil uji sumur eksplorasi TB North West menunjukkan prospek positif dengan potensi produksi mencapai 190–200 barel per hari. Sumur tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi tiga hingga lima sumur lanjutan.

Untuk tahun 2026, PT Imbang Tata Alam merencanakan pengeboran sejumlah sumur eksplorasi baru, di antaranya CN-2, CN-3, MSWK, dan WK-1, serta pengembangan lima sumur di lapangan TB. Target produksi minyak ditetapkan meningkat hingga 5.800 BOPD, sementara target produksi gas berada di kisaran 0,4 MMSCFD. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi prioritas utama eksplorasi karena dinilai memiliki potensi cadangan terbesar di WK Malacca Strait.

Selain aspek produksi, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Koordinator CSR PT Imbang Tata Alam, Arip Hidayatulloh, menyampaikan bahwa program PPM difokuskan pada wilayah Ring 1, yakni Kecamatan Merbau dan Tebing Tinggi Barat.

Program PPM meliputi sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, tata kelola, dan kelembagaan dengan tema pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan konservasi lingkungan. Salah satu program unggulan adalah pengembangan Wisata Telaga Air Merah yang kini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp77 juta, dengan jumlah kunjungan mencapai 1.800 orang per hari pada momen tertentu.

Selain itu, PT Imbang Tata Alam juga membina Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah (KJOMS) yang kini telah mandiri dengan total aset mencapai Rp5 miliar, berawal dari modal awal sebesar Rp24 juta. Program lainnya mencakup pelatihan digital, pengembangan produk mangrove ramah lingkungan (ecoprint), penguatan UMKM sagu, pembangunan jalan penunjang wisata secara swakelola, serta pemberian beasiswa pendidikan.

Asisten II Pemprov Riau, Helmi D, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi di daerah agar seluruh OPD memahami secara utuh rencana kerja KKKS. Ia menilai pelaksanaan PPM yang dipaparkan telah sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek ekosistem laut dan darat yang relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti.

“Program PPM ini yang paling penting. Teknis migas kita memang perlu terus belajar, tetapi dampak langsung ke masyarakat harus benar-benar dirasakan,” ujar Helmi.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam peningkatan produksi migas nasional, tetapi juga dalam memastikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring antara kegiatan eksplorasi energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan lokal."****

LIPUTAN        :    NUR

EDITOR          :    REDAKSI 

Dari Doa Ke Aksi Polres meranti Hadir Bangun Jembatan Sekolah Di Pelosok Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sarana pendidikan, khususnya di wilayah terpencil. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. memimpin langsung kegiatan Doa Bersama Pembangunan Jembatan SD Negeri 18 Semulut, Kamis (29/1/2026) pagi.

Selain itu, Kegiatan tersebut dilaksanakan di SD Negeri 18 Semulut, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Doa bersama ini menjadi penanda dimulainya pembangunan jembatan yang selama ini sangat dibutuhkan sebagai akses utama siswa dan guru menuju sekolah.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pembangunan masa depan generasi muda.

“Kehadiran kita di sini bukan hanya untuk membangun sebuah jembatan, tetapi membangun harapan, keselamatan, dan masa depan anak-anak kita. 

Jembatan ini adalah penghubung kehidupan yang menghubungkan rumah dengan sekolah, harapan orang tua dengan cita-cita anak-anaknya,” ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Ia menekankan pentingnya keselamatan bagi para pelajar dan guru, serta menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan saat menuju sekolah akibat kondisi jembatan yang tidak layak.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, pihak sekolah, masyarakat, serta seluruh personel Polri dan TNI yang terlibat. Ia berpesan agar pembangunan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta tetap mengutamakan keselamatan kerja.

Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan tiang pancang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan jembatan, yang kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Kegiatan ini mencerminkan peran Polri yang tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan fasilitas umum, khususnya di bidang pendidikan. 

Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, pihak sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya akses pendidikan yang aman dan layak bagi anak-anak di Desa Banglas Barat.

Sementara itu, Di Polsek Tebing Tinggi Barat juga mengelar Doa beraama Pembagunan Jembatan Rusak Do'a bersama dalam rangka pembangunan jembatan rusak yang menjadi akses penyeberangan di MTS AL-Anshor Jalan Pelajar Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau oleh Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ipda D Turnip, SE 

"Pembangunan perbaikan jembatan yang menjadi akses anak-anak Sekolah bertujuan mempermudah para Siswa menuju Sekolah untuk melaksanakan aktifitas belajar," kata Kapolsek.

Ia berharap, Perbaikan jembatan yang rusak salah Satu program Polri yang dapat membantu baik Guru, Siswa - Siswi maupun Masyarakat di lingkungan tersebut.

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Polsek Rangsang Doa akan Progress Pembagunan Jembatan Merah Putih Pressisi Polsek Rangsang Desa Tanjung Gemuk.

Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H

Menyampaikan Doa Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polsek Rangsang Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang 

"Kegiatan Doa bersama dalam Rangka dimulainya Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polsek Rangsang Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang untuk Pemasangan Pancang pertama oleh Kapolsek Rangsang, Camat Rangsang, Danposmat Tanjung Samak dan Danposbabinsa Tanjung Samak," ujar Kapolsek.

Ia berharap, Dengan adanya kegiatan ini Masyarakat jadi lebih semangat dan kompak dukung pembangunan Jembatan Merah Putih di Desa Tanjung Gemuk Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat mempermudah aktivitas masayarakat."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR          :    REDAKSI 

Polda Riau Pecat 12 Polisi 'Nakal', Kapolda: Tak Ada Toleransi untuk Narkoba

KabarPesisrNews.Com

PEKANBARU RIAU,   - 

Kepolisian Daerah (Polda) Riau menunjukkan komitmen tegas dalam menegakkan disiplin internal. Sebanyak 12 personel bermasalah diberikan sanksi tegas pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat namun penuh keprihatinan, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan secara resmi memimpin Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 12 personel Polda Riau, pagi tadi. 

Dari total 12 personel tersebut, mereka diberikan hukuman PTDH atas pelanggaran antara lain disersi, melakukan tindak pidana penipuan, dan terlibat narkotika.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan perasaan dilematisnya. 

Di satu sisi, ia bangga organisasi mampu bertindak tegas, namun di sisi lain, ia menyayangkan adanya personel yang harus menyia-nyiakan perjuangan berat saat masuk menjadi anggota Polri.

"Menjadi anggota Polri bukanlah proses yang mudah. Banyak yang berlomba mendaftar, menjaga diri, dan memperkuat ibadah demi bisa mengabdi. 

Namun, hari ini kita harus menunjukkan ketegasan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang mencederai nilai dasar institusi," ujar Irjen Herry di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (29/1/2026).

Kapolda Riau menegaskan bahwa keputusan PTDH adalah langkah terakhir setelah melalui proses panjang dan adil. 

Ia memberikan peringatan keras, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang menjadi "garis merah" bagi seluruh personel.

"Saya tegaskan kembali, tidak boleh ada lagi upacara PTDH seperti hari ini. Untuk pelanggaran tertentu, terutama penyalahgunaan narkotika, tidak ada toleransi dan tidak ada ampun!" tegasnya di hadapan barisan personel.

Kapolda menjelaskan bahwa 12 personel yang dipecat terbukti melakukan pelanggaran disiplin hingga tindak pidana umum. Ia pun menginstruksikan para Kasatwil dan Kasatker untuk memperkuat pengawasan melekat.

Dalam sambutannya, ia memaparkan beberapa poin penting antara lai mendorong interaksi yang lebih intens antara senior dan junior untuk saling menjaga, memaksimalkan Biro SDM untuk membantu menangani persoalan pribadi personel agar tidak lari ke arah negatif, serta membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan melalui Propam Riau.

Kapolda juga mengapresiasi peran media dalam mengontrol kinerja kepolisian. Sebagai bentuk transparansi, nama-nama personel yang di-PTDH diumumkan agar masyarakat mengetahui bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari korps Bhayangkara.

"Upacara ini adalah janji kami kepada publik. Kami ingin memastikan bahwa personel yang melayani masyarakat adalah mereka yang benar-benar berintegritas," tutup jenderal bintang dua itu."****

LIPUTAN        :    OJA

EDITOR          :     REDAKSI 

Wabup Muzamil Tinjau Sejumlah Infrastruktur di Pulau Merbau

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin didampingi Sekretaris Daerah, Sudandri dan jajaran OPD terkait, melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Merbau, Rabu (28/1/2026).

Peninjauan ini bertujuan untuk memantau secara langsung progres pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di kecamatan tersebut, sekaligus memastikan bahwa pembangunan telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Peninjauan diawali melihat kondisi pelabuhan, turap, jalan menuju pelabuhan dan kondisi SDN 12 Desa Batang Meranti. 

Di sini Wabup menyampaikan bahwa untuk perbaikan pelabuhan, Jalan Peluncur penghubung Dusun 1 ke Dusun 2 dan Jalan pelabuhan ke Pambai, akan dikerjakan melalui Dinas PUPR. 

Sementara untuk Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SDN 12, akan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. 

"Saya minta kepala desa bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong, supaya lingkungan tetap bersih." harapnya.

Kegiatan dilanjut peninjauan jalan poros penghubung Desa Batang Meranti dan Desa Renak Dungun yang dibangun dari Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 sepanjang 1.4 KM. 

"Insyaallah tahun 2026, jalan poros ini akan kita lanjutkan lagi," ungkap Wabup Muzamil.

Peninjauan berlanjut menuju jembatan penghubung Desa Kuala Merbau dan Desa Tanjung Bunga. Muzamil mengatakan akan segera melakukan perbaikan jembatan yang telah rusak dan kurang layak untuk digunakan oleh masyarakat. 

"Saya harap camat dan kepala desa bisa mengusulkan akses baru untuk pembangunan jembatan penghubung desa," ujarnya.

Muzamil juga melihat pembagunan dapur SPPG daerah terpencil yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Ia berharap dapur dapat segera difungsikan, kemudian SPPG yang sudah lengkap bisa berjalan dengan baik.

Peninjauan ditutup dengan melihat kondisi UPT Puskesmas Kecamatan Pulau Merbau.

Dalam peninjauan ini, Wabup juga menerima aspirasi dan masukan dari kepala desa beserta masyarakat setempat terkait pembangunan infrastruktur di Pulau Merbau. Aspirasi dan masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

"kami akan mencari solusi terhadap beberapa persoalan yang kami jumpai langsung, akan segera kami atasi," tambahnya.

Peninjauan pembangunan infrastruktur di Pulau Merbau ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER        :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :    REDAKSI 

Polda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    – 

Polda Riau terus menunjukkan peran aktifnya dalam menjamin keselamatan dan akses hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau. 

Program ini dijalankan melalui pembentukan Satgas Darurat Pembangunan Jembatan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur jembatan, khususnya di daerah terpencil.

Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi menjelaskan, pembentukan Satgas berawal dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang kemudian diimplementasikan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan-jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Karena di Riau, jembatan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, ketika jembatan rusak atau terputus, dampaknya tidak sederhana. Akses pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah masyarakat ikut terganggu. Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap dipertaruhkan hanya untuk bisa sampai ke sekolah.

Hengki mencontohkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi. Di wilayah tersebut, terdapat jembatan rusak yang berada tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut.

“Di depan sekolah ada sungai, dan di sana sering terlihat buaya. Bahkan ada tulisan imbauan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dengan kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Hengki, menjadi salah satu alasan kuat mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau bersifat mendesak. Satgas bergerak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.

Dari hasil asesmen dan verifikasi lapangan, Polda Riau menetapkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan, yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi. Total panjang jembatan yang ditangani mencapai sekitar 700 meter. 

Dari jumlah tersebut, satu jembatan bahkan telah selesai lebih dulu dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polda Riau akan mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan. Personel tersebut terdiri dari 170 personel Polda Riau, serta sisanya berasal dari jajaran Polres dan Polresta di wilayah masing-masing. 

Kekuatan yang diterjunkan melibatkan Satuan Brimob, Direktorat Polairud, Direktorat Samapta, serta personel Polres dan Polresta.

“Personel ini tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi bekerja langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga nanti pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Polda Riau juga menerapkan konsep pentahelix, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. 

Pendanaan pembangunan jembatan pun berasal dari skema Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bagian dari pembangunan yang transparan dan antikorupsi.

“Ketika jembatan rusak, masyarakat tidak punya akses. Melalui Polri, negara hadir untuk memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan yang kita lakukan bersama,” tegas Hengki.

Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pembangunan jembatan di wilayah Riau dapat segera dirampungkan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat."****

LIPUTAN PEKANBARU  :  OJA

EDITOR            :     REDAKSI

Ketua Umum DPD Beserta Kepengurusan Ormas Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti Ucapkan Tahniah Atas Terpilihnya Drs.Kimlan Antoni SH , Sebagai Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Riau periode 2026-2031

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Ketua umum DPD Ormas Gerakan Rakyat beserta segenap unsur ke pengurusan se  Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini mengucapkan taniah sekaligus mendukung sepenuhnya  atas terpilihnya  bapak  Drs Kimlan Antoni ,SH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Riau, periode 2026 - 2031.

Meski kondisi perekonomian provinsi Riau saat ini masih dalam keadaan sulit namun hal ini tidak menjadi sebuah kendala bagi Ketua Umum  Partai  Gerakan Rakyat  provinsi Riau saat ini yang baru saja dilantik,

bahwa terkait  segala kebutuhan untuk mengatasi keperluan kantor baik administrasi kantor  maupun keperluan  anggota yang datang dari berbagai  kabupaten  di Provinsi Riau  untuk urusan ke kantor partai GR  Riau tidak ada masalah akan senantiasa mendapat pelayanan yang baik 

Ketua Umum Dewan pimpinan daerah (DP ) Ormas  Gerakan Rakyat  Kabupaten kepulauan Meranti  Buyung dengan kesempatan ini pertama saya  mengucapkan   

"Saya  ,Mengucapkan taniah dan Apresiasi kepada ketua umum Dewan pimpinan Wilayah ( DPW ) partai gerakan rakyat ,  bapak Drs  Kimlan Antoni , SH yang baru saja di terpilih sebagai ketua umum dewan pimpinan Wilayah ( DPW) partai gerakan rakyat pertama di  Provinsi Riau  Untuk priode 2026 -2031 

Oleh rapat kerja nasional yang pertama yang dilaksanakan  di jakarta tanggal 17 -18 Januari 2026  semoga dengan dilantiknya bapak Drs, Kimkan Antoni , SH  tersebut bisa membawa bahtera partai ini menjadi berkembang pesat , kokoh dan  kuat serta maju khususnya  untuk di wilayah provinsi Riau ini dan sekitarnya  ". Jelas  Buyung .

Dilanjut kan Buyung bahwa masyarakat khususnya di provinsi Riau ini memang seakan- akan kehilangan pigur  calon pemimpin partai yang peduli terhadap aspirasi yang berkembang di di provinsi Riau , sepaling tidak  bisa mendapat tanggapan positif dari para pimpinan partai maupun  (Ormas)  di provinsi Riau ini  atas aspirasi mereka. Papar  Buyung .

"Untuk saat ini kami sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus Ormas Gerakan Rakyat di Kabupaten kepulauan Meranti memang jauh sebelumnya , sudah mempersiapkan diri untuk menopang dan mengembangkan partai ini sebagai salah satu wadah  partai yang bisa memotori dan menyerap segala aspirasi yang berkembang di provinsi riau baik di bidang prekonomian mapunn di bidang infrastruktur maka saya sangat mendukung penuh terhadap ketua umum partai gerakan rakyat ini kedepannya dan saya menilai dari segi karakter dan loyalitas nya selama masih berada di dalam  tubuh ormas  gerakan rakyat memang telah teruji  kredibilitasnya 

Selanjutnya dari 12 kabupaten dan kota di provinsi Riau ini memang sangat layak beliau menjadi Nahkoda atau  pimpinan  partai gerakan rakyat  di provinsi riau ini" ,jelas Buyung .

Lebih jauh Buyung mengatakan ,untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini memang sudah kita bentuk cabang -cabang di kecamatan  dan ranting  di Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelumnya kami awali dengan sebuah Organisasi gerakan rakyat , yang juga sebagai salah satu onderbau partai gerakan Rakyat kedepannya kalau kita memang memerlukan agar dapat dijadikan partai maka kita bisa merombak SK nya jadi pengurus Partai dengan tidak menghilangkan Ormasnya di tubuh partai tersebut karena ormas ini merupakan saya dari partainya ,untuk memasyarakatkan partai ke publik  dan mendata dan membuat simpul simpul partai di wilayah Kepulauan Meranti , yang jelas kita tetap tunduk dan patuh pada acyan kita AD dan ART partai agar tidak salah melangkah untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh DPD -DPD  Ormas gerakan Rakyat Se provinsi Riau , mari kita susun langkah demi mewujudkan cita-cita partai kita kedepannya agar lebih maju dan lebih membawa kita ke ambang kesejahteraan Rakyat Indonesia . Demikian tutup Buyung."****

LIPUTAN    :  ZAINI MAHADUN

EDITOR      :  REDAKSI 

Kepulauan Meranti Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Kepesertaan JKN Tertinggi di Riau

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     — 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima Penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya atas komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian dan Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Meranti Ruriz Akbar, pada acara yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026). 

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mufti.

Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

“Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, adil, dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa UHC bukan sekadar capaian administratif, melainkan ikhtiar berkelanjutan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh jaminan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Meranti Ruriz Akbar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan penuh terhadap Program JKN. Menurutnya, ribuan penduduk Kepulauan Meranti telah didaftarkan sebagai peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah.

“Capaian kepesertaan 103,44 persen dengan keaktifan 90 persen merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ini membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya,” kata Ruriz.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa capaian UHC Award 2026 Kategori Madya bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong Kepulauan Meranti menuju UHC Utama di masa mendatang.

“Kami akan terus memperkuat validasi data, meningkatkan keaktifan peserta, serta memastikan mutu layanan kesehatan semakin optimal,” tegasnya.

UHC Award 2026 diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai konsisten memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. 

Penilaian didasarkan pada cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, serta komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD.

Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat capaian kepesertaan JKN sebesar 103,44 persen, tertinggi di Provinsi Riau. Selain itu, Kepulauan Meranti juga berstatus UHC Prioritas dan telah melunasi iuran PBPU pemerintah daerah hingga September 2025."****

SUMBER        :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

F-PETIR Tegaskan Negara Harus Hadir, Nasib Penambang Timah Rakyat Dabo Singkep Kian Terjepit Jelang Ramadan

KabarPesisirNews.Com

LINGGA KEPRI,   – 

Jeritan penambang timah tradisional di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, terus menggema. Minimnya lapangan pekerjaan, tingginya biaya hidup, serta belum adanya kepastian aktivitas tambang timah rakyat membuat kondisi ekonomi masyarakat kian terhimpit, terlebih menjelang bulan suci Ramadan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga, Ir. H. Tengku Nazwar, MM, MBA, angkat bicara dan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.

Menurutnya, penambang timah rakyat bukanlah pelaku kejahatan, melainkan masyarakat kecil yang berjuang mempertahankan hidup di tengah keterbatasan pilihan kerja.

 “F-PETIR sejak awal berdiri terus memperjuangkan agar penambang timah rakyat bisa bekerja secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Ini bukan semata soal tambang, tapi soal perut rakyat dan keberlangsungan hidup keluarga mereka,” tegas Tengku Nazwar.

Ia menyebut, di Dabo Singkep dan wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya, sektor pekerjaan sangat terbatas. Bagi sebagian besar masyarakat, menambang timah secara tradisional menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.

 “Kalau tidak menambang, lalu rakyat harus bekerja di mana? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Negara dan pemerintah tidak boleh abai terhadap kondisi rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Tengku Nazwar juga menekankan bahwa F-PETIR tidak pernah mendorong aktivitas ilegal. Sebaliknya, pihaknya justru mendorong pemerintah daerah untuk hadir, membuka ruang dialog, dan mencarikan solusi regulasi yang berpihak kepada rakyat kecil.

Menjelang Ramadan, lanjutnya, kondisi ini menjadi semakin mendesak. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan masyarakat tidak menentu.

 “Kami memohon Bupati Lingga, M. Nizar, untuk turun langsung ke lapangan, melihat sendiri realita yang dihadapi penambang timah rakyat. Jangan hanya mendengar laporan di atas meja. Rakyat butuh kehadiran pemimpin, bukan janji,” katanya.

F-PETIR berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik melalui kebijakan, fasilitasi, maupun koordinasi lintas instansi, agar penambangan timah rakyat dapat berjalan dengan kepastian dan tidak lagi menjadi sumber keresahan.

 “Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta keadilan dan keberpihakan. Biarkan rakyat bekerja dengan tenang demi menyambut Ramadan dengan layak,” tutup Tengku Nazwar.

F-PETIR menegaskan akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi penambang timah rakyat hingga pemerintah daerah benar-benar hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga."****

LIPUTAN LINGGA      :   IJAL 

EDITOR                        :   REDAKSI 

Penambang Timah Tradisional Dabo Singkep Menjerit, Minta Bupati Lingga Turun Tangan Jelang Ramadan

KabarPesisirNews.Com

LINGGA KEPRI,     – 

Penambang timah tradisional di Kabupaten Lingga, khususnya di wilayah Dabo Singkep, mulai angkat suara. Mereka mengeluhkan semakin sulitnya mencari nafkah di tengah minimnya lapangan pekerjaan dan belum jelasnya kepastian aktivitas tambang timah tradisional yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat kecil.

Salah seorang penambang timah tradisional  khadiran menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Dabo Singkep kian terhimpit. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara peluang kerja nyaris tidak ada. Dalam situasi ini, masyarakat merasa pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir memberikan solusi nyata.

“Kami ini hanya masyarakat kecil. Kalau tidak menambang, kami mau kerja apa? Lapangan pekerjaan di Dabo Singkep sangat terbatas. Kami berharap pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas kondisi ini,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, tekanan ekonomi semakin terasa. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan tidak menentu. Penambangan timah tradisional selama ini menjadi pilihan terakhir masyarakat untuk bertahan hidup, namun aktivitas tersebut kerap terhambat oleh ketidakpastan kebijakan.

Masyarakat penambang berharap Bupati Lingga, M. Nizar, dapat turun langsung ke lapangan, melihat secara nyata kondisi rakyatnya, dan segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta adanya solusi cepat agar aktivitas tambang timah tradisional dapat berjalan secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

“Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin bekerja untuk menghidupi keluarga kami dengan tenang, apalagi ini sudah mendekati Ramadan. Kami mohon Bupati Lingga benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat kecil,” lanjutnya.

Penambang timah tradisional menegaskan, tanpa adanya kebijakan yang jelas dan keberpihakan pemerintah daerah, dikhawatirkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan semakin terpuruk. Mereka berharap suara ini tidak lagi diabaikan dan segera direspons oleh kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap  kesejahteraan masyarakat Lingga."****

LIPUTAN LINGGA    :     IJAL

EDITOR                      :    REDAKSI                       

Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Usulan Prioritas Pembangunan ke Kementerian Perbatasan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, memimpin  Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung Usulan Pembangunan Wilayah Perbatasan ke Kementerian Teknis Tahun Anggaran 2027. Berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti (Senin, 26/1/2026).

Koordinasi tersebut membahas kesiapan data dukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk usulan pembangunan mandatory di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Wabup Muzamil menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arah kebijakan yang jelas terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui berbagai program nasional.

“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Wabup Muzamil.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah perbatasan saat ini adalah menjabarkan permasalahan secara rinci dan terukur agar program nasional tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita di daerah perbatasan harus mampu membreakdown persoalan di lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari situ baru kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan SDM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

Koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta perwakilan OPD teknis lainnya."****

EDITOR           :     REDAKSI

Desa Insit Raih Penghargaan Desa Percontohan Anti Korupsi Provinsi Riau 2025

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    -

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri acara penyerahan penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau Tahun 2025. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Senin, (26/1/2026). 

Kegiatan dihadiri langsung oleh Plt.Guberbur Riau SF. Haryanto, serta para kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) perwakilan desa penerima penghargaan. 

Penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Plt. Gubernur Riau SF. Haryanto Kepada Kepala Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Syafrizal, sebagai salah satu penerima penghargaan bersama 6 Kades lainnya Se-Provinsi Riau. 

Turut mendampingi Bupati, Inspektur Daerah Meranti Rahwely, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asroruddin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kep. Meranti Muhlisin, serta Kepala Desa Insit Syafrizal. 

Sekedar informasi Desa Percontohan Antikorupsi merupakan desa yang ditetapkan sebagai model penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik, sebagai upaya pencegahan praktik korupsi sejak dari tingkat desa. 

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan  apresiasi yang tinggi atas terpilihnya Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, sebagai salah satu dari tujuh desa terpilih dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang menerima penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025. 

“Terpilihnya Desa Insit sebagai desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Riau adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten hingga ke desa yang bersih dan berintegritas, dan tentunya pencapaian ini menjadi kebagaan bagi kita semua,"ujar Bupati. 

Bupati berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi 96 desa lainnya di Kepulauan Meranti, terutama dalam menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

“Harapan kita bersama, apa yang telah dicapai Desa Insit ini dapat ditiru oleh desa lainnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang harusnya dimulai dari Pemerintahan terkecil ditingkat Desa. 

Sementara itu Plt Gubernur Riau SF Harianto menegaskan bahwa program Desa Percontohan Antikorupsi merupakan langkah nyata untuk membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi secara sistematis di tingkat desa. Ia mengingatkan seluruh pemerintah desa agar mengelola keuangan dan aset desa secara terbuka, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

“Desa harus menjadi garda terdepan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi. Transparansi anggaran, pelayanan publik yang jujur, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih,” tegas Plt Gubernur Riau. 

Sebagai bentuk apresiasi, Plt Gubernur Riau juga menyerahkan hadiah berupa perjalanan ibadah umrah kepada kepala desa berprestasi yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pemberian hadiah ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kepala desa lainnya di Provinsi Riau. 

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Insit berhasil masuk sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau tahun 2025.

Capaian ini sekaligus menempatkan Desa Insit sebagai Desa percontohan dalam membangun pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Provinsi Riau memberikan bonus Umroh gratis kepada Kepala Desa Insit.

Akhir kata Plt. Gubernur Riau berharap semua desa penerima penghargaan dapat terus mempertahankan prestasi dan mampu menjadi percontohan bagi desa lainnya di Provinsi Riau."****

LIPUTAN          :    NUR/OJA

EDITOR            :     REDAKSI