KUANSING (KPN) -
Ketua Fraksi PKB DPRD Kuansing, Aswimar, S.E M.E minta Bupati Kuansing, Drs. H. Mursini, MSi segera carikan solusi pencairan anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kuansing, Aswimar, S.E M.E, Kamis (18/3/2021) pagi.
Dimana Aswimar membenarkan, jika keadaan seperti ini dibiarkan akan berakibat fatal nantinya terhadap seluruh penggunaan dana yang berasal dari APBD Kuansing.
"Kalau hal ini dibiarkan akan berdampak banyak terhadap kinerja disetiap OPD, dan bahkan berdampak terhadap ekonomi masyarakat Kuansing. Apalagi para Pegawai ASN yang honornya bergantung pada APBD, dan juga tunjangan para Guru," terang Aswimar.
Lanjutnya, pada hearing DPRD bersama TAPD yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2021 lalu, sudah diberikan tenggang waktu kepada TAPD. Dimana anggaran harus sudah bisa digunakan pada Minggu ke dua Bulan Maret 2021.
"Melalui hearing DPRD bersama TAPD pada Bulan Februari lalu, sebenarnya diberikan deadline waktu kepada TAPD Minggu ke dua Bulan Maret 2021 TAPD harus sudah menyelesaikan Administrasi pencairan anggaran."
Melalui Ketua TAPD Dianto Mampanini, lanjut Aswimar. Yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupate Kuantan Singingi juga sudah berjanji dan menyanggupi hal itu.
"Sekarang sudah minggu ke tiga Bulan Maret, terkait aturan saya rasa tidak ada masalah lagi, karena sudah banyak Kabupaten/Kota yang sudah bisa menjalankan anggaran atau UP."
Terkait proses hukum yang tengah dihadapi Kepala BPKAD Kuansing, H alias K saat ini, Politisi PKB Kuansing minta Bupati Mursini segera mengambil langkah dan tindakan tegas. Karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, dan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
"Kalau terkait proses hukum terhadap Kepala BPKAD, maka solusi dan tindakan tegas ini yang seharusnya diambil seorang Bupati selaku Kepala Daerah. Fikirkan kepentingan masyarakat, fikirkan keperluan OPD dan ASN yang dihidupi oleh daerah ini," tegas Anggota DPRD Kuansing.
Aswimar juga mengingatkan kepada Bupati Kuansing, H. Mursini untuk tidak abai dengan kebutuhan hajat masyarakat Kuansing.
"Ini sudah hampir memasuki Bulan April, namun anggaran belum juga bisa digunakan. Bupati selaku Kepala Daerah telah lalai dari tanggung jawab dan melakukan pembiaran terhadap kebutuhan hajat masyarakat Kuansing," tutup Aswimar.(HW)