Kabarpesisirnews.com KPN
PELALAWAN RIAU, -
Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik adakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik kepada masyarakat Pelalawan, dengan tema "Membangun Etika dan Budaya Politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak tahun 2024".Rabu ,21/12/2022 di Aula Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan.
Kepala bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Pelalawan Tengku Sakirmadan S.Sos mengatakan pendidikan politik ini merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan adanya pendidikan politik yang didapat oleh masyarakat, maka akan bisa membentuk dan membangun individu masyarakat menjadi warga negara yang benar. Sehingga menjadi Nasionalisme yang sebenarnya.
Sakirmadan juga menyampaikan, sebagaimana Permendagri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan tertentu, namun juga harus membangun etikanya, dengan tetap mengkedepankan komitmen untuk mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara diatas segala-galanya.
“Tahun 2024 kita akan melaksanakan dua agenda pesta demokrasi, yakni pemilihan DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden. Kemudian pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Pemilihan itu semua adalah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan para pemimpin bangsa yang berkualitas.
Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang berdemokrasi , sebab politik dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang. Keduanya sama-sama memiliki nilai yang saling menguatkan, oleh karena itu perlunya pendidikan dan edukasi kepada masyarakat tentang politik tersebut.
Karena pendidikan politik memberikan pelajaran bagi setiap masyarakat tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.jelas Kepala
bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sakirmadan. Hal ini guna menghindari terjadinya atau munculnya ' politik hoax, politik identitas dan money politik'.
Harapannya masyarakat ikut beperan aktif dalam mengawasi , memantau dan melaporkan, jika melihat pelanggaran yang terjadi pada masa Pemilu.
Lebih lanjut Sakirmadan menerangkan, dalam setiap momentum Pemilu, masyarakat wajib berperan sebagai subjek yang mengawal proses demokrasi yang berjalan. Agar sistem demokrasi bisa berjalan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dan berkualitas, sebagai negara yang berpegang pada konsensus Pancasila dengan UUD 1945, etika pendidikan politik di Indonesia harus berlandaskan serta bernafaskan falsafah tersebut agar proses pemilihan/Pemilu menjadi transparan dan mampu melahirkan wakil rakyat dan peminpin bangsa yang berkuslitas dan bermartabat.
Tujuan dari diselenggarakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya menyatukan pemahaman masyarakat dalam rangka menjalankan proses politik dalam berdemokrasi dan tetap memperhatikan norma-norma atau kaidah yang ada, beretika dan santun, serta tetap berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa.
Sehingga terwujud suatu proses demokrasi aman, tertib yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan dasar negara, Pancasila.
Kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, paguyuban, forum lintas agama, dan mahasiswa serta pelajar sebagai pemilih pemula.tutup Sakirmadan."****
LAPORAN : GIRO
EDITOR. : R.ARIFIN