Selasa, 29 Oktober 2024

M.Rafi' Koalisi LSM Minta BPKP RI Audit Proyek Kegiatan Swakelola TA 2022-2023 di PUPR Bengkalis



Kabarpesisirnews.com      KPN
BENGKALIS RIAU,    -
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat  Pencari Fakta dan Keadilan ( DPP LSM - TPK )  meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Republik Indonesia untuk segera turun tangan  melakukan audit terhadap proyek kegiatan swakelola di Lingkup  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang ( PUPR ) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diduga sarat penyimpangan dan kepentingan pihak dan golongan tertentu.


 Apalagi dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan proyek swakelola yang diterapkan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis selama ini sangat tidak transparan karena tidak dapat diketahui publik  nilai anggarannya karena tidak pernah ada papan nama dan atau papan plang nama setiap per  kegiatannya, sehingga kuat menimbulkan kecurigaan publik yang diduga terjadi KKN.


Kecurigaan ini di utarakan oleh Ketua Umum DPP LSM - TPK. " Kita curiga kegiatan swakelola di Lingkup  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang ( PUPR ) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang selama ini berjalan diduga sarat KKN untuk kepentingan  pihak – pihak tertentu. Apalagi setiap tahunnya anggaran swakelola di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis sangat fantastik besarnya ", ucap Muhamad Rafi kepada media ini senin ( 28/10/2024 ).


Muhamad Rafi menambahkan,  ” kecurigaan kita ini sejalan dengan pidatonya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, katanya kita jadi pemimpin harus bersih tentunya sangat sejalan dengan komitmen Pak Prabowo dalam memberantas segala bentuk dan kegiatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) di Indonesia demi untuk kemerdekaan rakyat Indonesia secara utuh yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia. Maka kita minta Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Republik Indonesia  untuk segera  melakukan audit terhadap proyek kegiatan swakelola di Lingkup  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang ( PUPR ) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ini yang diduga sarat penyimpangan", terangnya.kita.sudah pernah melayang kan surat klarifikasi beberapa waktu yang lalu terkait mempertanyakan proyek pekerjaan swakelola yang kita anggap sangat menghamburkan uang apbd bengkalis, namun sampai saat ini belum ada balasan dari dinas terkait, dan sementara'  Ardiansyah kepala dinas pupr bengkalis saat di kofirmasi  melalai ardila fitriyadi beberapa waktu yang lalu juga tidak ada respon."****



LIPUTAN BENGKALIS : TIM RED
EDITOR           :    R.ARIFIN

Load comments