Senin, 18 Mei 2026

Anggota DPRD Siak Kecewa PT TKWL Mangkir Hearing Terkait persoalan FPKMS





KabarPesisirNews.Com
SIAK RIAU,     - 
Ketidakhadiran perusahaan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) untuk kedua kalinya pada undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Siak terkait persoalan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan (FPKMS), memicu kemarahan dan kekecewaan  anggota DPRD Siak, Sabar Sinaga.


Demi kepentingan masyarakat, Sabar mempertanyakan keseriusan PT TKWL dalam menyelesaikan persoalan FPKMS yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sekitar wilayah perusahaan.


Dalam forum hearing yang digelar di Kantor DPRD Siak, Senin (18/5/2026), Sabar Sinaga meluapkan kekesalannya secara langsung saat menghubungi Humas PT TKWL, Cecep, melalui sambungan telepon di tengah rapat.


Dengan penuh kekesalan dan kekecewaanya, Sabar Sinaga angkat bicara  secara tegas, politisi tersebut menyindir keras sikap perusahaan yang dinilai tidak menghargai lembaga DPRD maupun masyarakat yang hadir dalam forum tersebut.


"Kalau pimpinan kalian tidak bisa hadir, suruh saja tukang sapu kalian datang mewakili di sini," kesal Sabar, politisi Demokrat itu.


Menurutnya, pada undangan hearing pertama, pihak perusahaan meminta penjadwalan ulang tanpa alasan yang jelas. Namun pada hearing kedua, PT TKWL kembali tidak menghadiri undangan resmi DPRD Siak.


"Kalau seperti ini, PT TKWL tidak menghargai DPRD Siak. Kami mengundang perusahaan untuk mencari solusi bersama, bukan mencari-cari kesalahan," ujarnya.


Meski kecewa, forum hearing masih memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk hadir hingga pukul 14.00 WIB agar persoalan yang dibahas dapat diselesaikan melalui dialog bersama.


Hearing membahas fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar wilayah perusahaan tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari warga, Penghulu Buatan Besar, Camat Siak, Sekcam Bungaraya, Kepala Dinas DKPPP, Kepala BPN, Kepala Dinas Pertanian, Adwil, hingga unsur DPRD Siak.


Ketidakhadiran PT TKWL dalam forum resmi itu pun menuai sorotan publik, karena dinilai menunjukkan kurangnya itikad baik perusahaan dalam merespons dan menampung aspirasi masyarakat."****







LIPUTAN SIAK       :      RUSTAM 
EDITOR                   :      REDAKSI

Load comments