KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU
Pembangunan daerah sejatinya tidak hanya berbicara soal infrastruktur, realisasi anggaran, maupun capaian program pemerintah. Lebih jauh dari itu, pembangunan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan lahir dari aspirasi rakyat yang benar-benar didengar.
Pandangan itu disampaikan Karim, Ketua
Ikatan koordinasi pemuda Bangkinang
( IKOPEB ) Kabupaten Kepulauan Meranti, yang juga menjabat sebagai Dewan Etik di Ikatan Wartawan Online (IWO) Kepulauan Meranti.
Menurut Karim, arah pembangunan akan kehilangan makna apabila masyarakat tidak diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan. Sebab rakyat bukan sekadar penonton, melainkan bagian utama yang menerima dampak langsung dari pembangunan itu sendiri.
“Pembangunan jangan sampai hanya lahir dari ruang rapat atau keputusan elite semata. Masyarakat harus hadir dalam setiap prosesnya. Karena yang paling memahami kebutuhan di lapangan adalah rakyat itu sendiri,” ujar Karim, Jumat (29/5/2026).
Ia menilai, masih ada kecenderungan kebijakan publik disusun secara formal di tingkat pemerintahan dan legislatif, namun belum sepenuhnya menyentuh suara masyarakat di akar rumput. Kondisi itu, kata dia, berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dengan rakyat.
Karim juga menyoroti fenomena ketika aspirasi masyarakat baru menjadi perhatian setelah muncul gelombang protes atau aksi demonstrasi. Menurutnya, pola demikian tidak sehat dalam kehidupan demokrasi.
“Jangan menunggu rakyat bersuara keras di jalan baru mau mendengar. Aspirasi harus dijemput sebelum berubah menjadi kekecewaan. Pemerintah harus hadir lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih peka terhadap suara masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Dewan etik disalah satu organisasi pers Karim juga menilai komunikasi publik yang sehat menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah, DPRD, masyarakat sipil, pemuda, dan pers harus berjalan dalam semangat yang sama: membangun daerah dengan mendengar suara rakyat.
Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Media tidak boleh kehilangan independensi, apalagi hanya menjadi corong kekuasaan.
“Pers harus tetap berdiri di tengah masyarakat. Menyampaikan kritik secara objektif, menjaga keseimbangan informasi, dan menjadi ruang tempat suara publik didengar. Sebab dari pers, pemerintah bisa melihat denyut persoalan yang sebenarnya terjadi di tengah rakyat,” kata Karim.
Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Karim berharap seluruh proses pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah daerah.
“Pembangunan terbaik bukan hanya yang terlihat megah, tetapi yang betul betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutupnya."****
LIPUTAN : RED
EDITOR : REDAKSI