KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU, -
Ratusan mahasiswa berbagai kampus di Pekanbaru berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu, 13 Mei 2026. Mereka menuntut kesejahteraan guru, buruh, hingga transparansi anggaran daerah.
Mahasiswa datang memakai almamater kampus masing-masing. Terlihat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Abdurrab, Universitas Hang Tuah, Universitas Diniyah, hingga Universitas Payung Negeri.
Massa aksi berdiri bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk tuntutan terkait pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Aliansi mahasiswa tersebut menamai gerakan mereka dengan sebutan G-M13 Mei Melawan dalam aksi demonstrasi besar kali ini.
Aksi berlangsung cukup panas karena mahasiswa merasa pemerintah daerah belum serius menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat bawah.
Sorotan paling keras datang dari isu kesejahteraan guru honorer di kawasan Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinator aksi, Rayhan Divaio, menyebut masih ada guru menerima gaji hanya Rp150 ribu setiap bulan bekerja. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena guru memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda Indonesia.
“Masih ada guru di Riau bergaji Rp150 ribu sebulan. Ini sangat miris,” ujar Rayhan Divaio saat berorasi.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita besar menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.
Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan jika kesejahteraan tenaga pengajar masih memprihatinkan sampai sekarang.
Menurut mahasiswa, guru tidak mungkin bekerja maksimal saat kebutuhan hidup sehari-hari masih sulit terpenuhi layak.
Selain kesejahteraan guru, massa aksi juga menyoroti nasib buruh di kawasan Riau yang masih jauh dari kata sejahtera sekarang. Banyak mahasiswa mengaku berasal dari keluarga buruh sehingga merasakan langsung tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.
“Tidak layak upah orang tua kami sebagai buruh, jangan sengsarakan rakyat,” kata Rayhan Divaio lantang.
Suasana di depan Gedung DPRD Riau beberapa kali memanas saat mahasiswa mulai menyinggung persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan SPPG masih amburadul dan belum sepenuhnya menghadirkan makanan bergizi layak bagi anak-anak sekolah.
Mahasiswa meminta pemerintah segera menindak pengelola program yang tidak serius menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia.
“Masih banyak makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak dalam program tersebut,” ujar Rayhan Divaio saat berorasi panjang.
Sorakan mahasiswa lain langsung menggema sambil mengangkat poster kritik terkait kualitas makanan penerima program nasional tersebut. Massa aksi juga meminta pengawasan ketat agar anggaran program besar tidak berubah menjadi ladang permainan oknum tertentu.
Presiden Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul, menyebut aksi tersebut menjadi suara keresahan masyarakat bawah.
Menurut Syahradi, mahasiswa hadir bukan sekadar membuat keributan di jalanan atau mencari perhatian di media sosial semata. “Aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat dan pemerintah harus bekerja lebih optimal,” ujar Syahradi Ramatul.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa dua belas tuntutan besar menuju DPRD Provinsi Riau pada Rabu siang kemarin. Tuntutan pertama meminta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dengan sistem kerja yang lebih adil serta transparan.
Massa juga meminta keterbukaan data seluruh guru honorer agar tidak muncul permainan administrasi di belakang meja.
Selanjutnya mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan terutama di kawasan desa tertinggal, terdepan, dan terluar Provinsi Riau. Mereka menilai akses pendidikan daerah pelosok masih sangat tertinggal dibanding fasilitas pendidikan kawasan perkotaan selama bertahun-tahun berjalan. Infrastruktur sekolah rusak dan keterbatasan akses belajar masih menjadi masalah serius di daerah ping."****
LIPUTAN : RUSTAM
EDITOR : REDAKSI