KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU, -
Divide et Impera atau politik pecah belah merupakan strategi klasik untuk menguasai sebuah bangsa. Intinya adalah memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah dikendalikan, sekaligus mencegah kelompok-kelompok tersebut bersatu menjadi kekuatan yang lebih besar.
Selama kurang lebih 350 tahun penjajahan Belanda dan sekitar 3,5 tahun pendudukan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penderitaan panjang. Bukan hanya sumber daya alam yang dieksploitasi, tetapi juga hak-hak kemanusiaan serta persatuan masyarakat yang terus diuji melalui berbagai strategi adu domba, provokasi, dan saling menghasut.
Namun, kesadaran kebangsaan perlahan tumbuh. Tahun 1908 menjadi tonggak penting dengan lahirnya Budi Utomo, yang membawa semangat persatuan di tengah keberagaman suku dan daerah. Semangat itu kemudian menyebar ke berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan organisasi kepemudaan lainnya yang mulai menyadari bahwa perpecahan hanya menguntungkan penjajah.
Di berbagai daerah, kemarahan terhadap politik pecah belah mulai terdengar. Dalam bahasa Melayu Riau misalnya, muncul ungkapan bahwa penjajah hanya pandai menghasut dan memecah belah masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan sederhana namun kuat: bangsa ini harus bersatu, bahkan bila perlu berkorban demi mengusir penjajah dari tanah air.
Dua puluh tahun kemudian, tepat pada 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda. Ikrar "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia" menjadi fondasi persatuan nasional. Walaupun kemerdekaan belum diraih, semangat kebangsaan telah menyatukan anak-anak bangsa dari Sabang hingga Merauke.
Perjuangan terus berlanjut. Lagu-lagu patriotik menggema, semboyan "Merdeka atau Mati" membakar semangat rakyat. Perlahan, masyarakat mulai memahami bahwa politik Divide et Impera hanyalah alat untuk melemahkan persatuan. Kebohongan dan kemunafikan pada akhirnya akan terbuka oleh waktu.
Penantian panjang itu berakhir pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Hari itu menjadi bukti bahwa persatuan mampu mengalahkan politik pecah belah yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Kini, Indonesia telah menikmati sekitar delapan dekade kemerdekaan. Namun pertanyaannya, apakah praktik-praktik yang menyerupai Divide et Impera benar-benar telah hilang?
Fenomena saling mengadu domba, menyebarkan kebencian, memprovokasi, dan memecah persatuan masih kerap muncul dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Tantangannya tentu berbeda dengan masa penjajahan, tetapi substansinya masih sama: memecah agar lebih mudah menguasai.
Lantas, apakah kondisi seperti ini masih dapat disalahkan kepada Belanda? Tentu tidak sepenuhnya. Bangsa yang telah merdeka memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan memperkuat profesionalisme dalam menjalankan amanah. Era keterbukaan memang menjadi ciri demokrasi modern, tetapi keterbukaan bukan berarti kehilangan etika, apalagi mengorbankan persatuan bangsa.
Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa ini hanya akan kuat apabila tetap bersatu. Jangan sampai politik pecah belah yang dahulu digunakan penjajah justru kembali hidup karena ulah anak bangsa sendiri."*****
EDITOR : REDAKSI