KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU, -
1. Konteks Ekologis: Peran Strategis Ekosistem Mangrove,
Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis vital. Secara biofisik, mangrove berperan sebagai benteng alami terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut. Secara biogeokimia, mangrove dikenal sebagai _blue carbon ecosystem_ yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
Secara ekologi, mangrove juga berfungsi sebagai _nursery ground_ dan habitat bagi berbagai biota ekonomis penting seperti ikan, udang, kepiting, serta fauna avifauna dan satwa pesisir lainnya. Kerusakan mangrove tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga mengancam rantai ekologi dan ketahanan pangan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut.
2. Problematika Tata Kelola: Legalitas dan Penegakan Hukum
Isu utama yang muncul di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah maraknya industri panglong arang yang beroperasi tanpa kelengkapan legalitas. Berdasarkan regulasi, industri panglong wajib memiliki 2 legalitas:
1. Izin Industri Panglong
2. Legalitas Sumber Bahan Baku
Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar panglong hanya mengantongi izin industri, sementara asal-usul bahan baku diduga berasal dari penebangan liar. Lemahnya pengawasan dari institusi berwenang seperti Dinas Kehutanan/Gakkum, dengan alasan keterbatasan personel, menyebabkan praktik ini berlangsung selama 2-3 tahun tanpa penindakan signifikan.
Penindakan yang dilakukan oleh Polda Riau beberapa bulan yang lalu di Desa Sedap dan Desa Sonde menjadi langkah responsif _law enforcement_. Namun, penutupan massal panglong arang pasca operasi tersebut memunculkan dilema sosial-ekonomi baru.
3. Dampak Sosial-Ekonomi: Kerentanan Masyarakat Pesisir
Masyarakat pesisir Meranti memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap rantai industri panglong. Mata pencaharian yang terdampak meliputi: tukang tebang bakau, buruh angkut, buruh bakar, hingga buruh pengemasan arang yang didominasi perempuan.
Dengan terhentinya aktivitas panglong, masyarakat beralih ke mata pencaharian alternatif seperti pencari siput dengan produktivitas rendah ±2 kg/hari @Rp24.000. Kondisi ini sangat rentan terhadap faktor cuaca dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akibatnya muncul ancaman kerawanan pangan, potensi putus sekolah anak, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga.
Ini menunjukkan adanya konflik antara tujuan konservasi lingkungan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan mata pencaharian.
Tentu ini diperlukan kebijakan yang bersifat komprehensif dan tidak represif semata.
1. Penegakan Hukum Selektif dan Berbasis Bukti
Gakkum Kehutanan harus melakukan audit legalitas menyeluruh. Panglong yang memenuhi 2 legalitas dapat diizinkan beroperasi kembali di bawah pengawasan ketat. Sementara panglong ilegal harus diberikan program rehabilitasi.
2. Jaring Pengaman Sosial Jangka Pendek
Pemerintah Daerah dan Pusat perlu segera memberikan bantuan, atau program padat karya tunai bagi buruh panglong yang terdampak selama masa transisi.
3. Alternatif Mata Pencaharian Berbasis Konservasi
Perlu dikembangkan skema _ecosystem-based livelihood_ seperti ekowisata mangrove, budidaya perikanan tangkap berkelanjutan, dan program rehabilitasi mangrove yang mempekerjakan mantan buruh panglong.
4. Penguatan Kelembagaan
Penambahan personel Gakkum dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah penebangan liar.
Kasus di Meranti menggambarkan klasiknya dilema _environment vs livelihood_. Penegakan hukum terhadap kerusakan mangrove adalah keharusan demi keberlanjutan ekologis dan kedaulatan sumber daya pesisir. Namun demikian, negara tidak boleh abai terhadap hak ekonomi warga. Solusinya bukan memilih salah satu, melainkan membangun tata kelola mangrove yang lestari sekaligus berkeadilan sosial melalui legalisasi bersyarat, pengawasan, dan penyediaan alternatif ekonomi."****
EDITOR : REDAKSI