KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU, -
Ironi yang masih terjadi: Riau sebagai salah satu lumbung sumber daya alam nasional, baik minyak, gas, maupun perkebunan, namun angka kemiskinan di daerah penghasil masih tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat Riau yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ini fakta, bukan rekayasa. Hasil perut bumi Riau terus dikeruk untuk kepentingan nasional, sementara daerah penghasil belum sejahtera secara merata. Ini soal keadilan," ujar Karim, Pendiri Ikatan Koordinasi Pemuda Bangkinang (IKOPEB) saat dimintai tanggapannya, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, langkah yang harus diambil Pemerintah Daerah bukanlah bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Pusat, melainkan upaya konstitusional untuk meluruskan kebijakan agar Pemerintah Pusat kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Intinya bukan melawan pusat. NKRI bagi rakyat Riau adalah harga mati. Rakyat Riau adalah rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Jadi wajar jika kita meminta pusat punya pertimbangan yang lebih adil," tegasnya.
Karim menilai, suara satu atau dua kepala daerah tidak akan cukup kuat. Diperlukan gerakan kolektif dan solid dari seluruh Pemerintah Daerah di Riau untuk secara bersama-sama membuka data riil dan menyampaikan fakta kemiskinan ini ke Pemerintah Pusat.
Jika Pemerintah Daerah kompak dalam satu forum resmi, menyampaikan kajian dan data BPS tentang ketimpangan DBH dan angka kemiskinan, maka Pemerintah Pusat diyakini akan mempertimbangkan ulang formula bagi hasil yang selama ini dirasa belum berkeadilan.
Bayangkan, jika semua Kepala Daerah di Riau duduk bersama, membawa data yang sama, dan berbicara dengan bahasa yang sama tentang ketidakadilan DBH, pusat pasti mendengar. Karena ini bukan untuk kepentingan elit, tapi untuk rakyat," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan DBH yang berkeadilan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Agar pembangunan di Bumi Lancang Kuning lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Tutupnya.'****
LIPUTAN : SANUSI
EDITOR : REDAKSI