Tekankan Integritas Palayanan, Kapolres Meranti Laksanakan Serah Terima Lima Pejabat

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   — 

Polres Kepulauan Meranti melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) lima pejabat utama dan pejabat kewilayahan di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kamis (17/9/2026) pagi.

ST/744/IX/KEP./2026 - KEP/467/IX/2026 TGL 06 SEPTEMBER 2026

#MUTASI JABATAN

1. AKP GUNAWAN, S.H. NRP 71030152 KAPOLSEK RANGSANG POLRES KEPULAUAN MERANTI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI PS. KABAG SDM POLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU

2. AKP AGUSLAN, S.H. NRP 76080628 KASAT BINMAS POLRES KEPULAUAN MERANTI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLSEK RANGSANG POLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU

3. IPTU ABDUL RONI, S.H. NRP 84071363 KASAT POLAIRUD POLRES KEPULAUAN MERANTI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASAT BINMAS POLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU

4. AKP HENDRI BERSON, S.H., M.H. NRP 76090456 KASUB BAGDALOPS BAGOPS POLRES KEPULAUAN MERANTI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASAT SAMAPTA POLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU

#PERS MASUK MERANTI 

1. AKP RIDWAN, S.H., M.H. NRP 81030412 PS. KANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM DIMUTASIKAN SEBAGAI KASAT POLAIRUD POLRES KEPULAUAN MERANTI POLDA RIAU

Upacara dimulai sekitar pukul 07.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., selaku inspektur upacara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, perwira, personel Polres Kepulauan Meranti, serta pengurus Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti.

Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karier dan penyegaran up di 

lingkungan Polri.

Menurutnya, pergantian jabatan bukan sekadar perpindahan posisi, tetapi juga merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres meminta pejabat yang baru menerima amanah agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta memahami karakteristik wilayah dan tugas masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, disiplin, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik secara internal maupun dengan seluruh unsur terkait.

"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Saya berharap para pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas," ujar Gede.

Kapolres juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat soliditas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap personel memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan laksanakan tugas sesuai dengan ketentuan serta nilai-nilai Polri Presisi," tegasnya.

Rangkaian sertijab dilaksanakan sesuai tata upacara kedinasan Polri. Kegiatan diawali dengan persiapan pasukan dan penghormatan kepada inspektur upacara, dilanjutkan laporan komandan upacara serta pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Meranti.

Selanjutnya dilakukan pembacaan Keputusan Kapolda Riau, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah, serta pakta integritas.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Kapolres bersama jajaran memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang melaksanakan sertijab, baik pejabat lama maupun pejabat yang baru. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Kapolres berharap pejabat yang baru dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, meningkatkan kinerja satuan masing-masing, serta terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pergantian ini diharapkan menjadi energi baru bagi organisasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," pungkasnya.

Seluruh rangkaian upacara serah terima jabatan berlangsung dengan tertib, khidmat, aman, dan kondusif."****

LIPUTAN         :        RED/BOM

EDITOR            :        REDAKSI

Kepala BIN Muhammad Herindra Dilantik Jadi Ketum PB ESI, Prestasi Esports Lebih Tinggi Jadi Target

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     - 

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menyatakan berkomitmen meningkatkan kualitas atlet esports, memperkuat ekosistem kompetisi, dan menciptakan jalur prestasi yang jelas agar esports Indonesia dapat mencapai prestasi lebih tinggi dan konsisten.

Hal tersebut ditegaskan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra saat dilantik sebagai Ketua Umum PB Esports Indonesia di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Herindra menegaskan, menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Menurut dia, esports menjadi bagian penting dalam menghadapi era transformasi digital.

Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 200 juta gamer aktif pada 2026 dengan nilai pasar game lebih dari US$2 miliar.

Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Ekosistem lokal perlu diperkuat, mulai dari game developer, event organizer, content creator, hingga platform streaming.

“Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global. Esports bukan lagi sekadar aktivitas hiburan atau buang-buang waktu, Esports merupakan profesi formal yang membutuhkan disiplin, dedikasi, dan intelektualitas. Indonesia telah membuktikan prestasi Esports di SEA Games, Asian Games, dan World Esports Championship,” kata Herindra dalam keterangan resminya, Selasa (15/9/2026).

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat Kepala BIN ini menyebutkan PB ESI akan menyediakan jalur prestasi yang jelas bagi atlet. Prestasi internasional menjadi bentuk diplomasi digital dan memperkuat citra Indonesia.

“PB ESI akan mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri. Fokus pada kepastian hukum, perlindungan kontrak pemain, standar pembinaan, serta kesehatan fisik dan mental," kata Herindra.

Ia pun menambahkan, pengembangan esports membutuhkan sinergi pemerintah, industri, dan komunitas sehingga dapat menciptakan ekosistem esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan M. Herindra selaku Ketua Umum serta jajaran pengurus PB ESI masa bakti 2026-2030 yang dinilai sebagai momentum penting pembinaan olahraga prestasi Indonesia.

Marciano berharap di bawah kepemimpinan Herindra, esports Indonesia dapat berlari lebih kencang mengejar prestasi terbaik dunia.

Ia juga menitipkan pesan agar tata kelola dapat terus diperkuat untuk melakukan pembinaan sehingga dapat mencetak atlet-atlet esports yang mampu mendulang prestasi di dunia.

“Tata kelola organisasi PB ESI harus terus diperkuat agar mampu melahirkan atlet-atlet Esports Indonesia yang berprestasi di kancah internasional”, tutur Marciano.

Ditambahkannya, pengurus PB ESI harus dapat memberikan dukungan penuh kepada atlet esports Indonesia yang mengikuti Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

“Prestasi para atlet di berbagai kejuaraan internasional menjadi modal dan peluang untuk meraih hasil terbaik di Asian Games,” kata Marciano.

Pada kesempatan yang sama, Wamenpora Taufik Hidayat mengatakan pemerintah sangat mendukung PB ESI masa bakti 2026-2030 di bawah kepemimpinan M. Herindra yang memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan prestasi atlet esports Indonesia di kancah internasional.

Taufik Hidayat juga menyoroti tentang pembinaan jangka panjang untuk atlet agar tetap berprestasi.

“Kita butuh anak-anak muda enggak hanya olahraga, tapi kita butuh investasi. Dan selalu yang ditekankan sekarang ini bahwa olahraga ini enggak bisa instan. Kita butuh yang jangka panjang," kata Taufik.

“Saya rasa Esports ini sekarang sudah sama dengan olahraga-olahraga yang lain yang perlu kita kembangkan lagi. Dan kita juga harus tahu bahwa ke depannya Esports ini akan lebih besar lagi," pungkasnya."****

LIPUTAN          :       RED

EDITOR             :      REDAKSI

Pemkab Meranti Berikan Rekomendasi Dukungan Pembentukan Riau Pesisir

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,.   – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi terkait proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Dalam kesempatan itu, BPDOP-RP juga menyampaikan permohonan rekomendasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati H. Asmar menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyebut dukungan Pemkab Meranti diberikan dengan mempertimbangkan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asmar.

Menurutnya, dukungan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Meranti turut mengapresiasi semangat masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir yang diwujudkan melalui kesepakatan yang dikenal dengan nama “Mufakat Dumai”.

DPRD Soroti Rencana Ibu Kota

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan dukungan terhadap perjuangan DOB perlu diikuti dengan pembahasan sejumlah aspek strategis. Salah satunya terkait lokasi yang nantinya ditetapkan sebagai ibu kota daerah otonomi baru.

Khalid menyebut DPRD memahami aspirasi para pejuang DOB yang datang untuk meminta rekomendasi dukungan. Namun, berbagai aspek perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang, terutama dengan memperhatikan kondisi geografis serta kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan lokasi ibu kota perlu dilakukan secara komprehensif agar pembentukan DOB nantinya tetap mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

Untuk itu, DPRD Kepulauan Meranti belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu pandangan dari seluruh fraksi, sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait aspirasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Dukungan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut menjadi bagian dari proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Selanjutnya, proses pembentukan daerah otonomi baru tetap harus mengikuti mekanisme serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemkab Meranti terhadap pembentukan DOB Wilayah Riau Pesisir tersebut. 

"Kita mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah kedepannya," ujar Norham yang juga anak jati Kepulauan Meranti itu. 

Audiensi tersebut turut diikuti Bendahara BPDOB-RP, Bastian (Atah Bob), Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN       :    NUR

EDITOR          :   REDAKSI

Listrik Meranti Kerap Mati-Hidup, Pemkab dan Forkopimda Desak PLN Segera Bertindak

KabarPwsisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — 

Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Terkait hal itu, Pemkab Meranti memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah konkret mengatasi persoalan kelistrikan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berbagai aktivitas kehidupan.

"Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten," kata Asmar.

Ia meminta PLN memberikan penjelasan yang utuh serta memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat berjalan dengan aman dan andal.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibukota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman," tegasnya.

Menurut Asmar, gangguan listrik juga dapat berdampak terhadap penanganan kondisi darurat. Ia mencontohkan saat terjadi kebakaran di Tanjung Samak, komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau turut terkendala akibat listrik padam.

"Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Meranti terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan listrik.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mendapatkan keputusan konkret dari PLN, bukan sekadar membahas solusi.

"Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala," tegas Khalid.

Menurutnya, pemadaman yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan berkembang menjadi aksi demonstrasi jika tidak segera mendapatkan kepastian penanganan.

"Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak," ujarnya.

Khalid meminta PLN memberikan kepastian penanganan, termasuk penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah.

PLN Siapkan Tambahan Mesin

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.

Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jaringan, pembangkitan hingga operator di lapangan.

Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah turun sekitar 50 persen.

PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), terutama pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.

Namun, persoalan kelistrikan Meranti juga berkaitan dengan kapasitas pembangkitan.

Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Proses pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.

Selain mesin 2 MW, PLN juga akan mendatangkan dua mesin tambahan berkapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.

Perwakilan operator menjelaskan, kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026. Keduanya ditargetkan langsung beroperasi untuk membantu mengurangi defisit daya.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.

Sementara mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan masuk ke Lemang pada 19 Oktober 2026.

Setelah mesin 2 MW beroperasi, PLN berencana meredistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan di wilayah lain.

"Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur," jelas perwakilan operator.

Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.

DPRD dan Forkopimda Minta Kesepakatan Direalisasikan

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun pihak legislatif.

"Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti," ujarnya.

Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga berharap kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.

"Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan persoalan listrik di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.

"Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen," ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara dan kesepakatan bersama. PLN menyatakan kesanggupan menindaklanjuti berbagai persoalan dan masukan yang disampaikan Pemkab Meranti dan Forkopimda.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun mesin yang dinilai layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.

Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit tersebut segera direalisasikan sehingga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat meningkat dan gangguan yang selama ini meresahkan masyarakat dapat teratasi."****

LIPUTAN         :      NUR

EDITOR            :     REDAKSI

Data Pribadi Bocor Hingga Jadi Korban Penipuan, Ketum IWO Somasi PT Indah Logistik

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     -

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Yudhistira menjadi korban penipuan oknum yang mengatasnamakan perusahaan pelayanan jasa pengiriman barang PT Indah Logistik (Indah Logistik Cargo), menyusul bocornya data pribadi yang bersangkutan hingga akhirnya yang bersangkutan mengalami kerugian materi ketika akan melakukan pengiriman barang dari Banda Aceh ke Medan.

Melalui tim kuasa hukumnya terdiri dari La Isarmono, SH, CTT, Muh Nur Latif, SH, Efggo Sanata, SH, Misbah, SH dan Anwari, SH, somasi tersebut resmi dilayangkan pada Senin (14/9/2026).

La Isarmono selaku ketua tim kuasa hukum dalam konferensi pers membenarkan, mewakili korban, pihaknya telah melayangkan somasi terhadap pihak perusahaan pelayanan jasa PT Indah Logistik Pusat di Jakarta dan Banda Aceh, menyusul bocornya data pribadi 

"Hal Krusial atas terjadinya kebocoran data yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Indah Logistik sangat merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman tersebut yang mana dengan kurangnya keamanan sistem data," ungkap Isarmono dalam preskon yang digelar di kawasan Kalibata, Jaksel, Rabu (16/9/2026).

Akibatnya, lanjut Isar, hal itu menjadi ruang bagi pelaku pelaku pencurian data serta pelaku tindak pidana lainnya dan hal tersebut bisa terjadi kapan dan dimana saja dan bisa terjadi kepada konsumen2 lainnya yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.

"Perlu digarisbawahi, bahwa terjadinya hal ini merupakan salah satu bentuk sikap ketidak pedulian PT. Indah Logistuk yang melakukan pembiaran sehingga terjadi kebocoran data konsumen," bebernya. 

Dengan fakta tersebut, Isarmono mengatakan bahwa pihak PT Indah Logistik diduga telah melanggar Pasal :

- Pasal 39 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) :

“Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi dikases secara tidak sah”

Sebagai pengendali data, PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh gagal mematuhi kewajiban hukum untuk mengamankan data manifes/resi konsumen yang berisi data pribadi dari pihak luar yang tidak berhak.

- Pasal 46 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) :

Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi (kebocoran resi), PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh selaku pengendali data wajib memberikan pemberitahuan tertulis secara resmi kepada subjek hukum data pribadi dan Lembaga secara tertulis maksimal 3x24 jam. 

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh telah lalai dan membiarkan konsumen menghadapi risiko penipuan tanpa adanya warning system.

- Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) :

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatandalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa’’

Bahwa PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh sebagai pemberi jasa kepada konsumen telah gagal mmberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh

- Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” 

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh wajib mengganti kerugian akibat buruknya kualitas layanan keamanan informasi PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Kelalaian PT. INDAH LOGISTIK/INDAH PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh menjaga Resi dan Biodata Konsumen memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) langsung terhadap kerugian finansial yang Tn. Yudhistira (klein kami) alami.

- Pasal 65 Ayat (2) Jo. Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp4.000.000.000,- (empat milliar rupiah).

Bahwa dengan adanya kebocoran data yang menurut dugaan kami diakibatkan karena kesengajaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh membiarkan keamanan sistem PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh diakses oleh pihak lain secara melawan hukum dan tidak ada upaya pencegahan dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh yang mengakibatkan data dari Tn. Yudhistira terungkap dan teridetifikasi oleh orang lain.

"Kami juga menunggu itikad baik dari pihak perusahaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh. Dan bila tidak direspon, setelah dilakukan upaya somasi sampai dengan waktu yang ditentukan dan pihak PT. Indah Logistik tidak memiliki itikad baik untuk menghubungi dan membuka ruang komunikasi kepada pihak korban sehingga hal tersebut benar-benar mencerminkan ketidak pedulian terhadap kelalaian yang di lakukan yang sudah sngat merugikan konsumen, tentunya kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya yang intinya ke depan bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang notabene konsumen untuk mengetahui dan memahami haknya," pungkas Isar."****

SUMBER       :     PP IWO

EDITOR         :     REDAKSI

13 Warga Lawan Eks PT Barito! Sengketa 13,6 Hektare Masuk Sidang Lapangan

KabarPesisirNews.Com

TELUK KUANTAN RIAU,   — 

Sengketa agraria antara masyarakat Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, dengan eks PT Barito kembali memasuki tahapan penting.

Senin, 14 September 2026, Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan menggelar sidang pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2026/PN.Tlk.

Sidang lapangan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim yang juga Wakil Ketua PN Teluk Kuantan, Ferdi, SH., MH. Pemeriksaan dilakukan dengan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi fisik objek sengketa, termasuk letak dan batas-batas lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi pokok perkara.

Objek sengketa berada di wilayah Desa Muara Langsat dan berkaitan dengan lahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak mereka.

Pemeriksaan lapangan dihadiri para pihak yang berperkara. Pemerintah Kabupaten Kuansing juga hadir melalui Kepala Bagian Hukum, Almadi, SH., MH. Turut hadir Kepala Desa Muara Langsat serta Kepala Desa Sako Margasari.

Pengamanan jalannya pemeriksaan lapangan dilakukan jajaran Polres Kuansing yang dipimpin langsung Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, S.I.K., SH., MH.

Kuasa Hukum masyarakat Desa Muara Langsat, Aam Herbi, SH., MH., didampingi Nasrizal, SH., MH., Rajul Andrami, SH., dan Marwan Supandi, SH., MH, mengatakan proses pemeriksaan berlangsung aman dan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan setempat hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran yang sudah turun langsung mengawal sidang sampai selesai,” ujar Aam Herbi kepada media ini di Teluk Kuantan, Selasa (15/9/2026).

*13 Warga, 13,6 Hektare dan Sengketa yang Disebut Berjalan Dua Tahun*

Aam menjelaskan, perkara tersebut menyangkut 13 orang masyarakat Desa Muara Langsat dengan luas lahan sekitar 13,6 hektare, yang disebut merupakan bagian dari kelompok dengan luasan lebih besar.

Menurutnya, sengketa tersebut telah berlangsung kurang lebih dua tahun. Dalam kurun waktu itu, masyarakat disebut tidak dapat mengelola maupun memanen kebun yang mereka klaim sebagai lahan miliknya.

“Klien kami masyarakat Muara Langsat berjumlah 13 orang, dengan luasan lahan 13,6 hektare, bagian dari kelompok 80. Sengketa ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun,” ungkapnya.

Ia menyebut selama proses sengketa berlangsung, masyarakat tidak dapat memanen hasil perkebunan karena lahan tersebut diklaim oleh pihak tergugat.

Aam juga menyampaikan bahwa menurut keterangan kliennya, masyarakat pernah diusir dari kebun oleh orang-orang yang disebut bekerja untuk pihak tergugat.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dan menjadi bagian dari materi perkara yang masih berproses di pengadilan.

*Descente Jadi Bagian Penting Pembuktian*

Bagi Aam, pemeriksaan setempat bukan sekadar agenda turun ke lokasi. Menurutnya, descente menjadi bagian penting dalam proses pembuktian karena majelis hakim dapat melihat langsung kondisi objek yang disengketakan.

“Pemeriksaan setempat atau descente merupakan bagian penting dari pembuktian materiil yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan hukum majelis hakim,” katanya.

Ia berharap fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kami berharap putusan pengadilan nanti memenangkan klien kami, masyarakat Muara Langsat,” ujar Aam.

*Empat Perkara Sebelumnya Disebut Dimenangkan Masyarakat*

Aam kemudian mengungkapkan bahwa sengketa tersebut bukan perkara pertama antara masyarakat dengan tergugat yang sama.

Ia menyebut sebelumnya telah terdapat empat perkara dengan tergugat yang sama, dengan total luasan sekitar 22,65 hektare, yang menurutnya telah dimenangkan oleh masyarakat pada berbagai tingkat peradilan.

Menurut Aam, tiga perkara di antaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, sementara satu perkara lainnya masih menunggu putusan.

“Sebagaimana pada putusan empat perkara sebelumnya dengan tergugat yang sama, dengan luas 22,65 hektare, klien kami masyarakat memenangkan perkara pada setiap tingkatan pengadilan, mulai PN, PT hingga MA,” jelasnya.

Ia mengatakan tiga putusan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan satu perkara lainnya masih menunggu putusan.

“Insyaallah, kami berharap segera keluar putusan yang sama. Setelah empat perkara tersebut inkracht, akan segera kami ajukan eksekusi ke PN,” tegas Aam.

*Kuasa Hukum Minta Putusan Pengadilan Dihormati*

Menurut Aam, apabila seluruh putusan telah berkekuatan hukum tetap dan proses eksekusi diajukan, maka putusan pengadilan harus dihormati oleh seluruh pihak.

“Kami berharap tergugat menghormati putusan pengadilan dan menyerahkan kembali lahan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Kini, perkara Nomor 19/Pdt.G/2026/PN.Tlk masih berproses. Hasil pemeriksaan setempat menjadi bagian dari rangkaian pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Perkara ini masih berjalan di pengadilan. Kedudukan dan dalil masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan akhir."****

LIPUTAN      :     REDAKSI

EDITOR         :     REDAKSI

Listrik Sering Padam PLN Sup Teluk Belitung Berlakukan Pemadaman Secara Bergilir: Ketua OPP Kelurahan Teluk Belitung Angkat Bicara.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

MERBAU: Persoalan pemadaman listrik secara bergilir saat ini yang diberlakukan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Selatpanjang Sup Teluk Belitung Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, kembali menjadi sorotan publik. 

Gangguan pasokan listrik yang sering mati juga dinilai semakin mengusik dan meresahkan aktivitas konsumen, sehingga mendapat sorotan oleh Ketua Organisasi Peduli Pemuda Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Yoldi Asadi.

Seperti ditegaskan Yoldi Asadi kepada awak media, Rabu (16/9/2026), pemadaman bergilir yang kerap diberlakukan pihak PLN Sup Teluk Belitung saat ini membuat aktivitas masyarakat sangat disesalkan mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan masyarakat sehari - hari. ucapnya.

“Pihak PLN secepatnya dipinta berbenah diri dan bertanggung jawab dalam memberi pelayan terhadap konsumen pengguna jasa, jangan memikirkan keuntungan saja, pikirkan orang banyak, karena listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kalau hal ini sering terjadi hidup mati, terus diberlakukan pula secara bergilir,  kami rasa ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen,” ujar Yoldi Asadi.

Menurut Yoldi, pemadaman yang terjadi berulang kali bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Kegiatan ibadah, perdagangan, usaha rumahan hingga aktivitas ekonomi lainnya ikut terdampak, keluhnya.

Ketua Pemuda Kelurahan Teluk Belitung itu mengatakan, dirinya menerima informasi mengenai adanya keluhan warga terkait kerusakan perangkat elektronik yang diduga mengalami kerusakan akibat gangguan kelistrikan, di Kecamatan Merbau.

"Kondisi seperti ini harusnya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pihak PLN Selatpanjang Sup Teluk Belitung,". Diingatkannya, jangan sempat masyarakat berbuat dan bertindak, nanti akibatnya tidak baik, tegas Yoldi mengingatkan

Kalau ini dibiarkan, nanti muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait penyebab dan penanganan krisis listrik tersebut. Sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan listrik yang diduga dianggap belum memberi pelayanan terhadap konsumen secara maksimal.

Pemuda Teluk Belitung mengingatkan jangan sampai nanti spekulasi berkembang liar, mulai dari tudingan ketidak profesional dalam pengelolaan pelayanan, dugaan penyalahgunaan BBM, hingga dugaan mempekerjakan tenaga kerja dengan tidak membayar jam Lembor dari supkontraktor PLN  Selatpanjang Sup Teluk Belitung.

Yoldi juga menegaskan bahwa berbagai tudingan tersebut merupakan pendapat dan spekulasi yang berkembang di masyarakat, belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum adanya pembuktian serta klarifikasi resmi, jelas Yoldi.

Dikatakannya, pendapat itu muncul karena masyarakat kecewa dengan pelayanan yang dianggap tidak andal,” tidak maksimal. Seharusnya, pihak PLN memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi ruang kosong informasi yang kemudian diisi dengan berbagai asumsi, pungkas Yoldi Asadi.

Ketua Tim PLN Sup Teluk Belitung Muhammad saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon pribadinya Rabu (16/9/2026) terkait diberlakukan sistem pemadaman secara bergilir listrik di Teluk Belitung mengatakan, saat ini betul masih diberlakukan sistem bergilir, kapan waktu normal itu yang belum bisa kami memastikan, ucapnya.

Kabarnya, mesin PLTG Melibur itu masih ada yang rusak, mesin baru sudah masuk, tapi kapasitas Kw nya kecil, tidak mencukupi, kami berharap secepatnya bisa hidup normal kembali, pungkas Amat."****

PENULIS           :       ALI SANIP

EDITOR             :        REDAKSI

Keluarga Besar Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung Sambangi Keluarga Almarhum ST

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

MERBAU: Sejumlah pengurus Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung (FPMPTB)  Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, sambangi atau "Takziah" dikediaman rumah duka ST yang meninggal di kediamannya beralamat di jalan Sudirman Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

Sejumlah pengurus Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung memilih mendatangi keluarga almarhum untuk menyampaikan ucapan duka cita atau belasungkawa sekaligus merupakan wujud kepedulian sesama dalam mempererat hubungan silaturrahmi.

Kunjungan atau takziah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Forum Peduli Masyarakat Pesisir Syufri SE, didampingi sejumlah pengurus inti berlangsung pada Selasa (15/9/2026) sekira pukul 16.00 WIB di kediaman keluarga almarhum di jalan Sudirman Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh sang Istri almarhum, Kamsiatun S.Hum merupakan sebagai bendahara Forum Peduli Masyarakat Pesisir. Pertemuan tersebut juga merupakan agenda disetiap keluarga besar pengurus organisasi ini mendapat musibah.

Ketua Forum Peduli Masyarakat Pesisir dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya almarhum sang suami Kamsiatun. Kedatangannya bersama jajaran kepengurusan  Forum ini merupakan wujud kepedulian dan penghormatan kepada keluarga yang sedang berduka.

"Menurut Syufri almarhum ini bukan sekedar kepengurusan Forum. Tetapi kedekatan ini terjalin sejak aktif dalam organisasi, bahkan kedekatan bermasyarakat menjadi kenangan buat kita bersama dan hubungan itu terus terjalin dengan baik, almarhum orang baik, tutur Syufri.

"Kami menganggap almarhum seperti sahabat dekat bagaikan saudara. Karena itu, hari ini kami datang bukan membawa kepentingan apa-apa. Kami datang merupakan bagian dari sahabat terdekat dan keluarga dalam organisasi Forum Peduli Masyarakat Pesisir, sekaligus ingin menyampaikan rasa duka dan memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan, pungkas Syufri.

Kamsiatun dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih yang sudah bersilaturrahmi dikediaman kami. Ia juga menyampaikan salam maaf buat almarhum suaminya selama bergaul kemungkinan ada salah sikap mohon dimaafkan, mudah mudahan suami saya diampuni segala dosanya, ditempati diterima disisi Allah SWT."****

PENULIS         :           ALI SANIP

EDITOR           :            REDAKSI

Pemkab Meranti Dorong Peningkatan SDM melalui Kerja Sama dengan IBT Pelita Indonesia

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Meranti, Tengku Arifin, saat menghadiri Sosialisasi dan Pengenalan Program Pendidikan Institut Bisnis dan Teknologi (IBT) Pelita Indonesia di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Kepulauan Meranti dan IBT Pelita Indonesia yang sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Tengku Arifin mengatakan, peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan sumber daya alam, menurutnya, tidak akan optimal tanpa dukungan SDM yang berkualitas, kompeten, profesional dan adaptif.

«“Peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan sekadar program tambahan, tetapi merupakan investasi strategis dan jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Tengku Arifin.»

Ia menyambut baik kehadiran IBT Pelita Indonesia untuk memperkenalkan program pendidikan kepada masyarakat Meranti. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin harus diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung.

«“Kerja sama yang telah terjalin tidak berhenti hanya pada dokumen atau seremoni, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.»

Tengku Arifin menilai perkembangan teknologi, digitalisasi dan kecerdasan buatan telah mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.

Ia berharap IBT Pelita Indonesia dapat menjadi salah satu mitra strategis Pemkab Meranti dalam meningkatkan kualitas SDM.

«“Saya berharap Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dapat menjadi salah satu mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelasnya.»

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada ijazah, tetapi juga harus membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi.

«“Daerah yang maju bukan hanya daerah yang memiliki pembangunan fisik yang baik, tetapi daerah yang memiliki manusia-manusia berkualitas tinggi yang mampu mengelola dan melanjutkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.»

IBT Siapkan Program Kuliah Fleksibel

Sementara itu, Dekan Fakultas Bisnis IBT Pelita Indonesia, Dr. Fadrul, S.E., M.Ak., mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Pemkab Kepulauan Meranti.

Ia menjelaskan, IBT Pelita Indonesia hadir untuk memberikan informasi mengenai pilihan pendidikan sekaligus membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan.

«“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memberikan fleksibilitas serta kemudahan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan,” ujarnya.»

IBT Pelita Indonesia menawarkan sejumlah program pendidikan melalui Fakultas Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer.

Fakultas Bisnis memiliki program S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen dan S3 Manajemen. Sedangkan Fakultas Ilmu Komputer menawarkan S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika.

Sekretaris Program Pascasarjana IBT Pelita Indonesia, Dr. Suyono, S.E., M.M., mengatakan program tersebut juga ditujukan bagi ASN dan tenaga profesional yang ingin meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Untuk Program Magister Manajemen, perkuliahan menggunakan pola hybrid learning, yakni menggabungkan pembelajaran daring dan luring.

«“Perkuliahan bisa dicampurkan antara online dengan offline. Jadi mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring ketika tidak dapat hadir di kampus,” jelasnya.»

Menurut Suyono, sistem tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan tetapi tetap ingin melanjutkan pendidikan.

IBT Pelita Indonesia juga memiliki program pendampingan penyelesaian tugas akhir melalui kegiatan karantina tesis. Mahasiswa mendapat pendampingan secara intensif bersama dosen.

«“Tujuannya agar proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa dapat lebih cepat dan mahasiswa memiliki tempat untuk berkonsultasi secara langsung dengan dosen,” katanya.»

Warga Meranti Dapat Kemudahan Biaya

Dalam sosialisasi tersebut, IBT Pelita Indonesia juga menyampaikan perlakuan khusus bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Pemkab.

Salah satunya berupa pembebasan biaya pendidikan selama satu semester pertama bagi peserta yang mengikuti ketentuan program khusus tersebut.

«“Kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Bupati bahwa masyarakat yang ada di Meranti ini kita berikan potongan. Satu semester gratis di semester pertama,” ujar Suyono.»

Selain itu, IBT Pelita Indonesia memberikan skema pembayaran yang lebih fleksibel. Biaya pendidikan tidak harus dilunasi sekaligus di awal perkuliahan, namun wajib diselesaikan sebelum mahasiswa mengikuti sidang tugas akhir.

«“Kalau di Pelita Indonesia untuk biaya tidak mesti harus lunas di saat itu juga. Ada tenggang waktu, sebelum skripsi atau tesis wajib lunas,” jelasnya.»

Suyono mengatakan berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Meranti yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan kompetensi untuk pengembangan karier maupun kapasitas diri.

Pemkab Meranti berharap kerja sama tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas SDM di daerah.

Turut hadir Kasubbag Umum BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti Ermanto, S.E., Ketua MKKS SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti, ASN di lingkungan Pemkab Meranti serta jajaran IBT Pelita Indonesia."****

LIPUTAN    :        NUR

EDITOR       :        REDAKSI

Asisten III Setdakab Meranti Hadiri Pelantikan Wakil Ketua PN Bengkalis

KabarPesisirNews.Com

BENGKALIS RIAU,     – 

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Meranti Atan Ibrahim menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, Selasa (15/9/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Bengkalis. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, serta jajaran Forkopimda dan keluarga besar Pengadilan Negeri Bengkalis.

Ketua PN Bengkalis Kelas IB Lenny Lasminar mengucapkan selamat kepada Hendah Karmila Dewi yang resmi menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bengkalis.

Lenny berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh jajaran pengadilan.

Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Ia juga berharap kehadiran Wakil Ketua baru dapat membawa motivasi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lenny turut mengapresiasi dukungan Pemkab Kepulauan Meranti dan Forkopimda terhadap pelayanan peradilan di wilayah Meranti.

Saat ini, PN Bengkalis masih memiliki yurisdiksi hukum yang mencakup Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemkab Meranti bersama Forkopimda juga terus mendukung upaya agar kabupaten tersebut memiliki Pengadilan Negeri sendiri.

Sementara itu, Hendah Karmila Dewi menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia mengatakan, kepulangannya ke Bengkalis merupakan kali ketiga dirinya bertugas di daerah tersebut.

Sebelumnya, Hendah pernah menjabat Wakil Ketua PN Bengkalis pada 2020 saat pengadilan masih berstatus kelas II. Ia kemudian menjadi Ketua PN Pasir Pengaraian selama dua tahun dan bertugas di PN Pekanbaru selama empat tahun.

Hendah menyatakan siap bekerja sama dengan Ketua PN Bengkalis dan seluruh jajaran untuk menjalankan tugasnya.

Mewakili Pemkab Meranti, Atan Ibrahim juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hendah Karmila Dewi.

“Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Hendah Karmila Dewi atas pelantikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB. Semoga amanah dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujar Atan.

Ia berharap pelantikan tersebut semakin memperkuat komunikasi dan sinergi antara PN Bengkalis dengan Pemkab Meranti serta Forkopimda.

“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin terus diperkuat, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan terbaik bagi masyarakat Meranti,” katanya.

Atan juga menegaskan komitmen Pemkab Meranti untuk terus mendukung peningkatan pelayanan hukum.

“Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memiliki Pengadilan Negeri sendiri sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin dekat, cepat dan optimal,” pungkasnya."****

LIPUTAN         :      NUR

EDITOR            :      REDAKSI

Turnamen HUT RI Ke-81 di Merbau Rusuh, Pemain Tanjung Kulim dan VS Pelantai Baku Hantam.

KabarPesisirNews.Com                             

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,     -

Pertandingan turnamen sepak bola dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Lapangan Bola Setia Pati, Teluk Belitung, Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, diwarnai kericuhan.

Diketahui, pemain dari Desa Tanjung Kulim VS Buana Sakti Desa Pelantai terlibat baku hantam di tengah lapangan, pada Sabtu (13/9/2026) kemarin.

Kericuhan bermula pada babak kedua di menit - menit terakhir saat terjadi pelanggaran keras. Cekcok mulut antar pemain tak terhindarkan hingga berujung aksi saling pukul. Panitia pertandingan dan aparat keamanan yang berjaga langsung melerai. Pertandingan sempat terhenti sekita, namun berlanjut kembali.

"Warga kaget melihat pemain berantem. Ini kan turnamen memeriahkan HUT RI, harusnya jadi contoh sportivitas berolahraga," ujar salah seorang penonton.

Sekcam Merbau Idrus SE selaku Ketua Umum dalam turnamen sepak bola tersebut, saat dikonfirmasi awak Media KabarPesisirNews.Com  Selasa (15/9/2026) melalui sambungan telfon pribadinya terkait baku hantam itu mengatakan, saat itu saya terlambat datang kelapangan kondisi cuaca hujan, ucapnya.

Namun setelah saya sampai kelapangan seluruh panitia, beserta pihak keamanan dengan sigap melerai kerusuhan itu, dan dapat dikondisikan kembali, permainan berlanjut, jelas Sekcam Merbau.

"Alhamdulillah, kedua belah pihak dan masing masing klub tersebut sepakat untuk berdamai, katanya, waktu tinggal dua menit permainan selesai. Saat itu sporter masuk cuma turut membantu melerai kejadian itu, tutur Idrus.

Dirinya berharap, agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali, mari jaga sportifitas dalam berolah raga, tutup Sekcam Merbau Idrus."****

PENULIS        :         ALI SANIP

EDITOR          :         REDAKSI