Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati Asmar Dorong Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Meranti

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE

Kehadiran Bupati Asmar dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan akses terhadap layanan dan pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 69 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan capaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia."****

LIPUTAN        :      NUR

EDITOR           :      REDAKSI 

Mahasiswa UNILAK Demo di Kantor Gubernur Riau, Soroti Karhutla hingga Transparansi DBH

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     – 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (BEM UNILAK) bersama organisasi mahasiswa (Ormawa) di lingkungan kampus menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan daerah. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi Beasiswa Riau Cerdas, penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan terkait LGBT dan pengawasan generasi muda, serta penanganan masyarakat terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Koordinator Lapangan aksi, Novaldi Hasibuan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Riau.

«“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal persoalan yang terjadi di Provinsi Riau. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan karhutla, akses pendidikan, transparansi DBH, hingga kesehatan masyarakat,” kata Novaldi.»

Menurut dia, mahasiswa juga menyayangkan belum adanya pertemuan langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau hingga aksi berakhir.

“Kami meminta pemerintah memberikan respons yang jelas dan tidak membiarkan tuntutan ini berlalu tanpa kepastian penyelesaian,” ujarnya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, M. Hikmal Akbar, menegaskan lima tuntutan yang disampaikan bukan sekadar materi dalam demonstrasi, tetapi persoalan yang menurut mahasiswa membutuhkan perhatian pemerintah.

“Lima tuntutan yang kami bawa bukan sekadar rangkaian kalimat dalam aksi, melainkan persoalan yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah,” ujar Hikmal.

Ia mengatakan mahasiswa ingin memastikan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi maupun kebijakan konkret dari pemerintah daerah.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui gerakan mahasiswa yang terorganisasi, kritis, dan bertanggung jawab,” katanya.

Aksi mahasiswa tersebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, hingga massa membubarkan diri, perwakilan mahasiswa belum bertemu langsung dengan Plt Gubernur Riau.

Kondisi tersebut menjadi catatan bagi mahasiswa terkait pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Koordinator Umum aksi, Desman Anugerah Natal Hulu, menyayangkan belum adanya pertemuan langsung maupun hasil konkret dari aksi tersebut.

“Kami sangat menyayangkan aksi ini berakhir tanpa hasil konkret dan tanpa pertemuan langsung dengan Plt. Gubernur Riau,” kata Desman.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau memberikan kepastian jadwal pertemuan dengan Plt Gubernur Riau sehingga lima tuntutan yang dibawa mahasiswa dapat disampaikan dan dibahas secara langsung.

Desman juga menyatakan mahasiswa akan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tidak terdapat respons maupun tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

“Kami tegaskan, apabila tidak ada respons dan tindak lanjut yang jelas, kami siap kembali turun ke jalan melalui aksi lanjutan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat Riau,” ujarnya.

BEM UNILAK bersama seluruh Ormawa berharap Pemerintah Provinsi Riau memberikan tanggapan atas lima tuntutan tersebut serta menjelaskan langkah penyelesaian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan publik yang mereka nilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Cegah Masalah Hukum, Pemkab Meranti dan Kejari Ingatkan Kades Tertib Kelola Dana Desa

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,– 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti menggelar Penerangan Hukum (Penkum) bagi kepala desa dan perangkat desa, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti tersebut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejari, Inspektorat, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kasi Intelijen Kejari Kepulauan Meranti Andi Saputra Sinaga, S.H., M.H., Kepala Dinas PMD Drs. Asroruddin, M.Si., Kasubsi II Intelijen Hermawan, S.H., Kasubsi I Bidang Intelijen Dorta Mauli Tamba, S.H., Ketua PWI Meranti Wira, Inspektur Pembantu V Azmi, S.H., para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mengatakan penerangan hukum tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan taat aturan.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi perlu diperkuat agar aparatur desa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara tepat serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sudandri.

Ia menilai, keterlibatan Kejari Kepulauan Meranti menjadi upaya positif untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.

Sudandri mengingatkan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepala desa dan perangkatnya harus memahami berbagai ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan desa.

“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang taat aturan, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang mampu menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia berharap materi penerangan hukum tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Sudandri juga mendorong aparatur desa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), secara bijak. Menurutnya, teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan dan memperoleh informasi. Namun, setiap informasi yang digunakan harus diperiksa kebenaran serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah desa dan media. Media berperan menyampaikan informasi mengenai program dan capaian pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, narasumber dari Bidang Intelijen Kejari Kepulauan Meranti, Dorta Mauli Tamba, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah desa juga diingatkan untuk menyampaikan informasi mengenai prioritas penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan sekaligus upaya mencegah potensi penyimpangan.

Melalui program Jaga Desa, Bidang Intelijen Kejaksaan turut berperan dalam mengawal dan memantau pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, konsultasi, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memahami regulasi dan mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi tanpa mengambil alih kewenangan kepala desa dalam menentukan kebijakan.

Penggunaan Dana Desa juga perlu diarahkan pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan ketahanan terhadap bencana, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa juga diharapkan mengutamakan pola swakelola dan Padat Karya Tunai Desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tata kelola keuangan, kegiatan tersebut membahas hubungan pemerintah desa dengan pers dan media massa.

Narasumber dari PWI Meranti, Ahmad Yuliar, memaparkan fungsi pers dan media massa serta pentingnya membedakan media profesional, media sosial, dan pihak yang mengatasnamakan wartawan atau lembaga tertentu.

Ia menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, menjalankan kontrol sosial, serta menyediakan hiburan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks pembangunan desa, media juga berperan menyebarluaskan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik, termasuk mempromosikan potensi daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seni budaya, serta pariwisata.

Fungsi kontrol sosial pers juga dinilai penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, pengawasan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip jurnalistik dan tidak mengambil alih kewenangan lembaga pemeriksa, seperti Inspektorat.

Kepala desa dan perangkatnya diimbau tetap profesional saat berhadapan dengan wartawan. Apabila belum menguasai informasi yang diminta, mereka dapat meminta waktu untuk berkoordinasi dengan bendahara atau pengelola kegiatan sebelum memberikan keterangan.

Perwakilan kepala desa, Mahdi, mengapresiasi pelaksanaan penerangan hukum yang digelar Pemkab Meranti bersama Kejari dan Dinas PMD tersebut.

Menurutnya, pembinaan hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan bendahara desa mengenai aturan pengelolaan Dana Desa.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pengelolaan anggaran yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum.

Mahdi juga mengajak para kepala desa dan bendahara memanfaatkan forum tersebut untuk aktif bertanya dan berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengelola Dana Desa sesuai aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Kami juga berharap melalui pembinaan ini, hal-hal yang belum baik dapat diperbaiki dan yang sudah baik dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Kejaksaan, Inspektorat, dan media, pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan semakin tertib, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."****

LIPUTAN       :      NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Wasito Calon Kades Makmur No Urut 03 Usung Visi Desa Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera Berkelanjutan

KabarPesisirMews.Com

PELALAWAN RIAU,     -

Peta persaingan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Makmur periode 2026-2034 semakin menarik. Salah satu calon kuat, Wasito dengan Nomor Urut 03, resmi meluncurkan Visi Misi 8 tahun yang disebut singkat, padat, namun bermakna tinggi.

Visi yang diusung Wasito adalah _"Terwujudnya Desa Makmur Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berkelanjutan"_.

Menurut tim pemenangan Wasito, visi tersebut bukan sekadar jargon. Ada filosofi mendalam di balik setiap katanya. Religius dijadikan sebagai pondasi moral pemerintahan, Maju untuk pola pikir masyarakatnya, Mandiri dari sisi ekonomi desa, Sejahtera untuk seluruh warganya tanpa terkecuali, dan Berkelanjutan agar pembangunan bisa dinikmati hingga anak cucu.

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Wasito merumuskan 5 Misi utama yang akan menjadi program kerja prioritas jika terpilih nanti.

*Misi pertama adalah TATA KELOLA AMANAH.* Wasito berkomitmen mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan, dan melayani serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pengelolaan Dana Desa akan dibuka secara transparan kepada publik.

*Misi kedua adalah EKONOMI MANDIRI.* Fokusnya adalah menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan potensi pertanian. Prinsipnya sederhana, agar uang berputar di dalam desa, bukan keluar desa. Dengan begitu ekonomi warga akan kuat.

*Misi ketiga adalah MANUSIA UNGGUL.* Wasito menilai pembangunan manusia jauh lebih penting dari pembangunan fisik. Programnya meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dukungan pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, pembinaan pemuda, karang taruna, serta pemberdayaan perempuan melalui PKK.

*Misi keempat adalah DESA TERANG & TERHUBUNG.* Pemerataan infrastruktur menjadi harga mati. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, penyediaan air bersih, penerangan jalan umum, hingga akses internet yang merata sampai ke dusun terakhir.

*Misi kelima adalah GOTONG ROYONG & LESTARI.* Calon dengan slogan _"Makmur Desanya, Sejahtera Warganya"_ ini ingin menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai luntur, menjaga nilai-nilai adat istiadat, sekaligus menjaga kelestarian alam desa agar tidak rusak oleh eksploitasi.

"Visi misi ini kami susun setelah mendengarkan keluhan warga dari dusun ke dusun. Warga butuh pemimpin yang amanah, jujur, dan bekerja untuk rakyat. Itu yang kami tawarkan," ujar salah satu tim relawan Wasito saat ditemui, Selasa (21/10/2026).

Dengan visi misi yang jelas dan terukur tersebut, Wasito yang dikenal dengan prinsip AMANAH - JUJUR - BEKERJA UNTUK RAKYAT optimis mampu membawa Desa Makmur menjadi desa percontohan yang religius, maju, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pelalawan.

Pilkades Desa Makmur sendiri akan digelar serentak pada tahun 2026 dan diikuti oleh beberapa calon. Masyarakat berharap Pilkades berjalan damai dan demokratis."****

LIPUTAN PELALAWAN    :    DAVIDSON 

EDITOR                               :    REDAKSI

KENDURI AKBAR GAYUNG 2026: MERAJUT PERSATUAN ANAK MELAYU TUALANG

 

KabarPesisirNews.Com

TUALANG SIAK,    -

Semangat kebangkitan budaya Melayu akan terpancar jelas di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, komunitas Gabungan Anak Melayu Tualang (GAYUNG) akan menggelar perhelatan besar bertajuk "Kenduri Akbar Anak Melayu Tualang", sebuah momen kebersamaan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Tualang di mana pun berada.

 

Kegiatan ini akan diawali dengan pawai budaya yang berangkat dari Balai Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tualang pukul 13.00 WIB, dan berakhir di Taman Motuyoko, Perawang. Pawai ini bukan sekadar arak-arakan, melainkan simbol kebanggaan identitas dan kebersamaan anak-anak Melayu Tualang yang pulang berkumpul di tanah kelahirannya.

 

 

 

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi antar anak Melayu Tualang, menjaga kelestarian budaya Melayu, dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua.

 

 

 

Diharapkan kehadiran seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, pemangku wilayah, dan anak-anak Tualang dari berbagai daerah untuk memeriahkan kenduri akbar ini. Mari kita jaga dan lestarikan budaya Melayu kita, karena di mana pun berada, Tualang tetap di hati.

 

Sampai jumpa di Sabtu, 24 Oktober 2026 — di Taman Motuyoko Perawang!."****

LIPUTAN SIAK       :     ANGGA 

EDITOR                   :     REDAKSI 

Wabup Muzamil Hadiri HSN 2026, Dorong Santri Berkontribusi bagi Pembangunan

KabarPesisirNews.Com

DUMAI RIAU,    – 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM., MM., menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 Provinsi Riau yang digelar di Kota Dumai, Kamis (22/10/2026).

Kagiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, Wali Kota Dumai H. Paisal, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, pimpinan Forkopimda se-Riau, serta Anggota DPD RI asal Riau sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau, KH. Muhammad Mursyid.

Peringatan HSN 2026 dirangkaikan dengan sarasehan pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Riau dan pentas seni santri di Taman Bukit Gelanggang. Rangkaian kegiatan juga meliputi jalan santai, pawai mobil hias, dan apel peringatan Hari Santri Nasional. Pada Kamis malam, perayaan dijadwalkan ditutup dengan konser religi yang menghadirkan seniman Haddad Alwi.

Wabup Muzamil mengatakan, Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran santri sebagai generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

“Santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujarnya.

Ia berharap para santri, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, terus meningkatkan kualitas diri, menjaga persatuan, dan menjadi generasi yang membawa kemajuan bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah mendukung peran pondok pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, agamis, dan sejahtera,” tambahnya.

Melalui peringatan HSN 2026, diharapkan sinergi antara pemerintah dan pondok pesantren semakin kuat dalam membangun generasi yang berkarakter, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa."****

LIPUTAN        :    NUR

EDITOR           :    REDAKSI 

Polres Meranti Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 9,3 Kg Sabu Disita, Hampir 9 Kg Dimusnahkan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    - 

Peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia berhasil digagalkan jajaran Polres Kepulauan Meranti. Polisi menyita 9,3 kilogram sabu dan mengamankan dua tersangka di wilayah Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari total barang bukti seberat 9.300 gram tersebut, sebanyak 8.849,81 gram atau hampir 8,9 kilogram dimusnahkan. Sementara sisanya disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan pembuktian perkara di pengadilan.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., didampingi Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., yang mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., perwakilan Pengadilan Negeri Bengkalis Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., dan Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis/Selatpanjang Enrico.

Hadir pula Perwira Penghubung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli D., Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Arh Efri Hardin Nasution, S.Sos., Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto, perwakilan LAMR Kepulauan Meranti Misdar Efendi, S.Pd., pejabat utama Polres, serta sejumlah awak media.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., mengungkapkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur perairan yang menghubungkan Malaysia dengan wilayah Indonesia.

Pengungkapan bermula dari pemantauan petugas sejak 6 Oktober 2026 terhadap pergerakan mencurigakan yang diduga berkaitan dengan pengiriman narkotika lintas negara.

Hasil penyelidikan tersebut mengantarkan petugas pada penangkapan dua tersangka berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Kecamatan Rangsang Barat. Polisi turut mengamankan sembilan kantong berisi sabu dengan berat keseluruhan mencapai 9,3 kilogram.

"Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam memutus mata rantai peredaran narkotika lintas negara. Kami tidak akan berhenti pada penangkapan dua tersangka. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pemasok, pengendali, serta pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut," ujar Gede Adi.

Menurut Kapolres Gede Adi, posisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di kawasan strategis Selat Malaka menjadi tantangan tersendiri dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika.

Apalagi, wilayah kepulauan memiliki banyak akses perairan yang berpotensi dimanfaatkan sindikat, termasuk pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus.

"Kami terus mendalami jalur masuk narkotika ini, termasuk kemungkinan pemanfaatan pelabuhan tikus. Pengawasan wilayah perairan akan semakin diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait. Tidak ada ruang bagi jaringan narkoba yang mencoba menjadikan Kepulauan Meranti sebagai pintu masuk maupun jalur transit," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyelundupan narkotika.

"Jangan pernah tergoda imbalan sesaat yang ditawarkan jaringan narkoba. Risiko hukum yang dihadapi sangat berat. Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Kepulauan Meranti agar tidak menjadi tempat masuk dan beredarnya narkotika. Setiap informasi dari masyarakat sangat berarti bagi kepolisian dalam mengungkap jaringan tersebut," pungkas Gede Adi.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan telah melalui tahapan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina atau sabu.

Sebelum pemusnahan, dilakukan pembacaan status barang sitaan dan penetapan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, tim Laboratorium Forensik Polda Riau yang diwakili Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., melakukan pengujian terhadap barang bukti guna memastikan kandungan narkotika sebelum dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu ke dalam air panas yang dicampur cairan pembersih lantai hingga barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Seluruh tahapan disaksikan unsur kejaksaan, laboratorium forensik, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan barang bukti.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Kepulauan Meranti dalam menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Sudandri menilai pengungkapan tersebut merupakan langkah nyata aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolres beserta seluruh jajaran serta aparat penegak hukum yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Keberhasilan menggagalkan peredaran sabu dalam jumlah besar menjadi bukti keseriusan bersama dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujar Sudandri.

Menurutnya, narkotika bukan hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Terlebih, Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang memiliki banyak akses perairan sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat pesisir harus ikut berperan aktif. Jangan sampai kondisi geografis daerah kita dimanfaatkan sindikat untuk menjalankan bisnis haram yang merusak masa depan generasi penerus," tegasnya.

Sudandri memastikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung langkah kepolisian dalam memperkuat pengawasan wilayah serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menekan peredaran narkotika."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Mengenang Jasa dan PerjuanganIrjen Pol (Purn) Dr. Drs. A. Kamil Razak, SH, MH: Selamat Jalan Tokoh, Guru, dan Sahabat Karib DePA-RI

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     - 

Innalillahi wa innailaihi raji’un. Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M selaku Ketua Umum atas nama keluarga besar Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H., pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di sebuah Rumah Sakit di Bandung. 

Almarhum merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri, praktisi hukum, tenaga pendidik, guru, sekaligus salah satu tokoh yang turut membangun dan membesarkan organisasi advokat Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI).

Menurut Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid, kepergian  beliau merupakan kehilangan besar bukan saja bagi keluarga besar DePA-RI, namun juga bagi dunia hukum.

“Bagi kami, almarhum bukan sekadar tokoh organisasi, melainkan juga seorang guru dan pejuang yang telah memberikan ilmu, keteladanan, serta semangat pengabdian dalam perjalanan menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan profesi advokat”, ungkap Ketum DePA-RI

Sepanjang pengabdiannya, beliau telah menorehkan perjalanan dalam bidang kepolisian, penegakan hukum, dan kelembagaan negara. Misalnya beliau pernah menjadi orang yang memiliki peran strategis saat berugas atau ditempatkan di PPATK, OJK, Bakamla, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan sampai wafatnya beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Langlang Buana, Bandung. 

Pengabdian tersebut, setelah beliau purna tugas alias pensiun, berlanjut melalui keterlibatannya dalam dunia advokat dan perjuangan membangun DePA-RI. Beliau adalah salah satu pendiri DePA-RI dan sempat menjadi PLT Ketua Umum saat Luthfi Yazid sedang menunaikan ibadah haji. 

Dedikasi, pemikiran, dan nilai-nilai perjuangan yang beliau wariskan akan senantiasa menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi.

Bagi kami yang pernah belajar, menerima arahan, dan berjuang bersama beliau, kepergian ini meninggalkan duka yang mendalam. Namun, jasa dan keteladanan beliau akan tetap hidup dalam ingatan serta menjadi semangat bagi generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

"Jasa beliau mungkin terhenti oleh waktu, tetapi nilai perjuangan dan keteladanan yang diwariskan akan tetap hidup dalam langkah kami. Keluarga besar DePA-RI mendoakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kekhilafan almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan," Kenang TM Luthfi Yazid

Selamat jalan, Guru dan Pejuang Kami."**** 

LIPUTAN         :     MEGY

EDITOR            :     REDAKSI 

2 Orang Masyarakat Jadi Tersangka Kasus Kayu Ilegal, Pemiliknya Diduga Milik Anak Wakil Bupati Aceh Singkil Kebal Hukum?

KabarPesisirNews.Com

ACEH SINGKIL,     -

Kasus tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dokumen sah 

yang ditangani Satreskrim Polres Aceh Singkil menuai sorotan Setelah terindikasi ada kejanggalan.

Indikasi itu muncul usai penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka yang berperan sebagai pembeli kayak dalam bentuk stim dan balok, beserta sopir truk pengangkut kayu.

Kini, polisi didesak untuk mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk seorang pria berinisial I yang disebut-sebut sebagai anak Wakil Bupati Aceh Singkil berinisial IB dan lima orang lainnya yang ditangkap bersama dua tersangka tersebut, namun dibebaskan tanpa penjelasan yang transparan.

Kuasa Hukum tersangka M, Muhammad Ishak, SH, MH saat dikonfirmasi meminta Satreskrim Polres Aceh Singkil menelusuri seluruh informasi terkait asal-usul kayu, lokasi pengambilan, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas pengolahan dan pengangkutannya.

Menurut Ishak, pengusutan perkara tidak semestinya hanya berfokus pada orang -orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidik harusnya turut  mendalami keterangan para saksi untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih. Semua pihak yang keterangan nya berkaitan dengan perkara ini harus diperiksa secara objektif," tegasnya kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Dan jika ditemukan bukti yang cukup dan terpenuhi syarat hukum, lanjut Ishaq, ia meminta agar diproses tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ishaq secara khusus juga meminta penyidik mengklarifikasi informasi mengenai pria berinisial. Karena berdasarkan keterangan yang diperolehnya, disebut-sebut berkaitan dengan lokasi pengambilan atau tempat pengolahan kayu. Ishak juga menyebut pria tersebut merupakan anak Wakil Bupati Aceh Singkil.

"Sekali lagi kami tegaskan, mendesak Polres Aceh Singkil segera menetapkan Ib sebagai tersangka utama. Karena berdasarkan pemeriksaan tersangka M dan keterangan saksi lainnya menyatakan dengan tegas bahwa areal hutan tersebut merupakan kepemilikan saudara Ib yang merupakan anak Wakil Bupati Aceh Singkil. Harapan kita ini hendaknya ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak ada kesan tebang pilih dalam perkara ini," ungkapnya.

Muhammad Ishak juga menegaskan 

apabila dalam waktu 3x24 jam saudara Ib tidak ditetapkan tersangka, maka kuasa 

hukum tersangka M tersebut akan 

melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

"Profesionalisme Polres Aceh Singkil diuji dalam menangani perkara kayu ini. Artinya, jangan hanya rakyat biasa saja yang ditangkap, tapi giliran anak wakil bupati dibiarkan bebas, seperti orang kebal hukum. Tangkap Ib!" pungkasnya."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Pimpin Apel HSN di Riau, Gus Muhaimin Bidik Santri Jadi Jawaban atas Krisis Bangsa

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,   -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Panglima Santri Nusantara, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, menegaskan santri harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan hingga ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pesan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru, Riau. “Santri harus menjadi motor bagi persatuan dan kesatuan umat serta persatuan bangsa,” tegas Gus Muhaimin di Pekanbaru, Kamis (22/10/2026).

Gus Muhaimin mengatakan, santri memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan para ulama yang telah meletakkan fondasi keislaman dan kebangsaan Indonesia. Menurutnya, warisan tersebut dibangun melalui pengorbanan, perjuangan, dan pengabdian panjang. “Santri merupakan pewaris sejarah yang jelas-jelas dirintis oleh para ulama, dibangun melalui keringat, air mata, jiwa, nyawa, dan pengabdian yang tidak pernah lelah,” ujarnya.

Ia menekankan, makna santri tidak terbatas pada mereka yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Nilai kesantrian juga harus tercermin pada siapa pun yang menjunjung kejujuran, integritas, kemandirian, serta komitmen mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

“Santri memiliki arti yang lebih luas, yaitu jiwa-jiwa yang tangguh, yang dididik dengan penuh kesungguhan, digembleng dengan kesederhanaan, dibangun dengan ketahanan,” katanya.

Dalam pidatonya, Gus Muhaimin menyoroti kemiskinan dan ketertinggalan penguasaan teknologi sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. Ia menyebut sekitar 23 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu melahirkan generasi unggul yang sanggup bersaing di tingkat global.

“Kita harus terus membangun ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita terus mempersiapkan diri menjadi bangsa yang unggul, menjadi generasi emas yang siap bersaing dan tidak kalah, bahkan menang dibanding bangsa-bangsa lainnya,” ujarnya.

Menghadapi dinamika geopolitik, geoekonomi, dan berbagai persoalan kemanusiaan global, Gus Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian nasional. Ia meyakini karakter santri dapat menjadi modal dalam membangun bangsa yang tangguh dan tidak bergantung pada negara lain. “Santri insyaallah pasti jujur, santri insyaallah pasti tangguh, dan santri insyaallah tidak mudah goyah oleh berbagai tantangan,” tegasnya.

Untuk memperkuat peran tersebut, Gus Muhaimin menyerukan tiga komitmen utama bagi santri Indonesia. Pertama, menjadi pemersatu umat Islam dan bangsa. Kedua, terus belajar, mengembangkan potensi diri, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Ketiga, menjadikan kiai, ulama, dan santri sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. “Dengan tiga komitmen ini, kita akan terus menerobos berbagai belenggu keterbatasan, menolak dan mengatasi segala bentuk ketertinggalan,” katanya.

Gus Muhaimin menambahkan, santri harus mampu hadir di berbagai sektor kehidupan dan mengambil bagian dalam proses perubahan. Menurutnya, kekuatan pesantren tidak hanya terletak pada pendidikan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mendorong kemandirian dan kebermanfaatan sosial.

"Karena itu, santri harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menjawab tantangan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa," tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, ulama, dan pengasuh pesantren yang konsisten mendidik generasi muda. Gus Muhaimin menilai keberadaan pesantren sangat penting dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan. “Tanpa para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, kita akan kehilangan pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin mendorong transformasi pendidikan pesantren agar semakin unggul, adaptif, dan mampu melahirkan lulusan berkualitas. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan perlu disertai penguatan infrastruktur, sistem pendidikan, dan dukungan bagi pengembangan pesantren. Ia pun berpesan kepada para santri agar terus meningkatkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu.

“Disiplinlah, bersungguh-sungguhlah, dan teruslah tidak pernah berhenti untuk belajar, beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan,” pesannya.

Dalam pidatonya, Gus Muhaimin juga menyampaikan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian bangsa berbasis kekayaan dan sumber daya nasional.

Ia juga berharap Hari Santri Nasional menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Ia mengajak seluruh santri untuk tidak berhenti belajar serta mengambil peran dalam memperbaiki keadaan bangsa. “Bersiap-siaplah, kalian kelak yang akan memperbaiki negeri dan dunia,” pungkasnya.

Peringatan HSN 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru Amrasul Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Dar el Hikmah Amran Suardi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, serta sejumlah anggota DPR RI, anggota DPRD, dan kepala daerah dari Riau."****

LIPUTAN      :    RED/OJA

EDITOR         :    REDAKSI 

Ngopi Bersama Kapolres Meranti, Becak Pelabuhan Jadi Perhatian: Bahas Penataan, Pariwisata hingga Kesejahteraan Masyarakat

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   – 

Dalam upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menggelar kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersame Kapolres Kep. Meranti) bersama organisasi becak di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di Kantin Sentosa, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, tersebut menjadi wadah bagi para pengemudi becak, instansi pemerintah, dan kepolisian untuk berdialog secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Kepala KSOP Selatpanjang Derita Adi Prasetya, S.Si.T., M.Si., Manager Pelindo Regional I Selatpanjang Bruri Sumantri, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, S.KM., perwakilan Dinas Sosial Rokhaizal, Ketua Becak Ojek Terminal Selatpanjang (BOTS) Epi, Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Saiful, Ketua PMII Kabupaten Kepulauan Meranti Amri Sukarles, serta perwakilan pengemudi becak dan ojek.

Kapolres Ajak Masyarakat Terbuka Menyampaikan Aspirasi

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan bahwa kegiatan ngopi bersama masyarakat merupakan salah satu upaya membangun kedekatan antara Polri dan warga.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, serta membantu menjembatani persoalan masyarakat dengan instansi terkait.

Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan berbagai permasalahan dapat dibicarakan bersama sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Polri hadir sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi perlu terus kita jaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” demikian inti pesan Kapolres dalam kegiatan tersebut.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan tradisi Perang Air yang menjadi salah satu daya tarik khas Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan dukungan bersama, kegiatan tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih meriah, aman, tertib, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Penataan Becak Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah penataan becak dan ojek di pintu keluar Pelabuhan Tanjung Harapan yang dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu kelancaran penumpang yang baru tiba.

Ketua Becak Motor Wisata (BMW), Saifulizan, menyampaikan pertanyaan mengenai upaya menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Meranti sekaligus mencari solusi atas penumpukan becak dan ojek di kawasan pintu keluar pelabuhan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya siap menjadi fasilitator dalam mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pariwisata maupun transportasi.

Menurutnya, penataan becak membutuhkan perencanaan yang matang dan kesepakatan bersama agar kepentingan pengemudi tetap diperhatikan, sementara kenyamanan pengunjung juga terjaga.

Kapolres berharap becak di Kepulauan Meranti dapat ditata menjadi moda transportasi yang tertib, nyaman, dan memiliki ciri khas daerah, sehingga menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat maupun wisatawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, menyampaikan bahwa penataan becak di kawasan pelabuhan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pariwisata dan pihak terkait lainnya.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem antrean dan pembagian giliran pelayanan yang adil, sehingga para pengemudi tidak saling berebut penumpang serta mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional.

Perlinsos dan Peluang Kerja bagi Masyarakat

Selain membahas transportasi dan pariwisata, Kapolres juga menyoroti pentingnya pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), terutama bagi masyarakat yang berpotensi memenuhi persyaratan bantuan pemerintah tetapi belum terdata.

Polres Kepulauan Meranti menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengikuti proses pendataan sesuai persyaratan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses verifikasi oleh pihak berwenang sehingga penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Kapolres juga menyampaikan rencana program Polisi Peduli Pengangguran yang akan dikembangkan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta perluasan akses terhadap kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan penghasilan keluarga.

Perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu pembahasan. Kapolres menyampaikan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilakukan terkait pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.

Kebersihan Lingkungan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Persoalan kebersihan lingkungan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kapolres mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, terutama di kawasan pelabuhan, pesisir, dan laut yang menjadi bagian penting dari wajah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik, tetapi juga harus didukung lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Dalam diskusi, perwakilan Dinas Sosial, Piskot Ginting, mengapresiasi perhatian terhadap persoalan sampah dan mengusulkan agar edukasi mengenai kebersihan lingkungan terus ditingkatkan.

Ia juga menilai perlunya regulasi yang disosialisasikan secara luas, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta penerapan ketentuan yang berlaku untuk mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya ke laut.

Sementara itu, rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang tengah menjadi perhatian pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut perlu diiringi perubahan perilaku dan partisipasi aktif masyarakat.

Melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), instansi terkait diharapkan dapat memperkuat sosialisasi, menggerakkan kegiatan gotong royong, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pengemudi Becak Berharap Ada Peremajaan dan Standar Tarif

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BOTS, Epi, menyampaikan sejumlah harapan terkait peningkatan pelayanan becak di kawasan terminal dan pelabuhan.

Ia menjelaskan bahwa tarif becak selama ini masih berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara pengemudi dan penumpang. Apabila nantinya ditetapkan tarif standar, diperlukan pembahasan bersama agar tarif tersebut dapat menjadi pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain persoalan tarif, para pengemudi juga berharap adanya perhatian terhadap peremajaan becak agar kendaraan tersebut terlihat lebih bersih, menarik, dan layak digunakan untuk melayani masyarakat maupun wisatawan.

Pengadaan seragam bagi pengemudi becak juga menjadi salah satu usulan yang disampaikan, khususnya untuk mendukung kegiatan Perang Air dan meningkatkan citra pelayanan transportasi lokal.

Harapan tersebut dinilai penting karena becak tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari identitas dan daya tarik wisata Kepulauan Meranti.

Dengan penataan yang baik, becak diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman sekaligus meningkatkan kesan positif bagi para pengunjung.

Bangun Sinergi untuk Meranti yang Lebih Baik

Kegiatan Ngopi Bersame Kapolres ditutup dengan harapan agar komunikasi dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, organisasi becak, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut, khususnya mengenai penataan becak, pengelolaan sampah, pendataan perlindungan sosial, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan semakin berkembang sebagai daerah yang aman, tertib, bersih, dan ramah terhadap wisatawan, tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi dan usaha kecil.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI