KabarPesisirNews.Com
LINGGA RIAU, —
Kebijakan pajak 10 persen untuk kedai kopi dan warung makan di Kabupaten Lingga kini menuai badai kritik. Bukan hanya soal besaran pungutannya, tapi juga ketidakjelasan kemana uang pajak itu mengalir.
Ketua F SPSI NIBA Kabupaten Lingga, Christophorus Mercurius, menyuarakan keresahan masyarakat. Menurutnya, rakyat tidak anti pajak, tapi mereka punya hak untuk tahu manfaat yang akan mereka dapat.
“Jangan hanya tahu memungut! Kepala Bappeda harus berani bicara terbuka, bukan sekadar mengeluarkan surat edaran lalu menghilang,” tegasnya.
Ia menambahkan, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan. “Kalau diam saja, itu namanya tidak menghargai rakyat.
Pajak dipungut, tapi air bersih masih langka, listrik belum merata, dan fasilitas kesehatan belum memadai . Lalu kemana uangnya?” kritiknya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada DPRD Lingga yang dianggap hanya menjadi penonton.
“Wakil rakyat itu harus turun ke lapangan, dengarkan keluhan warga, jangan hanya duduk di kursi empuk,” ucap Christophorus.
Masyarakat Lingga kini menunggu keberanian Kepala Bappeda dan DPRD untuk berdiri di hadapan publik, menjelaskan secara gamblang tujuan dan penggunaan pajak 10 persen tersebut. Jika tetap bungkam, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpercayaan rakyat akan berubah menjadi penolakan keras terhadap kebijakan ini."****
LIPUTAN LINGGA : Afrizal
EDITOR : R.Arifin