.jpg)
KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU, -
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Selasa (25/11/2025) di Balai Sidang Paripurna.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekda Meranti, pejabat eselon, camat se-Kabupaten Meranti, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Sampaikan Komitmen Perbaikan RAPBD 2026
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi atas pandangan seluruh fraksi terhadap Ranperda APBD 2026.
“Pandangan umum fraksi merupakan komitmen kolektif kita agar anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, efektif, efisien, dan berdampak nyata,” ujar Bupati Asmar.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD telah dicermati dan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RAPBD 2026.
Pemkab Fokus Perkuat PAD dan Kemandirian Fiskal
Bupati Asmar menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya alokasi transfer pusat. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan, antara lain:
* Optimalisasi potensi PAD dengan mengidentifikasi sumber penerimaan baru.
* Rekonsiliasi perpajakan dengan perusahaan besar.
* Modernisasi sistem pajak melalui elektronifikasi transaksi dan penggunaan QRIS.
* Peningkatan SDM melalui diklat di STAN, DJP, dan lembaga keuangan negara.
* Penyusunan regulasi baru terkait tata cara pemungutan pajak daerah.
Pemkab juga menunggu penyelesaian revisi Perda Pajak Daerah yang kini dibahas oleh Pansus DPRD.
Belanja Modal Turun, Pemkab Minta Sinergi DPRD
Di tengah keterbatasan fiskal, Bupati menegaskan bahwa belanja modal tetap menjadi prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dasar. Ia juga meminta dukungan DPRD dalam menentukan alokasi strategis, termasuk pembangunan jalan poros antar desa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Menanggapi kekhawatiran Fraksi Gerindra terkait belanja daerah, Pemkab memastikan komitmen terhadap mandatory spending:
* Pendidikan: 44%
* Infrastruktur: 26%
* Pengawasan: 0,54%
* Pegawai: 33%
Pemda Perkuat Lobi Dana Pusat dan Prioritaskan PSN
Untuk menutupi keterbatasan fiskal, Pemkab meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sejumlah program prioritas juga diarahkan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti:
* Program Makan Bergizi Gratis
* Sekolah Rakyat
* Ketahanan Pangan
* Penguatan Koperasi Daerah Merah Putih
Digitalisasi Kesehatan dan Rencana Rumah Singgah
Menjawab masukan fraksi mengenai digitalisasi kesehatan, Pemkab menjelaskan bahwa Aplikasi Mobile JKN digunakan untuk memudahkan antrean di fasilitas kesehatan, dengan sistem manual yang tetap disediakan sebagai alternatif.
Bupati Asmar juga mengungkapkan rencana memanfaatkan Mess Pemda sebagai rumah singgah bagi warga Meranti yang menjalani pengobatan di Pekanbaru.
Bapemperda Paparkan Propemperda 2026
Pada rapat yang sama, Anggota DPRD Fraksi NasDem Rosihan Afrizal, S.H., mewakili Bapemperda, menyampaikan penjabaran Propemperda Tahun 2026. Ia mengatakan bahwa Propemperda merupakan instrumen penting dalam perencanaan legislasi daerah dan wajib ditetapkan sebelum APBD murni.
Bapemperda juga menindaklanjuti Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.6/5468/OTDA terkait penyusunan ranperda, yang menekankan:
* Penyusunan ranperda berbasis prioritas dan kebutuhan hukum daerah.
* Pembatasan jumlah ranperda agar tidak melebihi 25% dari tahun sebelumnya.
* Kewajiban setiap ranperda disertai naskah akademik.
* Penyelesaian seluruh ranperda dalam tahun berjalan.
Tahun 2025, DPRD Meranti telah membahas tujuh Ranperda, tiga di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda, sementara empat lainnya masih dalam pembahasan.
Bupati Tekankan Sinergi Legislatif–Eksekutif
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Asmar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan RAPBD 2026 secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Meranti yang unggul, agamis, sejahtera, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya."****
LIPUTAN : NUR
EDITOR : REDAKSI